Foto, Kapolda NTB, Irjen Pol. Edy Murbowo, S.I.K., M.Si, Wakil Bupati Dompu, Syirajudin, SH, Wakil Ketua DPRD Dompu, Ismul Rahmadin, S.PdI, Dandim 1614/Dompu Letkol Czi Janu Hendarto, SE, Kepala Kejaksaan Negeri Dompu Lusiana Bida, SH. MH., da Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Firdaus SH.

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Wakil Bupati Dompu Syirajuddin, SH.,menghadiri kegiatan kunjungan kerja (Kunker) Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB), Irjen Pol. Edy Murbowo, S.I.K., M.Si di Polres Dompu, Jum’at (06/02/26), pukul 07.30 Wita hingga selesai.

Tujuan utama kunker ini mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Dompu, memantau perkembangan program pencegahan kejahatan yang sedang berjalan,

Serta mempererat hubungan silaturahmi dengan jajaran anggota Polres Dompu beserta keluarga besar Bhayangkara di daerah Kabupaten Dompu.

Kunker Kapolda NTB, turut dihadiri oleh Dandim 1614/Dompu Letkol Czi Janu Hendarto, SE, Kepala Kejaksaan Negeri Dompu Lusiana Bida, SH. MH., da Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Firdaus SH. Wakil Ketua DPRD Ismul Rahmadin, S.PdI, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan elemen penting lainnya serta elemen penting lainnya.

Dalam Sambutannya, Kapolda NTB mengapersiasi internal Polres Domppu atas kerja kerasnya dalam melindungi dan mengayomi masyarakat.

Untuk itu, Kapolda mengingatkan bahwa pentingnya sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

‘’Polri dan seluruh aparatur negara dibiayai dari pajak rakyat, sehingga masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang baik sebagai kompensasi atas kontribusi tersebut”tegas Kapolda NTB 

Irjen Pol. Edy Murbowo, juga menegaskan bahwa tugas utama Kepolisian yakni menjaga kondusifitas agar pembangunan berjalan lancar, bukan menjadi sumber masalah. Jika ada kritik dari masyarakat bahwa polisi tidak berfungsi dengan baik, hal itu harus menjadi bahan introspeksi dan perbaikan.

“Kritik dari masyarakat bukan sesuatu yang harus ditanggapi dengan kemarahan, melainkan sebagai cermin untuk menjadi lebih baik dan benar-benar memberikan manfaat bagi yang kita layani,” pesannya.

 Foto, Momen, Kunker Kapolda NTB, Irjen Pol. Edy Murbowo, S.I.K., M.Si di Polres Dompu

Di Kesempatan yang sama Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, SH., mengatakan kunjungan kerja ini sebagai momentum untuk meningkatkan sinergitas antara Kepolisian, Pemerintah Daerah, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat.

Untuk itu, Wabup berharap di bawah kepemimpinan Kapolda baru, angka kriminalitas dapat ditekan dan kondusifitas serta stabilitas hukum dapat terjaga dengan baik di Daerah Kabupaten Dompu.

Diakhir, Sirajuddin, memaparkan, Kabupaten Dompu memiliki berbagai potensi unggulan di sektor pertanian, pariwisata, perikanan, dan lainnya yang membutuhkan dukungan aspek keamanan untuk menarik investasi dan mendorong perkembangan daerah.

“Kolaborasi dan koordinasi yang erat dengan institusi kepolisian menjadi sangat penting untuk memastikan faktor keamanan yang menjadi dasar bagi kemajuan daerah dan penerimaan investor” ujarnya.

Kedatangan Kapolda NTB di sambut meriah dengan tarian Daerah Wura Bongi Monca dan diakhir acara ada penyerahan tali asih sebagai bentuk kepedulian keluarga besar Bhayangkara kepada beberapa keluarga kurang mampu di wilayah Dompu.

