Foto, kegiatan Paud/TK Dan PKBM di Kecematan Manggelewa dan kempo 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Pendidikan merupakan proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian.

Karena pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar mampu beradaptasi dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

Mulai dari tingkat Pendidikan Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM),

Maka, pemerintah telah menjamin Sistem Pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu “Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Namun sejumlah Pendidikan TK/Paud dan PKBM khususnya di Kecematan Kempo dan Manggelewa terancam di rampingkan karena diduga fiktif dan keterbatasan anggaran yang dipangkas oleh pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Manggelewa, Edi Sugyanto kepada Wartawan menjelaskan bahwa di Kecamatan Manggelewa ada 34 lembaga pendidikan yang memiliki legalitas, baik pendidikan formal maupun non formal.

“Diantaranya 23 paud Swastari, 1 TK negeri, 3 SD, 1 SD IT, 7 SMP Negri dan 2 PKBM,” terang Edi, Senin (17/02/25), kemarin dikantor UPTD Dikpora Kecamatan Manggelewa

Latar belakang berdirinya Paud/TK, kata Edy sugyanto, tentu saja ada rekomendasi dari Desa yang ditujukkan kepada UPDT Kecamatan kemudian diteruskan dan mendapat persetujuan Diknas Dikpora

“Sebagai syarat untuk membangun paud dan TK disebuah Desa tersebut,” ungkap Edisugyanto.

Kemudian dengan adanya Paud dan TK swasta diwilayah anda yang mengantongi ijin, namun siswa relatif kecil? bagaimana tanggapan anda paud dan TK tersebut di rampingkan saja? itu hak dan wewenang pimpinan diatas,” cetusnya.

Ditempat terpisah, Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Kempo Syamsudin S,PD, mengatakan bahwa tingkat kematangan belajar siswa sekitar 70-80 %, namun disisi lain masih ada kelemahan

“Kita berharap, agar sama sama mendorong kreativitas anak bangsa sehingga anak anak Indonesia khusunya kecamatan Kempo dan Manggelewa dapat menuju anak Indonesia emas di tahun 2045.” ujarnya

Kemudian terkait adanya wacana perampingan paud/TK karena diduga fiktif dan warga belajar yang relatif kecil Syamsudin mengungkapkan bahwa keputusan itu, kami kembali ke atasan atau Diknas Dikpora Dompu.

Sementara, Ketua Himpa Udi, Sunarti, SPd menjelaskan bahwa di Kecamatan Kempo ada 16 PAUD/TK, tetapi belum ada yang berstatus negeri

Dimana Kecematan Kempo merupakan salah satu indeks prestasi masyarakat yang handal, namun belum memikirkan anak bangsa melalui taman kanak-kanak

“Kalau bisa lewat media ini, kami berharap TK catur sari statusnya dapat di negerikan, sehingga pemerintah bisa menilai dengan fasilitas lahan yang memiliki sertifikat sendiridl dengan jumlah siswa sekitar 50- an orang, walaupun diera krisis anggaran yang di pangkas, meski PKBM dilikudasi” kata Sunarti

Sedangkan di kecamatan Kempo ada 16 lembaga pendidikan yang terdiri dari: TK/ Paud, 1 – SD IT, 20 – SD, 3 – SMPN, 3 – SMP satap dan 2 PKBM

Adapun TK/Paud yang aktif di Kecamatan Kempo PauD Catur Sari Desa Songgajah, Paud Nurul Kaimah Desa Konte, Paud Berkas Budi Depan Desa Soro barat, TK permata Bunda Soro Timur, TK PGRI, sedangkan TK/ Paud yang layak Desa Kempo yaitu TK Pertiwi. sementara yang lain dapat dipertimbangkan untuk dilakukan perampingan dengan jumlah siswa yang retatif kecil

Penulis Tim CNNEWS

Foto, Guru SMAN 1 Dompu pada saat acara panen raya Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – SMAN 1 Dompu melaksanakan Kegiatan Panen Karya melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

Dengan mengangkat Topik Bhinneka Tunggal Ika dan Sub Topik Menghargai Keberagaman.

