Foto, Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE, pada momen Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan Beringin Dompu

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu menggelar Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Rabu (01/10/25) di Lapangan Beringin Dompu.

Upacara yang berlangsung mengusung Tema “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya”. Tema ini menjadi refleksi untuk menerapkan nilai nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna menjaga kebhinekaan dalam kesatuan.

Dengan menyampaikan pesan moral kepada seluruh elemen bangsa dan daerah bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dituntut untuk berinteraksi dengan beretika dan saling menghormati antara satu dengan lainnya.

Sebagai bangsa yang majemuk, Pancasila dan nilai -nilai yang di kandung menjadi bintang yg memandu kehidupan bangsa agar sesuai dengn cita pendirian negara.

Foto, Kepala Kantor Kemenag Dompu, Najamudin, SPd,.MPd, saat membacakan Do’a pada momen Upacara Hari Kesaktian Pancasila.

Pada upacara Peringatan Kesaktian Pancasila tingkat Kabupaten Dompu, bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE. Perwira Upacara, AKP Masdidin, SH Kasat Reskrim Polres Dompu, Pembaca Naskah UUD 1945 Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Ir. Muttakun, Pembacaan Ikrar, Sekda Dompu Gatot Gunawan Perantauan Putra, SKM.MM.Kes. dan Pembacaan Doa Kepala Kementerian Agama Kabupaten Dompu H.Najamuddin, SPd,.M.Pd..

Kegiatan Upacara yang dilaksanakan berjalan khidmat, aman, tertib, dan lancar diikuti Komandan Kodim beserta Anggota, Kapolres Dompu beserta Anggota, Sekda Dompu beserta seluruh Staf Ahli Bupati, Asisten, Pimpinan OPD, Kabag Setda, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf.

Penulis IW 

Foto : Bupati Dompu, Bambang Firdaus SE, saat melantik dan mengambil Sumpah Janji Pejabat Fungsional dan Pelantikan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap Kedua, di aula Pendopo Dompu 

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Sebuah babak baru dalam pelayanan publik dan penataan personil dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu dimulai.

Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE melantik dan mengambil Sumpah Janji Pejabat Fungsional dan Pelantikan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap Kedua,

Serta Penyerahan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Purna Praja IPDN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu.

Hal tersebut menandai komitmen daerah untuk menghadirkan wajah pemerintahan yang lebih segar dan berdedikasi. Acara berlangsung di Aula Pendopo Kabupaten Dompu, Rabu 01/10/2025.

Acara pelantikan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat Daerah, termasuk Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, unsur forkopimda Kabupaten Dompu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, staf ahli Bupati, asisten lingkup Setda dompu, para Kabag lingkup Sekretariat Daerah, sejumlah kepala OPD, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait

Dalam sambutannya, Bupati Dompu, Bambang Firdaus SE, menyampaikan ucapan selamat kepada Aparatur Sipil Negara yang dilantik dan juga PPPK tahap II karena sudah melalui berbagai rangkaian proses seleksi yang panjang sehingga bisa menyelesaikan dengan baik.

“Atas nama pribadi dan pemerintah kabupaten Dompu saya ucapkan selamat kepada bapak dan ibu sekalian, semoga hari ini dan kedepannya Dompu akan lebih baik dari sekarang dengan kehadiran saudara sekalian dan ini bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah deklarasi bahwa kualitas pelayanan publik adalah prioritas utama dalam setiap pelayanan publik nantinya”, katanya 

Bupati Bambang Firdaus juga berharap saudara-saudara sekalian agar dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya.

“Sebagai bagian dari aparatur pemerintah, saudara memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, Setelah dilantik hari ini kita adalah ASN yang bekerja untuk melayani masyarakat, selaku pelayan masyarakat jadilah pelayan masyarakat yang sebaik-baiknya pelayanan”, ujar Bupati penuh harap

Dibalik kesuksesan menjadi ASN, Kata Bambang Firdaus, ada berbagai hal dan aturan yang berlaku yang harus dipatuhi, dengan seragam yang melekat seorang yang berpredikat ASN tidak boleh memanfaatkan situasi atau keadaan,

“Hal ini tidak boleh dilakukan akan tetapi berbanding terbalik dimana esensi menjadi ASN adalah pelayan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.” ungkapnya.

Hal yang sama juga diungkapkannya kepada Para Pejabat Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah bahwasanya “Guru merupakan pilar penting dan juga sebagai contoh otentik dimana apa yang diajarkan oleh seorang guru itulah yang muridnya menerapkan.

