Foto, Ketua IGI Kabupaten Dompu, Ida Faridah, SPd, saat berorasi memberikan dukungan kepada guru honorer dan tenaga administrasi sekolah dalam perjuangan menjadi penuh waktu di depan KCD Dikbud Dompu, ling. Bali Bunga, Kelurahan Kandai Dua Kecematan Woja 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Sebagai bentuk keperdulian terhadap nasib para Guru Honorer maupun Tenaga Administrasi Sekolah, yang sudah puluhan tahun mengabdi, namun sampai saat ini belum juga diangkat menjadi P3K penuh waktu.

Oleh karena itu, Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Dompu mendukung penuh “Aksi Damai” guru honorer dan Tenaga administrasi sekolah, dalam pengakatan P3K Penuh Waktu dan menolak P3K paruh waktu

Aksi Damai ini diwarnai dengan hujan gerimis, namun tidak mengendorkan semangat Guru Honorer dan Tenaga Administrasi Sekolah dalam memperjuangkan nasibnya, Kamis, (30/01/25), kemarin

Dalam orasinya, Ketua IGI Kabupaten Dompu, Ida Faridah, SPd, mengawali penyampaiannya dengan lantang meneriakkan, Hidup Guru Honorer,,Hidup Tenaga Administrasi Sekolah,,Jayalah Honorer.

Lanjut, Dikatakan Ketua IGI bahwa pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih kepada Seluruh Guru Honorer dan Tenaga administrasi Honorer yang sempat hadir pada siang hari ini,

Karena pada prinsipnya, sebagai Ketua IGI Kabupaten Dompu, mendukung penuh perjuangan Honorer Kabupaten Dompu yang bernaung di bawah Pemerintah Provinsi NTB di jenjang SMA, SMK dan SLB,

“Ini bagian dari perjuangan, perjuangan itu membutuhkan pengorbanan, perjuangan harus ada kekompakan, kalau mau hasilnya lebih bagus harus ada kekompakan dari seluruh tenaga pendidikan guru,” katanya semangat penuh motivasi

Untuk itu, Kata Ketua IGI, segala tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman dari Tenaga Honorer ini, agar mohon ditindaklanjuti dan mengangkat P3K penuh waktu,

“Ibu KCD, tolong di dengarkan, dikabulkan tuntutan teman-teman Guru dan Tenaga administrasi sekolah ini,”

Serta mohon juga untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi NTB, dalam hal ini tentunya teman-teman ini sangat berharap dan menguntungkan nasibnya sebagai guru P3K penuh waktu

“Jadi kami minta tidak ada diskriminasi dalam pengakatan P3K ini dan mohon kuotanya ditambah,”

Ketua IGI juga menegaskan, tentunya aspirasi dari teman-teman tadi, bahwa P3K yang sudah di angkat dengan nota tugas, agar secepatnya dikembalikan pada tempatnya, karena ini sangat berpengaruh pada penempatan formasi-formasi P3K selanjutnya

“Intinya tuntutan kita hari ini agar R2, R3 dituntaskan sebagai P3K penuh waktu dan kita menolak keras P3K paruh waktu,” tegasnya.

Adapun 6 Tuntutan Massa Aksi atau Guru Honorer dan Tenaga Administrasi Sekolah Honorer Provinsi NTB Khususnya di Kabupaten Dompu, sebagai berikut ;

1. Mendesak Pemerintah Daerah Provinsi NTB untuk tidak merekrut CPNS Umum Tahun 2025, hingga masalah pengakatan honorer R2 dan R3 selesai yang berstatus P3K Penuh waktu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2023, pasal 66 tentang penataan.

3. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk mengambil sikap tegas dan sanksi hukum kepada para pejabat yang menerima honorer baru, karena berpengaruh pada penataan, penyelesaian honorer dan membatalkan kelulusan bagi honorer yang sudah terbukti tidak pernah mengabdi dan melakukan manipulasi administrasi yang melanggar hukum

3. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk mempercepat pengusulan Nomor Induk PPPK seluruh non ASN Data Bsse R2,R3 Provinsi NTB di tahun anggaran 2025 Kemenpan nomor 16 Tahun 2025, agar memiliki kepastian hukum dan pengakuan jelas

4. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pengakatan PPP3K tahun 2025, sesuai surat Kemendagri Nomor : 900.1.1./227/SJ dalam mempercepat pengusulan NIK PPP3K paruh waktu, percepat pengalihan status paruh waktu ke penuh waktu di tahun 2025.

5. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB dalam proses pengalihan status paruh waktu ke penuh waktu dilakukan melalui observasi dengan mempertimbangkan masa kerja, usia dan diusulkan ke mempan RB menjadi PPPK penuh waktu

6. Mendesak Pemerintah Daerah untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penanganan persoalan honorer dengan melibatkan beberapa keterwakilan unsur terkait, yakni DPRD komisi terkait, BKD, Inspektorat, aliansi honorer nasional, Asosiasi guru non ASN, Asosiasi Nakes, dan beberapa elemen terkait untuk dilegalkan pada rapat paripurna DPRD sebagai dasar kepala Daerah menetapkan surat keputusan agar dalam penataan, pengangkatan penyelesaian honorer menujuPPPK penuh waktu terbuka dan berkeadilan.

Penulis IW

Foto, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Kepala Desa terpilih Desa Calabai Amiruddin, S.Sos. dan Desa Tambora Johansyah Periode 2025-2027 hasil pemilihan Pergantian Antar Waktu (PAW) 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Kepala Desa terpilih Desa Calabai Amiruddin, S.Sos. dan Desa Tambora Johansyah Periode 2025-2027 hasil pemilihan Pergantian Antar Waktu (PAW)

Pelantikan dilakukan oleh Wakil Bupati Dompu H. Syahrul Parsan, ST. MT, yang berlangsung di halaman kantor Camat Pekat. Kamis (30/01/25).

Wabup, H. Sahrul Parsan dalam sambutannya mengatakan sebagai Kepala Desa yang baru, langkah awal bagi saudara untuk melanjutkan dan meneruskan berbagai program kerja yang selama ini telah dilakukan oleh pejabat kepala desa yang lama.

“Jadilah pamong bagi seluruh masyarakat, rajinlah turun kelapangan untuk memastikan semua pelayanan program dan kegiatan, berjalan tepat sasaran.” pesan Wabup

Lebih lanjut, Wabup menjelaskan Permendagri Nomor 67 tahun 2017 telah mengatur bahwa mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa,

Tidak serta merta karena penggantian pucuk pimpinan di Desa menyebabkan ajang sapu bersih bagi Perangkat-Perangkat Desa yang selama ini telah mengabdi.

Tetapi Kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa tentu berada di pundak kepala desa,

“Namun hal itu dapat dilaksanakan setelah melakukan konsultasi dan mendapatkan rekomendasi dari Camat” Wabup mengingatkan .

Diakhir, Wabup berpesan sebagai seorang Kepala Desa, tentunya kita harapkan agar senantiasa dapat meningkatkan kapasitas SDM dan inovasinya untuk menghindari persoalan.

“ Hubungan disharmonis antara pemerintah Desa dan BPD yang acapkali terjadi akibat kesenjangan pemahaman atas pengetahuan regulasi yang ada” ungkap Wabup.

Pelantikan Kepala Desa berlangsung dengan hikmat dan acara pelantikan ikut dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Dompu, PLT Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Pimpinan Perangkat Daerah, Pejabat Kepala Kantor Kementerian Agama, Unsur Muspika, Kepala Desa Se-Kecamatan Pekat, BPD Desa Calabai dan Desa Tambora, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Penulis IW

Foto, Aksi Damai, Aliansi Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Di Depan KCD Dikbud Dompu-NTB, 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Aliansi Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah yang tergabung dalam Kelompok Lintas Koordinasi Organisasi Honorer Wilayah NTB Kab. Dompu menggelar Aksi Damai Di Depan Kantor Cabang Dinas (KCD) Dikbud Provinsi NTB Kabupaten Dompu.

Aksi Demontrasi ini, diantaranya menolak PPPK atau P3K Paruh waktu dan mendesak Pemerintah Daerah Provinsi NTB untuk tidak merekrut CPNS Umum Tahun 2025

Adapun Titik kumpul massa aksi di depan Mesjid Raya Kandai Dua Dompu, sekitar pukul ; 07.00 wita, Kamis, 30/01/25.

