Foto, Hamdan, Presiden Jaringan Aktivis NTB, 

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Jaringan Aktivis NTB Menyoroti Terkait Pembangunan Ruang terbuka hijau (RTH) di Kelurahan Karijawa Diduga kuat tidak sesuai dengan postur berdasarkan APBD

Sebab awal mulanya Pembangunan RTH Karijawa ini merobohkan Bangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Dompu.

Kepada media, Presiden Jaringan Aktivis NTB, Hamdan mengungkapkan pada proses Pembangunan Ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah kelurahan karijawa dompu. Kami nilai bahwa pembangunan RTH tersebut tidak sesuai dengan postur berdasarkan APBD atau melenceng dari perencanaan awal

“Saya menduga bahwa ada aroma korupsi dalam pembangunan RTH itu, dan kami menilai ada indikasi mark’up anggaran.” ungkap Presiden Jaringan Aktivis NTB, saat memberikan keterangan di Desa Nowa Kecematan Woja, Kamis, 09/10/25 Sore

Lebih lanjut dijelaskan Hamdan, karena kalau di lihat dari postur pembangunan RTH itu tidak mencapai kisaran Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)

Sementara pagu anggaran pembangunan RTH tersebut senilai Rp. 2.050.000.000 milyar rupiah. kemudian yang di kerjakan berdasarkan nilai kontrak yaitu sebesar Rp.2.030.775.160.00.

“Hal ini timbul dugaan kami bahwa ada kejanggalan dalam anggaran pembangunan RTH,” ucap Hamdan sinis.

Sebab, menurut Hamdan Pembangunan RTH diduga kuat tidak sesuai RAB atau DAK fisik serta uraian pekerjaan pembangunan RTH KARIJAWA DOMPU tersebut.

Oleh karena itu, Kami meminta kepada pihak kejaksaan negeri Dompu untuk segera usut tuntas dan serius untuk turun audit Investigasi terkait adanya dugaan Mark’ up anggaran pada pembangunan RTH

“Berdasarkan data yang kami pegang bahwa dugaan kerugian negara dalam pembangunan RTH tersebut mencapai sekitar Rp. 700 juta rupiah,” beber Hamdan penuh keyakinan 

Maka, Dalam hal ini, Presiden Jaringan Aktivis NTB mendesak pihak-pihak penegak hukum khususnya di wilayah Kabupaten Dompu untuk mengantesi serius terkait temuan ini.

Untuk itu, kami dari jaringan aktivis NTB, akan tetap kawal proses pembangunan RTH sekaligus melaporkan ke kejaksaan negeri Dompu terkait temuan kami saat ini, baik pada pelaksanaan pembangunan RTH dan juga pengguna anggaran yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Dompu.

Dan kami juga meminta dengan hormat kepada kepala dinas lingkungan hidup untuk lebih transparan dan terbuka dalam pelaksanaan pembangunan RTH tersebut. Sebab mengacu pada UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

“Karena setiap warga negara atau masyarakat berhak memperoleh informasi publik termasuk dengan pelaksanaan pembangunan dan kebijakan pemerintah.” tegas Presiden Jaringan Aktivis NTB 

Penulis IW 

Foto, Plt Direktur PDAM Dompu H. Didi Wahyudi, SE 

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Sebagai bentuk kerja nyata dalam mewujudukan komitmen PDAM Dompu yang selaras dengan Visi-misi Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu “Dompu maju”

PDAM Dompu terus memaksimalkan pelayanan terhadap kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Dompu

Mulai dari penerapan kedisiplinan para Pegawai dan rutin melakukan pengontrolan terhadap sarana dan prasarana untuk kelancaran penyaluran air bersih yang berdampak pada semakin meningkatnya pendapatan Daerah

Serta mewujudkan tata kelola manajemen Perusahaan Daerah yang akuntabel, transparan dan bersih dari korupsi.

Kepada media, Plt. Direktur PDAM Dompu, H. Didi Wahyudi, SE, mengatakan seperti yang kita sampaikan pada media ChanelNtbNews sebelumnya, bahwa berangkat dari naiwatul baik kita, karena pada prinsipnya kita menginginkan perubahan untuk lebih maju.

