Foto, Kepala Samsat Dompu, Faruk, SE,

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Pelantikan merupakan sebuah penanda untuk menjadikan kepastian pejabat dalam melaksanakan tugas secara resmi yang dibuktikan dengan Surat keputusan (SK),

Khususnya pada momen pelatikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Bupati dan Wakil Bupati Dompu, Periode 2025-2029, tanggal 20 Februari 2025 di Jakarta.

Maka, setiap pejabat yang sudah di lantik secara resmi, seperti Gubernur dan Bupati serta Walikota, yang harus siap menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin yang dapat mensejahterakan rakyatnya.

Foto, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, M.Hub.Int dan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP, serta Bupati Dompu, Bambang Firdaus SE dan Wakil Bupati Sirajudin, SH (BBF-DJ),

Maka, Lewat Momentum pelatikan ini, Kepala Samsat Dompu, Faruk, SE, Mengucapkan Selamat atas dilantiknya Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, M.Hub.Int dan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP, serta Bupati Dompu, Bambang Firdaus SE dan Wakil Bupati Sirajudin, SH (BBF-DJ),

“Semoga Amanah dalam menjalankan tugas,” ujar Dae Faruk sapaan akrabnya.

Penulis IW

Foto Bersama Pemerintah Desa Manggeasi bersama Bhabinkamtibmas, Babinsa dan gabungan anggota Danramil Dompu, pada saat Giat Gotong royong Jum’at bersih

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Hari ini, Jum’at, 14/02/25, Pemerintah Desa Manggeasi bersama Bhabinkamtibmas, Babinsa dan gabungan anggota Danramil Dompu beserta warga setempat melaksanakan giat gontong royong Jum’at bersih,

Dengan melakukan pembersihan di sepanjang aliran pembuangan air di Dusun Saka Desa Manggeasi Kecematan Dompu Kabupaten Dompu,

Tujuan gotong royong Jumat Bersih adalah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan sekaligus mempererat tali silaturahmi dan kekompakan antar warga.

Pada kesempatan itu, Babinkantibmas Manggeasi, Aipda M. Ali Hanafi, S.Sos mengingatkan kepada warga agar selalu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal terutama yang dekat dengan aliran pembuangan air

Karena mengigat kondisi cuaca sekarang ini masih musim hujan dan ada beberapa warga yang sudah terjangkit penyakit dari gigitan nyamuk Demam berdarah (DBD).

Maka, segera melakukan penanganan Jentik dan perindukan nyamuk DBD dengan menerapkan 3 M plus,

“Dengan cara menguras dan menutup tempat penampungan air, menimbun barang bekas yang dapat menampung air hujan dan menghindari gigitan nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk,” jelas Babinkantibmas.

Serta menutup lubang angin dengan kawat kasa, menabur bubuk abate serta memelihara ikan yang dapat memakan jentik.

Oleh karena itu, Babinkantibmas mengajak kepada warga agar selalu menjaga kebersihan lingkungan.

“Bisa dimulai dari lingkungan rumah tangga masing-masing.” ajak Babinkantibmas optimis

Maka, dengan Hadirnya Bhabinkamtibmas beserta aparat Desa yang ada akan menciptkaka hubungan emosional dengan warga serta akan Memberikan Rasa Aman dan Nyaman di Tengah Tengah Masyarakat.

Foto, Bupati Dompu, H. Kader Jaelani dan Wakil Bupati Dompu, H. Syahrul Parsan, ST,.MT, Serta Kabag Umum Setda Dompu, Irfan Malik 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Pers adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang pers dapat memanfaatkan keadaan di sekitarnya sebagai nilai jual sehingga pers sebagai lembaga sosial dapat memperoleh keuntungan maksimal dari hasil produksinya untuk kelangsungan hidup lembaga pers itu sendiri.

Aspirasi perjuangan wartawan dan pers Indonesia memperoleh wadah dan wahana yang berlingkup nasional pada tanggal 9 Februari 1946 dengan terbentuknya organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Kelahiran PWI di tengah kancah perjuangan mempertahankan Republik Indonesia dari ancaman kembalinya penjajahan, melambangkan kebersamaan dan kesatuan wartawan Indonesia dalam tekad dan semangat patriotiknya untuk membela kedaulatan, kehormatan serta integritas bangsa dan negara.

Bahkan dengan kelahiran PWI, wartawan Indonesia menjadi semakin teguh dalam menampilkan dirinya sebagai ujung tombak perjuangan nasional menentang kembalinya kolonialisme dan dalam menggagalkan negara-negara noneka yang hendak meruntuhkan Republik Indonesia.

Maka, lewat momentum ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, Bupati Dompu H Kader Jaelani dan Wakil Bupati Dompu H Syahrul Parsan ST MT Serta Kabag Umum Setda Dompu, Irfan Malik, Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 

Penulis Tim CNNEWS

Foto, kegiatan Komsos Babinsa Jambu, Serda Edi Susanto Dengan Aparat Desa Jambu 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Maraknya minuman keras dan peredaran narkoba yang begitu merajalela yang menyebar sampai ke pelosok Desa di Kabupaten Dompu.