Waktu pelaksanaan kegiatan P5, mulai Hari Senin 10 s/d Kamis 13 Februari 2025.

Acara panen karya secara resmi dibuka oleh Kepala KCD Dikbud Dompu, Titin Nurhaidah SPd, diwakili Kepala seksi GTK, Didi Setiawan, S.Pd.

Pada kegiatan P5 ini, masing-masing kelas dipandu oleh Koordinator atau Wali Kelas serta Fasilitator dua guru mapel.

Jumlah Peserta yang ikut kegiatan P5 adalah semua siswa siswi SMAN 1 DOMPU kelas X, XI dan XII dengan jumlah kelas seluruhnya 37 rombongan belajar.

Undangan yang hadir pada Kegiatan Panen Karya hari ini antara lain, Kepala Kantor Cabang Dinas Dompu, Pengawas Pembina dan undangan lainnya.

Dalam amanatnya, Kepala seksi GTK, Didi Setiawan, S.Pd. mengharapkan hasil projek ini real merupakan hasil produk siswa, dan melibatkan semua sehingga mereka mendapat kan bekal yang sama dalam belajarnya.

Beliau juga menekankan agar karakter siswa untuk mampu menghargai dan menyerap ilmu dan pengetahuan dari sumber manapun.

“Siswa harus terus belajar dan belajar untuk mendapatkan ilmu,” kata Kasi GTK singkat

Sementara dikesempatan yang sama, Kepala Sekolah SMAN 1 Dompu, Drs. Nuryadin menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan P5 adalah bagian terintegrasi ke dalam program akademik bersifat intrakurikuler untuk menanamkan nilai-nilai moral Pancasila dalam satu projek dengan tema tertentu.

Karena bagian akhir dari seluruh rangkaian akademik di sekolah adalah pencapaian prestasi apakah itu akademik maupun non akademik.

“Jawaban dari harapan dan dukungan orang tua serta masyarakat tidak lain adalah prestasi gemilang dari anak-anak kita dari tahun ke tahun.” kata Kepsek dengan penuh motivasi.

Selanjutnya, Kepala seksi GTK, Didi Setiawan, S.Pd. dan menyempatkan diri untuk langsung berkomunikasi dengan siswa dan mencicipi produk khas kuliner dan jajanan Nusantara dari stand ke stand sebanyak 37 tenda.

Penulis : Alby Kamil

Foto kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di SMAN 2 Dompu 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Kejaksaan Negeri Dompu melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum dalam Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) Tahun 2025 di SMAN 2 Dompu, bertempat di Aula sekolah.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Dompu, Joni Eko Waluyo, S.H., serta diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari siswa dan guru.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Sekolah SMAN 2 Dompu, Hendratno, SPd, melalui Waka Humas, Muhammad Sahid, SPd, pada awak media, usai kegiatan JMS di ruang TU SMAN 2 Dompu, Rabu, (12/02/25) kemarin.

Foto, Waka Humas SMAN 2 Dompu, Muhammad Sahid, SPd, saat Kegiatan JMS di SMAN 2 Dompu

Humas, Muhammad Sahid menyampaikan bahwa dari kemarin pihak kejaksaan Dompu mendatangi sekolah meminta siswa 50 orang untuk mengikuti kegiatan sosialisasi jaksa masuk sekolah

“Kegiatannya cuman 1 hari, kemarin datang untuk meminta data siswa saja,” jelasnya.

Lanjut, Humas menjelaskan banyak kegiatan dalam sosialisasi tadi yang berkaitan dengan proses hukum yang berlaku sekarang ini, baik ditingkat Pelajar maupun ditingkat masyarakat

Selain itu juga, diisi dengan kegiatan tanya jawab antara pihak kejaksaan dan siswa yang diwakili oleh 9 orang siswa dari 50 siswa yang ikut kegiatan sosialisasi tadi

Untuk itu, kata Humas, intinya kami dari SMAN 2 Dompu sangat mendukung penuh dengan adanya kegiatan program Jaksa Masuk Sekolah ini

Karena problem hukum di dunia pendidikan bukan hanya di SMAN 2 Dompu saja tetapi hampir semua sekolah yang ada di kabupaten Dompu ini,

Oleh sebab itu, dengan adanya kegiatan ini, diharapkan siswa-siswi dapat memahami dan mentaati yang berkaitan dengan hukum yang berlaku di Indonesia ini

“Contoh kecil saja, siswa kita ada masalah sedikit-dikit lapor, itu juga yang menjadi pertanyaan kami tadi,” beber Sahid.