Untuk itu, Kepada Para Pengawas Sekolah, Bupati berpesan agar menjalankan tugas pengawasan dengan efektif dan profesional. Pengawas sekolah diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan yang konstruktif kepada para guru,

Serta memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

“Pengawas sekolah harus menjadi mitra bagi guru, bukan hanya sebagai pengontrol, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu guru dalam meningkatkan kompetensinya,” tambahnya.

Oleh karena itu Bupati Dompu mengajak mari sama sama menjaga nama baik kita, nama baik instansi tempat kita bekerja serta nama baik daerah kita yakni Dompu tercinta, Dompu maju yang kita impikan bukan hanya simbol atau slogan semata tapi harus kita capai, kita wujudkan untuk dompu yang jauh lebih baik kedepannya.

Maka, mulai dari Bupati sampai pada tingkat kebawah kita harus satu frekuensi, saya bangga terhadap bapak ibu sekalian dan saya yakin bahwa bapak ibu adalah orang hebat dapat berinteraksi dengan baik, berkolaborasi, bersinergi, berinovasi untuk mewujudkan cita cita bersama yakni Dompu maju.

“Harapan baru membumbung tinggi, Para PPPK yang baru dilantik kini memikul tanggung jawab besar untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima. Dengan semangat baru dan dedikasi yang tinggi, harus siap menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat di kabupaten Dompu, membawa daerah ini menuju masa depan yang lebih gemilang”, paparnya.

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji pejabat fungsional guru dan pengawas sekolah berdasarkan surat keputusan Bupati Dompu No.800.1.3.3/203/BKDPSDM/2025 Tentang Pengangkatan Melalui Perpindahan dari jabatan lain kedalam jabatan fungsional dan surat keputusan Bupati Dompu No.800.1.3.3/160/ BKDPSDM/2025 Tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Guru Lingkungan pemerintah kabupaten Dompu.

Adapun pejabat fungsional guru yang dilantik sebanyak 24 orang, pengawas sekolah sebanyak 13 orang, dan penyerahan SK CPNS purna praja IPDN 1 orang serta PPPK tahap II sejumlah 72 orang

Acara pelantikan tersebut diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Bupati Dompu kepada seluruh pejabat fungsional guru dan pengawas sekolah dan seluruh PPPK yang baru dilantik, diikuti dengan sesi foto bersama. Acara berlangsung dengan tertib dan khidmat, menunjukkan semangat kebersamaan dan komitmen untuk membangun daerah yang lebih baik.

Penulis IW 

Foto, Kakan Kemenag Dompu, H. Najamudin, S.Pd.,M.Pd, pada momen Pembacaan Doa dalam Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan Beringin Dompu.

Dompu, NTB ChanelNtbNews – Makna Hari Kesaktian Pancasila dan Independensi Kekuasaan Kehakiman Pancasila hadir sebagai ideologi pemersatu yang kokoh, yang terbukti mampu menghadapi berbagai rongrongan ideologi lain.

Maka, Setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini bukan sekadar rutinitas seremonial, melainkan momentum untuk merefleksikan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila hadir sebagai ideologi pemersatu yang kokoh, yang terbukti mampu menghadapi berbagai rongrongan ideologi lain yang berusaha menggoyahkan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Foto, Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE, Bersama Kepala Kantor Kemenag Dompu, H. Najamudin, SPd,.MPd, usai Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan Beringin Dompu 

Di sisi lain, dalam kerangka kehidupan bernegara, tegaknya Pancasila sebagai dasar negara sangat berkaitan erat dengan keberadaan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjaga marwah hukum dan keadilan.

Salah satu pilar utamanya adalah kekuasaan kehakiman yang independen. Independensi ini merupakan perwujudan dari sila-sila Pancasila, khususnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Maka, Lewat Momentum yang bersejarah ini, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Dompu, H. Najamudin, S.Pd., M.Pd, Beserta Seluruh Jajaranya Mengucapkan Selamat Hari Kesakitan Pancasila, Tanggal 1 Oktober 2025

Penulis IW 

Foto, Kepala kantor Kemenag Kabupaten Dompu, H. Najamudin, S.Pd., M.Pd.,menghadiri acara Pelantikan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Dompu Masa Bhakti 2025-2030. di Aula Kantor Camat Dompu.

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Dompu, H. Najamudin, S.Pd., M.Pd.,menghadiri acara Pelantikan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Dompu Masa Bhakti 2025-2030.

