Foto, Kegiatan Bimtek pembuatan pakan kosentrat dari lamtoro di Kecematan Pekat (Fermentasi pakan ternak)

ChanelNtbNews.com, Dompu, NTB – Di Tahun 2025 ini, Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu melakukan Gebrakan dan Inovasi dengan membuat “Pakan Konsentrat Lamtoro Taramba” yang akan dikembangkan di Desa Calabay Kecematan Pekat.

Lamtoro Taramba ini merupakan Pakan Konsentrat yang dibuat dari Campuran Daun Lamtoro dan biji-bijian lainnya.

Hal itu disampaikan oleh, Kepala Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Muhammad Abduh SE,.MSi, melalui Kabid Pakan, Sukarman, SPt, pada awak media di ruang kerjanya, Rabu, 28/05/30

Kabid Pakan, Sukarman, SPt, mengatakan bahwa di tahun 2025 ini, kami akan berinovasi, kreatif bersama rekan-rekan UPTD dan kelompok tani

“Kami akan uji coba, membuat Pakan Konsentrat Lamtoro Taramba di wilayah pekat kami punya gudang pakan konsentrat disana,” jelasnya.

Dijelaskan Kabid Pakan, bahwa Lamtoro Taramba adalah pakan konsentrat yang terbuat dari daun lamtoro 60 porsen, dan biji-biji lain,” ada yang 30 porsen, 20 porsen, sampai paling rendah 1 porsen, itu komposisi yang kami buat” terangnya.

Sukarman menyampaikan bahwa satu bulan yang lalu, kami sudah melakukan uji Lab sekaligus bimtek dan hasilnya kami sedang melakukan uji coba pada ternaknya

“Biasanya kami uji sampai dengan 3 bulan, menimbang bobot badannya, mulai dari awal sampai akhir,” katanya.

Sementara untuk komposisi yang diberikan itu, kita sesuaikan dengan bobot badan ternak, karena dalam rumusan itu,” 10 porsen dari bobot badan ternak, itu teori cara pemberian pakan,” papar Sukarman.

Sukarman menambahkan bahwa di tiap-tiap Kecematan mempunyai bahan baku yang berbeda. Sehingga mereka dapat membuat pakan lokalan sendiri dan memiliki keunikan tersendiri berdasarkan potensi masing-masing, dan tidak seharusnya mereka membuat pakan konsentrat, harus mengambil bahan pakannya dari Kecematan Woja, Hu’u atau Kilo,

“Contoh di kecamatan pekat punya Lamtoro Taramba, Hu’u dengan pakan ayamnya dan Woja dengan pakan kambingnya,” pungkasnya.

Sedangkan untuk inovasi di wilayah lainnya, Kata Sukarman, karena berhubung sekarang ini, terjadi efesiensi anggaran, sehingga kami belum bisa melakukan inovasi di wilayah lainnya.” Kegiatan ini, kebanyakan swadaya dari kelompok tani dan kami dari Dinas,” katanya.

Sukarman mengungkapkan bahwa di tahun 2024 lalu, kami punya Program Lamtoronisasi yang bekerja sama dengan Unram lewat CSR Pak Bupati dan munculnya program ini akibat rambah hutan yang sangat parah,

“Jadi teman-teman profesor, pemikir2 di Unram itu mengembangkan pakan ternak lamtoro, kenapa pilih lamtoro karena ideal untuk pakan ternak, termasuk protein dan mineralnya, itu sangat dibutuhkan oleh tubuh ternak,” beber Sukarman.

Sukarman menyebutkan bahwa hasil dari Program Lamtoronisasi itu luar biasa dan terbukti, terutama kami di bidang ini,” kemarin kita menanam sekitar 50 Hektar Lamtoro di lahan kelompok dan hampir rata di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Dompu, hasil semua itu, maka kami kembangkan bentuk konsetrat Lamtoro Taramba,” tandasnya.

Diakhir, Sukarman menuturkan bahwa sekarang ini, kami sedang menata gudang pakan beserta fasilitasnya,” nanti teman-teman peternak kami undang di gudang pakan iitu, kemudian diberikan pelatihan, dan itu untuk persiapan kualitas produktivitas ternak tahun 2025,” ujarnya.

Penulis IW 

Foto, Kegiatan Pengolahan Pakan fermentasi dari limbah hasil pertanian

ChanelNtbNews.com, Dompu, NTB – Dalam sistem logistik pakan, salah satu faktor penting yang harus diperhatikan adalah penyimpanan dan pergudangan, Hal tersebut bertujuan untuk menjaga karakteristik, baik fisik maupun kimia, yang dimiliki bahan pakan selama waktu penyimpanan setelah proses pemanenan dan pengeringan

Maka, Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu melakukan Monitoring Gudang Pakan di Kecematan Hu’u dengan tujuan untuk melihat, mengontrol dan mengawasi Kelengkapan Gudang Pakan Ternak, karena sudah dibuat Pakta integritas, jika salah satu alat keluar dari gudang, maka akan di angkut semua peralatannya.

