Foto, Aksi Demonstrasi HMI MPO Cabang Kendari di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara

Kendari, Sulawesi Tenggara,  ChanelNtbNews – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Kendari Menggelar Aksi Demontrasi Di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (4/12/2025),

Aksi tersebut untuk meminta penjelasan dan pengawasan lebih ketat terhadap dugaan pelanggaran tata ruang serta upaya perusakan lingkungan di kawasan mangrove teluk kendari, atas polemik pembangunan rumah pribadi Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR) .

Dalam orasinya, Ketua Umum HMI Cabang Kendari, Agusta Ngkurere, mengatakan bahwa pihaknya telah menelusuri dasar hukum yang digunakan pemerintah daerah dalam pembukaan lahan tersebut.

Karena terdapat pernyataan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Kendari yang menyebut bahwa kegiatan itu merujuk pada Peraturan Wali Kota (Perwali) Kendari Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Central Business district Teluk kendari.

Namun, berdasarkan hasil kajian HMI menyimpulkan bahwa Perwali tersebut tidak memuat ketentuan untuk pembangunan rumah tinggal pribadi dalam kawasan tersebut.

“Setelah kami telaah secara menyeluruh, tidak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa kawasan mangrove di Jalan Malaka diperbolehkan dialihfungsikan untuk pembangunan rumah pribadi. Ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keabsahan izin pembangunan tersebut,” kata Agusta lantang 

Sebab dalam dokumen RDTR pada umumnya, kawasan mangrove lazimnya masuk dalam zona perlindungan setempat atau zona RTH lindung, yang secara regulasi nasional dilarang dialihfungsikan.

Adapun Larangan ini tercantum dalam beberapa regulasi, antara lain:

1.) UU No. 27/2007 jo. UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang secara tegas menyatakan bahwa ekosistem mangrove adalah kawasan lindung dan dilarang dialihfungsikan kecuali untuk kepentingan publik yang strategis.

2.) UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH),

Pasal 63 mewajibkan pemerintah daerah melindungi kawasan mangrove sebagai bagian dari ekosistem pesisir.

3.) Peraturan Menteri LHK No. P.103/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove,

yang menegaskan bahwa pemanfaatan mangrove tidak dapat dilakukan tanpa kajian AMDAL atau UKL/UPL yang ketat serta berada dalam kawasan peruntukan sesuai RTRW/RDTR.

4.) PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang mewajibkan pemerintah daerah dan pemilik kegiatan mematuhi pola ruang dalam RDTR. Pelanggaran terhadap RDTR dapat dikategorikan sebagai aktivitas tanpa izin kesesuaian tata ruang.

Karena menurut mereka, pembangunan rumah pribadi oleh pejabat publik di kawasan mangrove, berpotensi bertentangan dengan keseluruhan kerangka hukum tersebut.

Senada juga yang disampaikan oleh Koordinator Lapangan aksi, Gito Roles, menyebut bahwa pembukaan lahan mangrove berdampak langsung pada rusaknya ekosistem mangrove Teluk Kendari.

“Mangrove adalah kawasan lindung yang tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan pribadi. Jika benar lahan itu dibuka untuk pembangunan rumah, maka ini merupakan penyalahgunaan kewenangan,” ungkap Gito.

Dalam Kajian HMI juga menyinggung fungsi ekologis mangrove yang meliputi penahan banjir rob, habitat biota laut, dan penyerap karbon.

Massa aksi mendesak DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membentuk tim khusus pengawasan dan meminta pemerintah daerah membuka dokumen perizinan pembangunan yang dimaksud. HMI menilai dugaan keterlibatan pejabat publik—terutama Gubernur—membuat kasus ini harus diusut tuntas.

Staf Advokasi dan Pergerakan HMI Cabang Kendari, Andi Basri, menyatakan bahwa organisasi akan melakukan konsolidasi ke berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat sipil untuk aksi lanjutan.

“Gubernur seharusnya menjadi teladan dalam menjalankan aturan tata ruang dan perlindungan lingkungan. Dugaan bahwa ia justru menggunakan kewenangan untuk memuluskan pembangunan rumah pribadinya perlu mendapatkan perhatian serius aparat penegak hukum,” ujarnya.

