Foto, Kegiatan Sosialisasi Persiapan Penyaluran Bantuan Sapi Kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto, yang berlangsung di Gedung Sankaraeng Mataram Provinsi NTB, kamis, (23/05/25) kemarin.

ChanelNtbNews.com, Dompu, NTB – Dalam rangka perayaan Idul Adha 1446 Hijriah Tahun 2025, Masehi, Kabid Pakan Pertenakan dan Keswan Kabupaten Dompu menghadiri Acara Sosialisasi Persiapan Penyaluran Bantuan Sapi Kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto yang akan disalurkan khususnya untuk masyarakat Provinsi NTB

Melalui Program Bantuan Masyarakat (Banmas) tahun 2025, yang diikuti oleh Perwakilan para Peternak di masing-masing Kabupaten/Kota Se-NTB

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Sankaraeng Mataram Provinsi NTB, kamis, (23/05/25) kemarin.

Kabid Pakan Dinas Pertenakan Dompu, Sukarman, SPT, menyampaikan bahwa kita baru saja mengikuti pertemuan terkait dengan sapi kurban, bantuan dari Bapak Presiden Prabowo sekeluarga untuk seluruh Indonesia

“Kemarin, kami ke mataram sekaligus membawa peternaknya, peternak dalam satu Kabupaten diwakili satu orang dan tiap Kabupaten Rata-rata dapat jatah 1 ekor,” jelas Sukarman di ruang kerjanya, Selasa 27/05/25.

Lanjut dijelaskan Sukarman, bahwa para peternak itu melakukan transaksi sendiri dengan cara transfer langsung ke Rekening peternak, dan untuk harganya tergantung masing-masing Daerah. khususnya kabar Dompu dihargai dengan Rp. 55 juta dengan jenis sapi peranakan (Limosin).

“Uangnya besok masuk ke rekening peternak dan sudah ada kesepakatan dengan peternak, bahwa sebelum H-3 itu ternak sudah di pelihara oleh petaninya.

Dalam hal ini, kami selaku Dinas Pertenakan dan Keswan Kabupaten Dompu, tidak punya kewenangan untuk melakukan penawaran, karena itu wewenang dari teman-teman provinsi.

Dan adapun yang menjadi kendala dalam pertemuan kemarin itu, Kata Sukarman adalah masalah bobot sapi, kalau berdasarkan standar dari Bapak Presiden sendiri paling minim satu ekor sapi 800 Kilo

“Beliau menghargai satu ekor sapi itu, paling minim 800 kilo, kalau kita lihat di NTB ini yang memenuhi, hanya 2 kabupaten, Bima dan Sumbawa dan yang lainnya tidak memenuhi dengan bobot 800 kilo,” terang Sukarman.

Sukarman juga berharap kedepannya perlu ada penyetaraan dan koordinasi yang intens, terkait dengan program itu, jangan serta merta itu perintah, lalu kemudian tidak ada timbal baliknya,

Maka, apa yang diusulkan oleh Kabupaten, harus juga menjadi pertimbangan, jangan pandang sebelah mata dan Provinsi harus memperhatikan itu.

“Karena Perintah Presiden bukan hanya untuk Provinsi tapi seluruh, Provinsi itu hanya sebagai tempat, media untuk melakukan transaksi, karena setiap Daerah punya kebijakan masing-masing, mulai dari harga sampai dengan ternaknya 

Penulis IW

Foto, Plt Kepala Kemenag Dompu, H Burhanuddin Bersama Pimpinan Redaksi Media ChanelNtbNews.com diruang kerjanya.

ChanelNtbNews.com, Dompu, NTB – Menindaklanjuti terkait Oknum ASN Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Dompu, Berinial “SLM” yang diduga kuat melakukan penipuan uang sebesar Rp. 46.000.000, terhadap Korban Husnah warga kelurahan monta baru seperti pada pemberitaan sebelumnya melalui media ChanelNtbNews, Kamis, (22/05/25), kemarin

Ditanggapi serius oleh Plt. Kepala Kemenag Kabupaten Dompu, H. Burhanuddin, saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya, Jum’at, 23/05/25. sore tadi

Dalam keterangannya, Plt. Kepala Kemenag Dompu, H. Burhanuddin, menyampaikan ucapan terimakasih kepada teman-teman media yang sudah hadir disini untuk memberikan informasi terkait persoalan itu, yang melibatkan salah satu Staf di Kemenag Dompu ini

“Jujur, kami sangat terkejut, karena ini masalah personal atau pribadi yang bersangkutan dengan orang lain,” katanya.