Massa aksi dengan kompak menggunakan seragam baju putih sebagai simbol keadilan dalam perekrutan CPNS khususnya pada Pemerintah Daerah Provinsi NTB dan sejumlah pamflet tuntutan.

Kehadiran massa aksi didepan Kantor Cabang Dinas Dikbud Provinsi NTB Kabupaten Dompu, disambut oleh Kepala KCD Dikbud Provinsi NTB Kabupaten Dompu.

Dengan membagikan bunga mawar kepada seluruh massa aksi sebagai simbol dukungan terhadap perjuangan Guru Honorer dan Tenaga administrasi sekolah honorer provinsi NTB.

Dalam orasinya, Korlap Son Marhaen mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk segera menuntaskan R2 dan R3 serta menolak PPPK waruh kaktu.

Oleh karena itu, kita tidak mengenal dengan istilah paruh waktu, itu adalah sebuah pembodohan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi NTB.

“Kita menolak PPPK paruh waktu, itulah adalah sebagai bentuk penipuan dan R2 dan R3, harus dituntaskan,” tegas Son.

Pada kesempatan yang mengharu, salah Guru Honorer yang lahir tahun 70 dengan sekitar usia 55 tahun, yang sudah mengabdi puluhan tahun di berbagai sekolah swasta ini, menceritan bahwa pernah mengikuti sebanyak 5 kali.

“Ibu KCD!, tolong perhatikan kita, kasian kita, kasian banar kita, saya sendiri tinggal satu kali tanda tangan, 5 tahun paru waktu, gaji 150/per 3 bulan

Ia juga menegaskan jangan sampai janji Prabowo memberikan Gizi untuk siswa dikotori oleh Pemerintah Provinsi NTB,” gimana mau kasih Gizi siswa, kita yang mengajar saja paru waktu, loyo, itu tidak benar,”

Foto, serba-serbi aksi damai Guru Honorer dan Tenaga administrasi sekolah honorer Provinsi NTB 

Ketua Aliansi Guru Honorer Nasional Provinsi NTB, Nurul Kamal, SPd, mengatakan bahwa ini adalah afiliasi dari beberapa gerakan mulai dari bulan Januari tahun 2024

Dimana kami sudah beberapa kali melakukan pergerakan 2 kali sharing di DPRD dan satu kali aksi dengan hampir 1000 orang, ternyata formasi yang diberikan kemarin sangat mengecewakan.

Maka, kenapa ada pergerakan itu, karena muncul dari 130 formasi guru, sedangkan dalam catatan kami formasi guru hampir 6 ribu se NTB,

“Menurut data yang kami dapat dari BKD kemarin, di kabupaten Dompu pada pemerintah provinsi NTB R2 itu tidak banyak, hanya 300 orang, tapi membekak di R4.” bebernya

Selanjutnya, Nurul membacakan inti dari tuntutan Guru Honorer dan Tenaga Administrasi Sekolah, sebagai berikut.

1. Mendesak Pemerintah Daerah Provinsi NTB untuk tidak merekrut CPNS Umum Tahun 2025, hingga masalah pengakatan honorer R2 dan R3 selesai yang berstatus P3K Penuh waktu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2023, pasal 66 tentang penataan.

3. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk mengambil sikap tegas dan sanksi hukum kepada para pejabat yang menerima honorer baru, karena berpengaruh pada penataan, penyelesaian honorer dan membatalkan kelulusan bagi honorer yang sudah terbukti tidak pernah mengabdi dan melakukan manipulasi administrasi yang melanggar hukum

3. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk mempercepat pengusulan Nomor Induk PPPK seluruh non ASN Data Bsse R2,R3 Provinsi NTB di tahun anggaran 2025 Kemenpan nomor 16 Tahun 2025, agar memiliki kepastian hukum dan pengakuan jelas

4. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pengakatan PPP3K tahun 2025, sesuai surat Kemendagri Nomor : 900.1.1./227/SJ dalam mempercepat pengusulan NIK PPP3K paruh waktu, percepat pengalihan status paruh waktu ke penuh waktu di tahun 2025.

5. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB dalam proses pengalihan status paruh waktu ke penuh waktu dilakukan melalui observasi dengan mempertimbangkan masa kerja, usia dan diusulkan ke mempan RB menjadi PPPK penuh waktu

6. Mendesak Pemerintah Daerah untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penanganan persoalan honorer dengan melibatkan beberapa keterwakilan unsur terkait, yakni DPRD komisi terkait, BKD, Inspektorat, aliansi honorer nasional, Asosiasi guru non ASN, Asosiasi Nakes, dan beberapa elemen terkait untuk dilegalkan pada rapat paripurna DPRD sebagai dasar kepala Daerah menetapkan surat keputusan agar dalam penataan, pengangkatan penyelesaian honorer menuju PPPK penuh waktu terbuka dan berkeadilan.

Sementara, menjawab tuntutan massa aksi, Plt, Kepala KCD Dikbud Provinsi NTB, Titin Nurhaidah, SPd, mengatakan bahwa apa yang telah disampaikan rekan-rekan tadi, pada prinsipnya Dinas Dikbud Dompu adalah perpanjangan tangan dari Dinas Dikbud Provinsi NTB,

Lanjut Kepala KCD menegaskan maka apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan guru honorer dan tenaga administrasi sekolah honorer,” saya adalah pasukan paling depan yang akan memperjuangkan,” tegasnya yang disambut tepuk tangan penuh meriah oleh seluruh massa aksi.

Maka, aspirasi Bapak/Ibu, Kata Titin nantinya akan kita tampung dan akan kita sampaikan kepada Dinas Dikbud Provinsi NTB.

“Mohon ijin rekan-rekan semua, saya nanti sore langsung berangkat ke Mataram dan apa yang menjadi suara hati Bapak/Ibu, saya langsung menghadap Dikbud Provinsi NTB,” ungkap Ibu wakil Bupati terpilih ini penuh semangat yang tidak henti-hentinya disambut meriah dan penuh bahagia oleh seluruh massa aksi.

Aksi Damai ditutup dengan penandatanganan bersama, 6 Tuntutan Massa Aksi oleh Kepala KCD Dikbud Dompu dengan Ketua Guru Honorer Dan Tenaga Admitrasi Honorer Dikbud Provinsi NTB

Penulis IW

Foto, ,Plt. Kepala KCD Dikbud Provinsi NTB Kabupaten Dompu, Titin Nurhaidah SPd, saat menyambut massa aksi didepan Kantor KCD Dikbud Provinsi NTB Kabupaten Dompu

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Dalam Aksi Damai Aliansi Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah yang tergabung dalam Kelompok Lintas Koordinasi Organisasi Honorer Wilayah NTB Kab. Dompu di depan Kantor Cabang Dinas (KCD) Dikbud Provinsi NTB,

Dengan tuntutan, diantaranya :

1. Menolak PPPK atau P3K Paruh waktu

2. Mendesak Pemerintah Daerah Provinsi NTB untuk tidak merekrut CPNS Umum Tahun 2025, hingga masalah pengakatan honorer R2 dan R3 selesai yang berstatus P3K Penuh waktu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2023, pasal 66 tentang penataan.

3. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk mengambil sikap tegas dan sanksi hukum kepada para pejabat yang menerima honorer baru, karena berpengaruh pada penataan, penyelesaian honorer dan membatalkan kelulusan bagi honorer yang sudah terbukti tidak pernah mengabdi dan melakukan manipulasi administrasi yang melanggar hukum

4. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk mempercepat pengusulan Nomor Induk PPPK seluruh non ASN Data Bsse R2,R3 Provinsi NTB di tahun anggaran 2025 Kemenpan nomor 16 Tahun 2025, agar memiliki kepastian hukum dan pengakuan jelas

5. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pengakatan PPP3K tahun 2025, sesuai surat Kemendagri Nomor : 900.1.1./227/SJ dalam mempercepat pengusulan NIK PPP3K paruh waktu, percepat pengalihan status paruh waktu ke penuh waktu di tahun 2025.

5. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB dalam proses pengalihan status paruh waktu ke penuh waktu dilakukan melalui observasi dengan mempertimbangkan masa kerja, usia dan diusulkan ke mempan RB menjadi PPPK penuh waktu

6. Mendesak Pemerintah Daerah untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penanganan persoalan honorer dengan melibatkan beberapa keterwakilan unsur terkait, yakni DPRD komisi terkait, BKD, Inspektorat, aliansi honorer nasional, Asosiasi guru non ASN, Asosiasi Nakes, dan beberapa elemen terkait untuk dilegalkan pada rapat paripurna DPRD sebagai dasar kepala Daerah menetapkan surat keputusan agar dalam penataan, pengangkatan penyelesaian honorer menuju PPPK penuh waktu terbuka dan berkeadilan.

Dalam menyambut Aksi Damai tersebut, Plt. Kepala KCD Dikbud Provinsi NTB Kabupaten Dompu, Titin Nurhaidah, SPd, dengan spontan langsung membagikan setangkai bunga mawar kepada seluruh massa aksi sebagai simbol dukungan terhadap perjuangan Aliansi Guru Honorer dan Tenaga Administrasi Sekolah Honorer yang disambut haru dan tepuk tangan yang meriah dari ratusan massa aksi.

Foto, serba-serbi aksi damai Guru dan Tenaga administrasi Honorer Dikbud Provinsi NTB di depan KCD Dikbud Dompu 

Dalam penyampaiannya, Plt. Kepala KCD Dikbud Provinsi NTB Kabupaten Dompu, Titin Nurhaidah, SPd, sebelum melanjutkan penyampaian ini, terlebih dahulu saya menyapa rekan-rekan Guru Honorer dan Tenaga Administrasi yang saya banggakan dan saya cintai

“Mungkin kalimat pertama saya adalah Duka Bapak/Ibu Guru Honorer dan Duka Tenaga Administrasi Honorer adalah Duka kami semua, Jeritan Bapak/Ibu Guru Honorer, Jeritan Tenaga Administrasi Honorer, tersayat sembilu dihati saya,” kata Ibu KCD merasakan nasib para Honorer yang disambut dengan takbir dan tepuk tangan yang gemuruh oleh seluruh massa aksi.

Lanjut, KCD Dikbud mengungkapkan bahwa aksi hari ini yang pertama, karena kita tidak pernah menerima surat aksi dikantor, tetapi melalui Via WhatsApp tadi malam jam 12.00, malam

“Saya pagi dari rumah, yang seharusnya tadi ada kegiatan Isra Mi’raj disekolah terpaksa saya tinggalkan, saya berangkat dari sekolah jam 07.00 wita,” bebernya penuh rasa simpati.

Dengan mengupayakan waktu, semata-mata ingin mendengarkan langsung suara hati Bapak/Ibu semuanya,” ini sebagai bentuk kepedulian saya,” ungkap Ibu Titin penuh ketulusan, disambut dengan tepuk tangan yang meriah.

Titin juga menambahkan bahwa apa yang telah disampaikan rekan-rekan tadi, pada prinsipnya Dinas Dikbud Dompu adalah perpanjangan tangan dari Dinas Dikbud Provinsi NTB,

Maka, apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan guru honorer dan tenaga administrasi sekolah honorer,” saya adalah pasukan paling depan yang akan memperjuangkan,” tegasnya dan lagi-lagi disambut tepuk tangan penuh meriah.

Sehingga aspirasi Bapak/Ibu, Kata Titin nantinya akan kita tampung dan kita sampaikan kepada Dinas Dikbud Provinsi NTB.

“Mohon ijin rekan-rekan semua, saya nanti sore langsung berangkat ke Mataram dan apa yang menjadi suara hati Bapak/Ibu, saya langsung menghadap Dikbud Provinsi NTB,” ungkap Ibu wakil Bupati terpilih ini penuh semangat yang tidak henti-hentinya disambut meriah dan penuh bahagia oleh seluruh massa aksi.

