Gambar Ilustrasi Penyalahgunaan DBHCHT dan Aliansi Mahasiswa Menguggat (AMM) Dompu 

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat (DBHCHT) merupakan bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.

Penggunaan DBHCHT diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.07/2017, tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBH CHT. Penggunaan tersebut untuk 5 program sesuai UU nomor 39 tahun 2007.

Dalam PMK 222/PMK.07/2017 secara detail diatur penggunaan DBH CHT minimal 50% untuk bidang kesehatan yang mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dukungan JKN dalam DBH CHT diarahkan pada sisi supply side yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di daerah sebagai unit layanan kesehatan terdepan dalam Program JKN.

Kabupaten Dompu menerima Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) tahun 2025 Sebesar Rp. 23,45 Miliar, menjadikan Kabupaten Dompu terbesar kedua di Pulau Sumbawa 

Dana tersebut difokuskan pada kesejahteraan masyarakat (50, 79%), atau 11, 927 Miliar, meliputi, bantuan langsung tunai (BLT), bagi buruh/petani tembakau, pelatihan, sarana dan prasarana pertanian, dan perlindungan jaminan sosial melalui BPJamsostek, OPD pengelola, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Nakertrans, Dinas Perindustria, dan Koperasi dan UMKM

Kemudian untuk Penegakan Hukum (7,93%), atau 1,863 Miliar dilaksanakan oleh Polpp dan Bagian Ekonomi Setda Dompu yang berfokus pada pemberantasan rokok ilegal

Dan Pengelolaan atau Kegiatan Pendukung (1,28%), atau 300 juta, dikelola oleh Bagian Ekonomi dan SDA Setda Dompu

Serta pada Bidang Kesehatan (40%), atau ,9,934 Miliar penggunaannya untuk pelayanan kesehatan masyarakat 

Namun penyaluran DBHCHT khususnya pada Bidang Kesehatan yang difokuskan untuk Pelayanan Kesehatan Di Dinas Kesehatan yang diduga kuat tidak tepat sasaran.

Hal itu diungkapkan oleh Korlap Aliansi Mahasiswa Menguggat (AMM), Muhammad Adhim Rasid, pada media ChanelNtbNews. com, Via Washapp, Kamis, (12/02/26), kemarin.

Kepada Media, Muhammad Adhim Arsid mengungkapkan bahwa dana tersebut diduga kuat dialihkan ke pos-pos yang tidak relevan, maupun proyek-proyek fiktif, yang berpotensi merugikan keuangan negara dan mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi.

“Dimana peruntukan Dana tersebut untuk memperkuat fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas), menyediakan obat-obatan esensial, atau menjalankan program pencegahan penyakit tidak menular (seperti kanker paru atau penyakit jantung yang erat kaitannya dengan rokok),” beber Adhim sapaan akrabnya.

Lebih lanjut dibeberkan Adhim Perihal Dana DBHCHT, terdapat banyak laporan dan temuan yang menunjukkan adanya alokasi dana yang tidak sesuai dengan peruntukan.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk bidang kesehatan bukan sekadar anggaran rutin. melainkan kompensasi yang dipungut dari kerusakan paru-paru, jantung, dan nyawa masyarakat yang direnggut oleh tembakau,

“Jadi jangan main-main dengan dana tersebut.” tegas Adhim mengingatkan pengelola Anggaran tersebut 

Sebab, Anggaran DBHCHT ini sudah di mandatkan dalam undang-undang yang mewajibkan dana ini digunakan untuk memulihkan kesehatan rakyat adalah janji suci yang seharusnya tak terlanggar.

“Namun, realitanya? Ini adalah skandal kebijakan yang penuh dengan kemunafikan dan pencurian terang-terangan. Ini yang paling menyakitkan,” pungkasnya penuh curiga 

Sementara, Kata Adhim, rakyat menderita terbatuk-batuk yang harus menunggu antrean di Puskesmas karena kekurangan alat dan obat

Sehingga keluarga harus menjual aset dan sebagainya untuk membayar biaya pengobatan kanker atau penyakit jantung akibat rokok,

Dimana para pengelola dana justru bersenang-senang dengan uang yang diperuntukkan dimasing-masing Puskesmas yang menjadi harapan pasien.