Sementara dikutip dari akun Instagram Kejaksaan Negeri Dompu, Rabu, (12/02/25), kemarin, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Dompu, Joni Eko Waluyo menyampaikan melalui program ini, diharapkan para siswa dapat memahami hukum sejak dini

“Serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya taat hukum dalam kehidupan sehari-hari.” kata kasi Intelijen singkat,

Penulis IW

Foto, Kadis Dikpora Kabupaten Dompu, H. Rifaid, SPd,.MPd

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Terkait beredarnya isu dugaan pungli atas dikeluarkannya nota tugas guru P3K yang menyeret nama-nama oknum Dinas Dikpora Dompu dengan jumlah uang, Rp. 3-15 juta/guru

Sebagai syarat untuk mendapatkan nota tugas yang dikeluarkan oleh Dinas Dikpora Dompu pada bulan Mei – Juni 2024, dan dicabut pada Juli 2024.

Disi lain juga disinyalir terbitnya nota tugas tersebut untuk kepentingan politik salah satu paslon pada Pilkada Serentak 2024

Namun, hal itu dibantah keras oleh Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, Drs. H. Rifaid bahwa itu semua tidak benar dan tidak ada pungli dalam mengeluarkan nota tugas maupun untuk kepentingan politik.

“Jangankan sebesar itu, satu sen pun, itu tidak ada, sama saja kita mempersulit orang-orang dan bahkan kita tidak pernah ketemu langsung dengan mereka terkait itu,” kata Kadis pada awak media di kediamannya, kelurahan kandai satu, Rabu, 05/02/25

Untuk itu, Kadis menegaskan bahwa apapun bentuk surat itu tidak ada yang namanya pungli, karena tidak ada dari kami yang mendatangi mereka P3K untuk meminta mereka pindah,

“Justru mereka sendiri yang mendatangi orang-orang Dinas meminta untuk pindah dengan alasan jauh dari tempat tinggal dan sebagainya. cuman ketika orang-orang bawah naik bawa draft nota tugas saya tandatangani,” bebernya.

Maka, kami mengeluarkan nota tugas itu demi efisiensinya mereka bekerja melalui kebijakan Dinas dengan mempertimbangkan,” jadi sepanjang itu tidak bertolak belakang dengan aturan, kami keluarkan nota tugas itu,” pungkas H. Rifaid

Lebih jauh H. Rifaid menjelaskan, kenapa kemarin kita keluarkan surat pencabutan nota tugas? karena ada surat dari Bupat yang tidak memperbolehkan mereka berada di tempat tugas lain selama mereka P3K,

“Karena mereka harus bertugas kembali ditempat semula sesuai formasi pilihannya pada saat mereka ikut tes kemarin,” jelasnya.

Selain itu, kata H. Rifaid, ada surat dari BKN, apabila belum mendapat 10 tahun menjadi ASN termasuk P3K, maka tidak boleh pindah tempat tugas yang sudah di SK kan,

“Itu sama dengan mengundurkan diri dan kalau mereka paham itu, justru akan menyelamatkan mereka dari ancaman BKN itu,” ungkap H. Rifaid

H. Rifaid menuturkan bahwa tidak mungkin ada pungli dalam mengeluarkan nota tugas, itu sama saja kita mempersulit orang, namun kami menduga bahwa orang-orang itu kecewa karena dikembalikan ke tempat semula,

“Lalu buatlah cerita seperti itu dan saya sudah tanya staf-staf, termasuk sekretaris dan tidak ada yang minta uang, masa hanya untuk nota tugas, sampai keluarkan uang 15 juta, masuk akal nggak, saya saja kepala Dinas ini tidak mungkin punya uang tunai sebanyak itu,” pungkas.

