Pastikan Keberlanjutan Pembangunan, Bupati Dompu, Kunjungi Ruang Terbuka Hijau

Foto, Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE didampingi Kadis LH, Jufrin S,. MSi Saat kunjungi RTH di Kelurahan Karijawa Dompu 

 

 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Dalam rangka meningkatkan estetika tata kota Bumi Nggahi Rawi Pahu agar terlihat asri, nyaman dan memberikan suasana lebih baik serta menjaga keseimbangan lingkungan alam maupun menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

 

Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE, didampingi Asisten dan kelapa Dinas Lingkungan Hidup meninjau Ruang Terbuka Hijau (RTH), untuk memastikan keberlanjutan pembangunannya di Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu, Selasa (18/3/2025) kemarin

 

Dalam tinjauan tersebut, Bupati Dompu, Bambang Firdaus menyarankan kepada perencana pembangunan agar menata RTH menjadi tempat yang lebih layak dan nyaman sebagai tempat beraktivitas sosial, ekonomi, tempat berolahraga, berekreasi maupun tempat yang layak untuk berinteraksi dan bermain anak-anak.

 

“Saya sarankan agar dibuatkan perencanaan penataan yang lebih baik, khusus tempat parkir kalau bisa lokasinya di bagian belakang dan jangan disamping, agar tidak terlihat sempit,” pesan Bupati.

 

Untuk menambah estetika keasrian RTH, Bupati berharap supaya pohon yang tumbuh alami agar jangan tidak ditebang. “Walau parkirnya dibagin belakang, tapi bunga dan pohon mangga yang ada jangan ditebang , biarkan tumbuh secara alami,” saran Bupati.

 

Ditempat yang sama Kepala Lingkungan Hidup Jufri, ST, M.Si menjelaskan, bahwa pembangunan RTH memiliki fungsi Ekologis atau pelestarian lingkungan kota dan Fungsi Estetika yang menciptakan suasana yang asri, serasi, dan seimbang sebagai penyegar dari dominasi bangunan atau gedung tinggi,

 

Sebagai tempat mengekspresikan budaya lokal dan tempat interaksi rekreasi yang murah. “Nanti disini juga akan menjadi tempat objek pendidikan dalam mempelajari alam,” katanya.

 

Dalam perencanaan, kata Jufrin disekitar RTH akan dibangun beberapa fasilitas pendukung seperti Lapangan Futsal dan Volly Ball.

 

“Insya Allah, Lapak pedagang juga akan dibangun guna mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat,” ujar Abang Jufrin sapaan akrabnya. (ADV)

Penulis IW




Ketua LKPD, Sekda NTB Tidak Konsisten Dan Masyarakat Pulau Sumbawa Minta Jatah Kegiatan Fornas!

Foto, Ketua Lembaga Penegak Kebenaran (LPKB) NTB, Burhan Metty 

 

 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Ketua Lembaga Penegak Kebenaran (LPKB) NTB, Burhan Metty menuding Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi tidak konsisten dengan rencana awal pelaksanaan kegiatan Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII tahun 2025

 

Karena diduga menolak adanya perubahan rencana kegiatan fornas dan mengingingkan penyelanggaraan kegiatan tersebut di fokuskan pada pulau lombok untuk memuluskan kepentingan Pribadi maupun kelompok.

 

Burhan Metty mengatakan bahwa sangat menyayangkan dan keberatan dengan sikap sekda NTB yang tidak Provesional dalam penyelenggaraan kegiatan fornas tersebut

 

“Jangan di anaktirikan Pulau Sumbawa karena sumber PAD terbesar berada pada pulau Sumbawa,” katanya dengan nada protes.

 

Menurutnya, Pemikiran Sekda NTB sangat keliru dan tidak tepat, karena semata-mata mementingkan kepentingan Pulau Lombok dalam pelaksanaan kegiatan Festival Olahraga Nasional FORNAS maupun kegiatan lain-lain.

 

“Saudara ingin tunda dan mundur dari kegiatan fornas, sekalian saja saudara mundur juga sebagai Sekda NTB, mungkin itu lebih bagus dan tepat sasarannya, karena saudara membuat kegaduhan pada kegiatan FORNAS.” ungkapnya.

 

Lanjut Burhan mengungkapkan bahwa Sekda tidak bertanggung jawab terhadap perencanaan awal kegiatan fornas, sehingga tidak menerima atas perubahan perencanaan,” tolong dijelaskan apa perubahannya sehingga anda tidak merasa puas???. katanya dengan nada tanya.