Kepala Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Muhammad Abduh, SE,.MSi melalui Kabid Pakan, Sukarman, SPT, menyampaikan bahwa kemarin kami melakukan monitoring gudang pakan di wilayah Hu’u.

Dimana kegiatan monitoring ini, kami lakukan per 3 bulan, jadi Kenapa penting sekali monitoring ini! karena mengingat ini amanat dari Pemerintah Pusat dengan anggaran yang luar biasa untuk gudang pakan

“Alhamdulillah kita melaksanakan amanah dengan baik sesuai dengan tujuan pemerintah pusat, kita sudah lakukan beberapa prodak melalui kelompok ternak simpasai, kami sudah buat pakan fermentasi dan di Pajo, konsentratnya,” kata Kabid Pakan Sukarman diruang kerjanya, Selasa, (27/05/25), kemarin.

Lanjut, dikatakan Sukarman, Gedung Pakan ini merupakan unjuk tombak, yang mampu membangun produktivitas ternak kedepannya sehingga berkualitas,” Ini suatu anugerah bagi kabupaten Dompu mendapat gudang pakan sebanyak 24 unit, hampir di seluruh Kecematan,” terangnya.

Sukarman juga menjelaskan bahwa gudang pakan itu terdiri dari gudang pakan untuk konsentrat merupakan pakan dari biji-bijian, dengan campurannya jagung, kedelai, ampas tahu dan termasuk minyak nabati,

“Kami formulasikan pakan bentuk pelet, untuk pakan sapi, pakan ayam dan pakan kuda, itu semua kami sudah uji lab, dalam waktu dekat ini, Dompu akan berinovasi produk secara lokal, konsentratnya,” cetusnya.

Sedangkan Pakan Silase bahan bakunya dari limbah, antara lain, limbah padi yang diambil kulitnya atau sekam, jagung setelah dipetik panennya,” tongkol sampai dengan batangnya kami buat, digiling kemudian kami lakukan fermentasi atau pengawetan menggunakan bakteri positif dengan jangka penyimpangan bisa sampai 1 tahun,” pungkas Kabid Pakan 

Ditambahkan Sukarman, kalau berbicara tentang kualitasnya dengan perlakuan prebiotik akan meningkatkan kualitas dari pakan,

“Karena dari segi kualitasnya, pertama mulanya batang jagung itu keras dengan perlakuan fermentasi akhirnya melunak serat dari pada batang jagung itu, sehingga daya cerna nya semakin bagus,” tandasnya.

Diakhir, Sukarman berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu harus selalu siap untuk menghadapi kemajuan

“Semakin kita gesit, berkreasi dan inovatif, baik segi anggaran maupun kebijakan, sangat dibutuhkan sekali sesuai dengan visi-misi Dompu maju,” harap pak Karman sapaan akrabnya.

Penulis IW

Foto : Bupati Dompu Bambang Firdaus SE. dan Ketua DPRD Ir. Muttakun saat menerima Opini WTP ke-11 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

ChanelNtbNews.com, Dompu. NTB – Pasca dilantik dan diambil sumpah jabatanya oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto pada Kamis tanggal 20 Februari 2025, lalu di halaman Istana Negara Jakarta bersama kepala daerah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Se Indonesia.

Bupati Bambang Firdaus, SE dan Wakil Bupati Dompu Sirajuddin, SH yang memegang tongkat kendali Pemerintahan Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat langsung bekerja dengan cepat, tepat efektif dan efisien dalam membangun Bumi Nggahi Rawi Pahu.

Alhasil, baru 4 bulan memimpin Dompu, BBF-DJ sudah mampu menunjukan prestasi kinerja yang baik, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah secara profesional berdasarkan sejumlah indikator dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Prestasi tersebut ditandai dengan disematkanya kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2014 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemda Dompu Tahun Anggaran 2024 di Aula Kantor BPK RI Perwakilan NTB bersama 10 Kabupaten/Kota lainya di wilayah Nusa Tenggara Barat, Selasa (27/5/2025).

Usai menerima penghargaan tersebut, Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE, mengungkapkan bahwa Prestasi Opini WTP ini cukup membanggakan bagi pemerintah dan masyarakat karena menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan jalannya roda pemerintahan yang baik dengan melakukan pengelolaan keuangan secara transparan, informatif dan akuntabel.

