Foto, Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Ilham, SP 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Menanggapi usulan Pemerintah Desa Kareke terkait permohonan bantuan lantai jemur dan mesin Heler kepada Dinas Ketahanan Pangan Dompu, seperti pada pemberitaan sebelumnya melalui media ChanelNtbNews, beberapa waktu yang lalu.

Direspon serius oleh Kepala Dinas Ketahuan Pangan Kabupaten Dompu, Ilham, SP, saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya kantor Dinas Ketahanan Pangan Kecematan Woja Kabupaten Dompu, Jum’at, 3101/25

Kadis Ketahanan Pangan membenarkan bahwa kaitan dengan permohonan bantuan pembangunan lantai jemur dan mesin Heler itu, memang beliau kades kareke pernah mengusulkan proposal kepada Dinas Ketahanan Pangan Dompu pada tahun 2022 lalu

Memang pada saat itu sempat dilakukan survei lokasi untuk CPCL di Desa Kareke, sesuai tupoksi kami di Dinas Ketahanan Pangan,” jelas kadis

Namun bersamaan dengan usulan tersebut, Badan Ketahanan Pangan sudah tidak lagi bergabung dengan Kementerian Pertanian,” sudah masing-masing atau berpisah, sudah mandiri,” bebernya

Maka, sejak saat itu, kata Ilham, jadi yang berkaitan dengan kegiatan lumbung pangan dan pangan lestari itu sudah ditanganin oleh Dinas Pertanian kabupaten Dompu,

“Untuk pengusulan di tahun 2022/2023 itu sudah tidak lagi menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Dompu,

Karena pada saat itu, Dinas Ketahanan Pangan Dompu sudah tidak lagi menerima atau melaksanakan kegiatan tersebut dan termasuk usulan kepala Desa Kareke itu.

Untuk itu, Kadis menyarankan kepada Kades Kareke, mulai dari sekarang agar mengusulkan ulang proposalnya kepada Dinas Pertanian dan perkebunan Kabupaten Dompu, agar dapat diakomodir.

“Kepada bapak kepala Desa Kareke, terkait usulan nya itu, mohon maaf kami tidak bisa mengakomodir dan mohon di maklumi, kebetulan pada saat pengusulan saya belum jabat Kadis Ketahanan Pangan,” ucap Ilham.

Diakhir, Ilham berharap kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu agar bisa mengakomodir apa yang menjadi permohonan Kepala Desa Kareke itu

“Demi terpenuhinya kebutuhan pangan dalam rangka mewujudkan Swasembada Pangan,” harap Ilham penuh optimis.

Penulis IW

Foto, Direktur PDAM Dompu, Ir. Syamsuddin 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Dalam rangka memenuhi kebutuhan Air Bersih bagi Pelanggan, PDAM terus berupaya untuk mencarikan solusi, agar Air Bersih bisa di manfaatkan oleh masyarakat dengan lancar,

Tidak hanya bersurat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, PDAM Dompu juga telah mengusulkan untuk mereview, perencanaan ulang pada Pengambilan intik Kamudi, kepada Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 (BWS NT1) di tahun 2024 kemarin.

Direktur PDAM Dompu, Ir. Syamsuddin mengatakan kami di teamwork PDAM ini akan berupaya untuk melaksanakan Tata Kelola sebaik-baiknya di 2 sumber Air Bersih yakni Sumber Rora dan Kamudi untuk pelayanan Air Bersih.

“Karena memang pelayanan ini nyatanya belum mampu Debit Air itu untuk memenuhi kebutuhan kota Dompu,” katanya serius pada awak media di ruang kerjanya kantor PDAM Dompu, Jum’at, 31/01/25

Namun dalam penilaian BPKP dan BPPW Provinsi NTB, kalau memang itu sudah dinilai maksimal, maka kita akan lakukan penanganan tehnis dan tata kelola nya, tetapi Debit yang terbatas,

“Insyaallah BPPW Sudah menjanjikan dan menyanggupi akan membangun satu pipa lagi yang disebut dengan pipa Mila atau pengambilan di bendungan Mila 100 liter,” jelas Direktur penuh semangat

Dengan syaratnya harus mantap dulu dalam Penanganan 2 pipa ini, namun bagaimana bisa kita melakukan dengan mantap sementara pipa itukan melintang di dalam sungai, sehingga setiap banjir pasti patah atau rusak

Oleh karena itu, solusinya, Kata Syamsuddin kita sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 (BWS NT1) dalam rangka mereview untuk perencanaan ulang pengambilan intik itu di tahun 2024 kemarin

“Intik tetap disitu dan pipa besar harus digeser sebelah kanan sungai, dari atas sampai ke Rababaka lama dan itu sudah direncanakan,” bebernya dengan solusi cemerlang.