Acara pelantikan ini berlangsung di Aula Kantor Camat Dompu dan menjadi momentum penting dalam meningkatkan peran MUI di tingkat kecamatan, Selasa, 30/09/25.

Hadir dalam acara tersebut, diantaranya, Dandim 1614 Dompu di wakili, Camat Dompu, Camat Pajo, Lurah Kandai satu, Lurah Forotangga, Lurah Potu, dan Jajaran MUI Kab. Dompu.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Kemenag Dompu, H. Najamudin, S.Pd.,M.Pd., mengatakan bahwa tujuan pelantikan MU adalah untuk meningkatkan peran MUI dalam membimbing masyarakat.

Dan meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat serta meningkatkan kerja sama antara MUI dan pemerintah daerah

Kepala Kantor Kemenag Dompu juga beharap agar pengurus MUI yang baru dapat menjalankan tugas dengan baik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Karena peran MUI dalam masyarakat sangat besar yakni membimbing masyarakat dalam memahami nilai-nilai agama.

Kemudian meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat dan menjadi mediator antara masyarakat dan pemerintah daerah

“Dengan adanya pelantikan pengurus MUI Kecamatan Dompu, diharapkan peran MUI semakin meningkat kedepannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat.” ujar Kepala Kantor Kemenag Dompu penuh harap. 

Penulis IW 

Gambar Ilustrasi Proyek Pembangunan Bermasalah

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Proyek Pembangunan sekolah adalah bagian dari upaya Pemerintah untuk membangun atau merehabilitasi fasilitas pendidikan,

Seperti gedung sekolah dan ruang kelas, agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan lingkungan belajar yang lebih baik.

Namun Proyek Pembangunan MPN 5 Woja Kabupaten Dompu menjadi sorotan masyarakat yang ada di sekitar sekolah tersebut

Karena pihak SMPN 5 Woja diduga kuat memberikan borongan kepada pihak luar khususnya pekerjaan atap, karena terobsesi dengan keuntungan besar sehingga menyalahi petunjuk teknis.

Kerena terjadi konspirasi jahat antara Kepsek dan Ketua P2SP yang berpotensi merugikan keuangan negara yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

“Padahal kami masyarakat di sekitar sekolah, bisa mengerjakan itu, kenapa harus orang luar,! ungkap salah seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya pada pemberitaan pada media ChanelNtbNews, Jum’at, 26/09/25

Menurutnya, bahwa mengacu pada petunjuk teknis Program Revitalisasi Sekolah, belanja material dan sebagainya dikelola oleh Panitia Pelaksana Satuan Pendidikan (P2SP) di dibentuk oleh Sekolah melalui musyawarah.

“Itu harus dilakukan oleh Tim Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP)atau jangan-jangan tidak ada pembentukan Tim P2SP? ungkapnya dengan nada curiga 

Lanjut Ia memaparkan pada prinsipnya Program Revitalisasi Pembangunan Sekolah ini berfokus pada Pemberdayaan masyarakat

“Dengan memperiotaskan masyarakat yang ada di sekitar sekolah.” terangnya.

Oleh karena itu, Kami meminta Kepala Dinas Dikpora Dompu untuk segera turun mengevaluasi proyek pembangunan sekolah tersebut.

Agar proyek pembangunan SMPN 5 Woja bisa berjalan sesuai petunjuk teknis dan kualitas pembangunan dapat dimanfaatkan oleh peserta didik.

Untuk itu, kami minta kepada Kadis Dikpora Dompu untuk segera mengevaluasi proyek pembangunan SMPN 5 Woja

Namun apabila permintaan kami tidak diindahkan, maka kami akan membawa Persoalan ini ke ranah hukum.

“Jadi segera di evaluasi dan kepala sekolah harus bertanggung jawab,” ungkapnya dengan nada mengancam. 

Sementara Kepsek SMPN 5 Woja yang dikonfirmasi via WhatsApp, menolak untuk dikonfirmasi Via WhatsApp dan menyarankan untuk datang langsung ke sekolah.

Akan tetapi ketika media ChanelNtbNews mendatangi sekolah atau SMPN 5 Woja, yang berlokasi di Mumbu Kecematan Woja dan anehnya justru kepala sekolah sudah berada di luar Daerah yang terkesan menghindar dan mengibuli wartawan.