“Terima kasih kepada semua pihak di jajaran Pemda Dompu yang telah bekerja menyediakan bahan maupun dokumen pemeriksaan, dan terima kasih juga kepada BPK Perwakilan NTB yang telah berkenan membimbing sehingga Dompu mampu memperbaiki penatakelolan keuangan dengan profesional yang mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku,” ucap Bupati Bambang Firdaus.

Lanjut dikatakan Bupati Dompu, Opini WTP yang diraih menunjukan bahwa penatakelolaan keuangan negara di lingkup Pemda Dompu sudah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mendapat predikat Opini WTP dari BPK atas LKPD Tahun 2024.

“Apa yang sudah diraih akan menjadi semangat untuk bekerja memperbaiki tata kelola keuangan pemerintah yang lebih baik lagi dimasa datang,” katanya.

Bupati juga menegaskan kepada seluruh perangkat Pemerintah Kabupaten Dompu untuk bekerja dengan dedikasi profesionalitas yang tinggi dan tidak boleh melenceng dari ketentuan peraturan yang berlaku dan untuk berbagai rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LKPD Tahun 2024 dapat ditindaklanjuti.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan seluruh OPD untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan bersinergi dengan DPRD untuk dilakukan perbaikan agar menjadi simbol integritas dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang baik dan benar,” ujar Bupati.

Sebelumnya Kepala BPK RI Kantor Perwakilan NTB Suparwadi, SE., MM., Ak., ERMAP., CSFA, mengatakan, bahwa opini ini merupakan pernyataan Profesional pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan, bukan merupakan jaminan tidak adanya Fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari.

“Kami berharap, raihan Opini ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen pemerintahan kabupaten/kota untuk terus mendorong perbaikan pengelola keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik,” ujarnya.

Suparwardi menjelaskan beberapa permasalahan yang sering diulang, diantara ketidak patuhan terhadap pengelolaan belanja modal, realiasi belanja gaji dan tunjangan serta belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan.

“Permasalahan juga terjadi pada Pengelolaan belanja hibah tidak sesuai ketentuan dan pembayaran iuran JKN bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan semua permasalahan ini terus berulang-ulang di hampir semua kabupaten/kota,” ucapnya.

Diakhir, Suparwadi menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD dan Pemerintah daerah atas kerjasama untuk berusaha mendukung perbaikan keuangan daerah yang transparan, integritas dan profesional.

“Saya harap catatan rekomendasi dalam LHP yang disampaikan dapat segera ditindak lanjuti selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima,” harapnya.

Acara penyerahan LHP BPK Tahun Anggaran 2024 sewilayah NTB berjalan dengan aman dan lancar yang di hadiri Ketua DPRD, Inspektur Inspektorat, Kepala BPKAD dan jajaran di masing-masing kota/kabupaten.

Penulis IW 

Foto, Kegiatan Sosialisasi Persiapan Penyaluran Bantuan Sapi Kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto, yang berlangsung di Gedung Sankaraeng Mataram Provinsi NTB, kamis, (23/05/25) kemarin.

ChanelNtbNews.com, Dompu, NTB – Dalam rangka perayaan Idul Adha 1446 Hijriah Tahun 2025, Masehi, Kabid Pakan Pertenakan dan Keswan Kabupaten Dompu menghadiri Acara Sosialisasi Persiapan Penyaluran Bantuan Sapi Kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto yang akan disalurkan khususnya untuk masyarakat Provinsi NTB

Melalui Program Bantuan Masyarakat (Banmas) tahun 2025, yang diikuti oleh Perwakilan para Peternak di masing-masing Kabupaten/Kota Se-NTB

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Sankaraeng Mataram Provinsi NTB, kamis, (23/05/25) kemarin.

Kabid Pakan Dinas Pertenakan Dompu, Sukarman, SPT, menyampaikan bahwa kita baru saja mengikuti pertemuan terkait dengan sapi kurban, bantuan dari Bapak Presiden Prabowo sekeluarga untuk seluruh Indonesia

“Kemarin, kami ke mataram sekaligus membawa peternaknya, peternak dalam satu Kabupaten diwakili satu orang dan tiap Kabupaten Rata-rata dapat jatah 1 ekor,” jelas Sukarman di ruang kerjanya, Selasa 27/05/25.

Lanjut dijelaskan Sukarman, bahwa para peternak itu melakukan transaksi sendiri dengan cara transfer langsung ke Rekening peternak, dan untuk harganya tergantung masing-masing Daerah. khususnya kabar Dompu dihargai dengan Rp. 55 juta dengan jenis sapi peranakan (Limosin).

