Foto, Sekretaris DPD PDIP Provinsi NTB, DR. Hakam NIAZI, di momen Musancab Se-Kabupaten Dompu di gedung PKK Dompu 

 

 

 

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Dompu menggelar acara Musyawarah Anak Cabang (Musancab) Se-Kabupaten Dompu, yang berlangsung di Gedung PKK Kabupaten Dompu, Kamis, 12/02/26.

 

AcaraMusancab Masa Bakti Tahun 2026-2031 ini dihadiri oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Dompu, Syahrudin, SH,.MH, Sekretaris DPC PDIP, Abdurrahman, Bendahara DPC PDIP, Subarno, SE, Beserta Seluruh Pengurus dan Anggota PAC Se-Kabupaten Dompu.

 

Turut dihadiri langsung Rombongan DPD PDIP Provinsi NTB, diantaranya, Sekretaris, DR. Hakam Niazi, Wakil Sekretaris Bidang Program, Ni Putu Titin Suartini, ST, M.Ikom, Bendahara, Drg, Meyli Zuraida, Wakil Ketua Bidang Hukum, Sudirman, SH, Wakil Ketua Ekonomi Kreatif dan digital, Lalu Candra Yudistira.

 

Acara Musancab PAC Se-kabupaten di buka secara resmi oleh Sekretaris DPD PDIP Provinsi NTB, DR. Hakam Niazi

 

Kemudian Laporan Pertanggung Jawaban Musyawarah Anak Cabang (Musancab) Tahun 2026 ini, tentang pemilihan Pengurus Anak Cabang oleh Wakil Ketua DPC PDIP, Bidang Pengkaderan dan Pemenangan Pemilu Partai, Hidayat, S.Sos

 

Dalam arahannya, Sekretaris DPD PDIP Provinsi NTB, DR. Hakam Niazi menyampaikan bahwa Musancab ini adalah sebagai momen tertinggi di tingkat Kecematan untuk menentukan pengurus dan melakukan pertanggungjawaban ARDT partai.

 

Sebagaimana kita ketahui, hal tersebut diatur dalam peraturan partai nomor 1 tahun 2025, pasal 70 sampai 90 yang mengatur tentang Musancab

 

“Jadi Musancab beda dengan periode sebelumnya, periode sebelumnya kita selalu musyawarah di tingkat Kecematan, tapi sekarang Musancab semua ditarik dan dijadikan satu, supaya lebih efektif dan efisien, maka Musancab dilakukan secara serentak di masing-masing DPC,” jelas Sekjen DPD PDIP Provinsi NTB 

 

Lebih jauh, Sekjen menjelaskan bahwa Musancab periode yang dulu, kita membahas program kerja, sementara periode sekarang kita tidak membahas program kerja,” program kerjanya sama dengan yang dibuat dalam Undang2 Musancab,” terangnya

 

Oleh karena itu, Musancab ini merupakan program kerja ditingkat Kabupaten dan diimplementasikan di tingkat PAC partai,

 

“Selalu saya garis bawahi dan selalu saya sampaikan di dalam pengarahan DPD Partai, kemarin juga saya sampaikan di Lombok Barat, Lombok Tengah, Bima yang saya hadiri bahwa kondisi lingkungan kita, ekologi kita sedang tidak baik-baik saja,” ucapnya 

 

Disi lain, Kata Hakam Niazi mengenai Program Ketahanan Pangan, bahwa yang dibahas dirakernas juga hal ketahanan angan yang paling penting

 

“Ketahanan pangan jangan semuanya tergantung pada padi, kita harus menanam tanaman pendamping beras, bisa ubi, jagung, ketela dan sebagainya, kenapa! karena semakin lama penduduk bumi ini semakin banyak, semua butuh makan, itulah ketahanan pangan itu penting,” tandasnya 

 

Sekjen DPD PDIP NTB juga menuturkan bahwa kita harus merawat ibu Pertiwi kita, dengan melakukan penghijauan, menanam dan sebagainya. Supaya Dompu ini tidak menjadi langganan banjir lagi,

 

“Memang tidak bisa sertamerta butuh waktu panjang penghijauan tetapi kita harus berani memulai, dilingkungan kita tanam tanaman yang produktif, mangga, jambu dan sebagainya disekeliling kita yang berinial ekonomis, ini beberapa poin penting menyangkut hidup, hajat kita bersama2, bahwa ekologi harus kita jaga lingkungan kita harus diperbaiki, makanan harus kita jaga,” sarannya.