Dikarenakan mereka itu pegawai P3K yang baru menerima SK dan seolah-olah mereka itu calon kepala bidang dan harus mengeluarkan uang sebanyak itu, demi mendapat jabatan itu, logikanya sederhana seperti itu,” kata H. Rifaid dengan sindir

Diakhir, H. Rifaid membeberkan kemarin untuk membuktikan itu, asal bukan yang menjadi korban, semua guru P3K itu yang merasa korban itu,

“Saya suruh datang demo ke kantor Dikpora untuk menunjukkan langsung saya atau siapa yang mereka kasih uang itu, nggak ada yang berani, jadi tidak ada yang dimintai uang sepengetahuan saya,” tegas H. Rifaid

Penulis IW

Foto, Ketua IGI Kabupaten Dompu, Ida Faridah, SPd, saat berorasi memberikan dukungan kepada guru honorer dan tenaga administrasi sekolah dalam perjuangan menjadi penuh waktu di depan KCD Dikbud Dompu, ling. Bali Bunga, Kelurahan Kandai Dua Kecematan Woja 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Sebagai bentuk keperdulian terhadap nasib para Guru Honorer maupun Tenaga Administrasi Sekolah, yang sudah puluhan tahun mengabdi, namun sampai saat ini belum juga diangkat menjadi P3K penuh waktu.

Oleh karena itu, Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Dompu mendukung penuh “Aksi Damai” guru honorer dan Tenaga administrasi sekolah, dalam pengakatan P3K Penuh Waktu dan menolak P3K paruh waktu

Aksi Damai ini diwarnai dengan hujan gerimis, namun tidak mengendorkan semangat Guru Honorer dan Tenaga Administrasi Sekolah dalam memperjuangkan nasibnya, Kamis, (30/01/25), kemarin

Dalam orasinya, Ketua IGI Kabupaten Dompu, Ida Faridah, SPd, mengawali penyampaiannya dengan lantang meneriakkan, Hidup Guru Honorer,,Hidup Tenaga Administrasi Sekolah,,Jayalah Honorer.

Lanjut, Dikatakan Ketua IGI bahwa pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih kepada Seluruh Guru Honorer dan Tenaga administrasi Honorer yang sempat hadir pada siang hari ini,

Karena pada prinsipnya, sebagai Ketua IGI Kabupaten Dompu, mendukung penuh perjuangan Honorer Kabupaten Dompu yang bernaung di bawah Pemerintah Provinsi NTB di jenjang SMA, SMK dan SLB,

“Ini bagian dari perjuangan, perjuangan itu membutuhkan pengorbanan, perjuangan harus ada kekompakan, kalau mau hasilnya lebih bagus harus ada kekompakan dari seluruh tenaga pendidikan guru,” katanya semangat penuh motivasi

Untuk itu, Kata Ketua IGI, segala tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman dari Tenaga Honorer ini, agar mohon ditindaklanjuti dan mengangkat P3K penuh waktu,

“Ibu KCD, tolong di dengarkan, dikabulkan tuntutan teman-teman Guru dan Tenaga administrasi sekolah ini,”

Serta mohon juga untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi NTB, dalam hal ini tentunya teman-teman ini sangat berharap dan menguntungkan nasibnya sebagai guru P3K penuh waktu

“Jadi kami minta tidak ada diskriminasi dalam pengakatan P3K ini dan mohon kuotanya ditambah,”

Ketua IGI juga menegaskan, tentunya aspirasi dari teman-teman tadi, bahwa P3K yang sudah di angkat dengan nota tugas, agar secepatnya dikembalikan pada tempatnya, karena ini sangat berpengaruh pada penempatan formasi-formasi P3K selanjutnya

“Intinya tuntutan kita hari ini agar R2, R3 dituntaskan sebagai P3K penuh waktu dan kita menolak keras P3K paruh waktu,” tegasnya.