Akan tetapi kehadiran teman2 di kantor Kemenag Dompu ini, menjadikan laporan pengaduan masyarakat, karena berhubung informasi ini baru dari sebelah pihak,

“Insyaallah sekitar hari Rabu/Kamis, kita akan coba mediasi kedua belah pihak, kami akan panggil beliau itu untuk dimintai klarifikasi,” jelas kepala Kemenag serius.

Setelah itu, kami juga akan hadirkan pihak yang memberikan pinjaman itu, lewat surat resmi untuk dimintai keterangannya,” dan bagaimana hasilnya nanti! yang penting kita upayakan dulu mediasinya,” ucap H. Burhan.

Lanjut dijelaskan H. Burhan, posisi kami di Kemenag ini, hanya sebatas memfasilitasi kedua belah pihak, sehingga kita dapat mengetahui kebenarannya,” tidak lebih dari itu, minimal kita carikan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak,” tutunya

Diakhir, Plt. Kepala Kemenag sekaligus Kasubag Tata Usaha ini, berharap kepada seluruh Pegawai Kemenag khususnya, apabila ingin melakukan pinjaman uang, agar disesuaikan dengan kemampuan kita mengembalikannya

“Jangan memaksa untuk pinjam diluar kemampuan kita, nanti kita tidak mampu membayar pinjaman itu, sehingga kita mendapatkan masalah,” harapnya dengan mengingatkan kepada bawahannya.

Sementara sampai berita ini ditayangkan, Oknum ASN Kemenag Dompu belum juga dapat dimintai keterangannya

Penulis Tim CNN

Foto, Plt. Kepala Kemenag Kabupaten Dompu, H. Burhanuddin bersama Ketua Tim Perencanaan Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB, Syahrudin (Rudi),

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Dompu menggelar acara penting persiapan salah satu pembangunan yang menjadi penanda dimulainya pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT).

Dihadiri oleh beberapa Pejabat, staf keuangan Kantor wilayah kementerian Agama provinsi, maupun PUPR provinsi Juga turut hadir serta tokoh masyarakat turut menyaksikan penanda Tanganan pembangunan gedung PLHUT, yang berlangsung di Aula Kantor Kemenag Dompu, Jum’at, 23/05/25

Acara dibuka dengan sambutan hangat dari Plt. Kepala Kemenag Kabupaten Dompu, H. Burhanuddin menjelaskan pentingnya gedung ini sebagai sarana Pelayanan Jemaah Haji,

“Gedung PLHUT ini dirancang untuk memberikan fasilitas yang mendukung pelayanan lebih baik bagi masyarakat dompu.” Katanya.

Lanjut H. Burhan berharap agar pembangunan gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu ini selesai pada tepat waktu agar pelayanan haji ditahun depan bisa lebih optimal dalam melayani calon jemaah haji di kabupaten dompu. Ujarnya dengan singkat”

Selanjutnya, dilakukan penanda tanganan simbolis oleh sejumlah pejabat, dan PUPR Provinsi yang secara resmi menandai dimulainya proyek pembangunan gedung tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Perencanaan Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB, Syahrudin (Rudi), mengingatkan kontraktor untuk mematuhi semua ketentuan dan jadwal yang telah disepakati.

“Kami berharap tidak ada masalah dalam pelaksanaan proyek ini, karena kehadiran Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu sangat penting bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah,” ujarnya.

Rudi juga menambahkan bahwa pusat layanan ini akan menjadi fasilitas yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait ibadah haji dan umrah. Dengan demikian, diharapkan kehadiran Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Diakhir Rudi berharap semua pihak terkait dapat bekerja sama dan berkomitmen untuk mencapai target waktu yang telah ditetapkan, demi memaksimalkan manfaat bagi umat yang akan melaksanakan ibadah haji.