 

Diakhir, Hakam menyampaikan bahwa kita ini selalu gentol melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung, tidak melalui DPRD, kenapa! karena melalui DPRD, maka yang memilih hanya DPRD saja, tapi partisipasi masyarakat tidak ada, padahal kedaulatan ada di tangan rakyat dan dipergunakan sebesar-besarnya oleh rakya.

 

“Dipusat kita sendirian, menjaga bahwa roh kedaulatan itu ada ditangan rakyat dan dilakukan pilkada langsung, itu adalah prinsipnya kedaulatan tetap ditangan rakyat, tidak boleh diambil alih oleh segelintir orang,” katanya.

 

Hakam juga menegaskan bahwa di Dompu ini, PDIP tahun 2024 tidak memiliki kursi, maka kewajiban kita harus merebut semua dapil yang ada,” dulu di tahun 1999, kita punya pimpinan DPRD, Pak Imansyah Soebari, artinya kita kecil, tapi kita mampu menguasai politik di Dompu,” pungkasnya 

 

Oleh karena itu, agar kita menang dan memperoleh kursi di legislatif di tahun 2029, maka mulai tahun ini kita harus mencari siapa Caleg yang ada di dapilnya!,

 

“Jangan menunggu waktu besok waktu pencalonan, mulai sekarang harus bekerja, kita kenalkan Caleg pada masyarakat, mereka harus bekerja di masyarakat, sehingga mereka dikenal masyarakat, kemudian mereka sering bersilaturahmi dan sebagainya, membangun komunikasi sejak awal dengan masyarakat.” ungkapnya.

 

Maka, tugas seluruh DPC PDIP Dompu, karena semua dapil kosong, tahun ini harus menyiapkan calegnya dimasing-masing dapil,

 

“Kita harus bahu membahu dengan teman, mulai sekarang calegnya harus di tunjukan, besok kami kesini bangun komunikasi dengan masyarakat dan ini tugas DPC, PAC mencari calon2 petarung yang ada di dapil masing2″ imbaunya.

 

Foto, Ketua DPC PDIP Kabupaten Dompu, Syahrudin, SH,.MH, di momen Musancab Se-kabupaten Dompu, Masa Bakti 2026-2031, di gedung PKK Dompu 

 

Sementara dikesempatan yang sama, Ketua DPC PDIP Dompu, Syahrudin, SH,.MH, menyampaikan ucapan terimakasih kepada Sekretaris DPD PDIP NTB, DR. Hakam Mazi, Wakil Sekretaris Bidang Program, Ni Putu Titin Suartini, ST, M.Ikom, Bendahara, Drg, Meyli Zuraida,Wakil Ketua Bidang Hukum, Sudirman, SH, Wakil Ketua Ekonomi Kreatif dan digital, Lalu Candra Yudistira.

 

“Ini teman-teman kita dari DPD NTB, jadi kita bersaudara, sekalipun beliau2 ini ada di DPD Provinsi, sekalipun teman-teman ada di belakang itu ada di tingkat anak ranting, intinya kita disatukan dengan warna merah, Merdeka,” ungkap Ketua DPC PDIP Dompu penuh semangat yang disambut meriah oleh seluruh peserta Musancab.

 

Oleh karena itu, Ketua DPC PDIP Dompu, menegaskan bahwa ada satu poin penting bagi kita semua adalah perahu kita saat ini sedang retak.