‘Datang aja ke sekolah adinda, biar bisa melihat langsung kondisi proyek pembangunan SMPN 5 Woja, karena yang mengerjakan proyek tersebut adalah Tim P2SP.” sarannya 

Penulis IW 

Foto, Papan Informasi Proyek Pembangunan SDN 07 Dompu.

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Masih seputar Persoalan Proyek Pembangunan SDN 07 Dompu yang diduga kuat dipihak ketigakan atau memberikan borongan pekerjaan kepada pihak lain atas persetujuan Ketua P2SP yang menyalahi petunjuk teknis, Minggu 28/09/25

Karena diduga menyalahi petunjuk teknis Program Revitalisasi Sekolah diakibatkan adanya dugaan pemufakatan jahat antara Kepsek, Ketua P2SP dan Bendahara yang terobsesi dengan keuntungan besar pada keuangan negara.

Dimana Oknum Bendahara ini diduga kuat sebagai perpanjangan kepsek yang berperan mencari pihak luar yang memborong pekerjaan dengan harga miring

Dengan kompensasi oknum bendahara mendapat jatah rehab satu ruang kelas, sehingga bertolak belakang tugas utamanya sebagai bendahara dan larangan ASN.

Termasuk adanya dugaan nepotisme, dimana oknum bendahara memberikan borongan pekerjaan kepada Iparnya sendiri

Hal ini dibantah juga oleh Ketua Panitia Pelaksana Satuan Pendidikan (P2SP), Suparman juga membantah kaitan dengan pemberitaan media ini, bahwa Proyek revitalisasi sekolah ini bukan dipihak ketigakan akan tetapi diberikan borongan per/item pekerjaan. Jum’at (26/09/25) kemarin, via WhatsApp.

“Pak Alan yang dikatakan operator merupakan tim p2sp sebagai bendahara dan kewenangan beliau bukan sebagai kontraktor,” ungkap yang terkesan membela bendahara.

Lanjutnya, Pekerja pada proyek ini 90% merupakan warga Bali satu dan adapun sebagian tukang yang ikut kerja dari luar desa karena terbatasnya spesifikasi pekerja tertentu yang tidak ada di Kel. Bali

“Pembelian material dilakukan oleh tim p2sp berdasarkan survey harga yg dilakukan logistik dan dibayarkan langsung oleh bendahara bukan oleh pekerja,” Sangkalnya.

Dan perlu di batasi dulu adinda borangan yang dimaksud bukan proyek atau aitem pekerjaannya seperti atap rehab perpustakaan.

Adapun pekerjaan yang terbatas di lingkungan kel. bali kami carikan pekerja di luar untuk mempercepat progres proyek dan atas kesepakatan bersama tim P2sp

“Berikan kami waktu utk menyelesaikan pekerjaan Ake adinda mudah2 berjalan baik dan benar serta berikan saran pada kami sehingga tidak ada masalah kedepannya. InssaAllah kebersamaan pasti ada hasil,” ujarnya.

Terkait Oknum bendahara memberikan borongan pekerjaan atap, Ketua P2SP menjawab kalau persoalan itu dirinya tidak tahu.” kurang tau saya kaitan dengan itu tapi pada prinsip mereka pekerja bukan kontraktor” katanya terkesan mengelak.

Namun, berdasarkan informasi yang kami himpun, bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua P2SP itu terkesan berbohong atau pembenaran diri saja,

Karena pihak luar yang disebutkan itu bukan pekerja melainkan orang yang memborong pada item pekerjaan bahkan mereka sendiri yang membelanjakan kebutuhan material, setelah menerima uang borongan dari bendahara dengan kompensasi Fee 20% untuk sekolah, bukan P2SP seperti yang disebutkan ketua P2SP

Dan logikanya dengan lwilayah yang luas kelurahan Bali satu, tidak mungkin tidak ada pekerja yang bisa mengerjakan proyek itu, sehingga harus memaksa mendatangkan pihak luar untuk borongan Item pekerjaan termasuk iparnya bendahara itu sendiri

Dan Anehnya Ketua P2SP tidak mengetahui adanya borongan pekerjaan dari iparnya oknum bendahara, padahal untuk Borongan dan pekerja atas pengetahuan Ketua P2SP, sehingga terkesan berbelit-belit

Maka, semakin kuat dugaan bahwa terjadi konspirasi jahat Antara Kepsek, Bendahara dan Ketua P2SP yang mendapatkan keuntungan 20 porsen dari pihak luar yang memborong pekerjaan tersebut

Sehingga mengarah pada dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Tindak Pidana Korupsi.

Penulis Tim CNN