Penulis IW 

Foto, Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE bersama Direktur Hilirisasi peternakan Dr. drh.Makmun, M.Sc dan Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak (Bitpro) DR. Harry Suhada, S.Pt., M.Sc IPU. saat berkunjung ke Dirjen Pertenakan dan kesehatan hewan di jakarta.

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE, berkunjung di Kementerian Pertanian RI menemui Direktur Hilirisasi peternakan Dr. drh.Makmun, M.Sc dan Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak (Bitpro) DR. Harry Suhada, S.Pt., M.Sc IPU.

Untuk membahas akselerasi program prioritas sektor peternakan di Kabupaten Dompu tahun 2026.

“Hari ini, Saya Bupati Dompu berkunjung dan bersilaturahmi di kantor dirjen Pertenakan dan kesehatan hewan,” kata Bambang Firdaus dalam sebuah video yang berdurasi 02.18 menit, Rabu, 04/02/26

Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE, mengatakan bahwa hasil koordinasi, kedepan Pemerintah Daerah dengan Dirjen Pertenakan dan kesehatan Hewan sepakat untuk membangun dan memajukan Dunia Pertenakan di Dompu lebih berkualitas, baik dari segi pembibitan maupun Hilirisasi unggas dan ternak

“Ini tentu kolaborasi antara daerah dan pusat yang luar biasa,” kata Bupati Dompu 

Oleh karena itu, Bupati Dompu optimis terhadap akselerasi program dan kolaborasi dengan Dirjen Pertenakan dan kesehatan Hewan

“Ini akan membawa kemajuan, dampak besar bagi kesejahteraan petani dan peternak Indonesia khususnya di kabupaten Dompu,” ujar Bupati Dompu.

Sementara ditempat yang sama, Direktur Hilirisasi peternakan Dr. drh. Makmun, M.Sc menyampaikan,kami dari Kementerian Pertanian Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sangat konsen dengan Dompu, apalagi Dompu punya kawasan pelepasan ternak yang sangat luas yakni Doro Ncanga.

Karena Populasi hewan ternak tiap tahun semakin tinggi, melihat kondisi ini kami Kementan akan mengupayakan UPT tersendiri khusus Kabupaten Dompu, kami akan berencana membentuk Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) di tahun 2026.

“Hal ini kami upayakan agar koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Dompu dan Kementrian Pertanian terkait Peternakan lebih dekat dan cepat” ungkapnya. 

Penulis IW 

Foto, Kegiatan Vaksinasi dan Pengobatan PMK di Pengembalaan Ternak Doroncanga Kecematan Pekat Kabupaten Dompu 

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Menindaklanjuti rapat intern, membahas persiapan kegiatan Vaksinasi dan Pengobatan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), tahun 2026 di Kabupaten Dompu.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu melakukan kegiatan Vaksinasi dan Pengobatan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) secara massal

Kegiatan tersebut, rencananya akan dilaksanakan, mulai hari Rabu, tanggal 4 Februari sampai dengan Jum’at, 6 Februari tahun 2026, (3 hari) bertempat di lokasi Pengembalaan Ternak Doroncanga Kecematan Pekat.

“Dihimbau kepada seluruh UPTD Pertenakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu agar dapat segera melakukan kegiatan Vaksinasi dan Pengobatan PMK secara massal,” kata Kepala Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan Dompu, Ilham, SP, melalui Kabid Kesehatan Hewan Disnakkeswan Dompu, Drh. Mujahidin, melalui press releasenya, Via WhatsApp, Rabu, 04/02/26.

Lanjut, Kabid Keswan menerangkan bahwa pelaksanaan vaksinasi PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) secara serentak di Indonesia khususnya di daerah sentra peternakan

“Melibatkan pemberian vaksin dalam skala besar pada hewan ternak, koordinasi pemerintah pusat dan Daerah untuk menekan penyebaran penyakit ini. ” jelasnya.