 

Namun, apabila ingin menyelenggarakan kegiatan fornas, jangan hanya memperioataskan di pulau lombok saja, akan tetapi juga dilaksanakan di pulau Sumbawa

 

“Kalau ingin menyelenggarakan kegiatan FORNAS, jangan hanya di Pulau Lombok saja, kami masyarakat pulau Sumbawa juga minta dilaksanakan di pulau Sumbawa,” tegas Burhan

 

Maka, bukan hanya Pulau Lombok saja yang ingin di promosikan wisatanya, tetapi Pulau Sumbawa juga memiliki banyak potensi wisata yang bisa di promosikan, karena merupakan bagian dari Provinsi NTB

 

Sehingga menjadi pertanyaan besar apa yang disampaikan oleh sekda melalui media Antara, kamis 13/03/25 lalu “Tampaknya beda kepentingan dengan kami yang sisa waktu sampai Juli ini kami ingin fokus pada persiapan teknis. Kalau ini tidak ketemu lebih baik kami minta tunda atau kami mundur jadi tuan rumah,”

 

“Apa maksudnya ini????, memperkuat dugaan kami bahwa Sekda punya kepentingan pribadi yang terselubung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut,” beber Burhan.

 

Ditambahkan Burhan, bahwa kalimat Sekda seperti ini terkesan sentimen terhadap Pulau sumbawa,” bukan hanya pulau lombok diurus dan di bangun karena NTB ada DUA PULAU.” ucapnya sinis

 

Diakhir, Burhan berharap kepada Gubernur dan wakil Gubernur NTB harus cerdas menyikapi persoalan FORNAS dan jangan sampai terhalang karena ada kepentingan SEKDA yang ingin menyelenggarakan kegiatan FORNAS di pulau lombok saja.

 

Justru, kalau dikaji secara administrasi keuangan, apabila menyebar kegiatan di 5 kabupaten dan kota se- pulau lombok, itu akan menghabiskan anggaran yang lebih besar, maka alangkah lebih baiknya di rampingkan kegiatan di satu tempat,

 

“Tetapi kalau memang mau menyebar kegiatan, jangan hanya di pulau lombok saja tetapi sebarkan se- NTB diantara dua pulau Lombok dan pulau Sumbawa itu lebih adil bijak arif kegiatan FORNAS.” ucapnya bijak.

 

Burhan menegaskan dari total Anggaran 30 miliar untuk rencana kegiatan fornas, kalau memang hanya diselenggarakan di pulau lombok saja, maka, masyarakat pulau Sumbawa ingin minta bagian anggaran tersebut

 

“Kami minta separuh anggarannya untuk adakan kegiatan fornas di Pulau Sumbawa, Jangan hanya semata-mata mementingkan kegiatan kelompok tertentu dan kami Ingatkan apabila permintaan kami ini dilindakan oleh Gubernur kami siap gruduk Kantor Gubernur habis lebaran.” tegas Burhan mengancam.

Sementara sampai berita ini ditayangkan, Sekda NTB belum dapat dimintai keterangannya.

 

Penulis Tim CNN




Pemdes Tekasire Sukses Wujudkan Pembangunan Lapangan Sepakbola Untuk Masyarakat Sesuai Ketentuan Yang Berlaku.

Foto, Kades Tekasire Kecematan Manggelewa, Muhammad Jaitun di Depan Kantor BPKAD 

 

 

 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Pemerintah Desa Tekasire Kecematan Manggelewa Kabupaten Dompu, telah sukses melaksanakan sejumlah Program Pembangunan di tahun 2024/2025,

 

Salah satunya adalah peningkatan Sarana Dan Prasarana olahraga lapangan sepakbola, karena selama ini Desa Tekasire tidak memiliki lapangan sepak bola yang memadai.

 

Hal itu merupakan wujud dari komitmen Kepala Desa Tekasire sesuai dengan Visi-misinya dalam membangun Desa Tekasire ke arah yang lebih maju.

 

Kepada Media ChanelNtbNews, Kepala Desa Tekasire, M. Jaitun mengatakan bahwa program pembangunan ini merupakan realisasi dari apa yang menjadi harapan dan impian masyarakat Desa Tekasire selama ini.

 

“Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Tekasire,”jelasnya, pada saat diwawancarai oleh awak media di sela-sela mengurus pencairan Dana Desa di depan Kantor BPKAD Dompu, Senin, 17/03/25

 

Lebih lanjut, Kades menyampaikan bahwa di tahun pertama menjabat sebagai Kepala Desa, kami telah merealisasikan Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga, Lapangan Sepakbola Desa Tekasire,

 

“Sebagai sarana olahraga masyarakat Desa Tekasire, lebih-lebih untuk generasi muda yang memiliki bakat sepakbola, disamping untuk hajatan,” jelasnya.

