Foto, Kepala Dinas PPKAD Dompu Muhammad Syahroni SP,.MM 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Setelah bertahun-tahun tercatat sebagai aset Pemda yang bernilai nol, kini Pemda Kabupaten Dompu melalui Dinas PPKAD berkerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta terhadap penilaian aset Tanah dan Bangunan Asrama IKPMD di Yogyakarta.

Dimana Tim PPKAD Dompu dan KPKNL Yogyakarta telah berhasil melalui proses penilaian ulang terhadap aset tersebut.

Adapun hasil penilaian aset yaitu sebesar Rp. 1.602.977.000 (Satu Miliar Enam Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Hai itu, mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD),

“Dimana seluruh aset daerah harus dicatat secara akurat dengan nilai wajar.” terang Kepala PPKAD Dompu, Muhammad Syahroni SP,.MM, kamis, 07/11/24

Menurutnya langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pelaporan keuangan pemerintah daerah, serta mencerminkan nilai aset yang sebenarnya,

Disisi lain juga, langkah yang sama akan diterapkan pada aset lain, yakni asrama milik Pemda di Makassar dan Malang. dimana keduanya direncanakan untuk dinilai ulang pada periode November 2024 mendatang.

“Nanti akan ada tim dari BPKAD yang akan mendampingi tim KPKNL setempat dalam melakukan penilaian aset,” ungkap Syahroni.

Lanjut Syahroni menambahkan bahwa tujuan daripada penilaian ulang itu agar seluruh aset pemerintah daerah tercatat sesuai nilai wajarnya, guna menciptakan laporan keuangan yang semakin akuntabel dan transparan,

“Disatu sisi mendukung tercapainya tata kelola aset yang baik di Kabupaten Dompu.” ungkap Syahroni penuh keyakinan diakhir penyampaiannya.

Penulis Tim CNNEWS

Foto, Direktur Perusahaan Lokal PT. Bintang Berlian Service (PT. BBS), Syahbudin alias Dae Boedy.

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Paska Insiden penyerangan dan aksi pembakaran terhadap belasan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor termasuk office management, yang dilakukan secara brutal oleh beberapa orang Warga Lingkar tambang di Kecematan Hu’u, Jumat (01/10/2024) beberapa hari yang lalu.

Akibat insiden tersebut, Perusahaan Lokal PT. Bintang Berlian Service (PT. BBS) Desa hu’u Kecematan Hu’u Kabupaten Dompu mengalami kerugian Hingga ratusan juta

Hal itu diungkapkan oleh Direktur PT. Bintang Berlian Service (PT. BBS), Syahbudin yang biasa disapa Dae Boedy pada media Via WhatsApp, Selasa, 05/11/24.

Direktur PT. BBS, Syahbudin mengaku atas insiden tersebut, Perusahaannya mengalami kerugian mencapai sekitar Rp. 200, juta yang terdiri dari peralatan kerja, APD, dan material-material yang belum terpakai

“Bahkan kami tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, karena seluruh peralatan kerja, APD, maupun material-material serta 2 unit Laptop dan 1 printer ikut terbakar,” sesal Syahbudin.

Syahbudin juga menyayangkan insiden tersebut, tidak mencerminkan sikap kerukunan dan kedamaian kita khususnya di Kecematan Hu’u. atau di lingkar tambang.

Untuk itu, insiden semacam itu, tidak perlu dilakukan, karena masih ada cara-cara yang lebih elegan dalam upaya mencari solusi yang terbaik.

“Mari kita duduk bersama atau tradisi kita melalui musyawarah, kira-kira apa yang menjadi persoalan itu, kita Carikan solusinya, saya rasa itu cara-cara yang beretika,” tutur Dae Boedy penuh Bijak.

Diakhir Dae Boedy berharap agar seluruh elemen masyarakat khususnya di Kecematan Hu’u, untuk sama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif

“Apalagi sekarang kita lagi di hadapkan dengan proses Demokrasi “pesertanya seluruh rakyat Dompu” ungkap Direktur Lokal ini penuh harap kepada seluruh elemen masyarakat Hu’u.

