Foto, Kepala KCD Dikbud Dompu, Titik Nurhaidah, SPd dan Aliansi Guru Honorer Swasta Kabupaten Dompu Saat Aksi Unjuk Rasa di Depan Kantor DPRD Dompu  

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Pasca Aksi Unjuk Rasa, Perwakilan Aliansi Guru Honorer Swasta (AGHS) Dompu, Kaimuddin menyayangkan sikap KCD Dikbud Dompu yang tidak menghadiri undangan RDPU di DPRD Dompu membahas tuntutan para Guru Honorer Swasta.

Karena terkesan tutup mata dengan perjuangan para Guru Honorer Swasta, padahal KCD Dikbud Dompu sebagai perwakilan Dians Dikbud Provinsi NTB.

“Kami sangat kecewa karena surat STTP yang dilayangkan pihak massa aksi tidak diindahkan oleh KCD Dikbud Dompu,” ungkap Kaimuddin Korcam Pajo pada media ChanelNtbNews via WhatsApp, Sabtu, 27/09/25.

Menurutnya, pihak KCD Dikbud Dompu seharusnya hadir pada agenda tersebut, jangan karena hanya perpanjangan tangan Dikbud Provinsi NTB mengabaikan surat itu

“Percuma ada kantor KCD Dikbud Dompu perwakilan dari Dinas Dikbud Provinsi NTB, tapi tidak ada yang bisa kami lakukan, apalagi berbicara kebijakan dan sebagainya, percuma saja,” katanya pesimis 

Oleh karena demikian, Kami Guru Honorer Swasta Dompu, mendesak Gubernur NTB untuk segera kembalikan SMK SMA dan SLB Ke Daerah/Kab, agar Pemprov tidak memiliki beban sama sekali atas keberadaan kami Guru Swasta ini.

“Jadi kami minta kantor KCD Dikbud di tarik kembali ke Pemprov, karena tidak ada guna nya,” pungkasnya sinis.

Selain itu, Kaimuddin juga menanyakan respon KCD Dikbud Dompu, terkait dengan Surat Edaran Kemenpan RB Nomor : 380032 huruf c, poin II, guru non ASN yang tidak termasuk dalam data base BKN,

Agar dimasukkan ke dalam Perekrutan PPPK Paruh Waktu, Guru yang memiliki atau mengikuti PPG pendeknya profesi Guru, dalam hal Guru yang mendapatkan sertifikasi atau R5

“Kami mohon kepada ibu KCD Dikbud Dompu Provinsi NTB untuk tidak Lari dari tanggung jawab, kalau anda merasa benar, apa yang anda takutkan, untuk menghadapi Aliansi Guru Honorer Swasta, kami hanya menuntut hak kami tidak lebih dari itu,” ucapnya

Menanggapi hal tersebut, Kepala KCD Dikbud Dompu, Titik Nurhaidah, SPd, membantah bahwa dirinya tidak pernah lari dari tanggung jawab dan selalu siap membantu para Guru Honorer Swasta.

“Bahkan pas malam saya telepon Ketua MKKS nya, tanyain surat untuk KCD, jawaban Ketua MKKS seperti diatas, bilangnya teman² nanti DPRD akan memanggil pihak dari KCD Dikbud,” jelasnya mengulang informasi dari Ketua MKKS,

Lanjut KCD Dikbud Dompu menjelaskan bahkan surat pemberitahuan di polres itu ada 6 unsur yang di undang,

“Dan yang wajib hadir hanya 5 unsur saja, tetapi KCD nggak disebutkan wajib hadir,” terangnya.

Penulis IW 

Foto, Ketua MKKS Kabupaten Dompu, Mustakim, SPd. Saat aksi unjuk rasa 

Dompu NTB, ChanelNtbNews – Usai Aliansi Guru Honorer Swasta Kabupaten Dompu menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Kantor Kemenag, BKD dan DPRD Kabupaten Dompu

Kini Aliansi Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Dompu, menuntut Pemerintah untuk kesetaraan terhadap Guru Honorer Swasta dalam perekrutan P3k maupun ASN.

Dengan Pengangkatan P3K Paruh Waktu pada Guru-guru yang sudah lolos Pendidikan Profesi Guru (PPG) atau dikenal Sertifikasi Guru dan terdata di Kemdikbud Ristek.

Hal itu diungkapkan oleh, Ketua MKKS Kabupaten Dompu, Mustakim, SPd, melalui press release via WhatsApp, Jum’at, 26/09/25, Sore ini,

Ketua MKKS Dompu, Mustakim mendesak kepada Pemerintah, baik Pusat, Provinsi maupun Daerah agar betul-betul memperiotaskan nasib para Guru Honorer Swasta di Kabupaten Dompu.