“Mereka mengambil uang yang berasal dari penderitaan rakyat, lalu menggunakannya untuk memperkaya diri sendiri. Ini bukan sekadar kesalahan administrasi, ini adalah pengkhianatan terhadap amanah negara.’ ungkap Korlap ARM

Oleh karena itu, Kami menduga kuat bahwa Dinas Kesehatan Kab. Dompu penggunaan anggaran tersebut tidak sesuai atau tidak jelas penggunaannya yang bertentangan dengan ketentuan dan aturan yang yang ada

“Kadis Kesehatan Dompu Terindikasi mensrea dengan menyalagunakan wewenang atau menyalahgunakan anggaran tersebut untuk memperkaya diri sendiri,” tegas Adhim.

Sementara sampai berita ini ditayangkan, Kepala Dinas Kesehatan Dompu, belum dapat dimintai keterangannya.

Penulis IW 

Foto, Korban Rohana dan Surat Penyataan Sanggup mengembalikan 

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Salah seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) yang berinisial AM alias Ayu (40), Alamat lingkungan Dorotoi Kelurahan Doro Tangga Kecematan Dompu yang diduga kuat telah melakukan penipuan yaitu sebesar Rp. 130 juta.

Kemudian korban penipuan bernama Rohana (42) pekerja swasta, warga Kelurahan Kandai Satu Kecematan Dompu Kabupaten Dompu.

Diketahui terduga pelaku AM alias Ayu, sehari-harinya berjualan di kantin salah satu kantor di sekitar perempatan lampu merah Kelurahan Bada Kec Dompu.

Modus operandinya, awalnya terduga pelaku AM alias Ayu meminjam uang kepada korban Rohana, sebesar Rp. 100.000.0000 (seratus juta rupiah) dengan komitmen pengembalian akan di cicil sebesar Rp. 10. juta/harinya,

Kemudian korban Rohana memberikan pinjaman dan menyerahkan langsung kepada terduga AM alias Ayu sebesar Rp. 100.000.000 di kediamannya korban sendiri di kelurahan kandai satu Kecematan Dompu, pada tanggal 26 Juni Tahun 2026 sesuai dengan surat pernyataan yang ditulis tangan oleh suami terduga AM yang berinisial HRM (ASN/P3K Full Waktu) dan turut menyetujui pinjaman tersebut diatas materei 10 ribu serta disaksikan oleh 4 orang saksi yang tertera dalam kuitansi pinjaman tersebut.

Berselang beberapa hari kemudian terduga AY meminjam lagi uang untuk kedua kalinya yaitu sebesar Rp. 30.000.0000 dengan alasan akan dikembalikan sekaligus dengan pinjaman pertama Rp. 100.000.000, sehingga total pinjaman yang harus dikembalikan terduga AY yaitu sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah), dengan besar cicilan per/hari nya Sebesar Rp. 10.300.000.

Namun, seiring berjalannya waktu terduga pelaku AM alias Ayu tidak miliki etikad baik untuk mengembalikan pinjamannya tersebut Sehingga korban Rohana merasa ditipu dan dirugikan Ratusan juta.

Korban Rohana mengungkapkan awalnya terduga AM Alias Ayu meminjam uang kepada dirinya sebesar Rp. 100 juta dengan perjanjianya akan dikembalikan 10 juta per/harinya.