Penulis IW

Foto, Pelaksana Harian Ketua KPU Dompu, Yusuf dalam acara TOT bagi PPK dan PPS se-Kabupaten Dompu. yang berlangsung Gedung PKK dan Gedung Dharmawani Dompu

ChanelNtbNews, Dompu,  NTB – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu, menggelar Training of Trainer (TOT) bagi PPK dan PPS se-Kabupaten Dompu. yang berlangsung Gedung PKK dan Gedung Dharmawani Dompu, Sabtu (2/11/2024), kemarin

TOT tersebut dilaksanakan sebagai wadah pembekalan bagi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Bupati dan Wakil Bupati Dompu) tahun 2024.

Dalam kesempatannya, Pelaksana Harian Ketua KPU Dompu, Yusuf dalam sambutannya menyampaikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Dompu sudah direkrut di masing-masing desa/kelurahan dan akan segera dilantik pada 7 November 2024 mendatang.

“Jumlah KPPS yang direkrut sebanyak 3003 orang untuk 429 TPS. Setiap TPS sebanyak 7 orang anggota KPPS.” sebut Yusuf.

Yusuf menjelaskan dalam pelaksanaan pelantikan KPPS yang berjumlah 3003 orang itu tidak memungkinkan untuk dilakukan dalam satu tempat, namun dibagi per wilayah kecamatan. Hanya Kecamatan Dompu dan Woja yang dijadikan satu tempat di Gedung Samakai.

Karena rentang waktu pelaksanaan Bimtek bagi KPPS oleh PPK antara tanggal 7 hingga 11 November 2024. sedangkan penguatan kapasitas KPPS selanjutnya sampai tanggal 25 November 2024 dilakukan oleh PPS di masing-masing Desa/Kelurahan.

Yusuf menegaskan, bahwa menjelang hari H pelantikan KPPS ini, PPK dan PPS harus melakukan pemantauan. Jika ada calon anggota KPPS yang terindikasi terlibat dalam aktivitas politik, maka harus diganti.

“Ketika ditemui seperti itu harus diambil langkah-langkah untuk mengganti. Karena kami di KPU tidak ingin bekerja sama dengan penyelenggara yang berafiliasi politik,” tandasnya.

Kemudian diakhir Yusuf menyampaikan pesan KPU RI ketika ada penyelenggara yang terlibat dalam aktivitas politik Pilkada, maka KPU secara kelembagaan yang akan melaporkan ke pihak berwenang sebagai Tindak Pidana Pemilu (Tipilu).

“Ini tidak hanya di KPPS, begitu juga dengan PPS, PPK, bahkan kami di KPU pun kalau melihat kami terlibat dalam aktivitas politik, maka teman-teman juga berhak melaporkan kami,” tegasnya.

Penulis IW

Foto, Kegiatan Rakor Forkopimda di Caffe Four’F di jalan lingkar Utara Kel Bali Satu Kecematan Dompu 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Dalam rangka menciptakan Pilkada Damai, Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). yang berlangsung di Caffe Four’F di jalan lingkar Utara Kel Bali Satu Kecematan Dompu, Sabtu, (02/11/24) Malam Minggu.

Dengan Agenda Pembahasan Situasi Kamtibmas Menjelang Pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024.

Rakor tersebut dihadiri oleh PJS Bupati Dompu, Baiq Nelly Yuniarti, AP,.MSi, Dandim 1614/Dompu, Letkol Kav. Riyan Oktiya Virajati, S.T., M.M, Kapolres Dompu, Ketua Bawaslu Dompu, Swastari HAZ, SH didampingi Anggota Wahyudin, SPd, Komisioner KPU Dompu, Yusuf mewakili Ketua KPU, Kaban Kesbangpol, Ardiansyah SE, Sekretaris Kominfo, Dwi Erza Zily Surya Dharma, S.IP., M.Si, dan Kedua Paslon 01 Dan 02.

Dalam Sambutannya, PJS Bupati Dompu Baiq Nelly Yuniarti, AP,.MSi mengatakan bahwa dengan adanya pertemuan sekarang ini, kami menyarankan kepada masing-masing Tim Paslon 01 dan 02 untuk lebih mengendalikan anggotanya dalam bermedia sosial.

Dan kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Dompu untuk lebih bijak lagi menggunakan Media sosial dalam menggunakan jarinya, karena apapun yang ditulis jangan sampai pilkada ini mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat.