Aksi Damai ditutup dengan penandatanganan bersama, 5 Tuntutan Massa Aksi oleh Kepala KCD Dikbud Dompu dengan Ketua Guru Honorer Dan Tenaga Admitrasi Honorer Dikbud Provinsi NTB

Penulis IW

Gambar, Ilustrasi Penyerobotan tanah atau lahan.

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Menindaklanjuti terkait sebidang tanah pertanian dengan luas 2000 M2. yang berlokasi di teka ndahu Desa Woko Kec. Pajo Kab. Dompu yang merupakan milik H. Munir,

Namun oleh salah seorang berinisial GTR warga Desa Ranggo yang meminta tanah tersebut untuk di bagi 2 (dua).

Selain itu juga tanah itu diduga diserobot oleh oknum tersebut yang ingin menguasai tanah secara paksa.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Woko, Muhtar M. Salah, dihubungi media via WhatsApp, Selasa, 28/01/24 membenarkan bahwa H. Munir merupakan pemilik tanah tersebut yang sah

Dimana tanah itu, telah dikeluarkan surat kepemilikan tanah oleh Pemerintah Desa Woko Kecematan Pajo Kabupaten Dompu atas nama H. Munir selaku pemilik tanah.

“Saya yang keluarkan surat kepemilikan tanah itu dan H. Munir itu legal kepemilikannya, sesuai surat jual beli tanah, itu sudah sah secara hukum,” tegas Kades

Lanjut Kades Menjelaskan bahwa kemarin sudah ada klarifikasi di Polres bersama penjual tanah tersebut yakni Aby Junaidin dengan oknum yang diduga menyerobot tanah itu.

“Polres memerintahkan pemilik tanah H. Munir untuk membuat Sertifikat, apa lagi yang di bahas, kan sudah clear,” ungkap kades dengan lantang.

Penulis Tim CNNEWS

Foto, Kades Kareke, M. Arsyad A. Salam, S.Sos

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang bisa dipenuhi langsung maupun tidak langsung, antara lain, dengan menangkap hasil laut, berburu, atau bercocok tanam.

Maka, dalam rangka mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional, Pemerintah Desa Kareke tengah berupaya dengan mengusulkan Kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu.

Untuk pembangunan tempat penjemuran padi atau lantai jemur serta mesin Heler untuk mempermudah petani dalam mengolah lahan dan hasil pertanian

Disamping menciptakan kemandirian pangan dalam memproduksi pangan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup, agar dapat mewujudkan swasembada pangan,

Dalam penyampaiannya, Kepala Desa Kareke, M. Arsyad A. Salam, S.Sos, mengungkapkan pada awalnya Desa Kareke diberikan bantuan Mesin Heler dan lantai jemur dari Dinas Ketahanan Pangan,

Bahkan Pemerintah Desa sudah membayar tanah untuk membangun lantai jemur itu namun itu gagal, karena lebih dulu Desa Mbawi,

“Akhirnya tempat itu saya arahkan untuk bangunan serba guna itu,” jelas kades tetap optimis pada awak media di kediamannya di Desa Kareke, Selasa, 28/01/25 sore ini

Akan tetapi, kata Kades, kita akan tetap mengupayakan ditahun ini dan kembali berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan,” nanti saya akan ajak media langsung ke ketahanan pangan untuk dampingi saya,” cetusnya

Agar pembangunan lantai jemur dan mesin Heler yang tertunda kemarin, bisa direalisasikan tahun 2025 ini,” itu rencana saya untuk mendapatkan itu,” ungkapnya penuh semangat

Sehingga sekarang kita sudah menyiapkan tempat dengan membayar tanah seluas 20 are,” mungkin kemarin kita telat menyediakan tempat sehingga dialihkan ke Desa lain dan sekarang kita sudah siap dengan matang,” pungkasnya

Kades berharap kepada Dinas Ketahanan Pangan, agar dapat merealisasikan apa yang menjadi permintaaan Desa Kareke demi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Selain itu, mengingat Desa ini yang dikatakan Desa Tematik, maka perlu dilakukan pengadaan beras” karena ini momentum Ketahanan Pangan, sehingga bisa menyelesaikan masalah pangan,” harap Kades luar biasa ini

Sementara sampai berita ini ditulis, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dompu belum dapat dimintai keterangannya

Penulis IW