Foto, papan informasi dan kondisi proyek Normalisasi Jalan Kupu-kupu.

Dompu, NTB, ChanelNtbnews– Proyek Normalisasi Jalan Kupu-kupu, tepatnya di samping camat Dompu, yang dikerjakan oleh CV. Quba Perkasa dinilai lamban yang mengakibatkan kemacetan

Selain itu, Proyek Senilai 149.980.000 bersumber dari APBD tahun 2025 itu sangat menggangu aktivitas pengguna jalan dan masyarakat sekitar lokasi proyek tersebut

Hal itu dikeluhkan oleh salah seorang Pengguna jalan, yang menyebutkan namanya Annis pada awak media, di lokasi proyek tersebut, Jum’at, 12/09/25

Ia mengungkapkan bahwa hampir 1 bulan pekerjaan proyek ini tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, yang menyebabkan aktivitas kami Pengguna jalan terhambat

“Hampir setiap hari kami lewat sini, terjadi kemacetan di tambah dengan jalannya yang kecil,” kata dengan nada sinis.

Selain itu, tumpukan tanah sisa galian yang ada di pinggir jalan sangat mempersulit pengguna jalan yang melintas jalan tersebut

“Dan tumpukan tanah itu juga yang menyebabkan debu-debu bertebaran dan lingkungan kotor,” ungkapnya

Untuk itu, Ia meminta kepada pihak pelaksana dan dinas terkait, agar secepatnya proyek itu diselesaikan, karena lokasi proyek ini pusat kota

“Dan menjadi Jalan artenatif, cepat ke kantor Pemda, atau tujuan lainnya, ini sangat meresahkan kami Pengguna jalan,” ujarnya.

Sdangkan Pengguna jalan lain, menyampaikan hal yang sama, bahwa hampir setiap melewati jalan ini pasti ada kemacetan.

“Apalagi dipagi hari pas ramenya pengguna jalan dan pas kita lagi buru-buru,” ujarnya sambil berlalu pergi.

Sementara sampai berita ini ditayangkan, Dinas terkait dan Pihak pelaksana belum dapat dimintai keterangannya,

Penulis Tim CNN 

Foto, Kepala Bidang PK-LK, Dr .Hj Eva Sofiasari S.Pd M.Pd, bersama Pimpinan Lembaga Sekolah, Muhtar Abdullah serta pengurus lainnya, saat berkomunikasi dengan peserta didik SLBN 2 Dompu di Kecematan Manggelewa.

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Dalam rangka mendukung pemerataan pendidikan khususnya bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Diknas Dikbud Provinsi NTB, melalui Kepala Bidang PK-LK, Dr .Hj Eva Sofiasari S.Pd M.Pd, memantau langsung proses pembangunan SLB Negeri 2 Dompu, di Kecematan Manggelewa Kabupaten Dompu, Kamis, 11/09/25.

Dikesempatannya, Kabid PK-LK, Diknas Dikbud Provinsi NTB, Dr. Hj. Eva Sofiasari S.Pd M.Pd, mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan ini, kami percayakan kepada pihak sekolah

Untuk melaksanakan amanat dari pemerintah sebaik mungkin, agar mutu dan kualitas pembangunan bisa bertahan lama dan bermanfaat untuk generasi bangsa

“Khususnya, bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus di kabupaten Dompu” harapnya.

Kabid menegaskan pada intinya Diknas Dikbud Provinsi NTB mendukung penuh pembangunan SLB Negeri 2 Dompu ini

Foto, Kabid PK-LK, Diknas Dikbud Provinsi NTB, Dr. Hj. Eva Sofiasari S.Pd M.Pd, dan Pimpinan Lembaga Sekolah, Muhtar Abdullah, saat memantau lokasi sekolah.

Ditempat yang sama Penggagas SLBN 2 Dompu, Muhtar Abdullah, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kedatangan tamu kehormatan dari Diknas Dikbud Provinsi NTB, Kepala Bidang PK-LK, Dr .Hj Eva Sofiasari S.Pd M.Pd,

Dalam rangka kunjungan kerja kedinasan untuk melihat langsung progres pembangunan SLBN 2 Dompu yang mendapatkan bantuan Revitalisasi SLB Tahun 2025

Oleh karena itu, Muhtar menyampaikan kunjungan Kepala Bidang PK-LK, Dr .Hj Eva Sofiasari S.Pd M.Pd, untuk melihat secara langsung progres kegiatan Revitalisasi pemerintah yang di kerjakan langsung oleh pihak sekolah dengan memuaskan

“Pembangunan sekolah ini diswakelola oleh sekolah, jadi semua masyarakat sekitar bisa turut berpartisipasi mendukung pembangunan SLB Negeri 2 Dompu ini,” harap Ketua Yayasan Trisilaskil 

Selain itu, Kata Muhtar, kehadiran ibu Kabid ini merupakan anugerah tersendiri bagi kami pimpinan lembaga sekolah.

