Foto Bendungan Tanju dan Saluran Irigasi Sekunder.

Dompu, NTB, ChanelNtbNews.com – Sistem saluran irigasi Bendungan Tanju di Kabupaten Dompu memiliki total panjang jaringan sepanjang 48 km yang mencakup sisi kanan dan kiri. Infrastruktur ini dirancang untuk menyalurkan air secara optimal guna mengairi Daerah Irigasi (DI) Tanju seluas \(2.242\) hektare.

Namun, Infrastruktur saluran sekunder Bendungan Tanju mengalami masalah teknis yang menyebabkan aliran air tidak berfungsi hingga ke lahan pertanian. Permasalahan ini dipicu oleh kerusakan fisik pada saluran yang menyebabkan kehilangan air serta masalah sedimentasi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan instansi terkait terus memprioritaskan perbaikan saluran sekunder dan tersier agar dapat mendistribusikan air dengan baik ke area persawahan dengan menggelontorkan anggaran negara miliaran hampir setiap tahunnya.

Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan besar masyarakat kabupaten Dompu! karena saluran irigasi sekunder yang kerap perbaiki dengan anggaran negaran miliaran, namun saluran irigasi sekunder tetap tidak dimanfaatkan oleh masyarakat petani sejak diresmikannya tahun 2019 hingga sampai saat ini yang terkesan sia-sia,

Hal itu, diungkapkan oleh koordinator Kualisi Masyarakat Anti Korupsi (Kompak) NTB, Syamsul Anhar, SPd, pada awak media, di taman kota Dompu, Kamis, 28/05/26.

Koordinator Kompak NTB, mengungkapkan bahwa bendungan tanju dengan jaringan irigasi yang sudah lama di bangun, namun belum dapat dimanfaakan oleh masyarakat petani.

Karena saluran sekunder sebelah kiri dari arah hilir, sudah ketutup sedimentasi, namun pemerintah BBWS NT1, tetap menggucurkan anggaran untuk biaya pemeliharaan atau normalisasi dengan pengerukan setiap tahunnya,

“Bukan main, negara habiskan anggaran yang cukup fantastis hanya untuk pemeliharaan yang tidak berguna,” ungkapnya serius 

Oleh Sebab itu, Syamsul Anhar menegaskan bahwa patut dipertayakan terkait pemanfaatan air di waduk bendungan tanju, jika belum juga dimanfaatkan oleh masyarakat petani sampai saat ini!

“Dan pertanyaan sederhana, kenapa dipaksakan di bangun! yang pada akhirnya pemerintah terus menggelontorkan anggaran besar hanya untuk menjaga atau pemeliharaan?,” pungkasnya

Oleh karena itu, kuat dugaan bahwa pembangunan tersebut dijadikan sarana Konspirasi jahat bagi oknum2 yang terlibat, untuk mendapatkan keuntungan besar terhadap anggaran negara tersebut.

Untuk itu, Koordinator Kompak NTB menuntut pihak BBWS NT1, agar bertanggung jawab, dalam hal ini PPK OP yang menangani hal tersebut

Oleh karenanya, Anhar mendesak kementerian terkait agar segera melakukan evaluasi terhadap pembangunan tersebut, karena berpotensi merugikan keuangan negara.

Disamping itu, Ia juga menekankan kementerian terkait agar tidak lagi menggelontorkan anggaran negara miliaran hanya untuk pemeliharaan yang tidak bermanfaat ataupun bangun baru, sebelum saluran irigasi sekunder bendungan tanju berfungsi untuk kepentingan masyarakat petani.

“Stop habiskan anggaran negara miliaran hanya untuk pemeliharaan yang tak berguna,” tegasnya 

Selain itu, Anhar meminta para Auditor untuk segera melakukan audit Investigasi terhadap pembangunan tersebut, karena terdapat dugaan tindak pidana Korupsi “berjemaah” oleh oknum2 yang terlibat.

“Wajib di Audit, alih-alih mendukung program pangan nasional, malah dijadikan ladang bagi2 cuan oleh oknum2 yang terlibat dalam pembangunan tersebut,” ucapnya penuh sinis.