Maka, tetap akan menjadi masalah, kalau pipanya tidak di geser yang melintang di dalam sungai, sehingga pipanya akan rusak dan diganti setiap tahunnya akibat banjir,

“Itu sudah Final review perencanaannya, entah eksekusinya di tahun 2025 atau tahun 2026, terganggu BWS, lebih cepat lebih baik,” ungkap pria berkumis tebal ini

Untuk itu, Syamsuddin berharap kepada seluruh pelanggan yang bersumber dari Pipa Selaparan, agar mohon bersabar dulu, karena ini bencana alam banjir, kami tidak dapat melayani bapak/Ibu secara maksimal

“Sudah satu bulan ini kita kering Air Bersih dan informasi ke masyarakat juga kami sudah sampaikan lewat mesjid dan sebagainya,” alhamdulillah para pelanggan itu sudah mengerti keadaan ini,” keluhnya.

Maka dari itu, seiring dengan menurunnya debit Air sungai, kita akan melakukan kegiatan swadaya sesuai dengan kemampuan PDAM ini untuk mengatasi kekeringan ini

“Minggu depan ini kami sudah mulai bergerak Demikian usulan kami kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu untuk membantu penanganan ini, melalui anggaran apapun yang penting bisa mengatasi itu,” terang Dae Syam sapaan akrabnya.

Penulis IW

Foto, Ketua IGI Kabupaten Dompu, Ida Faridah, SPd, saat berorasi memberikan dukungan kepada guru honorer dan tenaga administrasi sekolah dalam perjuangan menjadi penuh waktu di depan KCD Dikbud Dompu, ling. Bali Bunga, Kelurahan Kandai Dua Kecematan Woja 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Sebagai bentuk keperdulian terhadap nasib para Guru Honorer maupun Tenaga Administrasi Sekolah, yang sudah puluhan tahun mengabdi, namun sampai saat ini belum juga diangkat menjadi P3K penuh waktu.

Oleh karena itu, Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Dompu mendukung penuh “Aksi Damai” guru honorer dan Tenaga administrasi sekolah, dalam pengakatan P3K Penuh Waktu dan menolak P3K paruh waktu

Aksi Damai ini diwarnai dengan hujan gerimis, namun tidak mengendorkan semangat Guru Honorer dan Tenaga Administrasi Sekolah dalam memperjuangkan nasibnya, Kamis, (30/01/25), kemarin

Dalam orasinya, Ketua IGI Kabupaten Dompu, Ida Faridah, SPd, mengawali penyampaiannya dengan lantang meneriakkan, Hidup Guru Honorer,,Hidup Tenaga Administrasi Sekolah,,Jayalah Honorer.

Lanjut, Dikatakan Ketua IGI bahwa pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih kepada Seluruh Guru Honorer dan Tenaga administrasi Honorer yang sempat hadir pada siang hari ini,

Karena pada prinsipnya, sebagai Ketua IGI Kabupaten Dompu, mendukung penuh perjuangan Honorer Kabupaten Dompu yang bernaung di bawah Pemerintah Provinsi NTB di jenjang SMA, SMK dan SLB,

“Ini bagian dari perjuangan, perjuangan itu membutuhkan pengorbanan, perjuangan harus ada kekompakan, kalau mau hasilnya lebih bagus harus ada kekompakan dari seluruh tenaga pendidikan guru,” katanya semangat penuh motivasi

Untuk itu, Kata Ketua IGI, segala tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman dari Tenaga Honorer ini, agar mohon ditindaklanjuti dan mengangkat P3K penuh waktu,

“Ibu KCD, tolong di dengarkan, dikabulkan tuntutan teman-teman Guru dan Tenaga administrasi sekolah ini,”

Serta mohon juga untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi NTB, dalam hal ini tentunya teman-teman ini sangat berharap dan menguntungkan nasibnya sebagai guru P3K penuh waktu

“Jadi kami minta tidak ada diskriminasi dalam pengakatan P3K ini dan mohon kuotanya ditambah,”

Ketua IGI juga menegaskan, tentunya aspirasi dari teman-teman tadi, bahwa P3K yang sudah di angkat dengan nota tugas, agar secepatnya dikembalikan pada tempatnya, karena ini sangat berpengaruh pada penempatan formasi-formasi P3K selanjutnya

“Intinya tuntutan kita hari ini agar R2, R3 dituntaskan sebagai P3K penuh waktu dan kita menolak keras P3K paruh waktu,” tegasnya.