 

Sebelum, dilaksanakan program tersebut, kata M. Jaitun, Pemerintah Desa Tekasire terlebih dahulu membentuk tim 9 untuk pengadaan tanah lapangan sepakbola,

 

Terdiri dari, Perwakilan Camat, Staf Desa, Unsur BPD, LPM serta karang taruna masing-masing 1 orang yang diketui oleh Perwakilan Masyarakat,

 

“Jadi, Tim 9 inilah yang berperan untuk mencari dan menawarkan harga tanah tersebut, sesuai dalam SK ini,” terangnya sambil memperlihatkan nama-nama Tim 9 dalam berkas laporan pekerjaan tersebut.

 

Setelah harga tanah disepakati antara Tim 9 dengan pemilik tanah barulah kemudian bendahara Desa melakukan pembayaran untuk pengadaan tanah tersebut dengan menggunakan Dana ADD

 

“Jadi Tim 9 lah yang mencari dan melodi tanah itu, bukan Kepala Desa, jangan berasumsi bahwa kepala Desa mencari keuntungan dalam pembelian tanah tersebut, itu saya katakan tidak ada,” tegas Kades

 

Dengan rincian pembayaran tanah, sebagai berikut ; dengan ukuran tanah panjang ; 75 M, Lebar : 70 M dengan harga per are Rp. 18.000.000 dan dibayarkan secara bertahap selama 2 tahun

 

Tahap Pertama Pencairan Dana Desa, sebesar Rp; 56.000.000,00 dan Tahap Kedua sebesar Rp; 302.000.000,00 dan total yang sudah di bayar sebesar Rp. 358.000.000,00,

 

Kemudian anggaran peningkatan Sarana Dan Prasarana kegiatan kepemudaan dan olahraga milik Desa/pekerjaan galian tanah lapangan bola Desa Tekasire tahun anggaran 2024, jumlah anggaran Rp. 100.416.340 dengan luas pekerjaan 75×70 m2.

 

“Pekerjaan Ini dikerjakan oleh pihak kedua, yaitu Tim Pelaksana Kegiatan yang diketuai Anhar Kurniawan, SPdi,” jelas Jaitun

 

Jaitun juga menegaskan bahwa pekerjaan pengadaan tanah dan peningkatan lapangan sepakbola itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah Desa,” Kepala Desa hanya mengawasi dan mengontrol pelaksanaan program tersebut,” tandasnya.

 

Diakhir Jaitun berharap semoga dengan adanya pembangunan lapangan sepakbola ini, dapat digunakan sebagai sarana untuk mengasah bakat generasi muda dan meluangkan hobi masyarakat Desa Tekasire.

 

“Semoga apa yang diperbuat Pemerintah Desa ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Desa Tekasire,”ujar Kades yang dikenal konsisten ini.

 

Penulis IW




Hadiri Pelantikan Pengurus Himpaudi, Ny. Onti Farianti Bambang Firdaus, Harap Himpaudi Menjadi Mitra Strategis Pemerintah Daerah

Foto, Nyonya Onti Farianti Bambang Firdaus, saat menghadiri kegiatan Pelantikan Pengurus Himpaudi di Gedung PKK Dompu 

 

 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Nyonya Onti Farianti Bambang Firdaus Hadiri Pelantikan Pengurus Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kabupaten Dompu Periode 2025-2029 di Gedung PKK Dompu, Senin, 17/03/25.

 

Pelantikan tersebut dihadiri Kepala Dinas Dikpora, Drs. H. Rifaid, M.Pd, Perwakilan Dinas DPMPD, Perwakilan Dinas Kesehatan, Perwakilan Dinas DP3A, Pengurus Himpaudi Kecamatan Se Kabupaten Dompu dan Pengelola PAUD Se Kabupaten Dompu.

 

Dalam amanatnya Nyonya Onti Farianti yang juga istri tercinta Bupati Dompu Bambang Firdaus, mengapresiasi dilaksanakannya Pelantikan Pengurus Himpaudi Kabupaten Dompu Periode 2025-2029.

 

Menurutnya wanita yang akrab disapa Momy Onti tersebut Himpaudi merupakan Mitra pemerintah daerah dalam meningkatkan pendidikan anak usia dini.