Karena sudah puluhan tahun para Guru Honorer Swasta telah mengabdi tanpa pamrih dalam mencerdaskan Generasi Bangsa sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang 1945,

“Jadi, permintaan kami sederhana, karena kami punya keluarga untuk dinafkahi,” ungkap Mustakim penuh harap.

Oleh karena itu, Ketua MKKS Dompu, mendesak Pemerintah untuk segera menanggapi dan memenuhi tuntutan kami, agar keadilan dan kesejahteraan bagi Guru-guru Swasta bisa di kabulkan.

“Dan hal ini sesuai dengan pancasila, sila 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sesuai Surat MenpanRB,” ucapnya.

Untuk itu, kami meminta Kepada Bapak Gubernur NTB, Lalu Muhammad Ikbal beserta Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB untuk tidak tutup mata terhadap nasib dan masa depan kami para Guru Honorer Swasta.

Selain itu, kami juga mengharapkan kepada DPRD Kabupaten Dompu dan DPRD Provinsi NTB untuk terus mengawasi bau busuk yang dikeluarkan oleh eksekutif yang memarjinalkan guru² yang berada disekolah swasta lebih khususnya SMK SMA SLB SWATA.

“Jangan sampai anda semua menjadi Penghianat Pancasila,* tegas Mustakim diakhir penyampaiannya. 

Penulis IW 

Foto, Wagub NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E.,M.IP, pada Kunker Di SMAN 1 Dompu 

Dompu NTB, ChanelNtbNews – Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E.,M.IP melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Sekolah SMA Negeri 1 Dompu Rabu (24/09/2025) tatap muka dengan semua Kepala Sekolah SMA, SMK, dan SLB Se-Kabupaten Dompu,

Dalam Kunker tersebut Wagub didampingi oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Kepala UPTD Dikpora Cabang Dompu dan Inspektur Inspektorat NTB serta dari unsur Pemda Dompu

Dalam sambutannya Wagub menyampaikan, kedatangan kami bersama rombongan memastikan kualitas tenaga pengajar di Kabupaten Dompu terus membaik,

“Karna tidak bisa kita pungkiri, guru merupakan sebagai ujung tombak peningkatan Sumber Daya Manusia.” Kata Umi Dinda biasa disapa.

Lanjut, Umi Dinda mengingatkan kepada semua guru dan tenaga pengajar, menghilangkan istilah sekolah favorit.

“Saya menegaskan kepada Bapak/ Ibu guru untuk meningkatkan kualitasnya SDM nya, agar siswa lulusan SMP mempunyai banyak pilihan dalam memilih sekolah yang mereka inginkan” tegasnya.

Wagub mengingatkan kepada Kepsek dan seluruh jajarannya yang ada di sekolah, untuk merapikan kepemilikan surat aset baik itu tanah, bangunan.” karna syarat utama pencairan dana DAK yaitu bukti kepemilikan syah secara hukum.” Pesannya.

Diakhir Wabup berharap kepada seluruh elemen di sekolah, dalam berinterkasi langsung dengan murid, agar bersifat humanis, murah senyum dan ramah

“Suasana sekolah yang kolaboratif dapat menyehatkan mental siswa”sarannya.

Sementara itu Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Dompu H. Khairul Insyan, SE. MM mengatakan Kolaborasi Provinsi bersama kabupaten/kota sangat penting untuk membangun dunia pendidikan yang lebih baik dan merata.

Sebab, kolaborasi yang baik dapat menyelaraskan program dan kebijakan pendidikan, mengoptimalkan penggunaan anggaran (DAK Fisik), meningkatkan koordinasi, mendorong inovasi kurikulum dan pembelajaran yang adaptif

Serta membantu pemerataan akses dan kualitas pendidikan untuk seluruh masyarakat.

Foto, Kepsek SDN 07 Dompu Bersama Bendahara dan Papan Informasi proyek 

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Menanggapi terkait Proyek Pembangunan SDN 07 Dompu senilai Rp. 1.342.357.734, bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 diduga kuat dipihak ketigakan atau memberikan borongan pekerjaan kepada pihak lain diluar sekolah yang menyalahi petunjuk teknis.