 

“Tetapi apakah kita harus berada di posisi keretakan itu? tidak, maka hari ini kita buat tonggak sejarah untuk 2029, di 2029 di Dompu ini ada 5 dapil, kita pastikan di masing-masing dapil minimal 1 kursi, kalau ada masing2 dapil 1 kursi, berarti kita ada unsur pimpinan kita, oke setuju?” katanya memotivasi seluruh ranting dan disambut meriah oleh seluruh peserta dengan penuh semangat.

 

Lanjut, dikatakan Syahrudin, kalau semangat teman-teman ada seperti ini, maka tonggak sejarah kita bangun mulai dari hari ini, semoga kedepannya itu bahu-membahu, bersama-sama kembali membesarkan partai ini, sehingga kemudian cita-cita kita akan di gapai di 2029,

 

“Semoga kehadiran kita di pagi atau siang ini, menjadi pertanda baik bagi kita, sehingga kemudian cerita perahu retak yang ada di kabupaten Dompu ini menjadi cerita manis untuk kita kedepannya,” ucap Ketua DPC PDIP Dompu penuh keyakinan.

 

Acara Musancab dilanjutkan dengan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Anak Cabang (PAC) DPC PDIP Se-kabupaten Dompu yang diwakili oleh Perwakilan Ketua PAC Dompu

 

Kemudian Pandangan umum ranting PDIP oleh Perwakilan Ranting Kelurahan Bali Satu dan Pengumuman Pengurus PAC Se- Kabupaten Dompu,

 

Serta Pembentukan Tim Formatur Pengurus PAC Se-kabupaten dan Penyampaian Struktur Pengurus PAC Se-kabupaten

 

Adapun Susunan Pengurus dan Personalia PAC Se-kabupaten Dompu, Masa Bakti 2026-2031 :

1. # Ketua PAC Dompu : ST. Aisyah

# Wakil Ketua : Ir. Juanda

# Sekretaris : Miswan Har

# Bendahara : Nurwahidah

# Wakabid Pemenangan Pemilu : Ardiansyah, SH

# Wakabid Pendidikan dan Kebudayaan : Ariani

# Wakabid Perekonomian Tenaga Kerja dan jaminan sosial : Nurrahmawati

# Wakabid Penanggulangan Bencana Kesehatan Prempuan dan Anak : Nurariani

# Wakabid Ideologi Kaderisasi dan keanggotaan organisasi :

# Wakabid Pariwisata, Pemuda dan olahraga :

 

2. # Ketua PAC Pajo : Syarifuddin

# Sekretaris : M. Ali Abdullah

# Bendahara : Burhan

# Wakabid Ideologi Kaderisasi dan keanggotaan organisasi : Supriadi

# Wakabid Pemenangan Pemilu : Zulfikar

# Wakabid Pariwisata, Pemuda dan olahraga : Dahlan

# Wakabid Pendidikan dan Kebudayaan : Jaya Apriadin

# Wakabid Penanggulangan Bencana Kesehatan dan Perlindungan Anak : Irwansyah

# Wakabid Perekonomian Tenaga Kerja dan jaminan sosial : Imran, S. Sos

 

3. # Ketua PAC Hu’u : Irwan

# Sekretaris : Maman, SPd

# Bendahara : Yadin

# Wakabid Ideologi Kaderisasi dan keanggotaan organisasi : Burhanudin

# Wakabid Pemenangan Pemilu : Jumrah

# Wakabid Pariwisata, Pemuda dan olahraga : Tayeb

# Wakabid Pendidikan dan Kebudayaan : Ismail

# Wakabid Penanggulangan Bencana Kesehatan dan Perlindungan Anak : Ibrahim

# Wakabid Perekonomian Tenaga Kerja dan jaminan sosial : Arujin, SPd

 

4. # Ketua PAC Woja : Muhammad Syaiful

# Sekretaris :

# Bendahara : Aldi

# Wakabid Ideologi Kaderisasi dan Keanggotaan organisasi : Eri Hermanto

# Wakabid Pemenangan Pemilu : Wahyudin

# Wakabid Pariwisata, Pemuda dan olahraga : Usman

# Wakabid Pendidikan dan Kebudayaan : Zulkarnain

# Wakabid Penanggulangan Bencana Kesehatan dan Perlindungan Anak : Muhdar

– Wakabid Perekonomian Tenaga Kerja dan jaminan sosial : Imam

 