“Namun tidak hanya dengan kata-kata saja, terapi dibuktikan dengan kenyataannya dilapangan, secara internal bisa di lihat sendiri hasilnya,” ungkap H. Didi Wahyudi sambil menunjukkan perubahan kantor PDAM yang sudah di tata rapi, saat diwawancarai awak media di ruang kerjanya. Selasa, 07/10/25.

Lebih lanjut, Plt. Direktur PDAM Dompu mengungkapkan bahwa kita menata administrasi ini, dikarenakan kantor kita yang kemarin terkesan kumuh.

Oleh sebab itu, PDAM ini harus bangkit dan semangat menuju PDAM maju dibawah kendali BBF-DJ “Dompu Maju” sembari memperbaiki administrasi, penataan kantor, perbaiki privasi dan sebagainya,

“Walaupun tidak seperti perbankan tetapi ala-ala perbankan,” ucapnya dengan nada guyon.

 Foto, plt. Direktur PDAM Dompu, H. Didi Wahyudi, SE, saat memperbaiki pipa yang bocor.

H. Didi Wahyudi menambahkan bahwa PDAM ini juga lebih mengutamakan sistem pelayanan dan hampir setiap hari memacu teman-teman untuk terus semangat dalam bekerja,

“Tidak kenal pagi, siang maupun malam untuk mengindentifikasi semua hal-hal yang menjadi masalah di lapangan, seperti kebocoran air, penertipan pemasangan ilegal, kenapa itu perlu? karena kita kehilangan air yang mencapai 65% itu menurut temuan BPKP,” bebernya.

Oleh karena itu, H. Didi menegaskan bahwa persoalan kehilangan air harus diperbaiki secepat mungkin agar kedepannya tidak terjadi lagi.

“Alhamdulillah, akhir-akhir ini, beberapa kali kita melakukan konsultasi dengan BPKP, BPPW, menyangkut permasalahan air dan tadinya 15 jam perhari, dan sekarang kita berupaya masuk menuju ke 20 jam, bila mana pipa kita di Dam Mila nanti masuk,” paparnya penuh semangat.

Oleh karena itu, kata H. Didi, kami ingin memberikan pelayanan 1×24 jam,” artinya tidak ada lagi giliran atau hambatan2 air untuk kita, tentunya dengan semangat kerja kita yang tinggi, ” ucapnya penuh keyakinan.

Foto, Plt. Direktur PDAM Dompu, H Didi Wahyudi, saat memberikan pencerahan kepada para karyawan pada momen apel Sore atau apel pulang.

Selain itu, dalam hal pembinaan karyawan H. Didi menerangkan bahwa perlu waktu untuk memacu teman-teman PDAM ini, untuk bekerja secara ptofesial dan tepat waktu

“Misalnya jam masuk kerja, sekarang ini kita masuk paling telat masuk jam 07.20. itu sudah selesai absen, saya beri toleransi di angka posisi 07.20, dibanding ASN jam 07.00 sudah hadir,” terangnya.

Sehingga dalam upaya meningkatkan kedisiplinan para karyawan, PDAM Dompu juga menerapkan beberapa sanksi bagi Karyawan tidak tepat waktu.

Dimana karyawan yang terlambat hadir dipotong kinerjanya 2% perhari, sanksi sedang 5% dan sanksi berat sampai 10%, di potong kinerjanya, kenapa ini dilakukan? agar semua karyawan patut dan taat sama Sop nya perusahaan,

“Alhamdulillah dengan sistem itu, saya selalu melakukan briefing2 setiap apel pagi, jam kerja kita jam 07.20 dan kita pulang jam 16.00, sebelumnya pulang, apel sore lagi dan dikesempatan itu saya evakuasi kinerja karyawan dari masuk kantor sampai pulang,” tandasnya.

Diakhir, Plt, Direktur PDAM Dompu berharap kepada masyarakat Dompu yang sadar akan hadirnya air maka saya, Plt Direktur PDAM Dompu menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan supportnya,

“Tetapi ada juga masyarakat yang tidak sadar, yang menggunakan air secara Ilegal, memasang diam-diam air dan merusak ataupun menghalangi laju air ini, sehingga mengganggu pelayanan terhadap pelanggan.” pungkasnya.