Karena adanya dugaan pemufakatan jahat antara Kepsek dan oknum Bendahara yang terobsesi dengan keuntungan besar terhadap proyek pembangunan sekolah yang menggunakan anggaran negara tersebut

Dimana oknum bendahara ini diduga kuat berperan sebagai perpanjangan tangan kepsek untuk memasukkan pihak lain diluar sekolah yang akan memborong pekerjaan dengan harga miring agar mendapatkan keuntungan besar secara pribadi.

Perlu diklarifikasi, bahwa bendahara ini pada pemberitaan sebelumnya disebutkan sebagai operator sekolah, Sabtu, (20/09/25), kemarin.

Hal tersebut, serentak dibantah oleh Kepsek dan Bendahara sekolah, saat dikonfirmasi awak media di SDN 07 Dompu, Senin, 22/09/25, kemarin

Kepala Sekolah SDN 07 Dompu, melalui Bendahara Alan Wahyuddin menyangkal bahwa tidak ada pekerjaan proyek pembangunan SDN 07 Dompu yang dipihak ketigakan atau memberikan borongan kepada pihak diluar sekolah

Tetapi memang ada pihak luar, namun itu digaji untuk mengerjakan proyek pembangunan sekolah ini,

“Intinya kita tidak pakai orang kedua, ketiga, itu tidak ada,” kata kepsek dan bendahara serentak yang terkesan menyangkal

Lanjut Kepsek dan Bendahara menjelaskan memang pembangunan ini sistem borongan seperti itu, tetapi atas persetujuan panitia2, bahkan yang mencari orang luar untuk borongan

“Itu adalah panitia itu sendiri, pekerja ini semua dari pihak disini semua dan memang pekerjaan diborong,” bebernya.

Maka, apa yang disampaikan Kepala sekolah dan Bendahara ini, terkesan berbelit-belit atau menyangkal, bahwa pihak yang mencari orang luar untuk borongan adalah panitia, namun semua itu terkesan pembenaran diri.

Karena berdasarkan hasil penelusuran media bahwa orang yang berperan mencari pihak luar untuk borongan pekerjaan diduga kuat adalah oknum bendahara dengan kompensasi mendapat jatah borongan rehab satu ruang kelas dan lebih-lebih memberikan borongan kepada iparnya sendiri yang bertolak belakang dengan tugas utamanya sebagai bendahara.

Hal itu mengacu pada mengacu larangan ASN, Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang terlibat dalam proyek pemerintah, baik proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Larangan ini didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan dan kode etik, dengan tujuan untuk mencegah konflik kepentingan, menjaga integritas, dan memastikan pelayanan publik yang profesional.

Adapun Beberapa dasar hukum yang melarang keterlibatan ASN dalam proyek antara lain :

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS): Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dengan menggunakan kewenangan pihak lain. Terlibat dalam proyek pemerintah dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara: Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam undang-undang ini mewajibkan ASN untuk menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: Pasal 17 huruf a melarang pelaksana pelayanan publik merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB): Aturan ini mengatur larangan rangkap jabatan yang dapat mengganggu objektivitas dan netralitas ASN.

Adapun Sanksi bagi ASN yang melanggar ; bahwa ASN yang terbukti terlibat dalam proyek dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti :

@. Sanksi ringan hingga berat.

@. Pemberhentian atau pemecatan.

@. Proses hukum pidana jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Serta berpotensi pada kerugian keuangan negara yang mengarah pada dugaan tindak Pidana Korupsi yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sementara sampai berita ini ditayangkan, Ketua Panitia belum dapat dimintai keterangannya.

Penulis Tim CNN

Foto, Kabid PK-LK, Dikbud NTB, DR. Eva Sofiasari S.Pd,.M.Pd Kepala Sekolah SLB Yayasan Trisilaskil, Aryani. SPd. Ketua Dewan Pembina Yayasan Trisilaskil, Muhtar Abdullah. 

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Proyek Revitalisasi Pembangunan SLB Trisilaskil Desa Matua Kecematan Woja, senilai Rp. 1.700.000.000,00, yang bersumber dari APBN tahun 2025 dengan kondisi fisik berkualitas dan dipastikan rampung tepat waktu.

Dimana pembangunan sekolah SLB Yayasan Trisilaskil ini Dipantau langsung oleh Kabid PK-LK, Dikbud NTB, DR. Eva Sofiasari S.Pd,.M.Pd, di Desa Matua Kecematan Woja, Selasa, 23/09/25,

Kepada media, Kabid PK-LK, Dikbud NTB, DR. Eva Sofiasari S.Pd,.M.Pd, menyampaikan bahwa hasil pantauan kami pada pembangunan SLB Yayasan Trisilaskil ini kualitas fisiknya bagus  sudah memenuhi standar bestek ataupun gambar dan sesuai petunjuk teknis.