Senada juga dikeluhkan masyarakat petani Dompu, bahwa pembangunan tersebut belum dapat dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian para petani.

“Padahal pembangunan tersebut sudah lama di bangun, tapi hanya dijadikan pemandangan saja,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Masyarakat Petani Dompu meminta kepada pihak BBWS NT1, untuk segera mengungsikan saluran sekunder Bendungan Tanju tersebut, agar petani dapat memanfaatkannya.

“Itu yang menjadi harapan besar kami petani, ” ujarnya. 

Hingga berita ini ditayangkan, pihak terkait belum dapat dimintai keterangannya.

Penulis IW 

Gambar Ilustrasi

Dompu, NTB, ChanelNtbNews.com – Masih seputar kasus PMI Dewi Anggriani dengan negara tujuan Saudi Arabia yang penyalurannya diduga secara ilegal pada tahun 2022 lalu oleh ketiga oknum sponsor yakni Din, Ros dan Jul

Hingga berujung pada kasus pencekalan oleh majikan pertamanya di Kantor Sakkan yang sudah berjalan 1 tahun lamanya,

Sehingga keluarga besar Dewi Anggriani bereaksi keras dan langsung merespon cepat terkait dugaan lambannya penanganan pihak sponsor terkait kasus pencekalan Dewi oleh majikannya di Kantor Sakkan Saudi Arabia.

Saudara kandung PMI, Yudi Saputra mengungkapkan, sebagai bentuk reaksi keras keluarga maka dalam pekan depan pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di Kantor Disnakertrans Kabupaten Dompu, yang kemudian berlanjut dengan aksi spontanitas lainnya.

Dalam aksi demonstrasi nanti, massa akan mendesak Disnakertrans dan aparat untuk segera menghadirkan ketiga oknum sponsor tersebut untuk menjawab pertanyaan massa aksi terkait penyaluran yang diduga secara illegal hingga berujung terjadinya pencekalan Dewi Anggriani ini.

“Ketiga oknum sponsor ini terlalu banyak mengumbar janji sehingga mengulur waktu saja untuk mengeluarkan Dewi dari pencekalan majikannya di Kantor Sakan, maka kami akan menentang ketiga oknum sponsor tersebut dengan aksi demonstrasi besar-besaran yang akan dilaksanakan pekan depan,”ungkap Yudi, saat dikonfirmasi sore tadi, Minggu, 31/05/26

Selain melakukan aksi demonstrasi besar-besaran, Yudi juga menegaskan bahwa pihaknya akan melaporkan ke 3 oknum sponsor itu ke Satgas TPPO Polda NTB hingga Mabes Polri dengan kasus TPPO.

Kenapa demikian! karena ketiga oknum sponsor tersebut harus bertanggung jawab atas penyaluran Dewi Anggriani ke Saudi Arabia tahun 2022 lalu yang diduga secara illegal tanpa persetujuan dari orang tua Dewi Anggriani sendiri, termasuk berujung pada pencekalan Dewi di Kantor Sakan yang sudah berjalan 1 tahun ini.

Akibat pencekalan oleh majikan di Kantor Sakan Saudi Arabia, Dewi Anggriani sendiri tidak bisa dikeluarkan walaupun sudah ada upaya dari pihak KBRI karena sang majikan tetap ngotot meminta ganti rugi sekitar Rp.170 juta uang Indonesia kepada Dewi. Sementara besar uang majikan itu di ambil dan diterima langsung oleh pihak agency ke majikan pertamanya, hingga uang itu pula diterima sebagiannya oleh PJTKI dan sponsor dalam hal ini Din, Ros dan Jul.

“Kenapa harus Dewi yang dimintai ganti rugi, Dewi kan tidak menerima uang sepeser pun dari majikannya tapi kalau dikasi uang belanja saat berangkat Rp.7 juta dari sponsor memang ia diakui. Justeru yang menerima uang itukan agency kemudian berlanjut ke PJTKI hingga sampai pada pihak sponsor. Jadi agency dan ketiga sponsor harus bertanggungjawab atas uang majikan itu termasuk bertanggung jawab atas pencekalan saudari kami Dewi Anggriani,”tegas Yudi.