5. # Ketua PAC Manggelewa : M. Yusuf

# Sekretaris :

# Bendahara :

# Wakabid Ideologi Kaderisasi dan keanggotaan organisasi : Amrulloh

# Wakabid Pemenangan Pemilu : Hadirman

# Wakabid Pariwisata, Pemuda dan olahraga : Arifin

# Wakabid Pendidikan dan Kebudayaan : Yeni Anggraeni, SPd

# Wakabid Penanggulangan Bencana Kesehatan dan Perlindungan Anak : Astuti, SE

# Wakabid Perekonomian Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial ; jubaidin

 

6. # Ketua PAC Kempo : Drs. Firman

# Sekretaris : Mas’ud, S. Hut

# Bendahara : Supriati

# Wakabid Ideologi Kaderisasi dan keanggotaan organisasi : Tri Widiasih

# Wakabid Pemenangan Pemilu : M. Yusuf

# Wakabid Pariwisata, Pemuda dan olahraga : Mustakim

# Wakabid Pendidikan dan Kebudayaan : Ismail

# Wakabid Penanggulangan Bencana Kesehatan dan Perlindungan Anak : Baharuddin.

# Wakabid Perekonomian Tenaga Kerja dan jaminan sosial : Naswan.

 

7. # Ketua PAC Pekat : Dahlan, SPd

# Sekretaris : Nasuhi, S. Sos

# Bendahara : Eti Putri, SE

# Wakabid Pemenangan Pemilu : Hasim

# Wakabid Pariwisata, Pemuda dan olahraga : Sahrudin

# Wakabid Pendidikan dan Kebudayaan :

# Wakabid Penanggulangan Bencana Kesehatan dan Perlindungan Anak : M. Nut

# Wakabid Perekonomian Tenaga Kerja dan jaminan sosial : Salam

. # Wakabid Ideologi Kaderisasi dan keanggotaan organisasi :

 

Acara Musancab diakhiri dengan Pengucapan Janji Jabatan oleh Seluruh Pengurus PAC Se-kabupaten Dompu yang di Pimpin langsung oleh Sekretaris DPD PDIP Provinsi NTB, DR. Hakam Niazi

 

Dan dirangkaikan dengan penandatanganan dokumen pengurus PAC DPC PDIP Se-kabupaten Dompu, Masa Bakti Tahun 2026-2031.

Penulis IW 

Foto : Pemerintah Kabupaten Dompu bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Nusa Tenggara Barat menandatangani Nota Kesepakatan (MoA) 

 

 

 

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Pemerintah Kabupaten Dompu bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Nusa Tenggara Barat menandatangani Nota Kesepakatan (MoA) tentang Pembinaan dan Perlindungan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pemberdayaan Klien Pemasyarakatan, serta Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial di Kabupaten Dompu. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Barang Milik Daerah (BMD) berupa gedung milik Pemerintah Kabupaten Dompu, Senin (9/2/2026).

 

Penandatanganan tersebut berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram, mulai pukul 09.00 Wita hingga selesai, dan dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat bersama Bupati Dompu Bambang Firdaus SE

 

Kegiatan tersebut, turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dompu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

 

Dalam sambutannya, Bupati Dompu Bambang Firdaus SE menyampaikan bahwa penandatanganan MoA dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut merupakan bagian dari implementasi arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dompu, khususnya pada penguatan sumber daya manusia, perlindungan sosial, serta pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

 

“Visi Dompu Maju tidak hanya dimaknai sebagai kemajuan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga kemajuan nilai-nilai kemanusiaan. Negara harus hadir untuk melindungi, membina, dan memberdayakan seluruh warga, termasuk perempuan, anak, serta warga binaan pemasyarakatan,” kata Bambang Firdaus 

 

Bupati Dompu juga menegaskan bahwa perempuan warga binaan dan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kelompok rentan yang membutuhkan pendekatan khusus. Pembinaan terhadap mereka, kata Bupati, harus dilakukan secara humanis, berperspektif gender, serta berorientasi pada pemulihan dan masa depan.