“Mari Kita hadapi pilkada dengan damai, dengan ceria, supaya Dompu yang kita cintai ini tidak tercederai oleh pilkada,” ungkap Baiq Nelly penuh harap.

Di kesempatan yang sama, Ketua Tim Pemenangan Paslon 01, Asrul mengatakan bahwa Kami dari Paslon 01 prinsipnya sebenarnya bahwa tidak ingin ada terjadi yang namanya percekcokan, permusuhan dan sebagainya

Dalam konteks ini, bahwa kami sepakat dengan Dandim dan Kapolres bahwa ini harus direspon, kita harus mengendalikan masing-masing Tim yang notabene aktif di medsos untuk sama-sama saling menjaga

Mudah2n pasca pertemuan malam ini, kita bisa melihat sama-sama perkembangan mulai besok itu, apakah semakin merajalela atau akan ada Cooling Down masing-masing paslon?

Karena ini diluar kendali proses yang dilakukan teman-teman dalam bermedia sosial, mungkin ini karena kecintaannya kepada calon masing-masing sehingga hal ini menurut mereka terbiasa, melalui bahasa yang tidak pantas,

“Kami sepakat untuk bersama-sama mengendalikan masing-masing Tim, sepakat dengan arahan2n pk Dandim dan pk Kapolres, untuk menciptakan Pilkada Damai,” tegas Asrul

Senada juga yang disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan 02, Kisman mengatakan bahwa saya ingin mencoba belajar untuk berkata bijak bahwa urusan ini sesungguhnya adalah kita semua salah

“Ketika kita semua salah bahwa kita tidak perlu mencari siapa yang benar,” ungkap Kisman dengan bijak.

Jadi malam ini adalah semangat kita yakni semangat rekonsiliasi itu mungkin yang harus kita pegang bahwa saya dalam kapasitas sebagai ketua tim pemenangan Akj-Syah udah beberapa kali menghimbau lewat Facebook lewat status2 saya,

“Menghimbau bukan hanya kepada tim, tetapi untuk seluruh pendukung Akj-Syah untuk menjaga pilkada ini riang gembira, bermartabat, pilkada Damai untuk menjaga solidaritas, untuk bersikap santun dan menjaga pesta demokrasi ini, baik secara Online maupun Offline,” ujar Kisman.

Disela waktu Kaban Kesbangpol Dompu, Ardiansyah SE, menjelaskan bahwa pertemuan ini bagaimana mengurai atau mengurangi potensi potensi-potensi konflik, karena beberapa hari ini suasana politik semakin memanas,

Maka dengan pertemuan ini kita bisa menyatukan persepsi, berkoordinasi, berkerjasama, berkolaborasi dan bersinergi, baik antara pasangan calon 01 dan 02 dengan pemerintah Daerah, pihak kepolisian, Dandim dan sebagainya.

“Itu semua dalam rangka mewujudkan Dompu yang kondusif menjelang pelaksanaan pemungutan suara ini.” jelas Ardiansyah.

Oleh karena itu, kami berharap seluruh tahapan pilkada ini bisa berakhir dengan damai dan senjuk sampai pada tanggal 27 hari pencoblosan dan seterusnya.

“Mari semua warga Dompu untuk memegang teguh nilai-nilai Pancasila, persaudaraan, kekeluargaan dan saling kasih sayang, itu yang harus ditumbuhkan, jangan sampai terbelah gara-gara beda pilihan,” ajak Simpe Dian biasa disapa.

Penulis IW

Foto, Sekretaris DPPKB Dompu, Abdullah, S. Sos, Kabid P4 DPPKB Dompu, Zulkarnain. S.Sos.,MPH, Pemateri Kepala Diklat Prov NTB, Setiabudi.

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Percepatan penurunan stunting merupakan program prioritas Presiden RI yang bertujuan untuk menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 14%. Program ini diwujudkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang berakhir pada akhir 2024.

Sebagai upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Stunting, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Dompu menggelar Pelatihan Bagi Tenaga Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 di Kabupaten Dompu.

Pelatihan tersebut berlangsung selama 2 Hari, mulai hari Rabu, tanggal 29 Oktober sampai dengan Kamis, 30 Oktober tahun 2024,

Kegiatan pelatihan ini di buka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mewakili Kepala DPPKB Dompu.