“Menguatkan dan menambah semangat kami sebagai pelaksana di lapangan,” ujarnya penuh semangat.

Penulis IW 

Foto, Kepala UPTD Labkesda Dompu, Rosdiana, Amd,Kes dan Sekretaris, Ns Regina Elsye.L.S.Kep.

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Sebagai bentuk upaya Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Dompu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Melalui peningkatan kualitas dan efisiensi pelayanan, pengembangan jenis pemeriksaan baru, serta pengelolaan sumber daya dan aset secara optimal, serta fasilitas penunjang Labkesda, agar dapat meningkatkan PAD.

Kepada media Kepala UPTD Labkesda Dompu, Rosdiana, AMd.kes mengatakan bahwa dengan adanya Labkesda ini sangat membantu sekali masyarakat Dompu, khusus orang sehat, karena pelayanannya lebih cepat dan tidak mengantri lama.

“Seperti di rumah sakit, itukan prosesnya panjang, karena campur dengan orang2 yang sakit,” kata Kepala UPTD Labkesda, saat di wawancarai oleh Media ChanelNtbNews di ruang kerjanya, Kamis, 11/09/25

Disatu sisi, Kepala Labkesda mengungkapkan bahwa Labkesda ini merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar

“Dan sudah melebihi target lebih dari 100%,” jelas Rosdiana

Atas pencapaian itu, Lanjut Rosdiana menjelaskan Labkesda sekarang ini menjadi andalan untuk penyumbang PAD di Kabupaten Dompu

“Karena Puskesmas sudah masuk kategori BLUD semua, bukan lagi sumber PAD, di fokuskan Labkesda,” terang Istri dari Kontraktor Sukses 

Dtempat yang sama, Sekretaris Labkesda, Ns Regina Elsye.L.S.Kep. juga menyampaikan bahwa saat ini, kami sedang mempersiapkan Lab Air.

“Insyaallah dalam waktu dekat akan datang alat-alat itu dari Laboratorium Kesehatan Lingkungan,” kata Ns.Regina

Ns.Regina juga menjelaskan bahwa alat-alat tersebut bersumber dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Dana Hibah Infus tahun 2025.

Selanjutnya, Kata Sekretaris Labkesda Dompu untuk menunjang Laboratorium Kesehatan Lingkungan tersebut, maka kita memerlukan listrik yang tegangan lebih tinggi,” minimal 68000 watt, itu yang kita butuhkan,” pintanya.

Selain itu, untuk peningkatan pelayanan, Labkesda juga membutuhkan pegawai atau tenaga Laboratorium dan Radiologi.

Diakhir, Kedua Wanita Karier ini, berharap Kepada Pemerintah Daerah maupun Pusat untuk dapat mengabulkan fasilitas penunjang Labkesda Dompu.

“Agar Labkesda ini, bisa lebih meningkatkan PAD dari sekarang ini,” harap kedua Wanita Karier penuh optimis.

Penulis IW 

Gambar Ilustrasi PPPK Paruh waktu dan Penuh waktu 

Lalu Apa Perbedaannya Dengan PPPK Penuh Waktu??

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Dalam dua bulan terakhir pemerintah pusat melalui KemenPan-RB RI disibukan dengan penataan honorer paruh waktu. Dan saat ini honorer paruh waktu tengan disibukan dengan mengisi DRH untuk penerbitan NIK.

Sebelum kita bahas kenapa harus ada PPPK paruh waktu, mari kita bahas dulu apa sih perbedaan PPPK Penuh Waktu dan paruh waktu?

Dari berbagai sumber yang layak dipercaya, bahwa PPPK paruh waktu merupakan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang hanya berkerja dalam durasi lebih singkat dibandingkan dengan PPPK penuh waktu. Tentu saja kebijakan ini diambil pemetintah untuk memberi ruang pada tenaga honorer yang belum berhasil lulus seleksi atau yang belum memperoleh formasi pada seleksi CPNS dan PPPK penuh waktu.

Adapun dasar hukum PPPK paruh waktu ini diangkat berdasarkan Keputusan Mentri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 yang ditandatangan pada Januari 2025.(Kompas.Com)

Lalu pertanyaanya apakah gaji PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu sama? Dalam diktum ke-19 Keputusan Mentri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 disebutkan bahwa gaji PPPK paruh waktu paling sedikit adalah sebesar penghasilan yang diterima saat masih menjadi pegawai honorer. Selain mengacu pada gaji terakhir saat menjadi pegawai non-ASN, gaji PPPK paruh waktu tahun 2025 juga bisa menggunakan standar upah minimum yang berlaku di masing-masing daerah.