Adapun 6 Tuntutan Massa Aksi atau Guru Honorer dan Tenaga Administrasi Sekolah Honorer Provinsi NTB Khususnya di Kabupaten Dompu, sebagai berikut ;

1. Mendesak Pemerintah Daerah Provinsi NTB untuk tidak merekrut CPNS Umum Tahun 2025, hingga masalah pengakatan honorer R2 dan R3 selesai yang berstatus P3K Penuh waktu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2023, pasal 66 tentang penataan.

3. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk mengambil sikap tegas dan sanksi hukum kepada para pejabat yang menerima honorer baru, karena berpengaruh pada penataan, penyelesaian honorer dan membatalkan kelulusan bagi honorer yang sudah terbukti tidak pernah mengabdi dan melakukan manipulasi administrasi yang melanggar hukum

3. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk mempercepat pengusulan Nomor Induk PPPK seluruh non ASN Data Bsse R2,R3 Provinsi NTB di tahun anggaran 2025 Kemenpan nomor 16 Tahun 2025, agar memiliki kepastian hukum dan pengakuan jelas

4. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pengakatan PPP3K tahun 2025, sesuai surat Kemendagri Nomor : 900.1.1./227/SJ dalam mempercepat pengusulan NIK PPP3K paruh waktu, percepat pengalihan status paruh waktu ke penuh waktu di tahun 2025.

5. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB dalam proses pengalihan status paruh waktu ke penuh waktu dilakukan melalui observasi dengan mempertimbangkan masa kerja, usia dan diusulkan ke mempan RB menjadi PPPK penuh waktu

6. Mendesak Pemerintah Daerah untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penanganan persoalan honorer dengan melibatkan beberapa keterwakilan unsur terkait, yakni DPRD komisi terkait, BKD, Inspektorat, aliansi honorer nasional, Asosiasi guru non ASN, Asosiasi Nakes, dan beberapa elemen terkait untuk dilegalkan pada rapat paripurna DPRD sebagai dasar kepala Daerah menetapkan surat keputusan agar dalam penataan, pengangkatan penyelesaian honorer menujuPPPK penuh waktu terbuka dan berkeadilan.

Penulis IW

Foto, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Kepala Desa terpilih Desa Calabai Amiruddin, S.Sos. dan Desa Tambora Johansyah Periode 2025-2027 hasil pemilihan Pergantian Antar Waktu (PAW) 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Kepala Desa terpilih Desa Calabai Amiruddin, S.Sos. dan Desa Tambora Johansyah Periode 2025-2027 hasil pemilihan Pergantian Antar Waktu (PAW)

Pelantikan dilakukan oleh Wakil Bupati Dompu H. Syahrul Parsan, ST. MT, yang berlangsung di halaman kantor Camat Pekat. Kamis (30/01/25).

Wabup, H. Sahrul Parsan dalam sambutannya mengatakan sebagai Kepala Desa yang baru, langkah awal bagi saudara untuk melanjutkan dan meneruskan berbagai program kerja yang selama ini telah dilakukan oleh pejabat kepala desa yang lama.

“Jadilah pamong bagi seluruh masyarakat, rajinlah turun kelapangan untuk memastikan semua pelayanan program dan kegiatan, berjalan tepat sasaran.” pesan Wabup

Lebih lanjut, Wabup menjelaskan Permendagri Nomor 67 tahun 2017 telah mengatur bahwa mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa,

Tidak serta merta karena penggantian pucuk pimpinan di Desa menyebabkan ajang sapu bersih bagi Perangkat-Perangkat Desa yang selama ini telah mengabdi.

Tetapi Kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa tentu berada di pundak kepala desa,

“Namun hal itu dapat dilaksanakan setelah melakukan konsultasi dan mendapatkan rekomendasi dari Camat” Wabup mengingatkan .

Diakhir, Wabup berpesan sebagai seorang Kepala Desa, tentunya kita harapkan agar senantiasa dapat meningkatkan kapasitas SDM dan inovasinya untuk menghindari persoalan.

“ Hubungan disharmonis antara pemerintah Desa dan BPD yang acapkali terjadi akibat kesenjangan pemahaman atas pengetahuan regulasi yang ada” ungkap Wabup.