“Uangnya besok masuk ke rekening peternak dan sudah ada kesepakatan dengan peternak, bahwa sebelum H-3 itu ternak sudah di pelihara oleh petaninya.

Dalam hal ini, kami selaku Dinas Pertenakan dan Keswan Kabupaten Dompu, tidak punya kewenangan untuk melakukan penawaran, karena itu wewenang dari teman-teman provinsi.

Dan adapun yang menjadi kendala dalam pertemuan kemarin itu, Kata Sukarman adalah masalah bobot sapi, kalau berdasarkan standar dari Bapak Presiden sendiri paling minim satu ekor sapi 800 Kilo

“Beliau menghargai satu ekor sapi itu, paling minim 800 kilo, kalau kita lihat di NTB ini yang memenuhi, hanya 2 kabupaten, Bima dan Sumbawa dan yang lainnya tidak memenuhi dengan bobot 800 kilo,” terang Sukarman.

Sukarman juga berharap kedepannya perlu ada penyetaraan dan koordinasi yang intens, terkait dengan program itu, jangan serta merta itu perintah, lalu kemudian tidak ada timbal baliknya,

Maka, apa yang diusulkan oleh Kabupaten, harus juga menjadi pertimbangan, jangan pandang sebelah mata dan Provinsi harus memperhatikan itu.

“Karena Perintah Presiden bukan hanya untuk Provinsi tapi seluruh, Provinsi itu hanya sebagai tempat, media untuk melakukan transaksi, karena setiap Daerah punya kebijakan masing-masing, mulai dari harga sampai dengan ternaknya 

Penulis IW

Foto, Plt. Kepala Kemenag Kabupaten Dompu, H. Burhanuddin bersama Ketua Tim Perencanaan Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB, Syahrudin (Rudi),

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Dompu menggelar acara penting persiapan salah satu pembangunan yang menjadi penanda dimulainya pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT).

Dihadiri oleh beberapa Pejabat, staf keuangan Kantor wilayah kementerian Agama provinsi, maupun PUPR provinsi Juga turut hadir serta tokoh masyarakat turut menyaksikan penanda Tanganan pembangunan gedung PLHUT, yang berlangsung di Aula Kantor Kemenag Dompu, Jum’at, 23/05/25

Acara dibuka dengan sambutan hangat dari Plt. Kepala Kemenag Kabupaten Dompu, H. Burhanuddin menjelaskan pentingnya gedung ini sebagai sarana Pelayanan Jemaah Haji,

“Gedung PLHUT ini dirancang untuk memberikan fasilitas yang mendukung pelayanan lebih baik bagi masyarakat dompu.” Katanya.

Lanjut H. Burhan berharap agar pembangunan gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu ini selesai pada tepat waktu agar pelayanan haji ditahun depan bisa lebih optimal dalam melayani calon jemaah haji di kabupaten dompu. Ujarnya dengan singkat”

Selanjutnya, dilakukan penanda tanganan simbolis oleh sejumlah pejabat, dan PUPR Provinsi yang secara resmi menandai dimulainya proyek pembangunan gedung tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Perencanaan Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB, Syahrudin (Rudi), mengingatkan kontraktor untuk mematuhi semua ketentuan dan jadwal yang telah disepakati.

“Kami berharap tidak ada masalah dalam pelaksanaan proyek ini, karena kehadiran Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu sangat penting bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah,” ujarnya.

Rudi juga menambahkan bahwa pusat layanan ini akan menjadi fasilitas yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait ibadah haji dan umrah. Dengan demikian, diharapkan kehadiran Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Diakhir Rudi berharap semua pihak terkait dapat bekerja sama dan berkomitmen untuk mencapai target waktu yang telah ditetapkan, demi memaksimalkan manfaat bagi umat yang akan melaksanakan ibadah haji.

Acara diakhiri dengan doa bersama, berharap agar pembangunan gedung ini berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kabupaten Dompu. Dengan pemenuhan sarana pendidikan yang baik, diharapkan dapat mendorong perkembangan sumber daya Manusia di Daerah ini.

Penulis IW

Foto, Bersama Kepala BNN Kabupaten Bima, Ferri Prianto pada acara Deklarasi Anti Narkoba di momentum Hardiknas di Depan Kantor BNK Kabupaten Dompu 

ChanelNtbNews.com, Dompu, NTB – Momentum acara Deklarasi Anti Narkoba oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, Kepala BNN Kabupaten Bima, Paparkan Khusus Tupoksi BNN,

Dengan tujuan agar masyarakat memahami tugas dan kewajiban BNN dalam upaya menyelamatkan Generasi Muda dari bahaya Narkotika yang semakin hari memprihatikan.