Terkait aksi demonstrasi besar-besaran dari keluarga Dewi Anggriani, Disnakertrans Kabupaten Dompu sendiri mengaku siap untuk menerima dan melayani massa aksi dengan baik karena demonstrasi itu menyampaikan pendapat dimuka umum.

“Bahkan jika diminta untuk memberikan keterangan di APH sebagai saksi ahli ketika ketiga sponsor sudah dilaporkan, Disnakertrans tetap siap karena faktanya memang Dewi Anggriani diberangkatkan ke Saudi Arabia tanpa melalui jalur resmi,”aku Abdul Syahid, SH selaku Kadis Nakertrans Kabupaten Do

Sementara Sahbudin alias P. Din selaku pihak penanggung jawab penyaluran Dewi Anggriani yang dikonfirmasi media ini via WhatsApp pribadinya Minggu (31/05/26) sekitar pukul 20.11 wita sementara belum menjawab.

Penulis IW 

Foto, Aksi Demonstrasi Kanibal Kabupaten Dompu di depan Kantor BRI Cabang Dompu 

Dompu, NTB, ChanelNtbNews.com – Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Nasabah Melawan (Kanibal) Kabupaten Dompu “serbu” Bank BRI Cabang Dompu, Hari ini, Rabu, 20/05/26

Guna mendesak penyelesaian terkait dugaan pelelangan sepihak oleh pihak Bank BRI Cabang Dompu.

Padahal nasabah sudah memiliki etika baik untuk menyelesaikan kewajibannya, Namun, pihak Bank BRI Cabang Dompu menolak upaya penyelesaian secara kekeluargaan, yang justru menggiring nasabah ke proses lelang, sehingga merugikan nasabah,

Dalam orasinya, Massa aksi menduga kuat bahwa tindakan pelelangan sepihak telah memenuhi unsur (mens rea) atau niat jahat yang mengarah pada tindakan penipuan.

“Aksi ini sebagai bentuk ultimatum kepada pihak BRI agar segera menyelesaikan persoalan secara adil.” tegasnya.

Oleh karena itu, massa aksi mendesak pihak bank untuk menghadirkan Direktur Cabang serta Andi selaku Karyawan Bank yang menjanjikan kemenangan kepada pemenang lelang.

“Saudara Andi ini kami anggap sebagai parasit di tubuh BRI. Benalu seperti ini harus dibersihkan,” katanya lantang.

Untuk itu, Massa aksi mengingatkan bahwa BRI merupakan bank milik negara di bawah naungan BUMN, bukan bank swasta milik segelintir orang. Karena itu, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan mengkritisi setiap bentuk penyimpangan yang terjadi di dalam institusi tersebut.

“Kami tidak ingin menakuti nasabah lain, tetapi tindakan seperti ini berpotensi terjadi pada siapa saja. Maka kami meminta gerakan hari ini dikonkritkan. Panggil pihak-pihak yang bertanggung jawab,” ungkapnya dengan nada mengancam 

Namun, apabila tidak ada solusi yang ditawarkan pihak BRI, maka instabilitas di tingkat nasabah tidak bisa dihindari. Bahkan mereka mengancam akan memboikot aktivitas di sekitar jalan utama sebagai bentuk peringatan keras.

“Ini bukan ancaman, tetapi peringatan keras dan ultimatum yang kami berikan kepada Direktur BRI. Sesungguhnya BRI hari ini sudah melanggar kode etik,” temanya.

Massa aksi juga menyampaikan Dugaan lain, adanya indikasi peminjaman nama terhadap pemenang lelang.

“Kami menduga BRI sengaja memfasilitasi pihak tertentu untuk membeli kembali aset nasabah dengan harga tinggi.” bebernya.