 

Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, Bupati Dompu juga menekankan pentingnya penerapan diversi dan keadilan restoratif (restorative justice). Pendekatan tersebut menempatkan anak sebagai subjek yang perlu dibina dan dipulihkan, bukan semata-mata sebagai objek penghukuman.

 

Melalui kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Dompu berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan diversi dan keadilan restoratif bagi anak, memperkuat pendampingan sosial dan psikososial bagi perempuan dan anak warga binaan, memastikan pemenuhan hak-hak dasar mereka, serta mendorong pemberdayaan dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.

 

Selain penandatanganan MoA, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Barang Milik Daerah berupa tanah dan gedung eks Kantor Badan Kesatuan Politik Dalam Negeri Kabupaten Dompu kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat. Aset tersebut direncanakan akan dimanfaatkan sebagai Balai Pemasyarakatan (Bapas) di Kabupaten Dompu.

 

Lanjut, Bupati Dompu menjelaskan bahwa pemanfaatan aset daerah yang sudah tidak digunakan tersebut merupakan bentuk pengelolaan Barang Milik Daerah secara efisien dan akuntabel, sekaligus tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15/427/SJ.

 

“Kehadiran Balai Pemasyarakatan di Kabupaten Dompu diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan secara optimal, termasuk pelaksanaan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional,” jelasnya.

 

Bupati Dompu kembali menegaskan bahwa kerja sama ini tidak boleh berhenti pada tataran kegiatan seremoni semata, melainkan harus ditindaklanjuti dengan program-program konkret, terukur, dan berkelanjutan oleh OPD terkait bersama jajaran pemasyarakatan.

 

Menutup sambutannya, Bupati Dompu menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Ditjenpas NTB, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak atas sinergi yang telah terjalin,

 

“Semoga kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan, pembinaan, dan pemberdayaan perempuan, anak, serta seluruh warga binaan pemasyarakatan, sebagai bagian dari ikhtiar bersama mewujudkan Dompu Maju yang humanis, inklusif, dan berkeadilan” ,pungkasnya. 

Penulis IW 

Foto, Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE, Laksanakan Kunjungan Dan Pembinaan Di LPKA Kelas III Mataram

 

 

 

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Bupati Dompu melaksanakan kunjungan dan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas III Mataram, Senin, (09/02/26), kemarin

 

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penguatan komitmen kerja sama melalui Nota Kesepahaman Memorandum Of Agreement (MoA) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama perangkat daerah terkait, sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Dompu dalam memastikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, termasuk anak yang berstatus sebagai warga binaan.

 

Dalam arahannya, Bupati Dompu menegaskan bahwa fokus utama MoA dan PKS adalah memastikan seluruh hak perempuan dan anak tetap terpenuhi secara adil dan setara tanpa adanya pembedaan latar belakang.

 

Bupati juga menekankan bahwa keberadaan anak-anak di LPKA tidak boleh dipandang sebagai hukuman, melainkan sebagai proses pembinaan dan pembelajaran untuk mengelola diri, memperkuat mental, serta mengembangkan keterampilan sebagai bekal saat kembali ke masyarakat.

 

Selain itu, Bupati Dompu mengajak seluruh warga binaan untuk senantiasa menjaga kesehatan dan menjadikan masa pembinaan sebagai momentum evaluasi dan perbaikan diri.

 

Proses pembinaan di LPKA diharapkan dapat dimaknai sebagai ujian dari Allah SWT untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih kuat. Pemerintah Kabupaten Dompu pun berkomitmen memfokuskan program pembinaan pada pemberdayaan dan pemulihan sosial, agar para warga binaan anak dapat berdaya, mandiri, serta mampu beradaptasi secara positif.