Mujahidin juga menjelaskan vaksinasi PMK serentak dilaksanakan di Indonesia, yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan imunisasi hewan ternak (sapi, kambing, domba, dan hewan berkuku belah lainnya)

“Dilakukan bersama-sama dalam periode tertentu di banyak wilayah agar terbentuk kekebalan kelompok (herd immunity) dan meminimalkan penyebaran virus PMK.”  pungkasnya 

Sedangkan di kabupaten Dompu, Kata Kabid, Pemerintah menetapkan Gerakan Vaksinasi PMK Serentak yang dimulai 4 Februari 2026.

“Hari ini mulai pelaksanaan Vaksin PMK secara massal di Lokasi Pengembalaan ternak rakyat di Doroncanga,” terang Dokter Bana biasa tenar disapa.

Sebagai respons terhadap lonjakan kasus PMK, perlu dilaksanakan kegiatan2 mengantisipasi penyebaran PMK, diantaranya :

1) Distribusi vaksin:

Sebanyak 9.000 dosis vaksin PMK disalurkan ke seluruh kecamatan untuk tahap pertama(bantuan APBN/Pusat)

2) Pelaksanaan penyuntikan;

Melibatkan Dokter hewan dan petugas kesehatan hewan diturunkan ke lapangan. Penyuntikan vaksin dilakukan langsung pada ternak milik masyarakat di berbagai lofkasi.

3) Koordinasi dan dukungan:

Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian RI dan dinas peternakan provinsi/kabupaten. Target pelaksanaan vaksinasi adalah menjangkau sejumlah besar populasi ternak hingga periode September 2026.

Pelaksanaan vaksinasi serentak ini melibatkan berbagai pihak termasuk:

✔️ Dinas Peternakan Kabupaten

✔️ Dokter hewan & petugas kesehatan hewan lapangan

✔️ Peternak dan warga pemilik ternak

✔️ Kadang juga melibatkan aparat lintas sektor untuk pendampingan, monitoring, dan edukasi.

Penulis IW 

Foto, Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE di momen Rakornas 2026, di SICC, Bogor Provinsi Jawa Tengah.

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Bupati Dompu Bambang Firdaus bersama Jajaran Forkopimda menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (02/02/26).

Adapun jajaran forkopimda yang ikut hadir dalam rakornas tersebut, diantaranya, Ketua DPRD Dompu Ir. Muttakun, Dandim 1614/Dompu Letkol Czi Janu Hendarto, SE., Kapolres Dompu AKBP Sodikin Fahrojin Nur, S.I.K dan Kepala BPS Ahwan Hadi, S.ST.M.Ak

Acara Rakornas tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengatakan bahwa pemerintah harus benar-benar memahami peran dan tugasnya sebagai pemimpin rakyat.

“Rakyat kita ingin hidup dalam ketenangan dan dalam keadaan harmonis. mereka berharap pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat,” tegas Presiden.

Untuk itu, Presiden Prabowo mengajak seluruh pemimpin daerah untuk membulatkan tekad dalam membenahi tata kelola sumber daya alam Indonesia agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

“Mari kita bertekad untuk menyelamatkan, menjaga, dan mengelola kekayaan alam kita untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” ujarnya mengingatkan kepada seluruh peserta rakornas 

Sementara Di sela Rakornas, Bupati Dompu menyampaikan Rakornas memiliki peran penting dalam menyelaraskan arah pembangunan nasional dengan kebutuhan dan potensi daerah.

“Rakornas ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, program pembangunan yang dijalankan dapat saling mendukung dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Bambang.

Bupati Dompu juga menjelaskan Forum ini bertujuan memberikan arahan kepada kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Republik Indonesia, diantaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pemerintah Kabupaten Dompu siap mengoptimalkan seluruh program nasional yag dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo,

Karena menurutnya program yang telah di usung berdampak positif, telah banyak membuka lapangan pekerjaan baru, serta mendorong tumbuhnya perekonomian lokal

“Rakornas merupakan ajang penyatuan persepsi ide, serta gagasan demi kemajuan bangsa, starting point dalam rangka Menuju Indonesia 2045,”ajaknya

Rakornas ini turut dihadiri oleh jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan kementerian dan lembaga, Gubernur, Bupati, Wali Kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia. Para peserta bersama-sama mengikuti arahan Presiden serta diskusi tematik terkait isu strategis nasional.