Untuk itu, kami mohon kerjasamanya yang baik agar tidak menggangu proses penyaluran air bersih di perumda rora kita ini, karena tujuannya untuk kemaslahatan umat,

“Keperluan orang banyak, karena air kebutuhan dasar masyarakat, mari kita sadar bahwa Dompu yang selama ini kelihangan air, Insyaallah Dompu ini bisa memenuhi cakupan air yang kita rencanakan 24 jam perhari, walaupun posisi sekarang 11-15 jam perhari,” ujar Plt Direktur PDAM Dompu penuh harap.

Penulis IW 

Foto, Kepala kantor Kemenag Kabupaten Dompu, H. Najamudin, S.Pd., M.Pd.,menghadiri acara Pelantikan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Dompu Masa Bhakti 2025-2030. di Aula Kantor Camat Dompu.

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Dompu, H. Najamudin, S.Pd., M.Pd.,menghadiri acara Pelantikan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Dompu Masa Bhakti 2025-2030.

Acara pelantikan ini berlangsung di Aula Kantor Camat Dompu dan menjadi momentum penting dalam meningkatkan peran MUI di tingkat kecamatan, Selasa, 30/09/25.

Hadir dalam acara tersebut, diantaranya, Dandim 1614 Dompu di wakili, Camat Dompu, Camat Pajo, Lurah Kandai satu, Lurah Forotangga, Lurah Potu, dan Jajaran MUI Kab. Dompu.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Kemenag Dompu, H. Najamudin, S.Pd.,M.Pd., mengatakan bahwa tujuan pelantikan MU adalah untuk meningkatkan peran MUI dalam membimbing masyarakat.

Dan meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat serta meningkatkan kerja sama antara MUI dan pemerintah daerah

Kepala Kantor Kemenag Dompu juga beharap agar pengurus MUI yang baru dapat menjalankan tugas dengan baik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Karena peran MUI dalam masyarakat sangat besar yakni membimbing masyarakat dalam memahami nilai-nilai agama.

Kemudian meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat dan menjadi mediator antara masyarakat dan pemerintah daerah

“Dengan adanya pelantikan pengurus MUI Kecamatan Dompu, diharapkan peran MUI semakin meningkat kedepannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat.” ujar Kepala Kantor Kemenag Dompu penuh harap. 

Penulis IW 

Foto, Kades Riwo, Jufri H, Yusuf, Babinsa, Staf Desa dan Serikat Pemuda Ria (SPR), pada usulan pemekaran Desa Ria 

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Merespon tuntutan Warga Dusun Ria yang tergabung dalam Serikat Pemuda Ria (SPR), terkait Pemekaran Desa Ria melalui aksi unjuk rasa di depan Kantor Desa Riwo Kec. Woja Kab. Dompu, Senin,15/09/25, kemarin,

Diterima dan disepakati langsung oleh Kepala Desa Riwo, Jufri H. Yusuf, dengan membuat surat pernyataan bersama.

Surat pernyataan bersama tersebut ditandatangani oleh BPD Riwo dan LPM Riwo serta Perwakilan Serikat Pemuda Ria, tertanggal, 15, September 2025

Dalam orasinya, Pimpinan Serikat Pemuda Ria (SPR), Syahrul, SE atau lebih tenar di sapa Dae Angel Peace meminta dengan tegas Kepada Kades Riwo membuat surat pernyataan bersama BPD, LPM, KEP DES, SPR

“Sebagai bentuk dukungan dan kesepakatan bersama untuk pemekaran Desa Ria serta menjadi pegangan,” ungkapnya.

Selain itu, Pimpinan SPR, mendesak Pemerintah Desa Riwo untuk menganggar pemekaran Desa Ria pada APBDes tahun anggara 2026,

Menjawab tuntutan Serikat Pemuda Ria, Kepala Desa Riwo Jufri H. Yusuf, menerima dan menyepakati tuntutan serikat pemuda ria (SPR), terkait Pemekaran Dusun Ria menjadi Desa Ria.