Acara diakhiri dengan doa bersama, berharap agar pembangunan gedung ini berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kabupaten Dompu. Dengan pemenuhan sarana pendidikan yang baik, diharapkan dapat mendorong perkembangan sumber daya Manusia di Daerah ini.

Penulis IW

Foto, Kasat Lantas Polres Dompu, IPTU Novit Haru Prasetyo, S.Tr.K,. S.I.K, bersama pejabat terkait.

ChanelNtbNews.com, Dompu,NTB – Dalam upaya Meningkatkan Keselamatan Berlalu Lintas, Satlantas Polres Dompu gencar mensosialisasikan aturan Kelebihan Dimensi dan Muatan (KDM).

Sosialisasi tersebut adalah langkah kongkret untuk menekan pelanggaran dan memecahkan permasalahan kendaraan angkut barang, yakni over dimension and overload.

“Kami akan lebih gencar mensosialisasikan dan kedepan tidak mentolerir lagi praktik KDM yang sudah lama merugikan, membahayakan keselamatan, dan merusak infrastruktur. Dengan kegiatan yang di awali sosialisasi ini, kedepan penegakan hukum akan lebih terarah, sistematis, dan tegas kepada pelanggar yang masih bandel,” kata Kasat Lantas Polres Dompu, IPTU NOVIT HARU PRASETYO, S.Tr.K,. S.I.K, usai sosialisasi, Jum’at, 23/05/25

Selanjutnya kata, Kaaat Lantas, bahwa personil satlantas polres Dompu juga akan melakukan Penegakan Hukum KDM,” unit tujawali akan menjadi ujung tombak dalam menindak kendaraan-kendaraan yang melanggar aturan dimensi dan muatan.” Jelasnya.

Foto, Kasat Lantas Polres Dompu, IPTU Novit Haru Prasetyo, S.Tr.K,. S.I.K, saat Sosialisasi aturan Kelebihan Dimensi dan Muatan (KDM).

Dasar hukum penindakan antara lain Pasal 277 UU Nomor 22 Tahun 2009, yang berbunyi ‘kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dilarang beroperasi’. dan Sanksi dari pasal tersebut adalah pidana satu tahun atau denda maksimal Rp 24 juta.

Dan pasal 307 UU 2009 tentang LLAJ yang berbunyi ‘pengemudi atau pemilik kendaraan yang mengangkut muatan berlebih dikenakan pidana dua bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu. Selanjutnya Pasal 169 ayat 1, yaitu ‘modifikasi kendaraan tanpa izin resmi dikenakan pidana dua bulan atau denda Rp 500 ribu’.

“Zero KDM bukan wacana. Ini adalah komitmen Polri khususnya satlantas polres Dompu demi keselamatan publik, keadilan usaha, dan keberlanjutan infrastruktur nasional. Kami akan jalankan ini secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan,” tegas novid.

Diakhir, Kasat Lantas menerangkan kendaraan KDM menyebabkan kerusakan jalan, meningkatkan risiko kecelakaan, dan menciptakan ketidakadilan dalam dunia usaha angkutan dan Satlantas polres Dompu akan aktif melakukan razia terfokus di titik-titik rawan KDM,

“Kami tegaskan, ini bukan sekadar penindakan, tapi upaya pembenahan sistemik. KDM adalah tindak pidana lalu lintas dan pelanggaran yang merugikan negara. Kami akan tindak tegas tanpa pandang bulu,” tutur dia.

Untuk itu, Kasat Lantas mengajak pelaku usaha angkutan untuk mulai bertransformasi ke armada legal dan patuh aturan. Kolaborasi antara aparat, pemerintah, dan swasta adalah kunci mengakhiri era KDM di kabupaten Dompu.