Hadir dalam kegiatan pelatihan tersebut antara lain, Sekretaris DPPKB Dompu, Abdullah, S. Sos, Kabid P4 DPPKB Dompu, Zulkarnain. S.Sos.,MPH, Pemateri Kepala Diklat Prov NTB, Setiabudi.

Peserta pelatihan terdiri dari, Kepala Puskesmas Se-Kabupaten, Camat Se-kabupaten, Ka. UPT Kecematan, Ketua PKK, Ketua IBI Dompu, Tenaga pelaksana percepatan penurunan stunting Desa/Kelurahan.

Dalam Sambutannya, Sekretaris DPPKB Dompu, Abdullah, S. Sos menyampaikan bahwa hari kita akan membahas tentang strategi penurunan stunting dengan melaksanakan Pelatihan Bagi Tenaga Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024.

Iklan Penanganan Stunting 

Dikatakan Sekretaris, Kalau kita mencermati peserta yang diundang pada pagi hari ini semuanya pelaku, karena kegiatan ini mulai dari tingkat kecermatan sampai dengan tingkat Desa dan kelurahan, termasuk dukungan dari teman-teman Dikes dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

Sehingga semua program yang berkaitan dengan penurunan stunting di kabupaten Dompu, Alhamdulillah dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama, yang Dibuktikan di tahun 2023.

“Kita ketahui bersama bahwa angka stunting di tahun 2023 sesuai dengan harapan adalah 12,4%, bila dibandingkan tahun 2022 adalah 34,5%, maka penurunannya 22,1%.” jelas Abdullah.

Lebih lanjut, Abdullah mengatakan sehingga di hari Keluarga Nasional yang ke-31 di Semarang, dimana Kabupaten Dompu berada di posisi ketiga dalam penurunan stunting ke pusat

Terkait pencapaian itu semua tidak lepas dari kerjasama dan kolaborasi kita, terutama dukungan saudara-saudara saya Pimpinan wilayah di masing-masing Kecamatan yang betul-betul memperhatikan dan menjadikan perioritas utama dalam kegiatan penurunan stunting

Jadi perwakilan kita yang ada di Kecematan ini betul-betul bekerja dan melakukan koordinasi dengan Camat, Kepala Desa dan teman-teman puskesmas sehingga data-data yang butuhkan terkait dengan penurunan stunting ini,

“Alhamdulillah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan bersama,” ucapnya.

Diakhir, Harapan kami pada kesempatan ini, dalam rangka penurunan stunting ini, kami mengajak semua pihak, mari kita tingkatkan terus kerjasama kita

“Semoga apa yang diharapkan oleh pimpinan tertinggi kita, yaitu bapak wakil presiden, Gubernur dan Wakil Bupati selaku Ketua TPPS dapat kita tingkatkan lagi,” ujar Abdullah penuh harap.

Pemateri Kepala Diklat Prov NTB, Setiabudi mengatakan bahwa komitmen kita selaku TPPS Kecematan harus bekerja keras dan harus mempunyai komitmen dalam rangka percepatan penurunan stunting.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Kabid P4 DPPKB Pak Zulkarnain, kalau tidak ada beliau kegiatan ini tidak akan terlaksana,” ucap Setiabudi.

Setiabudi menjelaskan terkait dengan pelatihan TPPS Kecematan, memang kalau dilihat dari tim TPPSnya kita ibarat obat yang sudah kadaluarsa, kenapa tahun 2024 baru di latih, kenapa tidak dilatih tahun 2021?

Karena alasannya ini awal dari kepemimpinan Presiden Prabowo, kita mempunyai kementerian yang namanya Kementerian Kedudukan Pembangunan Keluarga atau Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang Dinahkodai oleh Prof. Dr.. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd.

“Beliau berkomitmen kepada kita selaku ASN Kabupaten Dompu pelatihan tersebut dilaksanakan sampai periode pak Probowo selesai, SK yang hanya 2024 diperpanjang sampai di tahun 2029,” jelasnya.

Penulis IW

DPPKB Dompu Gelar Pelatihan Bagi Tenaga Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024.

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Percepatan penurunan stunting merupakan program prioritas Presiden RI yang bertujuan untuk menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 14%. Program ini diwujudkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang berakhir pada akhir 2024.

Sebagai upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Stunting, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Dompu menggelar Pelatihan Bagi Tenaga Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 di Kabupaten Dompu.

