Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Pungli adalah tindakan meminta atau menerima sejumlah uang atau imbalan lainnya dari seseorang atau pihak lain oleh oknum, baik itu aparatur negara maupun pihak lain, tanpa dasar hukum yang jelas atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Praktik ini sering terjadi dalam pelayanan publik atau urusan administratif.
Seperti halnya yang diduga dilakukan oleh salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Di kabupaten Dompu, yaitu SMPN 3 Manggelewa.
Dimana pihak sekolah tersebut diduga kuat telah melakukan pungli terhadap sejumlah siswa sebagai syarat untuk pengambilan Ijazah,
Namun, apabila tidak bisa menyerahkan atau memberikan uang tersebut, maka Ijazah siswa akan di tahan oleh pihak sekolah. sehingga para siswa merasa dipersulit.
Sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek pendidikan di Indonesia, termasuk tujuan, prinsip, jenis, jalur, jenjang, dan standar pendidikan.
Selain UU Sisdiknas, terdapat juga ketentuan tentang pendidikan dalam UUD 1945, khususnya pada Pasal 31 yang mengatur hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, kewajiban mengikuti pendidikan dasar, dan prioritas anggaran pendidikan.
Serta peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan KUHP. Pelaku pungli dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk penjara dan denda, tergantung pada jenis dan beratnya perbuatan.
“Jadi, saat mengambil Ijazah itu, ditarik uang 50 ribu dan regalisir 250 per siswa,” ungkapnya orang tua murid pada media ChanelNtbNews, Selasa, 05/08/25, kemarin
Namun, apabila siswa tidak memberikan atau menyerahkan uang tersebut, maka pihak sekolah akan menahan Ijazah anak-anak.
Dan mirisnya lagi, ada salah satu siswa yang sampai hari ini belum bisa mengambil ijazah, karena belum punya uang dan harusnya ada kebijaksanaan terhadap siswa yang tidak mampu.
“Pihak sekolah itu tidak punya nurani, harusnya diberi kemudahan terhadap siswa yang tidak mampu, jangan memaksa atau menargetkan biaya pengambilan Ijazah,” katanya dengan nada kesal.
Sementara sampai berita ini naikan, Kepala Sekolah SMPN 3 Manggelewa belum dapat dimintai keterangannya.