Unit kamsel satlantas polres Dompu akan terus mensosialisasikan secara berkesinambungan tentang ODOL over dimensi over load melalui medsos, media online, pembagian Pamflet begitu juga pemasangan spanduk dan unit turjawali serta Gakkum dan akan bersinergi dengan Dinas Perhubungan, serta instansi terkait lainnya kedepan menindak dengan tilang untuk memberi efek jera kepada pelanggar truk over dimensi over load. Kasat lantas menegaskan akan fokus menertibkan, menindak langsung, serta mengedukasi terkait pelanggaran hukum kepada pemilik dan pengemudi kendaraan angkutan barang

Penulis IW

Gambar, Ilustrasi dugaan penipuan 

ChanelNtbNews.com, Dompu, NTB – Viral, Salah satu Oknum ASN Kemenag Kabupaten Dompu yang Berinial “SLM” dengan alamat Kelurahan Kandai Dua Kecematan Woja diduga kuat telah melakukan Penipuan uang sebesar Rp. 64.000.000. terhadap Korban yang bernama Husnah, Pekerjaan IRT, Warga Lingkungan 1, Kelurahan Monta Baru Kecematan Woja

Modus Oknum tersebut dengan cara meminjam uang kepada korban Hasnah dan berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam tenggang waktu 1 bulan terhitung dari Surat Perjanjian Pinjaman pada hari Selasa, 06 Juni tahun 2023 lalu

Namun, dalam rentang waktu yang cukup lama, Oknum tersebut belum juga memiliki itikad baik untuk membayar atau mengembalikan pinjamannya itu, terkesan mengabaikan surat perjanjian pinjaman yang dibuatnya yang dibumbui tandatangan di atas materai dan disaksikan oleh 2 orang.

Hal itu diungkapkan oleh, Korban Penipuan Hasnah pada awak media di kediamannya, kelurahan monta baru Kecematan Woja, Selasa, 20/05/25

Korban Hasnah Mengungkapkan bahwa dirinya sangat kecewa dengan Oknum ASN Kemenag Dompu yang berinisial “SLM” yang belum juga mengembalikan pinjamannya yang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun

“Bayangkan dari tahun 2023, kini sudah tahun 2025, dia hanya janji saja, namun tidak pernah membayar utangnya,” keluhnya dengan nada kesal.

Foto, Surat Perjanjian Pinjaman dan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mengembalikan atau melunasi pinjaman Oknum ASN Kemenag Dompu ‘SLM’ kepada korban Hasnah 

Lanjut dijelaskan Hasnah, Bahkan “SLM” sudah membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan atau membayar pinjamannya tersebut dari Rp. 40 juta ditambah dengan bunga selama 2, totalnya Rp. 64 juta

Dimana dalam surat pernyataan itu, tertanggal (03/09/2023), Oknum ASN Kemenag Dompu “SLM” sanggup mengembalikan uang pinjamannya pada hari Minggu tanggal 10 September tahun 2023, lalu

“Namun lagi-lagi itu hanya janji manis saja dan tidak pernah ditetapi, kita merasa rugi dan ditipu oleh Dia ‘, bayangkan waktunya yang lama, kalau kita kelola uang itu sudah berapa untungnya,” jelasnya dengan nada dongkol.

Untuk itu, Hasnah menegaskan bahwa dalam waktu dekat ini pihaknya akan melaporkan oknum ASN Kemenag Dompu ‘SLM’ secara resmi ke pihak kepolisian atas dugaan penipuan.

“Kalau memang ‘SLM’, itu tidak juga punya hati untuk membayar atau mengembalikan uang pinjamannya itu,* tegas Hasnah serius.

Sementara, Sampai berita ini Dipublikasikan, Oknum ASN Kemenag Dompu ‘SLM’, belum dapat dimintai keterangannya

Penulis Tim CNN

Foto, Bersama Kepala BNN Kabupaten Bima, Ferri Prianto pada acara Deklarasi Anti Narkoba di momentum Hardiknas di Depan Kantor BNK Kabupaten Dompu 

ChanelNtbNews.com, Dompu, NTB – Momentum acara Deklarasi Anti Narkoba oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, Kepala BNN Kabupaten Bima, Paparkan Khusus Tupoksi BNN,

Dengan tujuan agar masyarakat memahami tugas dan kewajiban BNN dalam upaya menyelamatkan Generasi Muda dari bahaya Narkotika yang semakin hari memprihatikan.