Belum cukup sampai disitu, kemudian terduga meminjam lagi untuk kedua kalinya yaitu sebesar Rp. 30 juta

“Dengan komitmen akan dikembalikan sekaligus dengan pinjaman yang pertama 100 juta, jadi total pinjaman dia itu sebesar Rp. 130 juta,” ungkap Korban Rohana, saat diwawancarai oleh awak media di kediamannya kelurahan kandai satu kec Dompu, Selasa, 03/02/26, malam 

Lebih lanjut, Korban membeberkan seiring berjalannya waktu terduga tidak kunjung juga mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan alasan uang itu sudah di pinjam orang,

“Namun, setelah saya meminta untuk menunjukkan langsung siapa orang yang meminjam itu, ternyata tidak ada, kemudian saya minta kembali uang pinjaman tersebut dan terduga berjanji akan mengembalikan setelah SK P3K Full Waktu suaminya HRM keluar nantinya dia mengambil Bank untuk melunasi utang nya, tapi sampai sekarang tidak ada, ini sudah berjalan setengah tahun,” beber Korban.

Oleh karena itu, Korban Rohana dengan tegas meminta kepada terduga AM Alias Ayu untuk segera melunasi hutangnya tersebut, karena perjanjiannya sudah lewat waktu

“Jadi segera kebalikan pinjaman sesuai dengan besar pinjamannya dan saya tidak membebankan dengan bunganya, asalkan uang itu dia kembalikan pokoknya Rp. 130 juta,” terangnya.

Namun apabila, pinjaman tersebut tidak segera dikembalikan, Maka kami akan melaporkan terduga pelaku AY ke Aparat Penegak Hukum,

“Intinya setiap penyerahan uang ada kuitansinya, dia tidak bisa mengelak dan sebagai bukti untuk melaporkan nanti,” ujar pengusaha perempuan sukses ini.

Sementara sampai berita ini ditayangkan, Terduga AM alias Ayu beserta suaminya belum dapat dimintai klarifikasinya.

Penulis IW 

Foto, Rajulan, saat memperlihatkan Bukti terima laporan dugaan Skandal Pengaturan 19 Paket Proyek Tender di depan Gedung KPK Jakarta.

Dompu, NTB, ChanelNtbNews.com – Korupsi melalui penyalahgunaan wewenang (abuse of power) adalah tindakan pejabat publik yang menyimpang dari aturan atau tujuan jabatan untuk keuntungan pribadi, orang lain, atau korporasi, yang merugikan keuangan negara..

Seperti pada penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang diduga kuat dipraktekkan oleh Bupati, Istri dan Wakil Ketua DPRD Dompu dalam mengatur atau menentukan pemenang 19 proyek tender tahun 2025, dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu yang berpotensi terhadap kerugian negara dan mengarah pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Maka, dalam hal tersebut, Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) telah resmi melaporkan Bupati Dompu beserta istri dan pamannya berinisial KR, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Dompu, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (3/2/2026).

Laporan pengaduan tersebut tercatat dengan nomor laporan 2026-A-00563 dan dibawa langsung oleh Koordinator GERAK, Rajulan, yang menyambangi Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 11.30 WIB dan laporan resmi diterima pada pukul 12.15 WIB.

“Kami menyampaikan laporan pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2025,” ungkap Rajulan melalui press releasenya, Selasa, 03/02/26 

Lebih lanjut Rajulan menjelaskan pengaturan proyek tersebut diduga kuat melibatkan kepala daerah, pimpinan legislatif, serta pihak swasta,

“Dengan pola yang mengarah pada konflik kepentingan, pengendalian anggaran, intervensi pengadaan barang dan jasa, serta pengaturan tender proyek.” bebernya 

Rajulan juga menegaskan, bahwa dugaan praktik pengaturan proyek yang dilakukan secara nonprosedural tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas pekerjaan dan ketepatan waktu pelaksanaan proyek di lapangan.

“Seluruh proyek tender yang kami laporkan hari ini telah dilengkapi dengan bukti-bukti dan dokumen pendukung,” tegasnya.

