Gambar Ilustrasi, Penempatan Tugas Seorang Dokter yang diduga tidak jelas
Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Salah seorang Dokter yang bertugas di Puskesmas Soriutu Kecematan Manggelewa berinisial ”CHD” diduga kuat telah melampaui kewenangan Bupati, karena pada saat mengusulkan kepindahan tugasnya ke daerah lain pada tahun 2024. yang lalu.
Karena Dokter ” CHD” sudah terlebih dahulu aktif melaksanakan tugasnya di tempat yang baru, sementara belum menerima Surat Keputusan (SK) Pindah atau Surat Mutasi Resmi dari Bupati Dompu,
Dengan alasan magang, karena sudah selesai menyelesaikan study S2 (Dokter Spesialis Bedah) di luar negeri
Selain itu juga, Dokter CHD masih menerima gaji ditempat yang lama padahal dalam aturan tidak diperbolehkan,
Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, Sebab, seorang ASN/PNS ataupun dokter memiliki konsekuensi hukum dan administratif yang sangat serius, bahkan sampai pada pemberhentian atau pemecatan.
Kepada media Koordinator Pemuda Anti Korupsi Dompu-NTB, Khairul Anhar, SPd mengatakan berhubung sudah aktif tempat baru, maka, dokter tersebut berisiko secara administratif, sebab mutasi ASN memerlukan prosedur resmi berdasarkan peraturan BKN dan PermenPAN-RB.
Karena oknum dokter tersebut terancam menerima konsekuensi Hukum dan Administrasi Legalitas Praktik atau Surat Izin Praktik (SIP) dokter terikat pada lokasi kerja, Namun, Jika SIP di tempat lama belum dicabut, tetapi SIP di tempat baru belum terbit, maka praktiknya bisa dianggap tidak sah.
Meskipun SIP lama masih berlaku sampai masa berlakunya habis, mutasi tempat kerja seharusnya diikuti dengan pembaruan SIP. Kepegawaian (ASN/PNS), tanpa SK mutasi dari pejabat yang berwenang (Bupati/BKPSDM), status kepegawaian dokter tersebut masih di instansi lama. Hal ini berdampak pada pembayaran gaji, tunjangan, dan penilaian kinerja.
“Sama seperti halnya Dokter CHD, sudah pindah tugas diluar Daerah, tetapi masih menerima gaji ditempat yang lama,” ungkap koordinator Pemuda Anti Korupsi, Khairul Anhar, saat memberikan keterangan di kediamannya, di kelurahan Bali Satu Dompu, kamis, (26/02/26), kemarin
Lebih lanjut, Khairul Anhar, menegaskan bahwa persoalan ini berdampak pada ancaman disiplin, karena telah bekerja sebelum SK resmi turun
“Hal itu dianggap melanggar prosedur mutasi. Dokter berisiko dianggap mangkir di tempat kerja lama atau bekerja ilegal di tempat baru,” tegasnya.
Selain bertentangan dengan Peraturan terbaru (PermenPAN-RB No. 6 Tahun 2024) memperketat mutasi, dimana ASN dilarang pindah instansi sebelum puluhan tahun pengabdian, pindah sebelum masa itu dapat dianggap mengundurkan diri.
Oleh karena itu, Kata, Khairul Anhar, langkah yang harus segera dilakukan urus administrasi Dokter yang bersangkutan wajib segera mengurus surat persetujuan melepas dari instansi lama dan surat persetujuan menerima dari instansi baru.
“Kejar SK Bupati/Kepala BKN, Pastikan proses administrasi di BKPSDM kabupaten setempat diselesaikan untuk menerbitkan SK mutasi atau SK penempatan baru. Urus SIP Baru: Segera urus SIP di tempat baru (Mall Pelayanan Publik/Dinas Kesehatan setempat) setelah SK Pindah keluar, jangan asal main pindah,” katanya detail.
Oleh Koordinator Pemuda Anti Korupsi, mendesak Dokter CHD untuk segera mengembalikan uang Daerah yang diterima melalui honor lebih kurang 1 tahun dan biaya study S2 (Dokter Spesialis Bedah)
“Namun, apabila Dokter CHD, tidak mengindahkan permintaan kami, maka kami akan melaporkan ke institusi hukum,” tegas aktivis yang tidak kenal kompromi ini.
Sementara sampai berita ini dipublish, Dokter CHD belum dapat dimintai keterangannya