Nah, sementara PPPK penuh waktu dan lulus seleksi serta memperoleh formasi penempatan. Gaji mereka sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku dan setara dengan ASN lainya. Besaran gaji dan tunjangan PPPK penuh waktu tahun 2024 telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024, yang merupakan perubahan dari Perpres Nomor 98 Tahun 2020.

Selain telah diatur jumlah gajinya PPPK penuh waktu juga telah diatur untuk kenaikan gaji berkala sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2020, bahwa PPPK penuh waktu diberikan kenaikan gaji berkala. Kenaikan berkala ini adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada pegawai yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu 2 tahun sekali sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Tentu ditengah rasa senang dan bahagia karena bisa diangkat menjadi PPPK paruh waktu, mereka masih bertanya-tanya perihal perbedaan antara PPPK paruh waktu dan penuh waktu. Dan pertanyaan yang sama juga terjadi pada saat perekrutan atau test PPPK Tahun 2021 lalu, apa sih perbedaan PPPK dan PNS.

Memang keduanya yakni antara PPPK paruh waktu dan penuh waktu adalah sama-sama berstatus ASN, tapi ternyata ada perbedaan yang mendasar. Yakni terkait jam kerja, masa kerja, hingga besaran gaji yang diterima. PPPK paruh waktu misalnya ternyata memiliki jam kerja yang lebih flekdibel, disuaikan dengan kebutuhan istansi dan juga ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan.

Kita berharap kedepan pemerintah pusat menjadikan PPPK paruh waktu ini sama dengan PPPK penuh waktu. Sehingga kesejahteraan pegawai ASN PPPK paruh waktu bisa setara dengan PPPK penuh waktu.

Artinya mereka juga diberikan tunjangan, kenaikan gaji berkala dan tunjangan lainya sesiai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Ternyata keberadaan PPPK paruh waktu ini sebagai jawaban pemetintah untuk menuntaskan pegawai honorer sampai dengan tahun 2025.

Nah, ini acuan PPPK paruh waktu, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menjadi payung hukum utama keberadaan PPPK Paruh Waktu. UU ini menegaskan bahwa status tenaga honorer sebagai non-ASN harus diakhiri dan diganti dengan skema yang lebih formal paling lambat Desember 2024. Skema PPPK Paruh Waktu dirancang untuk memenuhi amanat tersebut sambil memperhitungkan keterbatasan anggaran pemerintah. Semoga bermanfaat.

Penulis IW

Gambar Ilustrasi Manipulasi Pencairan Insentif Tim Covid 19

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Insentif Tenaga Kesehatan merupakan bentuk Apresiasi Pemerintah Kepada para Tenaga Kesehatan (Nakes) yang telah berjuang di garda terdepan dalam menangani kasus Covid-19.

Pemberian Insentif bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, namun juga sebagai tanggung jawab daerah yang mana pembayarannya diperuntukkan bagi Rumah Sakit Pemda, Puskesmas, dan Labkesda

Pada saat itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus berupaya melakukan berbagai perbaikan dalam mekanisme penyaluran insentif, dengan cara membayarkan langsung ke rekening nakes atau Tim Covid

Guna mengurangi penyimpangan seperti meminimalisir adanya potongan atau pungutan liar maupun keterlambatan, agar nakes atau Tim Covid mendapatkan haknya secara utuh dan sesegera mungkin.

Adapun besaran Insentif Covid, sesuai petunjuk teknis, sebagai berikut :

# Dokter Spesialis (PPDS), Rp. 12,5 juta/bulan

# Dokter dan Dokter Gigi, Rp. 10 juta/bulan

# Perawat dan Bidan, Rp. 7,5 juta/bulan

# Nakes dan lainnya Rp. 5 juta/bulan

Namun pada pencairan Insentif Tim Covid 19 PKM Soriutu Kecematan Manggelewa Kabupaten Dompu tahun 2021 dan 2022, diduga kuat bermasalah yang kini baru terungkap.

Karena pada proses pencairan Insentif Covid 19, dimana oknum bendahara saat itu yang sekarang sudah menjadi pimpinan PKM Soriutu diduga kuat telah memanipulasi data pencairan Insentif Tim Covid, akibat adanya pembiaraan dari pimpinan PKM Soriutu pada saat itu.

“Syarat agar bisa cairkan insentif tim covid di Bank, harus ada surat kuasa dari masing2 Tim Covid, lalu oleh oknum bendahara pada saat itu, duduga memalsukan tanda tangan tim covid,” ungkap salah seorang Tenaga Medis PKM Soriutu yang tidak mau disebutkan namanya pada pemberitaan, Rabu, 10/09/25.

Menurutnya, bahwa proses pencairan insentif tersebut terkesan tidak transparan dan diduga kuat terjadi penyelewengan oleh oknum bendahara PKM Soriutu pada saat itu

Karena berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19.