 

“Dalam perannya Himpaudi memiliki peranan penting dan strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini dan juga akan menjadi Mitra penting pemerintah daerah dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini”, katanya.

 

Lanjut Momy Onti menyarankan Himpaudi, hendaknya dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah. dalam menjalankan peran-peran strategisnya

 

“Tugas-tugas Pemda dalam penanganan dan pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan bagi anak usia dini akan dapat diselesaikan dengan hadirnya Himpaudi di tengah-tengah masyarakat”, ungkap Momy Onti yang juga sebagai Bunda PAUD Kabupaten Dompu ini.

 

Sementara disela waktu Kadis Dikpora, Drs. H. Rifaid, M.Pd menyampaikan harapan agar Pengurus Himpaud dapat berperan aktif membantu pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Bumi Nggahi Rawi Pahu.

 

“Saya berharap Pengurus Himpaudi yang baru dilantik bisa berperan aktif sesuai tugas dan fungsinya ditengah masyarakat sehingga kualitas pendidikan khususnya pendidikan anak usia dini dapat terangkat”, ujarnya menyampaikan harapan.

 

Sebelumnya Ketua Himpaudi Wilayah NTB, Rustam, S.Pd menyampaikan harapan kepada pihak Dinas Dikpora untuk dapat memberdayakan Himpaudi.

 

Adanya sinergisitas yang baik antara Himpaudi dengan Dinas Dikpora sangat kami harapkan.

 

“Adanya sinergisitas yang baik akan dapat mendorong Dinas Dikpora dan Himpaudi dapat bekerja sama dalam memajukan pendidikan usia dini di Kabupaten Dompu”, katanya.

 

Dalam pantauan pelantikan Pengurus Himpaudi periode 2025-2029 yang diketuai Abdul Gani, S.Pd berjalan aman, tertib dan lancar, (Sumber Prokopim)

Penulis Tim CNNEWS




Direktur CV. Bina Usaha Satu, Bantah Melakukan Aktivitas Galian C Ilegal Di Doro Nowa,

Foto, Direktur CV. Bina Usaha Satu, Juldan Safaat dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

 

 

 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Menanggapi terkait kasus dugaan Galian C yang lokasinya di Doro Nowa Desa Nowa yang dilakukan oleh Perusahaan CV. Bina Usaha 1 yang telah dilaporkan oleh Lembaga Insab Kabupaten Dompu ke Satreskrim Polres Dompu beberapa waktu yang lalu

 

Hal itu Direspon oleh Direktur Bina Usaha Satu, Juldan Safaat, pada awak media langsung di lokasi Galian C di Doro Nowa Desa Nowa, kamis, 13/03/25.

 

Dalam keterangannya, Juldan Safaat membantah keras terkait dugaan aktivitas Galian C Ilegal di Doro Nowa Desa Nowa yang dilaporkan oleh Lembaga Insab tersebut, semuanya tidak benar

 

Karena memang aktivitas galian C yang dilakukan oleh perusahaan kami, CV. Bina Usaha Satu memiliki Izin Pertambangan Rakyat dari kementerian ESDM yang sudah lengkap,

 

“Tembusan Izin juga jelas, mulai dari Provinsi sampai Polres Dompu, jadi tidak ada yang perlu dibicarakan lagi terkait izin ini,” Kata Direktur Bina Usaha satu dengan santai, sambil memperlihatkan berkas Izin pada awak media,”

 

Safaat juga menyayangkan kepada pemerhati lingkungan atau forum-forum dan sebagainya, bahwa apa yang disampaikan atau dilaporkan itu tidak berdasarkan data yang valid yang sesuai dengan fakta di lapangan.

 

“Sehingga, tidak ada yang perlu di tindak terhadap sesuatu yang benar,” katanya dengan nada kesal,

 

Selain itu, kata Juldan terkait dengan Pemilik Perusahaan ini sudah jelas yang tercantum dalam Izin Pertambangan Rakyat dari kementerian ESDM, bahwa Direktur CV. Bina Usaha Satu adalah Juldan Safaat.

 

“Yaitu saya sendiri pemiliknya, bukan oknum ASN UPTD Dikpora Woja seperti yang disampaikan itu, karena itu adalah orang tua saya, yang tidak ada sangkut paut dengan usaha saya, apalagi dalam aturan sudah jelas, bahwa Asn tidak diperbolehkan mendirikan perusahaan,” terangnya.

 

Lanjut Juldan menjelaskan bahwa perusahaan CV. Bina Usaha Satu, dengan luas sesuai dalam izinnya yaitu sekitar 1 Ha dan untuk Izin ekspornya sudah berjalan selama 6 bulan sedangkan untuk Izin Operasional sudah berjalan 2 bulan lebih.