Dengan bersurat kepada bupati dompu, camat, BPMPD, Inspektorat, serta DPRD Dompu agar usulan pemekaran Desa Ria bisa berjalan dengan baik, sesuai harapan warga Dusun Ria

“Serta berkomitmen menganggarkan untuk Pemekaran Desa Ria di tahun anggaran 2026,” tegas Kades 

Kades Riwo juga mengajak seluruh pihak agar bekerja sama dalam menyusun startegis menuju persiapan Administrasi, untuk pemekaran desa persiapan

“Kita Do’akan bersama, semoga usulan pemekaran Desa Ria, dapat diwujudkan,” ujar Kades Riwo.

Penulis Tim CNN 

Foto, Sekretaris DPMPD Dompu, H. Khairuddin, SH.

Dompu NTB, ChanelNtbNews – Terkait Tuntutan Warga Dusun Ria yang tergabung dalam Serikat Pemuda Ria (SPR), yang mengingikan Pemekaran Desa Ria, Seperti pada pemberitaan sebelumnya, melalui media ChanelNtbNews, Sabtu, (13/09/25), Kemarin.

Menanggapi hal tersebut, Kepala DPMPD, Agus Salim melalui Sekretaris, H. Khairuddin, SH, mengatakan bahwa untuk pemekaran Desa, sementara ini moraturium atau di pending dulu, karena masih ada beberapa Desa yang belum di selesaikan.

“Usulan yang kemarin saja belum ada putusan final, maka selesaikan dulu yang ini, nanti kalau sudah selesai yang ini, baru ini di bahas, karena ada beberapa Desa yang usulkan pemekaran saat ini,” jelas Sekretaris DPMPD, H. Khairuddin, saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya, 15/09/25

Lebih lanjut, Sekretaris menjelaskan bahwa pemekaran Desa ini harus memenuhi syarat terlebih dahulu yaitu, Desa induk harus berusia minimal 5 tahun, memiliki jumlah penduduk dan kepala keluarga yang cukup jumlahnya bisa bervariasi tergantung daerah termasuk SDM nya.

“Punya potensi ekonomi, sarana dan prasarana dasar yang memadai, serta tersedia dana operasional untuk desa baru,” terang H. Khairuddin 

Sebab tujuan dari pemekaran ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintahan desa, mendorong pembangunan yang lebih merata, dan meningkatkan daya saing serta kemandirian desa.

“Kalau syarat-syarat itu sudah terpenuhi, baru bisa usulkan Pemekaran Desa,” papar H. Khairuddin.

Selain itu, Kata H. Khairuddin, untuk Pemekaran Desa ini, tentunya harus melalui kajian dan pembahasan,

“Maka, setiap aspirasi dari masyarakat akan dilakukan pengkajian, nanti ada tim yang akan melakukan pengkajian, tetapi kalau tidak memenuhi persyaratan itu tidak bisa di paksakan,” tandasnya.

Diakhir, Sekretaris menyarankan kepada masyarakat Dusun Ria, apabila ingin melakukan Pemekaran Desa, maka perlu persiapan secara kewilayahan,

Karena Desa itu terdiri dari beberapa Dusun, namun berhubung Dusun Ria, baru satu dusun, maka perlu dilakukan pemekaran Dusun terlebih dahulu,

“Usulkan dulu pemekaran Dusunnya, minimal 3 dusun dan dalam satu dusun minimal 2 RT, tetapi dilihat lagi daripada luas wilayahnya dan jumlah penduduknya,” ungkapnya.

Penulis IW 

Foto, Plt. Direktur PDAM Dompu, H. Didi Wahyudi, SE, saat memantau Fasilitas mobil tangki bak penampung dan gudang logistik PDAM yang sudah diperbaiki.