Diakhir kata, GERAK, meminta KPK untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh, objektif, independen, dan transparan serta memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara sampai berita ini ditayangkan pihak yang dilaporkan belum dapat dimintai klarifikasinya

Penulis Arjun 

Foto, Direktur Liga Bina Insani, Arjunarfid, SE dan Kondisi Pembangunan Tanggul Sungai Nae Kempo 

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Menindaklanjuti dugaan penyimpangan pada Proyek Pembangunan Tanggul Sori Nae Kempo senilai Rp. 490. Miliar yang bersumber dari Dinas PUPR Kabupaten Dompu Tahun 2025,

Dikerjakan oleh CV. DELISHA BERKARYA dari Bima, seperti pada pemberitaan sebelumnya melalui media ChanelNtbNews.com, Selasa (27/01/26), beberapa hari yang lalu

Direktur Liga Bina Insan Dompu-NTB, Arjunarfid, SE, akan lebih serius dan fokus mempersoalkan dugaan penyimpangan pada proyek tersebut

Dengan bersurat kepada pihak Inspektorat Dompu agar segera melakukan audit Investigasi terhadap dugaan penyimpangan pada proyek pembangunan tanggul sungsi nae kempo yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Hal tersebut sebagai bentuk upaya dalam menyelematkan keuangan negara dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Arjunarfid mengungkapkan sebagai warga negara yang baik yang peduli terhadap keberlangsungan keuangan negara,

Maka, berkewajiban untuk mengawal atau mempersoalkan penggunaan anggaran negara yang menyimpang dari aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Termasuk dugaan penggunaan keuangan negara pada proyek pembangunan tanggul sori nae kempo senilai 490 juta yang terindikasi kuat merugikan keuangan negara,” beber Arjunarfid saat diwawancarai oleh awak media di taman kota, Kamis, 29/01/26

Karena menurut Arjunarfid, bahwa dalam pelaksanaan proyek pembangunan tanggul tersebut terindikasi kuat telah menyalahi spesifikasi teknis atau menyimpang dari gambar maupun RAB.

Sehingga menyebabkan kegagalan spesifikasi teknis pada pekerjaan tersebut dengan rincian sebesar 100 m3, dan dikalikan dengan 1.6 juta/m3,

“Lebih detailnya, sudah kita bahas di pemberitaan sebelumnya,” beber Ajunnarfid serius 

Hal tersebut, Kata Arjunarfid, diakibatkan adanya dugaan pembiaraan dari pihak konsultan pengawas maupun pengawas dari Dinas terkait,

Karena diduga kuat telah membangun persekongkolan jahat untuk meraup keuntungan besar terhadap keuangan negara.

Sehingga berdampak terhadap kerugian keuangan negara yang mengarah pada dugaan Tindak Pidana Korupsi dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor

Oleh karena itu, Arjunarfid menegaskan bahwa persoalan ini, akan selalu dikawal sampai tuntas dan memastikan proses audit Investigasi berjalan sesuai prosedur.

“Termasuk surat yang akan kami layangkan nanti ke Inspektorat, agar berjalan sesuai harapan,” ujarnya.

“Jadi wajib kita lawan para koruptor tidak ada ruang bagi perampok keuangan negara, mereka wajib di adili,” ungkap mantan ketua HMI Cabang Dompu.

Sementara sampai berita ini ditayangkan, pihak kontraktor pelaksana belum dapat dimintai keterangannya.

Penulis IW 

Foto, Direktur Liga Bina Insan Dompu-NTB, Arjunarfid, SE dan Pembangunan Tanggul Sungai Nae Kempo 

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Proyek merupakan kegiatan yang bersifat sementara (waktu terbatas), tidak berulang, tidak bersifat rutin, mempunyai waktu awal dan waktu akhir pelaksanaan pekerjaan dan memiliki sumber anggaran yang jelas.

Kemudian disusun dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Anggaran Pelaksana (RAP).

Dengan peraturan dan syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan bangunan atau proyek yang diuraikan sedemikian rupa dalam peraturan yang mengikat secara terperinci atau di sebut Bestek.

Sehingga proyek pembangunan itu, dapat berjalan lancar sesuai harapan dan asas manfaat segera dirasakan oleh penerima manfaat atau masyarakat

Namun, Proyek Pembangunan Tanggul Sungai Nae Kempo diduga kuat terjadi penyimpangan besar-besaran.