 

“Di Dompu ini, yang memiliki izin pertambangan rakyat cuman kami satu-satunya, yakni CV. Bina Usaha Satu,” jelasnya.

 

Oleh karena itu, kami meminta kepada Aparat Penegak Hukum dan Bupati Dompu yang baru agar segera menertibkan aktivitas Galian C Ilegal yang ada di kabupaten Dompu.

 

“Dengan adanya Aktivitas Galian C Ilegal tersebut, itu akan merugikan kami yang memiliki Izin maupun Pemerintah Daerah itu sendiri,” harap Safaat dengan tegas.

 

Sementara menanggapi bantahan Direktur CV. Bina Usaha Satu, Direktur Lembaga Insab Kabupaten Dompu, Ajunnarfid, SE, yang biasa disapa Arjhun, menyakini bahwa apa yang menjadi laporannya tersebut benar adanya.

 

Karena dibuktikan dengan titik koordinat Izin Pertambangan CV. Bina Usaha Satu yaitu berada di Desa Matua, sedangkan Aktivitas Galian C perusahaan tersebut berada di Doro Nowa Desa Nowa,

 

“Artinya Titik koordinat dan lokasi Aktivitas itu berbeda, selain dari pada titik koordinat tersebut, maka aktivitas tersebut dinyatakan ilegal,” ungkapnya tegas.

 

Untuk itu, kami meminta Bupati Dompu dan DLH kab. Dompu untuk segera menindaklanjuti terkait aktivitas ilegal tambang batuan di Desa Nowa sebelah utara gunung Nowa,

 

“Jangan sampai terjadi pembiaraan tindakan ilegal sepertu itu.” kata Arjhun mengingatkan.

 

Kemudian kami juga, meminta kepada pihak Polres Dompu untuk segera di tetapkan secepatnya oknum KCD sebagai pemilik tambang batuan tersebut sebagai tersangka,

 

“Karena kuat dugaan kami, bahwa pemilik perusahaan adalah oknum KCD, dengan modus mencantumkan nama anaknya sebagai Direktur Perusahaan,” beber Arjhun penuh keyakinan.

Penulis Tim CNNEWS




Wujudkan Paradigma Kurikulum Merdeka, SMPN 1 Kilo Terapkan Sekolah Ramah Lingkungan Dan Pesantren Kilat.

Foto, bagian kurikulum Ahwan, S. Pd. Dan Kegiatan Bersih-bersih Sekolah Serta Kegiatan Pesantren Kilat 

 

 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Implementasi Kurikulum merdeka merupakan salah satu kebijakan Merdeka Belajar disertai dengan semangat agar para guru mengimplementasikan paradigma baru pembelajaran dalam rangka untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran sebagai bentuk komitmen pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik.

 

Hal ini yang tengah di lakukan SMPN 1 Kilo dalam upaya mewujudkan kurikulum baru merdeka belajar dengan menerapkan beberapa kegiatan yang melibatkan Guru para peserta didik, melalui Via WhatsApp, Senin, 17/03/24

 

Kepada Media, Kepsek SMPN 1 Kilo, Ikhlas, SPd, melalui bagian kurikulum Ahwan, S. Pd. Menyampaikan bahwa untuk mencapai perubahan pada pendidikan di tiap-tiap sekolah khususnya SMPN 1 Kilo ini

 

Dimana bagian yang sangat terpenting bagi guru dan siswa untuk mencapai Visi-misi sekolah, salah satu contoh konkritnya adalah membangun sekolah yang Bersih dan ramah lingkungan

 

“Setiap hari kami bekerja sama untuk mencapai satu tujuan, yaitu Perubahan karakter siswa,” terang Ahwan.

 

Oleh karena itu, kata Ahwan dengan melakukan Bimbingan dan arahan secara intens disekolah demi mewujudkan cita-cita sekolah.

 

Termasuk pada bulan puasa kami telah melaksanakan kegiatan pesantren kilat selama 1 Minggu dengan tujuan tujuan adalah membimbing para siswa untuk memperdalam ilmu agama islam serta menanamkan perilaku dan nilai-nilai keislaman bagi pesertanya.

 

“Saya mengucapkan terimakasih yang amat mendalam kepada pimpinan sekolah bapak Ikhlas, Kepala sekolah SMPN 1 Kilo yang slalu membimbing kami setiap hari.” ucap Guru yang dikenal kreatif ini.

Penulis IW