“Dugaan kami diperkuat karena Ibu Santi dan saudara Andi memiliki hubungan keluarga dengan pemenang lelang. Ini yang membuat kami semakin curiga ada permainan di balik proses lelang tersebut,” pungkasnya.

Hal tersebut menambah deretan masalah di kubu Bank BRI Cabang Dompu, karena beberapa bulan yang lalu, BRI Unit Kempo dilaporkan masyarakat pada Unit Tipikor Polres Dompu atas dugaan kasus korupsi yang merugikan nasabah atau petani di tiga desa

Sampai berita ini ditayangkan, pihak Bank BRI Cabang Dompu belum dapat dimintai keterangannya.

Penulis IW 

Foto, Direktur PDAM Dompu, H. Didy Wahyudi, SE, saat menyerahkan laporan ke kantor kejaksaan negeri Dompu 

Dompu, NTB, ChanelNtbNews.com – Direktur PDAM Dompu, H. Didy Wahyudi, SE, menunjukkan sikap Gentleman terhadap persoalan Internal PDAM Dompu.

Dengan melaporkan langsung sejumlah karyawan PDAM Dompu, baik yang masih aktif maupun non aktif ke Kejari Dompu, terkait sejumlah persoalan yang terjadi ditubuh PDAM Dompu diantaranya, pemasangan Sambungan Rumah (SR) termasuk dugaan penjualan sejumlah aset baik bergerak maupun non bergerak.

Laporan tersebut diserahkan langsung secara terbuka oleh Direktur PDAM Dompu kepada Perwakilan Kejaksaan Negeri Dompu, dihadapan sejumlah awak media di ruang tamu Kantor Kejari Dompu, Rabu, 06/05/26

Langkah tersebut sebagai bentuk keseriusan dalam upaya menciptakan tata kelola PDAM Dompu yang tertib dan bersih dari tindakan korupsi.

Hal ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah di Bumi Nggahi Rawi Pahu, seorang pemimpin yang berani buka-bukaan terhadap persoalan internal,

“Laporan ini sengaja Saya ajukan di Kejaksaan Negeri Dompu pada Rabu (06/05/26) ini untuk menciptakan tubuh PDAM yang bersih,”ujar HDW saat dikonfirmasi sejumlah Wartawan di Kantor Kejaksaan Negeri Dompu usai mengajukan laporannya.

Foto, Direktur PDAM Dompu, H. Didy Wahyudi, SE, bersama Perwakilan Kejari Dompu diruang tamu Kantor Kejari Dompu.

Lanjut, Direktur PDAM Dompu mengungkapkan bahwa laporan ini sebagai bentuk menindaklanjuti laporan LSM Icaci, pada saat aksi demonstrasinya beberapa hari kemarin,” Maka PDAM wajib menciptakan suasana yang bersih demi kenyamanan dalam bekerja.” katanya dengan nada tegas 

Disatu sisi, laporan ini juga dilakukan sebagai bentuk keseriusannya terkait beberapa indikasi yang terjadi di PDAM Dompu diantaranya, indikasi penjualan aset dan indikasi Laporan Harian Kas (LHK) yang dimulai sejak tahun 2014 hingga 2025 kemarin,

Sehingga Direktur dengan tegas meminta kepada pihak APH Kejaksaan Negeri Dompu untuk melakukan pemeriksaan secara merata karyawan yang ada ditubuh PDAM untuk melakukan kegiatan bersih-bersih.

Demikian juga terkait sejumlah oknum karyawan PDAM yang diduga melakukan pemasangan gelap terhadap sambungan rumah (SR) pelanggan yang dimana kegiatan gelap itu dimulai dari tahun 2014 hingga tahun 2024 sehingga melahirkan kerugian material ditubuh PDAM yang sudah diindikasikan internal berkisar senilai Rp.1 Milliar lebih.

“Hasil audit internal kami itu, baru dilakukan pada tahun 2018 sampai 2025, belum lagi dari tahun 2014 sampai 2019 nya. Ini belum kita hitung dan indikasinya mungkin angka kerugian PDAM Dompu ini bisa lebih diatas angka Rp.1 M lebih pula,”ungkap HDW.