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu unit usaha milik Daerah, yang bergerak dalam pengolahan dan distribusi air bersih bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Dompu

Selaras dengan Visi-misi Pemerintah Daerah “Dompu Maju”, PDAM Dompu terus melakukan pembenahan, baik sistem manajemen maupun pelayanan sebagai bentuk upaya dalam peningkatan pendapatan

Dengan memperbaiki sejumlah fasilitas2 yang ada, antara lain, mobil tangki, gudang logistik, bak penampung dalam memperlancar kebutuhan air bersih untuk melayani masyarakat Dompu

Dalam penyampaiannya, Plt. Direktur PDAM Dompu, H. Didi Wahyudi, SE mengatakan bahwa mobil tangki yang ada di PDAM ini, ada 3 unit.

Di bulan Agustus kemarin, kita sudah memperbaiki 1 unit mobil tangki yang masih layak pakai, sementara 2 unitnya akan kita perbaiki kedepan ini

“Dan 1 unit mobil tangki yang diperbaiki sudah mulai beroperasi dan Alhamdulillah sudah memberikan kontribusi tambahan,” kata Direktur PDAM, H. Didi Wahyudi, saat diwawancara oleh awak media di ruang kerjanya Kantor PDAM Dompu, Selasa, 09/09/25

Plt. Direktur PDAM Dompu, H. Didi Wahyudi menjelaskan bahwa selain peningkatan pendapatan di lapangan terhadap jumlah pelanggan, karena  kemarin itu banyak yang nunggak air dengan alasan tidak lancarnya air

“Alhamdulillah sudah 2 bulan ini, kami sudah memperhatikan pelayanan air, cepat tanggap terhadap laporan2 masyarakat, ketika ada kendala di lapangan seperti kendala di was-upnya, kendala di pemutaran valet sebagai pembagi air dan sumbernya dari IPAP sana,” paparnya penuh semangat.

Kemudian dari paraset itu, Kata H. Didi, kami melakukan kontrol ataupun pengendalian dengan baik, sehingga pembagian2 air di wilayah2 tertentu ini bisa terbagi sesuai dengan kebutuhan,” itu sudah kita lakukan,” terangnya.

Maka, dengan adanya peningkatan pelayanan terhadap air kepada pelanggan yang berdampak pada naiknya peningkatan pendapatan

“Naiknya peningkatan pendapatan ini, sekitar 96 sampai 100 juta dan sekarang kita sudah beranjak sampai ke 145 jutaan/perbulan atau sekitar 30% lebih, ini peningkatan pendapatan dari pelanggan,” jelasnya detail.

Terkait Gudang Logistik, Lanjut, Kata H. Didi, agar lebih efektif dalam menekan pengeluarannya, dengan memperbaiki gudangnya dan dibarengi manajemen pengelolaan yang baik.

“Selama inikan bebas saja pengeluaran logistik maupun aksesoris kita untuk perbaikan instalasi pipa dan sebagainya itu, kita ambil dari gudang itu tanpa ada pengontrolan, sedangkan untuk logistik nya sendiri tinggal sedikit dan kita sedang upayakan untuk pengadaan lagi,” ujar Direktur PDAM.

Ditambahkan Direktur PDAM Dompu, bahwa semua fasilitas pendukung yang sudah di perbaiki ini, akan ada Penanggung jawabnya dan titik sentral nya di bagian umum,

“Nanti bagian umum yang atur semua fasilitas itu, kecuali mobil tangki langsung ke kasir pembayarannya dan masing2 fasilitas akan di SK kan khusus sebagai penanggung jawab,,” katanya penuh optimis.

Selain memperbaiki fasilitas, kata H. Didi, kita mengfunsikan humas, karena memang selama ini kinerja PDAM Dompu tidak bisa di deteksi dengan baik oleh elemen maupun kelompok masyarakat lebih-lebih Pemerintah Daerah

Maka, melalui Humas inilah, pemerintah, masyarakat maupun pelanggan air mendapatkan informasi, terkait perkembangan, baik di luar maupun di dalam intern PDAM Dompu

“Humas inilah tempat menyampaikan informasi dan ini menunjukkan sistem kerja yang akuntabel dan transparansi pihak PDAM, sesuai yang diamanatkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik,” ucap mantan anggota DPRD Dompu 3 Periode ini.

Penulis IW