“Seperti Pembangunan SLB Yayasan Trisilaskil inilah yang kami harapkan yang kondisi fisiknya tidak diragukan kualitasnya,” jelas Kabid.

Selain itu, kami juga berharap kepada pihak SLB Yayasan Trisilaskil maupun sekolah lainnya yang mendapatkan bantuan pembangunan agar dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

“Lebih cepat lebih bagus agar dapat dirasakan asas manfaatnya, tapi jangan abaikan kualitas fisiknya, agar sekolah ini bertahan lama,” imbau ibu Kabid penuh motivasi.

Penulis IW 

Foto, Kabid PK-LK, Dikbud NTB, DR. Eva Sofiasari S.Pd,.M.Pd dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Trisilaskil, Muhtar Abdullah beserta pengurus

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Proyek Pembangunan SLB Yayasan Trisilaskil Desa Matua Kecematan Woja Kabupaten Dompu Senilai Rp. 1.700.000.000,00 yang bersumber dari APBN tahun 2025

Dipantau langsung oleh Dinas Dikbud Provinsi NTB, melalui Kabid PK-LK, DR. Eva Sofiasari S.Pd,.M.Pd, untuk mengetahui perkembangan pembangunan SLB Yayasan Trisilaskil, Kamis, 17/09/25, Kemarin

Pada kesempatannya, Kabid PK-LK, Dikbud NTB, DR. Eva Sofiasari S.Pd,.M.Pd, menyampaikan bahwa sangat bangga dan Apresiasi atas pencapaian pembangunan SLB Yayasan Trisilaskil yang luar biasa ini, yang sudah mencapai 40%.

“Cepat dan sesuai SOP Kemendikbud dirjen Pendidikan Khusus dan layanan khusus (PKLK),” puji Kabid PK-LK Dikbud NTB.

Oleh karena itu, Kata Eva Sofiasari, kami dari Dinas Dikbud Provinsi NTB, mendukung penuh program yayasan Trisilaskil untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus yang ada di wilayah buncu selatan dan sekitarnya

Untuk itu, Kabid PK-LK ini menghimbau lewat program ini, diharapkan anak-anak yang berkebutuhan khusus dapat mencapai kemampuan untuk melakukan hal-hal yang bersifat ketrampilan,

“Paling tidak untuk hajat hidupnya, dan lebih-lebih kalau bisa dipasarkan untuk orang lain,” ucap ibu Kabid penuh harap.

Sementara diwaktu yang sama, Ketua Dewan Pembina Yayasan Trisilaskil, Muhtar Abdullah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Kabid PK-LK, Eva Sofiasari, yang sudah melakukan peninjauan pembangunan SLB Yayasan Trisilaskil ini.

“Insyaallah, pujian ibu Kabid ini, akan memicu semangat kami untuk menyelesaikan pembangunan ini tepat waktu tentunya dengan berkualitas,” ungkap Muhtar Abdullah. 

Lanjut, Muhtar Abdullah mengungkapkan bahwa dalam waktu dua Minggu proyek pembangunan ini sudah mencapai 40 porsen,” dari 4 bulan sesuai waktu pelaksanaan pembangunan sekolah ini, kita mulai bulan Agustus dan berakhir Desember, ” jelasnya. 

Ketua Dewan Pembina Yayasan Trisilaskil menargetkan proyek pembangunan ini akan selesai pada awal Desember tahun 2025.” Dipastikan rampung semua akhir tahun ini,” tegasnya.

Plt. SLB Negeri 2 Dompu ini juga menjelaskan bahwa proyek pembangunan sekolah ini dikelola atau dikerjakan oleh Panitia Pelaksana Satuan Pendidikan (P2SP) yang dibentuk oleh pihak sekolah yang melibatkan komite dan masyarakat.

“Insyaallah pekerjaan ini sesuai gambar dan SOP,” paparnya.

Diakhir Muhtar Abdullah menyampaikan bahwa setelah pembangunan SLB Yayasan Trisilaskil ini tuntas semua.

Maka, dari pihak Yayasan Trisilaskil berencana akan mengundang Bapak Bupati Dompu untuk peresmian pembangunan SLB Yayasan Trisilaskil ini

“Suatu kehormatan bagi kami, apabila Bupati Dompu berkenan hadir, disamping mengharapkan aspal jalan yang menuju SLB Yayasan Trisilaskil, yang kondisinya hanya diratakan dengan tanah,” ujarnya penuh harap.

Penulis IW