Adapun 6 Tuntutan Massa Aksi atau Guru Honorer dan Tenaga Administrasi Sekolah Honorer Provinsi NTB Khususnya di Kabupaten Dompu, sebagai berikut ;

1. Mendesak Pemerintah Daerah Provinsi NTB untuk tidak merekrut CPNS Umum Tahun 2025, hingga masalah pengakatan honorer R2 dan R3 selesai yang berstatus P3K Penuh waktu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2023, pasal 66 tentang penataan.

3. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk mengambil sikap tegas dan sanksi hukum kepada para pejabat yang menerima honorer baru, karena berpengaruh pada penataan, penyelesaian honorer dan membatalkan kelulusan bagi honorer yang sudah terbukti tidak pernah mengabdi dan melakukan manipulasi administrasi yang melanggar hukum

3. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk mempercepat pengusulan Nomor Induk PPPK seluruh non ASN Data Bsse R2,R3 Provinsi NTB di tahun anggaran 2025 Kemenpan nomor 16 Tahun 2025, agar memiliki kepastian hukum dan pengakuan jelas

4. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pengakatan PPP3K tahun 2025, sesuai surat Kemendagri Nomor : 900.1.1./227/SJ dalam mempercepat pengusulan NIK PPP3K paruh waktu, percepat pengalihan status paruh waktu ke penuh waktu di tahun 2025.

5. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB dalam proses pengalihan status paruh waktu ke penuh waktu dilakukan melalui observasi dengan mempertimbangkan masa kerja, usia dan diusulkan ke mempan RB menjadi PPPK penuh waktu

6. Mendesak Pemerintah Daerah untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penanganan persoalan honorer dengan melibatkan beberapa keterwakilan unsur terkait, yakni DPRD komisi terkait, BKD, Inspektorat, aliansi honorer nasional, Asosiasi guru non ASN, Asosiasi Nakes, dan beberapa elemen terkait untuk dilegalkan pada rapat paripurna DPRD sebagai dasar kepala Daerah menetapkan surat keputusan agar dalam penataan, pengangkatan penyelesaian honorer menujuPPPK penuh waktu terbuka dan berkeadilan.

Penulis IW

Foto, ,Plt. Kepala KCD Dikbud Provinsi NTB Kabupaten Dompu, Titin Nurhaidah SPd, saat menyambut massa aksi didepan Kantor KCD Dikbud Provinsi NTB Kabupaten Dompu

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Dalam Aksi Damai Aliansi Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah yang tergabung dalam Kelompok Lintas Koordinasi Organisasi Honorer Wilayah NTB Kab. Dompu di depan Kantor Cabang Dinas (KCD) Dikbud Provinsi NTB,

Dengan tuntutan, diantaranya :

1. Menolak PPPK atau P3K Paruh waktu

2. Mendesak Pemerintah Daerah Provinsi NTB untuk tidak merekrut CPNS Umum Tahun 2025, hingga masalah pengakatan honorer R2 dan R3 selesai yang berstatus P3K Penuh waktu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2023, pasal 66 tentang penataan.

3. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk mengambil sikap tegas dan sanksi hukum kepada para pejabat yang menerima honorer baru, karena berpengaruh pada penataan, penyelesaian honorer dan membatalkan kelulusan bagi honorer yang sudah terbukti tidak pernah mengabdi dan melakukan manipulasi administrasi yang melanggar hukum

4. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk mempercepat pengusulan Nomor Induk PPPK seluruh non ASN Data Bsse R2,R3 Provinsi NTB di tahun anggaran 2025 Kemenpan nomor 16 Tahun 2025, agar memiliki kepastian hukum dan pengakuan jelas

5. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pengakatan PPP3K tahun 2025, sesuai surat Kemendagri Nomor : 900.1.1./227/SJ dalam mempercepat pengusulan NIK PPP3K paruh waktu, percepat pengalihan status paruh waktu ke penuh waktu di tahun 2025.

5. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB dalam proses pengalihan status paruh waktu ke penuh waktu dilakukan melalui observasi dengan mempertimbangkan masa kerja, usia dan diusulkan ke mempan RB menjadi PPPK penuh waktu

6. Mendesak Pemerintah Daerah untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penanganan persoalan honorer dengan melibatkan beberapa keterwakilan unsur terkait, yakni DPRD komisi terkait, BKD, Inspektorat, aliansi honorer nasional, Asosiasi guru non ASN, Asosiasi Nakes, dan beberapa elemen terkait untuk dilegalkan pada rapat paripurna DPRD sebagai dasar kepala Daerah menetapkan surat keputusan agar dalam penataan, pengangkatan penyelesaian honorer menuju PPPK penuh waktu terbuka dan berkeadilan.

Dalam menyambut Aksi Damai tersebut, Plt. Kepala KCD Dikbud Provinsi NTB Kabupaten Dompu, Titin Nurhaidah, SPd, dengan spontan langsung membagikan setangkai bunga mawar kepada seluruh massa aksi sebagai simbol dukungan terhadap perjuangan Aliansi Guru Honorer dan Tenaga Administrasi Sekolah Honorer yang disambut haru dan tepuk tangan yang meriah dari ratusan massa aksi.

Foto, serba-serbi aksi damai Guru dan Tenaga administrasi Honorer Dikbud Provinsi NTB di depan KCD Dikbud Dompu 

Dalam penyampaiannya, Plt. Kepala KCD Dikbud Provinsi NTB Kabupaten Dompu, Titin Nurhaidah, SPd, sebelum melanjutkan penyampaian ini, terlebih dahulu saya menyapa rekan-rekan Guru Honorer dan Tenaga Administrasi yang saya banggakan dan saya cintai

“Mungkin kalimat pertama saya adalah Duka Bapak/Ibu Guru Honorer dan Duka Tenaga Administrasi Honorer adalah Duka kami semua, Jeritan Bapak/Ibu Guru Honorer, Jeritan Tenaga Administrasi Honorer, tersayat sembilu dihati saya,” kata Ibu KCD merasakan nasib para Honorer yang disambut dengan takbir dan tepuk tangan yang gemuruh oleh seluruh massa aksi.

Lanjut, KCD Dikbud mengungkapkan bahwa aksi hari ini yang pertama, karena kita tidak pernah menerima surat aksi dikantor, tetapi melalui Via WhatsApp tadi malam jam 12.00, malam

“Saya pagi dari rumah, yang seharusnya tadi ada kegiatan Isra Mi’raj disekolah terpaksa saya tinggalkan, saya berangkat dari sekolah jam 07.00 wita,” bebernya penuh rasa simpati.

Dengan mengupayakan waktu, semata-mata ingin mendengarkan langsung suara hati Bapak/Ibu semuanya,” ini sebagai bentuk kepedulian saya,” ungkap Ibu Titin penuh ketulusan, disambut dengan tepuk tangan yang meriah.

Titin juga menambahkan bahwa apa yang telah disampaikan rekan-rekan tadi, pada prinsipnya Dinas Dikbud Dompu adalah perpanjangan tangan dari Dinas Dikbud Provinsi NTB,

Maka, apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan guru honorer dan tenaga administrasi sekolah honorer,” saya adalah pasukan paling depan yang akan memperjuangkan,” tegasnya dan lagi-lagi disambut tepuk tangan penuh meriah.

Sehingga aspirasi Bapak/Ibu, Kata Titin nantinya akan kita tampung dan kita sampaikan kepada Dinas Dikbud Provinsi NTB.

“Mohon ijin rekan-rekan semua, saya nanti sore langsung berangkat ke Mataram dan apa yang menjadi suara hati Bapak/Ibu, saya langsung menghadap Dikbud Provinsi NTB,” ungkap Ibu wakil Bupati terpilih ini penuh semangat yang tidak henti-hentinya disambut meriah dan penuh bahagia oleh seluruh massa aksi.

Aksi Damai ditutup dengan penandatanganan bersama, 5 Tuntutan Massa Aksi oleh Kepala KCD Dikbud Dompu dengan Ketua Guru Honorer Dan Tenaga Admitrasi Honorer Dikbud Provinsi NTB

Penulis IW