Sebagai upaya untuk mengantisipasi dan pencegahan terjadinya hal-hal yang meresahkan masyarakat Desa Jambu

Babinsa Desa Jambu Serda Edi Susanto melakukan komunikasi sosial (Komsos) bersama aparat Desa di Aula Kantor Desa Jambu, yang membahas tentang maraknya minuman keras dan narkoba

Dalam hal itu, Babinsa menghimbau kepada Aparat Desa agar sama-sama memantau wilayah dan dilaporkan setiap ada kejadian yang menimbulkan kecurigaan

“Misalnya warga kumpul-kumpul yang tidak jelas, aktivitas yang tidak biasa, itu segera dilaporkan,” jelas Babinsa

Sehingga akan tercipta suasana Desa yang tidak meresahkan masyarakat dan bebas dari minuman keras dan bahaya narkoba,

“Jadi masyarakat Desa merasa aman dan tentram,” ujar sersan dua Edi Susanto

Foto, kegiatan Komsos Babinsa Rasabou Serda Yahya dengan Aparat Desa Rasabou 

Sementara ditempat terpisah, Babinsa Desa Rasabou Serda Yahya melaksanakan Komsos Bersama Warga Binaan di Dusun Wadu Na’e Desa Rasabou,

Babinsa mensosialisasikan kepada warga binaan yang mempunyai putra-putri ingin bergabung menjadi anggota TNI-AD, agar bisa mendaftarkan langsung ke Kodim 1614/Dompu

“Maupun secara Online gratis tidak di pungut biaya.” terang singkat Babinsa Rasabou

Penulis IW

Foto, Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Aba Subagja, 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Hampir di setiap daerah di seluruh Indonesia meneriakkan menolak pengakatan menjadi PPPK paruh waktu,

Namun kabar yang mengejutkan datang dari KemenPAN-RB, bahwa penolakan menjadi P3K paruh waktu, bisa merugikan diri sendiri, dilansir dari JPNN.COM, di Jakarta, Kamis, 30/01/25.

Dalam hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Aba Subagja, meminta honorer jangan menolak PPPK paruh waktu.

Oleh sebab itu, Jika penolakan terhadap PPPK paruh waktu terus disuarakan, maka yang merugi honorer sendiri.

“Sayang sekali masih ada honorer yang menolak PPPK paruh waktu, padahal sistem tersebut untuk menolong mereka dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK),” kata Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Aba Subagja,

Untuk itu, Aba Subagja menegaskan, PPPK paruh waktu merupakan solusi jangka pendek untuk menyelamatkan honorer. Sebab, sesuai amanat UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya ada PNS dan PPPK.

Nah, lanjutnya, PPPK paruh waktu ini sifatnya hanya sementara. para honorer yang sudah mengikuti seleksi PPPK 2024 tahap 1 dan 2, tetapi tidak tersedia formasinya, maka dialihkan menjadi PPPK paruh waktu.

“Honorer yang diangkat menjadi PPPK paruh waktu jangan kecewa karena ketika anggaran sudah tersedia, pemda setempat bisa mengusulkan kepada MenPAN-RB untuk diangkat PPPK tanpa seleksi lagi,” ungkapnya.

Penulis IW

Foto, Aksi Damai, Aliansi Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Di Depan KCD Dikbud Dompu-NTB, 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Aliansi Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah yang tergabung dalam Kelompok Lintas Koordinasi Organisasi Honorer Wilayah NTB Kab. Dompu menggelar Aksi Damai Di Depan Kantor Cabang Dinas (KCD) Dikbud Provinsi NTB Kabupaten Dompu.

Aksi Demontrasi ini, diantaranya menolak PPPK atau P3K Paruh waktu dan mendesak Pemerintah Daerah Provinsi NTB untuk tidak merekrut CPNS Umum Tahun 2025

Adapun Titik kumpul massa aksi di depan Mesjid Raya Kandai Dua Dompu, sekitar pukul ; 07.00 wita, Kamis, 30/01/25.

Massa aksi dengan kompak menggunakan seragam baju putih sebagai simbol keadilan dalam perekrutan CPNS khususnya pada Pemerintah Daerah Provinsi NTB dan sejumlah pamflet tuntutan.

Kehadiran massa aksi didepan Kantor Cabang Dinas Dikbud Provinsi NTB Kabupaten Dompu, disambut oleh Kepala KCD Dikbud Provinsi NTB Kabupaten Dompu.

Dengan membagikan bunga mawar kepada seluruh massa aksi sebagai simbol dukungan terhadap perjuangan Guru Honorer dan Tenaga administrasi sekolah honorer provinsi NTB.

Dalam orasinya, Korlap Son Marhaen mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk segera menuntaskan R2 dan R3 serta menolak PPPK waruh kaktu.

Oleh karena itu, kita tidak mengenal dengan istilah paruh waktu, itu adalah sebuah pembodohan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi NTB.

“Kita menolak PPPK paruh waktu, itulah adalah sebagai bentuk penipuan dan R2 dan R3, harus dituntaskan,” tegas Son.