 

“Bupati Dompu menyampaikan harapannya agar kelak mereka tumbuh menjadi generasi yang sukses, berkarakter, dan menjadi masa depan bangsa”ujarnya. 

Penulis IW 

Foto, Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE, bersama pimpinan dan jajaran RSUP Provinsi NTB

 

 

 

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Dalam rangka meningkatkan aksesibiltas dan pemerataan pelayanan kesehatan yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat,

 

Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu melakukan Penandatanganan kerjasama (PKS) dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Propinsi NTB.

 

Penandatanganan kerjasama tersebut antara Bupati Dompu, Bambang Firdaus dengan Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri., MM., MARS, Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi NTB. yang berlangsung di RSUD Propinsi NTB, Selasa, 10/02/26

 

PKS tersebut adalah ruang lingkup kerjasama yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu, yang meliputi :

Pertama Pelayanan Gawat Darurat, penanganan pasien tidak mampu pada IGD adalah pasien rujukan dari RSUD Dompu

Kedua, pelayanan rawat inap dengan fasilitas perawatan kelas III;

Ketiga pelayanan Ambulance jenazah dari RSUP ke wilayah tinggal pasien, dan

Keempat, mekanisme verifikasi, prosedur administrasi menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan rekomendasi Dinas Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.

 

Turut hadir pada kegiatan ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Omiyati Fatimah, S.Sos., MPH beserta jajaran serta pejabat dan Staf lingkup RSUD Propinsi NTB. (Prokopim)

 

Usai kegiatan PKS, Bupati Dompu, Bambang Firdaus menyampaikan, tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat tidak mampu tahun 2026.

 

Dalam pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau merupakan salah satu bukti nyata hadirnya Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melayani masyarakat.

 

“Kehadiran dimaksud diwujudkan melalui berbagai upaya untuk memastikan setiap warga mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak, merata, dan berkualitas”, ujarnya.

 

Penulis IW 

Foto, Kasat Polpp Dompu, Polpp, Suharjono AMA, S.sos,

 

 

 

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menyambut Bulan Suci Ramadhan,

 

Satuan Polisi Pamong Praja (SatPolPP) Kabupaten Dompu, melakukan penertiban terhadap peredaran miras di Wilayah Kecematan Kabupaten Dompu

 

Dengan tujuan menjaga keamanan dan ketertiban umum (kamtibmas), agar tetap kondusif serta melindungi masyarakat dari dampak negatif alkohol dan menekan peredaran miras di Bumi Nggahi Rawi Pahu

 

Usai penertiban miras, Kasat Polpp, Suharjono AMA, S.sos, menjelang bahwa sekitar pukul Pukul 15.08 wita anggota SatPolPP melakukan penertiban miras di wilayah Desa anamina kecamatan manggelewa dan Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu

 

Dari hasil dari kegiatan penertiban ini, kami berhasil mengamankan miras sejumlah 4 Dus yang terdiri dari bir bintang, anggur merah dan brem 3 Dus termasuk arak bali 5 botol

 

“Kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada masyarakat yang sudah memberikan informasi atas peredaran miras di wilayah Kabupaten dompu.” Jelas, Kasat Polpp Suharjono diruang kerjanya, Selasa, 10/02/26

 

 

Untuk itu, Kasat Polpp Suharjono, menghimbau kepada seluruh masyarakat Dompu agar tidak melakukan hal hal negatiff di bulan suci ramadhan,

 

“Seperti menjual miras oplosan dan lainnya, karena akan mengganggu masyarakat yang menjalankan ibadah di Bulan Suci Ramadhan.” Jelasnya 

 

Namun apabila masyarakat kedapatan menjual miras di Wilayah Kabupaten Dompu, ” Itu melanggar Perda Kabupaten Dompu no.10, tahun 2016, akan kami sangsikan sesuai dengan UUD tersebut,” terangnya 

 

Oleh karena itu, Kasat Polpp Suharjono mengingatkan kepada masyarakat bahwa kami Satuan PolPP kabupaten akan melakukan razia rutin untuk menjaga keamanan di daerah Bumi nggahi rawi pahu.