Usai Deklarasi Anti Narkoba yang dipimpin langsung Bupati Dompu, Ketua BNN Kabupaten Bima, Ferri Prianto, memparkan bahwa BNN Kabupaten Bima ini, menaungi 3 wilayah yakni Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima

Dengan 4 Tupoksi, yakni Pencegahan, Pemberdayaan, Pemberantasan dan Rehabilitasi dengan target melalui kegiatan Dipa dan non Dipa

“Yang Memiliki peranan penting terkait permasalahan narkoba ini bukan hanya BNN, Polri, LSM Dan Pemerintah Daerah saja, tetapi itu merupakan permasalahan kita semua sekarang ini,” jelas Ketua BNN Ferri Prianto, (21/05/25)

Lebih panjang, Ferri Prianto menjelaskan bahwa dalam undang-undang Narkotika, pasal 104 sampai pasal 108, tertuang peran serta masyarakat dalam memberantas narkoba.

“Jadi butuh keperdulian dari kita semua, tanpa masyarakat nonsen bisa tercapai apa yang menjadi tujuan dan maksud pemerintah untuk memberantas narkoba, apa jadinya negara tanpa ada kepedulian kita semua,” pungkasnya.

Feri juga mengungkapkan bahwa persoalan narkoba ini bukan seperti permasalahkan pidana umum lainnya, tetepi lek spesialis,” misalnya ada isu masyarakat, dia itu bandar, tetapi kalau tidak ada 3 alat bukti, yakni tersangka, Barang Bukti dan saksi, ketiga alat bukti inilah, yang bisa membawa kasus ke P21,” terangnya.

Tetapi kadang-kadang pihak kepolisian di paksa untuk melanjutkan kasusnya, namun tetap saja akan ditolak oleh kejaksaan, karena tidak memenuhi syarat itu,

“Tetapi kalau ada barang bukti jenis sabu dan lampiran positif pemakai, bisa di lanjut,” ungkap Ferry.

Feri menambahkan dengan adanya Restorasi Justice dari Kejagung dan Kapolri, bahwa Barang Bukti (BB) di bawah Sema 1 gram Sabu dan 5 Gram Ganja,

“Maka itu, kategori korban penyalahguna Narkoba yang wajib melakukan Assessment atau Rehabilitasi medis ke BNN,”

Hal tersebut ditentukan dalam pasal 127, tentang penyalaguna narkoba, karena itu tidak bisa di pidana atau proses hukum,” apakah harus dipaksakan korban yang sakit? di Lapas dompu sudah penuh, 60 % tahanan narkoba semua,” tegasnya.

Untuk itu, kata ferri bahwa kegiatan Assessment atau Rehabilitasi itu merupakan tupoksi kami BNN, maka, wajib kami memberikan rekomendasi Assessment itu

Dengan syarat Bagi kategori pencandu/pengguna sedang, untuk melakukan Rawat jalan ke klinik kami RSUD Dompu minimal 8 kali” itu sudah IPL dan dilantik dr. Ari sebagai konselor korban penyalahguna,” terangnya.

Sedangkan bagi kategori pecandu berat, maka, kami rekomendasikan rawat inap di tempat-tempat BNN sediakan sesuai dengan pasal 123-124 tentang pengedar atau menguasai,” tetapi kasus itu tetap berjalan,” tandasnya

.

Sementara untuk biaya Assessment atau Rehabilitasi di BNN Kabupaten Bima, Ferri menegaskan bahwa BNN tidak memungut biaya atau Gratis, tetapi kalau memang ada dipungut biaya administrasi itu adalah pungli,”Itu oknum yang melakukan pungli, kita NKRI harga mati,” tegasnya.

Karena memang ini merupakan penyakit permanen yang harus di tangani serius secara medis, sebab mereka bukan penjahat dan mereka anak bangsa yang harus disembuhkan.

“Kadang-kadang mereka sudah pulih kambuh lagi, baru lihat tempat dia pakai saja itu sudah suges, jadi mereka harus dibantu untuk disembuhkan,” tandasnya.

Ditambahkan Feri, pasca rehabilitasi, kami menyiapkan program lanjutan sehingga ketika mereka keluar dari rehabilitasi itu dan mereka akan di berikan kursus keterampilan, sesuai dengan skill masing-masing.

“Kami di bima, bekerjasama dengan Disnakertrans, untuk memberikan pelatihan2, seperti kursus montir, kita berikan pelatihan montir, menjahit kita berikan mesin jahit,” tutupnya.

Penulis IW