Pada kesempatan yang mengharu, salah Guru Honorer yang lahir tahun 70 dengan sekitar usia 55 tahun, yang sudah mengabdi puluhan tahun di berbagai sekolah swasta ini, menceritan bahwa pernah mengikuti sebanyak 5 kali.

“Ibu KCD!, tolong perhatikan kita, kasian kita, kasian banar kita, saya sendiri tinggal satu kali tanda tangan, 5 tahun paru waktu, gaji 150/per 3 bulan

Ia juga menegaskan jangan sampai janji Prabowo memberikan Gizi untuk siswa dikotori oleh Pemerintah Provinsi NTB,” gimana mau kasih Gizi siswa, kita yang mengajar saja paru waktu, loyo, itu tidak benar,”

Foto, serba-serbi aksi damai Guru Honorer dan Tenaga administrasi sekolah honorer Provinsi NTB 

Ketua Aliansi Guru Honorer Nasional Provinsi NTB, Nurul Kamal, SPd, mengatakan bahwa ini adalah afiliasi dari beberapa gerakan mulai dari bulan Januari tahun 2024

Dimana kami sudah beberapa kali melakukan pergerakan 2 kali sharing di DPRD dan satu kali aksi dengan hampir 1000 orang, ternyata formasi yang diberikan kemarin sangat mengecewakan.

Maka, kenapa ada pergerakan itu, karena muncul dari 130 formasi guru, sedangkan dalam catatan kami formasi guru hampir 6 ribu se NTB,

“Menurut data yang kami dapat dari BKD kemarin, di kabupaten Dompu pada pemerintah provinsi NTB R2 itu tidak banyak, hanya 300 orang, tapi membekak di R4.” bebernya

Selanjutnya, Nurul membacakan inti dari tuntutan Guru Honorer dan Tenaga Administrasi Sekolah, sebagai berikut.

1. Mendesak Pemerintah Daerah Provinsi NTB untuk tidak merekrut CPNS Umum Tahun 2025, hingga masalah pengakatan honorer R2 dan R3 selesai yang berstatus P3K Penuh waktu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2023, pasal 66 tentang penataan.

3. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk mengambil sikap tegas dan sanksi hukum kepada para pejabat yang menerima honorer baru, karena berpengaruh pada penataan, penyelesaian honorer dan membatalkan kelulusan bagi honorer yang sudah terbukti tidak pernah mengabdi dan melakukan manipulasi administrasi yang melanggar hukum

3. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk mempercepat pengusulan Nomor Induk PPPK seluruh non ASN Data Bsse R2,R3 Provinsi NTB di tahun anggaran 2025 Kemenpan nomor 16 Tahun 2025, agar memiliki kepastian hukum dan pengakuan jelas

4. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pengakatan PPP3K tahun 2025, sesuai surat Kemendagri Nomor : 900.1.1./227/SJ dalam mempercepat pengusulan NIK PPP3K paruh waktu, percepat pengalihan status paruh waktu ke penuh waktu di tahun 2025.

5. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB dalam proses pengalihan status paruh waktu ke penuh waktu dilakukan melalui observasi dengan mempertimbangkan masa kerja, usia dan diusulkan ke mempan RB menjadi PPPK penuh waktu

6. Mendesak Pemerintah Daerah untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penanganan persoalan honorer dengan melibatkan beberapa keterwakilan unsur terkait, yakni DPRD komisi terkait, BKD, Inspektorat, aliansi honorer nasional, Asosiasi guru non ASN, Asosiasi Nakes, dan beberapa elemen terkait untuk dilegalkan pada rapat paripurna DPRD sebagai dasar kepala Daerah menetapkan surat keputusan agar dalam penataan, pengangkatan penyelesaian honorer menuju PPPK penuh waktu terbuka dan berkeadilan.

Sementara, menjawab tuntutan massa aksi, Plt, Kepala KCD Dikbud Provinsi NTB, Titin Nurhaidah, SPd, mengatakan bahwa apa yang telah disampaikan rekan-rekan tadi, pada prinsipnya Dinas Dikbud Dompu adalah perpanjangan tangan dari Dinas Dikbud Provinsi NTB,

Lanjut Kepala KCD menegaskan maka apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan guru honorer dan tenaga administrasi sekolah honorer,” saya adalah pasukan paling depan yang akan memperjuangkan,” tegasnya yang disambut tepuk tangan penuh meriah oleh seluruh massa aksi.

Maka, aspirasi Bapak/Ibu, Kata Titin nantinya akan kita tampung dan akan kita sampaikan kepada Dinas Dikbud Provinsi NTB.

“Mohon ijin rekan-rekan semua, saya nanti sore langsung berangkat ke Mataram dan apa yang menjadi suara hati Bapak/Ibu, saya langsung menghadap Dikbud Provinsi NTB,” ungkap Ibu wakil Bupati terpilih ini penuh semangat yang tidak henti-hentinya disambut meriah dan penuh bahagia oleh seluruh massa aksi.

Aksi Damai ditutup dengan penandatanganan bersama, 6 Tuntutan Massa Aksi oleh Kepala KCD Dikbud Dompu dengan Ketua Guru Honorer Dan Tenaga Admitrasi Honorer Dikbud Provinsi NTB

Penulis IW