Oleh karena itu, Direktur PDAM Dompu dengan tegas meminta kepada APH agar mengaudit khusus secara detail semua karyawan kami yang diindikasikan seperti yang telah disuarakan oleh Icaci itu.

“Jadi saya sebagai Plt. Direktur tidak ingin berspekulasi atau dianggap sebagai orang yang menghalangi, maka kami merespon baik keinginan Icaci untuk kita buka bukaan di APH ini,” ujarnya penuh optimis. 

Penulis IW 

Gambar Ilustrasi Penyaluran PMI Ilegal

Dompu, NTB, ChanelNtbNews.com – Salah seorang oknum ASN di Disnakertrans Kabupaten Dompu terindikasi menerima fee dari hasil penyaluran PMI atas nama Dewi Anggraeni dengan alamat Lingkungan Dore Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu,

Dengan negara tujuan, dari Indonesia menuju ke Negara Saudi Arabia sejak tahun 2022 lalu, yang menggunakan paspor Malaysia

Hal ini, berdasarkan pengakuan langsung Syarifuddin alias P. Din selaku Kepala Cabang Kantor PJTKI pada media ini pada Minggu (26/04/26),

Bahwa oknum ASN yang bertugas di Disnakertans Kabupaten Dompu itu ikut menerima dan menikmati uang sebagai fee atas penyaluran Dewi Anggriani tersebut.

Selain itu juga, oknum ASN kerap menikmati hasil persentase dari banyak CPMI yang disalurkan oleh dirinya yakni berkisar antara Rp.200.000 hingga Rp.500.000/kepala.

“Setiap saya salurkan CPMI ke negara tujuan ditimur tengah, oknum ini tetap selalu mendapatkan fee antara Rp.200.000 hingga Rp.500.000/kepala dan jika dikalikan 10 orang per sekali penyaluran maka oknum tersebut mendapatkan 2 hingga Rp.5 juta sekali pengiriman,”aku P. Din polos.

Namun setelah ditanyai siapa oknum ASN yang menerima fee tersebut, serta bermain dalam hal mendukung penyaluran CPMI illegal tersebut dalam hal terima fee ?

P. Din menjawab bahwa ia masih menghargai oknum itu, tetapi ia berjanji suatu saat akan membongkar nama oknum tersebut dikala dirinya mendapat tekanan dari keluarga Dewi Anggriani.

Akan tetapi, P. Din menegaskan bahwa dirinya masih menyimpan sejumlah bukti slip pengiriman uang ke nomor rekening oknum ASN di Disnakertans itu.

“Bukti slip pengiriman itu sengaja’ saya simpan sebagai bukti bahwa oknum itu juga ikut terlibat mendapatkan fee. Suatu saat Saya akan membongkar nya,”beber P. Din tanpa menyebutkan nama oknum pemilik rekening tersebut.

P. Din, menambahkan ketika merasa dipojokkan dengan masalah PMI khususnya Dewi Anggriani maka ia akan membeberkan nya ke publik dan Pers sehingga semuanya bisa mengetahui jaringan permainan penyaluran Dewi Anggriani dan PMI ini ke negara Timur Tengah.

“Saya rasa oknum itu mengetahuinya dan harus menyadari maksud saya ini. Jangan diam aja, tapi saat ini saya membutuhkan bantuan dia untuk komunikasi ke pusat agar Dewi Anggriani bisa keluar dari Kantor Sakkan dan dipulangkan,”ujarnya.

Tidak hanya itu, ungkap P. Din,,dirinya juga selalu membantu oknum tersebut dikala dia meminta sejumlah uang bahkan terakhir oknum meminta uang senilai Rp.200.000 untuk ke Kecamatan Pekat, termasuk juga dulu dia pernah menggadaikan sepeda motor nya, motor ia bawa pulang dan uang tidak ia kembali kan, tapi kita biasa saja tanpa menanggapinya ke arah yang negatif.