Proyek yang dikerjakan oleh perusahaan dari kota bima, CV. DELISHA BERKARYA diduga kuat telah menyalahi petunjuk teknis yang tercantum pada bestek dan gambar serta menyimpang dari RAB. Sehingga berpotensi merugikan keuangan negara.

Dengan total anggaran proyek tersebut, yang awalnya senilai Rp. 450 juta, namun karena ada penambahan Dana sekitar 10% menjadi 495 juta.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Liga Bina Insan, Arjunarfid, SE, pada awak media di taman kota Dompu, Selasa 27/01/26,

Arjunarfid membeberkan bahwa proyek Pembangunan Tanggul Sungai Nae Kempo diduga kuat menyalahi spesifikasi teknis,

Karena spesifikasi campuran PC yang digunakan adalah pasir kali sementara yang dianjurkan dalam spesifikasi adalah pasir Hodo dengan kualitas 1.

“Terindikasi kekurangan volume pasangan itu sekitar 6 m3 yang nilai 1 m3 nya 1,6jt,” beber Arjunarfid serius 

Selain itu juga, kata Arjun, jumlah volume campuran semen untuk pasangan batu diduga kuat kurang sekitar 100 m3 yang menyalahi spesifikasi

“Karena terindikasi memakai pasir kali yang ada di lokasi pekerjaan sedangkan yang dianjurkan harusnya menggunakan pasir hodo,” ungkapnya detail 

Disamping itu, pada pekerjaan timbunan itu diduga kuat volumenya kurang sekitar 10 m3, sementara yang tercantum dalam RAB, nilainya 45 ribu/m3

Foto, Kondisi Fisik Proyek Pembangunan Tanggul Sungai Nae Kempo dan material pasir kali 

Lebih lanjut, Arjun mengungkapkan proyek tersebut diduga kuat telah mengabaikan pembangunan Direksi Keet, padahal biayanya sudah tercantum dalam RAB pekerjaan itu sendiri yaitu senilai 3,5 juta

Karena tujuan dari pembangunan Direksi Keet atau bangunan sementara di lokasi konstruksi yang berfungsi sebagai pusat manajemen dan administrasi proyek. Istilah lain yang umum digunakan adalah kantor lapangan, site office, bedeng kerja, atau pondok kerja. untuk kontaktor dan pengawas.

Sebab berpedoman pada beberapa peraturan, diantaranya ;

#. Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK): Peraturan ini wajib dipatuhi karena mencakup standar keselamatan kerja, kesehatan, dan keamanan di area kerja, termasuk fasilitas kantor lapangan (direksi keet) agar aman dan layak digunakan.

#. Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung: PP ini mengatur standar teknis bangunan, termasuk bangunan temporer seperti direksi keet yang harus memenuhi kriteria administratif dan teknis tertentu.

#. Spesifikasi Teknis (Spektek) dalam Kontrak Kerja: Ini adalah dokumen utama yang menentukan ukuran, material, fasilitas, dan tata letak direksi keet. Kontraktor wajib mengikuti rincian teknis yang tercantum dalam dokumen tender atau kontrak.

Standar Umum Keamanan dan Kesehatan (K3) Lapangan: Direksi keet diatur harus memiliki akses informasi, ruang rapat, tempat penyimpanan dokumen, dan fasilitas sanitasi seperti toilet, sebagaimana diatur dalam manajemen proyek.

Untuk itu, Mantan Ketua HMI Cabang Dompu ini mendesak pihak Inspektorat Kabupaten Dompu untuk segera melakukan Audit Investigasi terhadap pekerjaan Proyek Pembangunan Tanggul Sungai Nae Kempo karena Terindikasi kuat merugikan keuangan negara.

Disi lain juga Arjun menegaskan bahwa dalam waktu dekat ini, kami akan melaporkan dugaan penyimpangan pada pekerjaan tersebut kepada APH.