Pelatihan tersebut berlangsung selama 2 Hari, mulai hari Rabu, tanggal 29 Oktober sampai dengan Kamis, 30 Oktober tahun 2024,

Kegiatan pelatihan ini di buka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mewakili Kepala DPPKB Dompu.

Hadir dalam kegiatan pelatihan tersebut antara lain, Sekretaris DPPKB Dompu, Abdullah, S. Sos, Kabid P4 DPPKB Dompu, Zulkarnain. S.Sos.,MPH, Pemateri Kepala Diklat Prov NTB, Setiabudi.

Peserta pelatihan terdiri dari, Kepala Puskesmas Se-Kabupaten, Camat Se-kabupaten, Ka. UPT Kecematan, Ketua PKK, Ketua IBI Dompu, Tenaga pelaksana percepatan penurunan stunting Desa/Kelurahan.

Dalam Sambutannya, Sekretaris DPPKB Dompu, Abdullah, S. Sos menyampaikan bahwa hari kita akan membahas tentang strategi penurunan stunting dengan melaksanakan Pelatihan Bagi Tenaga Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024.

Dikatakan Sekretaris, Kalau kita mencermati peserta yang diundang pada pagi hari ini semuanya pelaku, karena kegiatan ini mulai dari tingkat kecermatan sampai dengan tingkat Desa dan kelurahan, termasuk dukungan dari teman-teman Dikes dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

Sehingga semua program yang berkaitan dengan penurunan stunting di kabupaten Dompu, Alhamdulillah dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama, yang Dibuktikan di tahun 2023.

“Kita ketahui bersama bahwa angka stunting di tahun 2023 sesuai dengan harapan adalah 12,4%, bila dibandingkan tahun 2022 adalah 34,5%, maka penurunannya 22,1%.” jelas Abdullah.

Lebih lanjut, Abdullah mengatakan sehingga di hari Keluarga Nasional yang ke-31 di Semarang, dimana Kabupaten Dompu berada di posisi ketiga dalam penurunan stunting ke pusat

Terkait pencapaian itu semua tidak lepas dari kerjasama dan kolaborasi kita, terutama dukungan saudara-saudara saya Pimpinan wilayah di masing-masing Kecamatan yang betul-betul memperhatikan dan menjadikan perioritas utama dalam kegiatan penurunan stunting

Jadi perwakilan kita yang ada di Kecematan ini betul-betul bekerja dan melakukan koordinasi dengan Camat, Kepala Desa dan teman-teman puskesmas sehingga data-data yang butuhkan terkait dengan penurunan stunting ini,

“Alhamdulillah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan bersama,” ucapnya.

Diakhir, Harapan kami pada kesempatan ini, dalam rangka penurunan stunting ini, kami mengajak semua pihak, mari kita tingkatkan terus kerjasama kita

“Semoga apa yang diharapkan oleh pimpinan tertinggi kita, yaitu bapak wakil presiden, Gubernur dan Wakil Bupati selaku Ketua TPPS dapat kita tingkatkan lagi,” ujar Abdullah penuh harap.

Pemateri Kepala Diklat Prov NTB, Setiabudi mengatakan bahwa komitmen kita selaku TPPS Kecematan harus bekerja keras dan harus mempunyai komitmen dalam rangka percepatan penurunan stunting.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Kabid P4 DPPKB Pak Zulkarnain, kalau tidak ada beliau kegiatan ini tidak akan terlaksana,” ucap Setiabudi.

Setiabudi menjelaskan terkait dengan pelatihan TPPS Kecematan, memang kalau dilihat dari tim TPPSnya kita ibarat obat yang sudah kadaluarsa, kenapa tahun 2024 baru di latih, kenapa tidak dilatih tahun 2021?

Karena alasannya ini awal dari kepemimpinan Presiden Prabowo, kita mempunyai kementerian yang namanya Kementerian Kedudukan Pembangunan Keluarga atau Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang Dinahkodai oleh Prof. Dr.. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd.

“Beliau berkomitmen kepada kita selaku ASN Kabupaten Dompu pelatihan tersebut dilaksanakan sampai periode pak Probowo selesai, SK yang hanya 2024 diperpanjang sampai di tahun 2029,” jelasnya.

Penulis IW