 

“Kami akan melakukan razia rutin miraa di wilayah Kabupaten Dompu,” katanya lantang 

 

Diakhir, Kasat Polpp menyampaikan apresiasi sekaligus merasa bangga kepada anggota yang udah bertugas sesuai fungsi dari pemerintah Daerah kabupaten dompu

 

“SatPolPP akan selalu menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Dompu, seperti tempat hiburan malam atau karaokean dan penjual miras,” tegasnya 

 

Untuk itu, Kasat Polpp berharap kepada masyarakat agar tidak menjual miras di wilayah Kabupaten dompu.

 

Sementara itu, Kabid Ketertiban Umum dan Kesejahteraan, Nurdin, SH berharap kepada anggotanya agar tekun bekerja sesuai maksimal dan menertibkan peredaran miras di wilayah Kabupaten dompu.

 

Ia juga mengungkapkan bahwa yang menjadi target operasi SatPolPP, terkait penginapan dan kos-kosan yang berada di kabupaten dompu

 

Agar kita selalu menjaga Bumi Nggahi Rawi Pahu, Dompu Maju,” jadi tiap hari kita harus rutin melakukan operasi di tiap-tiap kos kosan tempat penginapan dan perhotelan agar dompu menjadi bersih dari pelacuran dan perselisihan.” ujarnya.

 

Terutama penginapan tampa legalitas atau ijin, karena penginapan harus di tertipkan supaya menampung orang2 tanpa status, kumpul kebok dan perjinahan yang bukan pasangan suami istri sah

 

Bupati Dompu memerintah agar SatPolPP Kabupaten dompu bisa berkerja maksimal aga dompu menjadi bersih tanpa ada keluhan dari masyarakat lainnya.

 

Penulis IW 

Foto, Kepala UPB, Dwi Supriyono, ST

 

 

 

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Merespon terkait penangkapan dan penggeledahan di Mess BBWS 1 Cabang Dompu yang beralamatkan di Bukit Larema Kecematan Woja Kabupaten Dompu oleh pihak Sateesnarkoba Polres Dompu. Seperti pada pemberitaan sebelumnya melalui media ChanelNtbNews, Senin, (07/02/26), tadi

 

Mendapat klarifikasi dari PPK OP SDA 3, Syamsuddin, ST,.MT, melalui Kepala UPB, Dwi Supriyono, ST, bahwa persoalan tersebut itu tidak ada kaitannya dengan pihak BWS NT 1 Cabang Dompu.

 

Dwi Supriyono, mengakui bahwa saat terjadi penangkapan, kelima terduga pelaku lari masuk ke dalam areal Mess BWS NT 1 Cabang Dompu bahkan sampai lari masuk ke salah satu kamar mess.

 

“Cuman memang momentum penangkapan dan penggeledahan itu kebetulan bertempat di areal mess Cabang BBWS NT 1, ” ungkap Dwi Supryono, saat dikonfirmasi awak media di Mess BBWS NT1 Cabang Dompu, Senin, 07/02/26

 

Dwi Supriyono juga menegaskan bahwa kelima terduga pelaku itu bukan pegawai BBWS NT 1 Cabang Dompu, melainkan orang diluar yang lari masuk pada saat penangkapan.

 

“Kelima terduga pelaku tidak ada kaitannya ataupun keterlibatan dengan orang-orang BBWS NT 1 Cabang Dompu, itu murni orang luar,” tegasnya 

 

Oleh karena itu, Kepala UPB, berharap penangkapan kelima terduga pelaku pelaku, agar jangan dikaitkan dengan pihak BBWS NT 1 Cabang Dompu,

 

“Kami mohon persoalan ini tidak dikaitkan dengan BBWS NT 1 Cabang Dompu, walaupun lokasi penangkapan di dalam mess BBWS NT 1 Cabang Dompu, karena kami juga sangat kaget dengan kejadian itu,” ujarnya penuh harap 

Penulis IW