“Jadi sebagai warga negara yang baik, kita berkewajiban mengawasi proses keuangan negara, termasuk melaporkan dugaan penyimpangan terhadap keuangan negara,” tegas Arjun 

Hal tersebut diakibatkan dengan adanya dugaan pembiaraan dari pihak pengawas dan Dinas terkait, sehingga menyebabkan kegagalan spesifikasi teknis pada pekerjaan tersebut sebesar 100 m3, dikalikan dengan 1.6 juta/m3,

Maka, berpotensi merugikan keuangan negara dan mengarah pada dugaan Tindak Pidana Korupsi yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, setelah adanya pemberlakuan KUHP Baru penerapan pasalnya berubah dan diterapkan pasal 605 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara sampai berita ini ditayangkan, Pihak Kontraktor Pelaksana dan Dinas terkait belum dapat dimintai klarifikasi.

Penulis IW 

Foto, Presiden JA-NTB LSKHP, Hamdin

Bima, NTB, ChanelNtbNews – Jaringan Aktifis (JA)-NTB Lembaga Studi Kasus Hukum dan Pidana (LSKHP) dengan tegas mengecam dan mengkritisi keras dugaan skandal pengalihan anggaran sebesar Rp. 35 milyar oleh Pemerintah Kota Bima.

Melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, Direktur RSUD Kota Bima, serta oknum-oknum tertentu di lingkaran Pemkot Bima.

Dimana Anggaran fantastis tersebut sejatinya dialokasikan untuk pembangunan dan peningkatan ruang rawat inap RSUD Kota Bima dalam rangka mendukung peningkatan kualitas layanan KJSU RSUD Kota Bima, yang notabene merupakan kebutuhan mendesak dan menyentuh langsung hak dasar masyarakat di bidang kesehatan.

Namun sangat disayangkan, anggaran yang bersumber dari uang rakyat itu justru diduga kuat dialihkan secara tidak tepat sasaran ke proyek pembangunan Jembatan Doro O.o di Kabupaten Bima. Tindakan ini menimbulkan pertanyaan besar sekaligus kecurigaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah Kota Bima.

Kepada Media Presiden JA-NTB LSKHP, Hamdin menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Doro O.o telah memiliki anggaran tersendiri, yakni sebesar Rp 6,1 milyar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Jadi tidak ada alasan yang dapat dibenarkan secara hukum maupun moral untuk menggerus anggaran sektor kesehatan Kota Bima demi membiayai proyek infrastruktur yang berada di wilayah administratif Kabupaten Bima.” kata Presiden JA-NTB Via WhatsApp, Rabu, 07/01/25.

Karena memang Pengalihan anggaran ini bukan hanya mencederai prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga merupakan bentuk nyata pengabaian terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bima.

“Di saat RSUD masih kekurangan ruang rawat inap yang layak, Pemkot Bima justru memilih memprioritaskan proyek lain yang bukan kewenangannya.” ungkapnya dengan nada prihatin.

Oleh karena itu, Presiden JA-NTB LSKHP memandang bahwa tindakan ini sebagai indikasi kuat maladministrasi dan potensi penyalahgunaan wewenang, yang patut untuk diusut secara serius oleh aparat penegak hukum dan lembaga pengawas, baik Inspektorat, BPK, maupun Aparat Penegak Hukum (APH).

Lebih lanjut Hamdin menegaskan, bahwa uang rakyat tidak boleh dijadikan bancakan elite birokrasi, apalagi dengan mengorbankan layanan kesehatan publik. Namun Jika dugaan ini benar adanya, maka para pihak yang terlibat harus bertanggung jawab secara hukum dan moral di hadapan masyarakat.

Presiden JA-NTB LSKHP juga mengingatkan bahwa kami akan terus mengawal persoalan ini dan tidak akan tinggal diam terhadap setiap bentuk penyimpangan anggaran yang merugikan negara lebih2 rakyat Kota Bima.

“Rakyat berhak tahu, hukum harus ditegakkan dan segera adili oknum2 yang terlibat dalam skandal 35 Miliar,” tegas Aktivis Muda yang dikenal tanpa kompromi. 

Sementara sampai berita ini dipublish, pihak terkait belum dapat dimintai keterangannya

Penulis IW