Dimana Proses Pencairan itu, langsung dicairkan ke masing-masing pemilik rekening atau Tim Covid PKM Soriutu,” jadi tidak boleh dilakukan oleh oknum bendahara itu sendiri, kecuali dipalsukan tanda tangan surat kuasa pencairan dan apa yang dilakukan oleh oknum bendahara itu bertentangan dengan aturan,” tegasnya 

Namun yang terjadi, pencairan insentif Tim Covid itu diterima melalui oknum bendahara dan tidak melalui rekening masing-masing,” untuk dokter dan perawat itu sekitar Rp. 5 juta lebih kurang,” ungkapnya.

Selanjutnya, ia juga membeberkan yang mirisnya lagi oknum Clinik servis di jadikan anggota Tim Covid sementara dalam aturan tidak diperbolehkan, hanya dokter dan perawat

“Jadi kuat dugaan bahwa oknum Clinik servis merupakan Tim Covid fiktif dan juga menerima insentif sebesar Rp. 1 juta,” bebernya.

Diakhir, Ia mengungkapkan bahwa sampai hari ini buku rekening masing-masing Tim Covid diduga belum dikembalikan oleh oknum bendahara pada saat itu

“Kita hanya di suruh buat rekening saja, setelah itu, buku rekening itu diminta dan dipegang oleh oknum bendahara kala itu, sampai sekarang ini belum dikembalikan,” ungkapnya.

Maka, Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Informasi dan penelusuran awak media, bahwa persoalan ini, pernah dilaporkan kepada aparat penegak hukum, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut.

Pada prinsipnya kasus yang berkaitan dengan keuangan negara apalagi merugikan keuangan negara itu tidak pernah pudar tanpa batas waktu, meskipun dengan waktu yang cukup lama, karena selama bukti dan saksi masih tersimpan rapi,

Sementara sampai berita ini ditayangkan, Pimpinan PKM Soriutu belum dapat dimintai keterangannya.

Penulis Tim CNN 

Foto, Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE, di momen pelantikan Pengurus LKKS 

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Jika Anda ingin bahagia selama satu jam, maka silahkan tidur siang, bahagia dalam satu hari, maka pergilah piknik, bahagia selama seminggu, maka pergilah berlibur dan jika ingin bahagia hidup selamanya maka bantulah banyak orang.

Sepenggal pantun diatas diucapkan Bupati Dompu Bambang Firdaus SE. saat melantik Pengurus Lembaga Koordinasi kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Dompu Periode 2025-2030 di Aula Pendopo, Senin (09/08/25).

Dalam Sambutannya, Bupati menuturkan, bahwa salah satu cara kita sukses di era sekarang adalah memiliki kemampuan melayani masyarakat dengan baik.

“Di negara-negara maju, saat ini terjadi arus balik. Kebahagiaan bukan saja ditentukan karena uang yang banyak. tetapi mulai lahir kesadaran bahwa orang yang bahagia adalah mereka yang mampu melayani orang dengan baik,” jelasnya.

Lanjut, Bupati Dompu mengatakan bahwa LKKS dibentuk dengan tujuan untuk mengayomi masyarakat dengan baik.” sehingga pengurus bertugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan”Pintanya.

Untuk itu, LKKS diharapkan mampu menghadirkan model layanan sosial yang inovatif dan tepat sasaran, sehingga dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menangani kesenjangan sosial yang ada di tengah masyarakat.

“LKKS menjadi mitra bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, turut serta membantu dalam percepatan terwujudnya visi Dompu Maju, Sejahtera, Religius, Berkeadilan dan Berbudaya yang menjadi visi seluruh elemen masyarakat yang di Kabupaten Dompu”ujarnya

Sebelumnya, Ketua Harian LKKS Provinsi NTB dalam sambutannya mengatakan, LKKS ke depan diharapkan sebagai lembaga yang koordinator, mengacu kepada kerangka kerja. Nanti akan ada penguatan kapasitas bagi para pengurus LKKS Kabupaten/kota sehingga memahami tugas pokok, fungsi dan pola kerja agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

“Ke depan, LKKS tidak boleh menjadi beban dan harus tampil menjadi lembaga yang membangun konsolidasi, koordinasi komunikasi dan kolaborasi agar berjalan bersama sesuai dengan implementasi sesuai visi dan misi Bupati”. Pungkasnya.

Pelantikan 30 pengurus LKKS Kabupaten Dompu yang dinahkodai Ny.Onti Farianti Bambang Firdaus berlangsung dengan hikmad, tertib dan lancar dan acara ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta Asisten Pemerintahan dan Kesra.

Hadir juga para ketua dari Gabungan Organisasi Wanita, Ketua Baznas, Camat serta Kabag Lingkup Setda Dompu.

Penulis IW