Penulis IW 

Foto, Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kabupaten Dompu, Muhammad Abduh, SE,.MSi dan Aplikasi #Sentuh Tanah.

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Sebagai bentuk komitmen Dinas Perpustakaan Kabupaten Dompu untuk terus dan siap melayani dan memberikan edukasi literasi Kepada Seluruh Pelajar Tingkat Sekolah Dasar (SD),Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) se-Kabupaten Dompu melalui layanan Perpustakaan Kabupaten Dompu.

Dinas Perpustakaan Kabupaten Dompu menerima kunjungan SMA Kreatif We Save Dompu dan MIS AL-FAAT Woja.

Foto, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Dompu saat menerima Kunjungan SMA Kreatif We Save Dompu.

Dalam penyampaiannya, Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Dompu, Muhammad Abduh SE,.MSi mengatakan bahwa perpustakaan merupakan sarana strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan budaya literasi sejak usia dini.

“Oleh karena itu, Dinas Perpustakaan membuka ruang seluas-luasnya bagi satuan pendidikan untuk memanfaatkan layanan perpustakaan sebagai pusat belajar, pusat informasi, dan wahana pengembangan karakter pelajar.” kata Muhammad Abduh 

Melalui berbagai layanan yang tersedia, pelajar dapat memperoleh edukasi mengenai literasi baca tulis, literasi informasi, serta pemanfaatan koleksi dan fasilitas perpustakaan secara efektif dan bertanggung jawab.

Foto, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Dompu saat menerima Kunjungan dan edukasi pelajar MIS AL-FAAT Kecematan Woja.

Selain itu, Kata Muhammad Abduh, kegiatan edukatif seperti kunjungan perpustakaan, bimbingan pemustaka, dan pengenalan layanan perpustakaan terus didorong sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang cerdas, kritis, dan berdaya saing.

“Maka, Dinas Perpustakaan Kabupaten Dompu berharap sinergi dengan seluruh sekolah di Kabupaten Dompu dapat terus terjalin secara berkelanjutan, sehingga perpustakaan benar-benar menjadi mitra strategis dunia pendidikan dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak.” tegasnya 

Adapun tujuan utama pelayanan perpustakaan bagi pelajar dan mahasiswa adalah menunjang proses belajar mengajar, penelitian dan kurikulum pendidikan dengan menyediakan akses informasi, referensi, serta bahan pustaka yang relefan. Perpustakaan berfungsi meningkatkan budaya literasi, kemampuan berpikir kritis, serta menyediakan ruang baca yang nyaman.

Penulis IW 

Foto, Kegiatan press release Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu melalui Dinas Kominfo dengan awak media 

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Dalam rangka mencarikan solusi terhadap Nasib Ribuan Tenaga Honorer Non Database BKN yang di rumahkan atau di PHK, Senin, 26/01/26

Pemerintah Kabupaten Dompu langsung terbang menuju Jakarta untuk berkonsultasi ke BKN dan KemenPANRB terkait Kejelasan Status Tenaga Honorer Non Database. Jakarta, beberapa hari yang lalu

Dimana Pemerintah Kabupaten Dompu terus berupaya mencari kejelasan serta solusi kebijakan terkait penanganan Tenaga Honorer Non Database BKN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun 2026.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui audiensi dan konsultasi resmi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) RI, yang dilaksanakan pada Kamis, 22 Januari 2026 di Jakarta.

Pertemuan pertama berlangsung pada pukul 10.45 WIB di Ruang Rapat Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Lantai VII BKN RI.

Rombongan Pemerintah Kabupaten Dompu diterima langsung oleh Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN BKN RI, Dr. Rahman Hadi, didampingi Direktur Perencanaan Kebutuhan ASN BKN RI, Muhammad Ridwan, ST, M.Eg.