Pelantikan Kepala Desa berlangsung dengan hikmat dan acara pelantikan ikut dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Dompu, PLT Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Pimpinan Perangkat Daerah, Pejabat Kepala Kantor Kementerian Agama, Unsur Muspika, Kepala Desa Se-Kecamatan Pekat, BPD Desa Calabai dan Desa Tambora, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Penulis IW

Foto, Aksi Damai, Aliansi Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Di Depan KCD Dikbud Dompu-NTB, 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Aliansi Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah yang tergabung dalam Kelompok Lintas Koordinasi Organisasi Honorer Wilayah NTB Kab. Dompu menggelar Aksi Damai Di Depan Kantor Cabang Dinas (KCD) Dikbud Provinsi NTB Kabupaten Dompu.

Aksi Demontrasi ini, diantaranya menolak PPPK atau P3K Paruh waktu dan mendesak Pemerintah Daerah Provinsi NTB untuk tidak merekrut CPNS Umum Tahun 2025

Adapun Titik kumpul massa aksi di depan Mesjid Raya Kandai Dua Dompu, sekitar pukul ; 07.00 wita, Kamis, 30/01/25.

Massa aksi dengan kompak menggunakan seragam baju putih sebagai simbol keadilan dalam perekrutan CPNS khususnya pada Pemerintah Daerah Provinsi NTB dan sejumlah pamflet tuntutan.

Kehadiran massa aksi didepan Kantor Cabang Dinas Dikbud Provinsi NTB Kabupaten Dompu, disambut oleh Kepala KCD Dikbud Provinsi NTB Kabupaten Dompu.

Dengan membagikan bunga mawar kepada seluruh massa aksi sebagai simbol dukungan terhadap perjuangan Guru Honorer dan Tenaga administrasi sekolah honorer provinsi NTB.

Dalam orasinya, Korlap Son Marhaen mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk segera menuntaskan R2 dan R3 serta menolak PPPK waruh kaktu.

Oleh karena itu, kita tidak mengenal dengan istilah paruh waktu, itu adalah sebuah pembodohan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi NTB.

“Kita menolak PPPK paruh waktu, itulah adalah sebagai bentuk penipuan dan R2 dan R3, harus dituntaskan,” tegas Son.

Pada kesempatan yang mengharu, salah Guru Honorer yang lahir tahun 70 dengan sekitar usia 55 tahun, yang sudah mengabdi puluhan tahun di berbagai sekolah swasta ini, menceritan bahwa pernah mengikuti sebanyak 5 kali.

“Ibu KCD!, tolong perhatikan kita, kasian kita, kasian banar kita, saya sendiri tinggal satu kali tanda tangan, 5 tahun paru waktu, gaji 150/per 3 bulan

Ia juga menegaskan jangan sampai janji Prabowo memberikan Gizi untuk siswa dikotori oleh Pemerintah Provinsi NTB,” gimana mau kasih Gizi siswa, kita yang mengajar saja paru waktu, loyo, itu tidak benar,”

Foto, serba-serbi aksi damai Guru Honorer dan Tenaga administrasi sekolah honorer Provinsi NTB 

Ketua Aliansi Guru Honorer Nasional Provinsi NTB, Nurul Kamal, SPd, mengatakan bahwa ini adalah afiliasi dari beberapa gerakan mulai dari bulan Januari tahun 2024

Dimana kami sudah beberapa kali melakukan pergerakan 2 kali sharing di DPRD dan satu kali aksi dengan hampir 1000 orang, ternyata formasi yang diberikan kemarin sangat mengecewakan.

Maka, kenapa ada pergerakan itu, karena muncul dari 130 formasi guru, sedangkan dalam catatan kami formasi guru hampir 6 ribu se NTB,

“Menurut data yang kami dapat dari BKD kemarin, di kabupaten Dompu pada pemerintah provinsi NTB R2 itu tidak banyak, hanya 300 orang, tapi membekak di R4.” bebernya

Selanjutnya, Nurul membacakan inti dari tuntutan Guru Honorer dan Tenaga Administrasi Sekolah, sebagai berikut.

1. Mendesak Pemerintah Daerah Provinsi NTB untuk tidak merekrut CPNS Umum Tahun 2025, hingga masalah pengakatan honorer R2 dan R3 selesai yang berstatus P3K Penuh waktu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2023, pasal 66 tentang penataan.

3. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk mengambil sikap tegas dan sanksi hukum kepada para pejabat yang menerima honorer baru, karena berpengaruh pada penataan, penyelesaian honorer dan membatalkan kelulusan bagi honorer yang sudah terbukti tidak pernah mengabdi dan melakukan manipulasi administrasi yang melanggar hukum

3. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk mempercepat pengusulan Nomor Induk PPPK seluruh non ASN Data Bsse R2,R3 Provinsi NTB di tahun anggaran 2025 Kemenpan nomor 16 Tahun 2025, agar memiliki kepastian hukum dan pengakuan jelas

4. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pengakatan PPP3K tahun 2025, sesuai surat Kemendagri Nomor : 900.1.1./227/SJ dalam mempercepat pengusulan NIK PPP3K paruh waktu, percepat pengalihan status paruh waktu ke penuh waktu di tahun 2025.

5. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB dalam proses pengalihan status paruh waktu ke penuh waktu dilakukan melalui observasi dengan mempertimbangkan masa kerja, usia dan diusulkan ke mempan RB menjadi PPPK penuh waktu

6. Mendesak Pemerintah Daerah untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penanganan persoalan honorer dengan melibatkan beberapa keterwakilan unsur terkait, yakni DPRD komisi terkait, BKD, Inspektorat, aliansi honorer nasional, Asosiasi guru non ASN, Asosiasi Nakes, dan beberapa elemen terkait untuk dilegalkan pada rapat paripurna DPRD sebagai dasar kepala Daerah menetapkan surat keputusan agar dalam penataan, pengangkatan penyelesaian honorer menuju PPPK penuh waktu terbuka dan berkeadilan.

Sementara, menjawab tuntutan massa aksi, Plt, Kepala KCD Dikbud Provinsi NTB, Titin Nurhaidah, SPd, mengatakan bahwa apa yang telah disampaikan rekan-rekan tadi, pada prinsipnya Dinas Dikbud Dompu adalah perpanjangan tangan dari Dinas Dikbud Provinsi NTB,

Lanjut Kepala KCD menegaskan maka apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan guru honorer dan tenaga administrasi sekolah honorer,” saya adalah pasukan paling depan yang akan memperjuangkan,” tegasnya yang disambut tepuk tangan penuh meriah oleh seluruh massa aksi.

Maka, aspirasi Bapak/Ibu, Kata Titin nantinya akan kita tampung dan akan kita sampaikan kepada Dinas Dikbud Provinsi NTB.

“Mohon ijin rekan-rekan semua, saya nanti sore langsung berangkat ke Mataram dan apa yang menjadi suara hati Bapak/Ibu, saya langsung menghadap Dikbud Provinsi NTB,” ungkap Ibu wakil Bupati terpilih ini penuh semangat yang tidak henti-hentinya disambut meriah dan penuh bahagia oleh seluruh massa aksi.

Aksi Damai ditutup dengan penandatanganan bersama, 6 Tuntutan Massa Aksi oleh Kepala KCD Dikbud Dompu dengan Ketua Guru Honorer Dan Tenaga Admitrasi Honorer Dikbud Provinsi NTB

Penulis IW

Foto, ,Plt. Kepala KCD Dikbud Provinsi NTB Kabupaten Dompu, Titin Nurhaidah SPd, saat menyambut massa aksi didepan Kantor KCD Dikbud Provinsi NTB Kabupaten Dompu

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Dalam Aksi Damai Aliansi Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah yang tergabung dalam Kelompok Lintas Koordinasi Organisasi Honorer Wilayah NTB Kab. Dompu di depan Kantor Cabang Dinas (KCD) Dikbud Provinsi NTB,

Dengan tuntutan, diantaranya :

1. Menolak PPPK atau P3K Paruh waktu

2. Mendesak Pemerintah Daerah Provinsi NTB untuk tidak merekrut CPNS Umum Tahun 2025, hingga masalah pengakatan honorer R2 dan R3 selesai yang berstatus P3K Penuh waktu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2023, pasal 66 tentang penataan.

3. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk mengambil sikap tegas dan sanksi hukum kepada para pejabat yang menerima honorer baru, karena berpengaruh pada penataan, penyelesaian honorer dan membatalkan kelulusan bagi honorer yang sudah terbukti tidak pernah mengabdi dan melakukan manipulasi administrasi yang melanggar hukum

4. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk mempercepat pengusulan Nomor Induk PPPK seluruh non ASN Data Bsse R2,R3 Provinsi NTB di tahun anggaran 2025 Kemenpan nomor 16 Tahun 2025, agar memiliki kepastian hukum dan pengakuan jelas

5. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pengakatan PPP3K tahun 2025, sesuai surat Kemendagri Nomor : 900.1.1./227/SJ dalam mempercepat pengusulan NIK PPP3K paruh waktu, percepat pengalihan status paruh waktu ke penuh waktu di tahun 2025.

5. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB dalam proses pengalihan status paruh waktu ke penuh waktu dilakukan melalui observasi dengan mempertimbangkan masa kerja, usia dan diusulkan ke mempan RB menjadi PPPK penuh waktu

6. Mendesak Pemerintah Daerah untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penanganan persoalan honorer dengan melibatkan beberapa keterwakilan unsur terkait, yakni DPRD komisi terkait, BKD, Inspektorat, aliansi honorer nasional, Asosiasi guru non ASN, Asosiasi Nakes, dan beberapa elemen terkait untuk dilegalkan pada rapat paripurna DPRD sebagai dasar kepala Daerah menetapkan surat keputusan agar dalam penataan, pengangkatan penyelesaian honorer menuju PPPK penuh waktu terbuka dan berkeadilan.

Dalam menyambut Aksi Damai tersebut, Plt. Kepala KCD Dikbud Provinsi NTB Kabupaten Dompu, Titin Nurhaidah, SPd, dengan spontan langsung membagikan setangkai bunga mawar kepada seluruh massa aksi sebagai simbol dukungan terhadap perjuangan Aliansi Guru Honorer dan Tenaga Administrasi Sekolah Honorer yang disambut haru dan tepuk tangan yang meriah dari ratusan massa aksi.

Foto, serba-serbi aksi damai Guru dan Tenaga administrasi Honorer Dikbud Provinsi NTB di depan KCD Dikbud Dompu 

Dalam penyampaiannya, Plt. Kepala KCD Dikbud Provinsi NTB Kabupaten Dompu, Titin Nurhaidah, SPd, sebelum melanjutkan penyampaian ini, terlebih dahulu saya menyapa rekan-rekan Guru Honorer dan Tenaga Administrasi yang saya banggakan dan saya cintai

“Mungkin kalimat pertama saya adalah Duka Bapak/Ibu Guru Honorer dan Duka Tenaga Administrasi Honorer adalah Duka kami semua, Jeritan Bapak/Ibu Guru Honorer, Jeritan Tenaga Administrasi Honorer, tersayat sembilu dihati saya,” kata Ibu KCD merasakan nasib para Honorer yang disambut dengan takbir dan tepuk tangan yang gemuruh oleh seluruh massa aksi.

Lanjut, KCD Dikbud mengungkapkan bahwa aksi hari ini yang pertama, karena kita tidak pernah menerima surat aksi dikantor, tetapi melalui Via WhatsApp tadi malam jam 12.00, malam

“Saya pagi dari rumah, yang seharusnya tadi ada kegiatan Isra Mi’raj disekolah terpaksa saya tinggalkan, saya berangkat dari sekolah jam 07.00 wita,” bebernya penuh rasa simpati.

Dengan mengupayakan waktu, semata-mata ingin mendengarkan langsung suara hati Bapak/Ibu semuanya,” ini sebagai bentuk kepedulian saya,” ungkap Ibu Titin penuh ketulusan, disambut dengan tepuk tangan yang meriah.

Titin juga menambahkan bahwa apa yang telah disampaikan rekan-rekan tadi, pada prinsipnya Dinas Dikbud Dompu adalah perpanjangan tangan dari Dinas Dikbud Provinsi NTB,

Maka, apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan guru honorer dan tenaga administrasi sekolah honorer,” saya adalah pasukan paling depan yang akan memperjuangkan,” tegasnya dan lagi-lagi disambut tepuk tangan penuh meriah.

Sehingga aspirasi Bapak/Ibu, Kata Titin nantinya akan kita tampung dan kita sampaikan kepada Dinas Dikbud Provinsi NTB.

“Mohon ijin rekan-rekan semua, saya nanti sore langsung berangkat ke Mataram dan apa yang menjadi suara hati Bapak/Ibu, saya langsung menghadap Dikbud Provinsi NTB,” ungkap Ibu wakil Bupati terpilih ini penuh semangat yang tidak henti-hentinya disambut meriah dan penuh bahagia oleh seluruh massa aksi.

Aksi Damai ditutup dengan penandatanganan bersama, 5 Tuntutan Massa Aksi oleh Kepala KCD Dikbud Dompu dengan Ketua Guru Honorer Dan Tenaga Admitrasi Honorer Dikbud Provinsi NTB

Penulis IW