Usai Deklarasi Anti Narkoba yang dipimpin langsung Bupati Dompu, Ketua BNN Kabupaten Bima, Ferri Prianto, memparkan bahwa BNN Kabupaten Bima ini, menaungi 3 wilayah yakni Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima

Dengan 4 Tupoksi, yakni Pencegahan, Pemberdayaan, Pemberantasan dan Rehabilitasi dengan target melalui kegiatan Dipa dan non Dipa

“Yang Memiliki peranan penting terkait permasalahan narkoba ini bukan hanya BNN, Polri, LSM Dan Pemerintah Daerah saja, tetapi itu merupakan permasalahan kita semua sekarang ini,” jelas Ketua BNN Ferri Prianto, (21/05/25)

Lebih panjang, Ferri Prianto menjelaskan bahwa dalam undang-undang Narkotika, pasal 104 sampai pasal 108, tertuang peran serta masyarakat dalam memberantas narkoba.

“Jadi butuh keperdulian dari kita semua, tanpa masyarakat nonsen bisa tercapai apa yang menjadi tujuan dan maksud pemerintah untuk memberantas narkoba, apa jadinya negara tanpa ada kepedulian kita semua,” pungkasnya.

Feri juga mengungkapkan bahwa persoalan narkoba ini bukan seperti permasalahkan pidana umum lainnya, tetepi lek spesialis,” misalnya ada isu masyarakat, dia itu bandar, tetapi kalau tidak ada 3 alat bukti, yakni tersangka, Barang Bukti dan saksi, ketiga alat bukti inilah, yang bisa membawa kasus ke P21,” terangnya.

Tetapi kadang-kadang pihak kepolisian di paksa untuk melanjutkan kasusnya, namun tetap saja akan ditolak oleh kejaksaan, karena tidak memenuhi syarat itu,

“Tetapi kalau ada barang bukti jenis sabu dan lampiran positif pemakai, bisa di lanjut,” ungkap Ferry.

Feri menambahkan dengan adanya Restorasi Justice dari Kejagung dan Kapolri, bahwa Barang Bukti (BB) di bawah Sema 1 gram Sabu dan 5 Gram Ganja,

“Maka itu, kategori korban penyalahguna Narkoba yang wajib melakukan Assessment atau Rehabilitasi medis ke BNN,”

Hal tersebut ditentukan dalam pasal 127, tentang penyalaguna narkoba, karena itu tidak bisa di pidana atau proses hukum,” apakah harus dipaksakan korban yang sakit? di Lapas dompu sudah penuh, 60 % tahanan narkoba semua,” tegasnya.

Untuk itu, kata ferri bahwa kegiatan Assessment atau Rehabilitasi itu merupakan tupoksi kami BNN, maka, wajib kami memberikan rekomendasi Assessment itu

Dengan syarat Bagi kategori pencandu/pengguna sedang, untuk melakukan Rawat jalan ke klinik kami RSUD Dompu minimal 8 kali” itu sudah IPL dan dilantik dr. Ari sebagai konselor korban penyalahguna,” terangnya.

Sedangkan bagi kategori pecandu berat, maka, kami rekomendasikan rawat inap di tempat-tempat BNN sediakan sesuai dengan pasal 123-124 tentang pengedar atau menguasai,” tetapi kasus itu tetap berjalan,” tandasnya

.

Sementara untuk biaya Assessment atau Rehabilitasi di BNN Kabupaten Bima, Ferri menegaskan bahwa BNN tidak memungut biaya atau Gratis, tetapi kalau memang ada dipungut biaya administrasi itu adalah pungli,”Itu oknum yang melakukan pungli, kita NKRI harga mati,” tegasnya.

Karena memang ini merupakan penyakit permanen yang harus di tangani serius secara medis, sebab mereka bukan penjahat dan mereka anak bangsa yang harus disembuhkan.

“Kadang-kadang mereka sudah pulih kambuh lagi, baru lihat tempat dia pakai saja itu sudah suges, jadi mereka harus dibantu untuk disembuhkan,” tandasnya.

Ditambahkan Feri, pasca rehabilitasi, kami menyiapkan program lanjutan sehingga ketika mereka keluar dari rehabilitasi itu dan mereka akan di berikan kursus keterampilan, sesuai dengan skill masing-masing.

“Kami di bima, bekerjasama dengan Disnakertrans, untuk memberikan pelatihan2, seperti kursus montir, kita berikan pelatihan montir, menjahit kita berikan mesin jahit,” tutupnya.

Penulis IW