Foto, Kegiatan Sosialisasi Persiapan Penyaluran Bantuan Sapi Kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto, yang berlangsung di Gedung Sankaraeng Mataram Provinsi NTB, kamis, (23/05/25) kemarin.
ChanelNtbNews.com, Dompu, NTB – Dalam rangka perayaan Idul Adha 1446 Hijriah Tahun 2025, Masehi, Kabid Pakan Pertenakan dan Keswan Kabupaten Dompu menghadiri Acara Sosialisasi Persiapan Penyaluran Bantuan Sapi Kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto yang akan disalurkan khususnya untuk masyarakat Provinsi NTB
Melalui Program Bantuan Masyarakat (Banmas) tahun 2025, yang diikuti oleh Perwakilan para Peternak di masing-masing Kabupaten/Kota Se-NTB
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Sankaraeng Mataram Provinsi NTB, kamis, (23/05/25) kemarin.
Kabid Pakan Dinas Pertenakan Dompu, Sukarman, SPT, menyampaikan bahwa kita baru saja mengikuti pertemuan terkait dengan sapi kurban, bantuan dari Bapak Presiden Prabowo sekeluarga untuk seluruh Indonesia
“Kemarin, kami ke mataram sekaligus membawa peternaknya, peternak dalam satu Kabupaten diwakili satu orang dan tiap Kabupaten Rata-rata dapat jatah 1 ekor,” jelas Sukarman di ruang kerjanya, Selasa 27/05/25.
Lanjut dijelaskan Sukarman, bahwa para peternak itu melakukan transaksi sendiri dengan cara transfer langsung ke Rekening peternak, dan untuk harganya tergantung masing-masing Daerah. khususnya kabar Dompu dihargai dengan Rp. 55 juta dengan jenis sapi peranakan (Limosin).
“Uangnya besok masuk ke rekening peternak dan sudah ada kesepakatan dengan peternak, bahwa sebelum H-3 itu ternak sudah di pelihara oleh petaninya.
Dalam hal ini, kami selaku Dinas Pertenakan dan Keswan Kabupaten Dompu, tidak punya kewenangan untuk melakukan penawaran, karena itu wewenang dari teman-teman provinsi.
Dan adapun yang menjadi kendala dalam pertemuan kemarin itu, Kata Sukarman adalah masalah bobot sapi, kalau berdasarkan standar dari Bapak Presiden sendiri paling minim satu ekor sapi 800 Kilo
“Beliau menghargai satu ekor sapi itu, paling minim 800 kilo, kalau kita lihat di NTB ini yang memenuhi, hanya 2 kabupaten, Bima dan Sumbawa dan yang lainnya tidak memenuhi dengan bobot 800 kilo,” terang Sukarman.
Sukarman juga berharap kedepannya perlu ada penyetaraan dan koordinasi yang intens, terkait dengan program itu, jangan serta merta itu perintah, lalu kemudian tidak ada timbal baliknya,
Maka, apa yang diusulkan oleh Kabupaten, harus juga menjadi pertimbangan, jangan pandang sebelah mata dan Provinsi harus memperhatikan itu.
“Karena Perintah Presiden bukan hanya untuk Provinsi tapi seluruh, Provinsi itu hanya sebagai tempat, media untuk melakukan transaksi, karena setiap Daerah punya kebijakan masing-masing, mulai dari harga sampai dengan ternaknya