Adapun Delegasi Pemerintah Kabupaten Dompu terdiri dari unsur eksekutif yang diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah, Plt. Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum, serta Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian BKD dan PPSDM. Unsur legislatif diwakili oleh Ketua DPRD Kabupaten Dompu, serta turut hadir tiga perwakilan Tenaga Honorer Non Database, yakni Muhammad Amrullah (Ketua Aliansi), Iman Mujahidin (perwakilan tenaga kesehatan), dan M. Nur Adytia.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan tenaga honorer menyampaikan aspirasi agar Tenaga Honorer Non Database BKN yang masih aktif mengabdi dapat tetap dipertahankan.

Hal ini didasarkan pada kondisi riil di lapangan, di antaranya masih adanya tenaga guru yang menerima honor dari dana BOS, telah memiliki sertifikasi dan terdata dalam Dapodik, serta tenaga teknis yang masih menerima insentif dari program dan kegiatan pada masing-masing OPD.

Menanggapi hal tersebut, pihak BKN menyampaikan bahwa secara kelembagaan BKN dapat memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah. Namun demikian, penetapan regulasi dan kebijakan substantif sepenuhnya berada pada kewenangan Kementerian PANRB.

BKN mengatakan bahwa pengangkatan ASN maupun PPPK harus tetap berpedoman pada data yang valid, kebutuhan riil organisasi, kemampuan belanja pegawai, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BKN juga menegaskan bahwa Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memiliki otonomi dalam pengambilan kebijakan kepegawaian di daerah, sepanjang tetap berada dalam koridor kebijakan nasional.

Disampaikan pula bahwa penyelesaian tenaga honorer secara nasional telah dituntaskan hingga tahun 2024 dengan kondisi Kabupaten Dompu dipahami sebagai upaya mempertahankan tenaga lama, bukan pengajuan tenaga baru.

Namun demikian, apabila dilakukan pengajuan, maka terdapat tiga kemungkinan keputusan, yaitu disetujui, ditolak, atau ditunda, tergantung pada urgensi kebutuhan dan dukungan anggaran daerah.

Selanjutnya, pada pukul 15.55 WIB, rombongan Pemerintah Kabupaten Dompu melanjutkan audiensi dengan Kementerian PANRB RI di ruang layanan konsultasi. Rombongan diterima oleh Ibu Agie, Pejabat Fungsional pada Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur, mewakili Deputi Bidang SDM Aparatur.

Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa permasalahan Tenaga Honorer Non Database BKN tidak hanya terjadi di Kabupaten Dompu, namun juga dialami oleh banyak daerah lain di Indonesia.

KemenPANRB menegaskan bahwa penyelesaian tenaga honorer secara nasional telah dilakukan melalui mekanisme CPNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu, sehingga pemerintah pusat akan sangat berhati-hati dalam mengakomodasi permintaan daerah, khususnya pada kondisi belanja pegawai yang telah tinggi.

KemenPANRB juga menekankan pentingnya pemetaan tenaga Non ASN yang belum masuk dalam skema PPPK Paruh Waktu. Penanganan tenaga Non ASN yang masih tersisa pada prinsipnya dikembalikan kepada kebijakan daerah, dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal dan kebutuhan layanan publik.

Beberapa alternatif penanganan yang dapat dipertimbangkan antara lain melalui mekanisme outsourcing atau pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai penutup, baik BKN maupun KemenPANRB menyatakan memahami kebijakan daerah sebagai bentuk kearifan lokal, namun pelaksanaannya harus tetap mengedepankan data, fakta, kebutuhan riil, serta kepatuhan terhadap regulasi nasional. Tidak terdapat kebijakan pemberhentian tenaga honorer,

Namun perlu menjadi perhatian bahwa masa berlaku Surat Keputusan (SK) hingga 31 Desember 2025 merupakan batas administratif yang harus disikapi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Hal ini disampaikan sebagai bentuk transparansi dan pencerahan informasi kepada publik.khususnya bagi Tenaga Honorer Non Database di Kabupaten Dompu.

Penulis IW