Dalam hal memulangkan Dewi Anggriani ini, dirinya juga mengutus anak buahnya untuk mendatangi kediaman pribadi oknum ASN tersebut selama 3x untuk meminta bantuannya bahkan menawarkan biaya untuk memulangkan Dewi Anggriani tapi oknum itu memilih diam saja.

“Apa kurang baiknya saya ini sehingga dia tidak bisa membantu saya untuk memulangkan Dewi Anggriani padahal saya sudah banyak membantu dia,”ucap Pm Din mengakhiri pembicaraannya kepada media saat ditemui di kediamannya.

Terkait hal itu pemberitaan ini, Kepala Disnakertrans Kabupaten Dompu, Abdul Syahid, SH, belum dapat dimintai keterangannya.

Penulis IW 

Gambar Ilustrasi Penipuan 

Dompu, NTB, ChanelNtbNews.com – Oknum ASN berinisial EM. F Staf di UPTD KB Manggelewa diduga kuat melakukan penipuan dengan total sebesar Rp. 80 juta, terhadap korban Basar yang juga bekerja di DPPKB Dompu.

Dan uang tersebut diserahkan langsung oleh korban kepada EV orang yang diperintahkan terduga EM.F di kos-kosannya EV Kelurahan Dototangga, pada tanggal 28 Januari 2026.

Terduga EM.F berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut dalam tempo waktu satu minggu, tepatnya di tanggal 5 bulan Februari 2026,

Namun sampai pada waktu yang dijanjikan, terduga EM.F belum juga memiliki etika baik untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan alasan tunggu pencairan Bank, sehingga korban merasa dirugikan puluhan juta.

Korban Basar mengungkapkan awalnya terduga EM.F ini meminta bantuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 40 juta, berhubung korban tidak memiliki uang,

Kemudian terduga meminta bantuan korban untuk meminjamkan uang ke orang lain dan berjanji akan mengembalikan dalam tempo satu Minggu.

Singkatnya, setelah korban mendapatkan pinjaman dari orang lain yang bernama Nurjanah yang beralamatkan di kelurahan kandai satu, sebesar Rp. 40 juta

Kemudian korban menghubungi terduga EM. F, oleh terduga dan menyuruh korban menyerahkan uang tersebut ke temannya berinisial EV di kos-kosannya di Kelurahan Dototangga.

“Karena ini uang orang, saya yang jadi beban dan tanggung jawab,” kata korban pada sejumlah awak media di taman kota Dompu, Kamis 30/04/26.

Namun sampai waktu yang dijanjikan dan Sampai sekarang ini terduga belum juga memiliki etika baik untuk mengembalikan pinjamannya tersebut

“Janjinya hanya seminggu, sekarang sudah 4 berjalan, dari Januari dan April masuk Mei, bunganya selama 4 bulan ini, saya yang tanggung; bunganya dan bunganya saya bayar perbulan lebih kurang Rp. 10 juta, jadi kalau ditotalkan dari pinjaman 40 juta ples bunga yang saya tanggung itu, totalnya Rp. 80 juta.

Oleh karena itu, korban meminta terhadap terduga untuk segera mengembalikan uang pinjamannya tersebut.

*EM” tolong saya dibantu, karena saya sudah membantu anda, jangan sampai saya dirugikan dan ditagih terus sama orang yang punya uang,” Katanya 

Namun, apabila EM tidak juga mengembalikan uang pinjamannya itu, terpaksa saya harus menempuh jalur hukum dan saya juga melaporkan keatasan.

“Jangan senang diatas beban orang lain, kalau merasa punya kewajiban, silahkan diselesaikan,” ujarnya penuh harap.

Sementara, Oknum ASN inisial EM. F Staf UPTD KB Manggelewa membantah bahwa dalam hal ini tidak ada penipuan,

“Inti nya gak ada penipuan saya tetap tanggung jawab dan tetap kirim uang yang di minta sebai bunga walaupun tidak terpenuhi semua,” sangkarnya, saat dihubungi awak media via washapp, Kamis, 30/04/26.

Penulis IW