HMI juga mendesak pemerintah daerah menjelaskan apakah telah terbit Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan apakah dokumen AMDAL atau UPL/UKL telah disusun sesuai ketentuan, sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja dan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penulis Tim CNN 

Foto, Pengelola atau Pemilik Taman Hiburan Pesona Ria “Hokkyman Jaya Sahabat Rupiah” dan pedagang di lokasi kegiatan di kelurahan kandai satu kec Dompu kab Dompu 

Dompu NTB, ChanelNtbNews – Warga Kelurahan Kandai Satu dan lebih khususnya para pedagang diareal Taman Hiburan Pesona Ria “Hokkyman Jaya Sahabat Rupiah” mengharapkan penambahan Ijin pelaksanaan kegiatan tersebut, agar warga dapat meningkatkan pendapatannya.

Karena waktu kegiatan “Hokkyman Jaya Sahabat Rupiah”ini, hanya diberi ijin i5 hari, sementara acara ini baru beroperasi normal hanya 3 hari terakhir ini, dikarenakan kondisi hujan setiap hari.

Berdampak pada meruginya para pedagang yang menjual diareal lokasi taman hiburan pesona tersebut karena stok barang jualan masih banyak yang belum terjual.

Hal itu, yang diungkapkan oleh para pedagang di areal Taman Hiburan, pada awak media, Jum’at, 06/12/25. Malam

Pedagang Rosdiana, mengeluhkan stok barang dagangannya yang baru sedikit terjual, Karena Taman Hiburan sepi pengunjung diakibatkan hujan terus yang menyebabkan barang dagangan masih banyak yang belum terjual.

“Jadi stok jualan kami untuk 15 hari masih masih utuh sementara besok hari terakhir acara taman hiburan ini,” keluhnya.

Untuk itu, Ia meminta kepada pemerintah dan pemilik Taman Hiburan untuk menambahkan waktu acara taman hiburan ini.

“Jadi, kami sangat berharap ada penambahan waktu pelaksanaan beberapa hari lagi, agar jualan kami bisa terjual habis, sehingga kami tidak rugi,” ujarnya penuh harap.

Senada juga dengan penjual lainnya, karena kegiatan taman hiburan sepi dikunjungi pengunjung, sehingga pemasukannya tipis

“Kalau bisa penambahan waktulah yang ketinggalan kemarin karena cuaca hujan,’ harapnya.

Sementara diwaktu yang bersamaan, pemuda kelurahan kandai satu, Sofyan atau lebih tenar di sapa Papi Gondrong mengatakan bahwa kita sudah berkoordinasi langsung dengan pemerintah untuk permohonan penambahan waktu pelaksanaan Taman Hiburan Pesona Ria ini.

“Alhamdulillah, kita sudah berkoordinasi langsung dengan pak camat dan lurah kandai satu, keduanya sudah memberikan penambahan waktu, karena adanya permintaan warga, karena dari 15 hari Ijinnya, hanya 3 hari kegiatan normalnya dan 13 harinya nihil,” ungkap Papi Gondrong.

Sedangkan pemuda lainnya, Fauzid menegaskan bahwa sangat mendukung sekali dengan pelaksanaan Taman Hiburan Pesona Ria yang berdampak pada peningkatan pendapatan warga.

“Jadi, kami mohon pihak kepolisian agar memberikan waktu tambahan kegiatan tersebut,” ujar Gepeng Pengendali Utama Medsos ini.

Ditempat yang bersamaan, Pemilik atau Pengelola Taman Hiburan Pesona Ria, Hokkyman Jaya mengakui bahwa pelaksanaan kegiatan Taman Hiburan ini normalnya 15 hari.

“Tetapi normalnya hanya 3 malam beroperasi, karena faktor cuaca,” keluhnya.

Untuk itu, Ia berharap kepada pihak kepolisian yang mengeluarkan ijin agar ada penambahan waktu pelaksanaan kegiatan ini.

“Waktu yang dilewatkan dari awal, karena kondisi hujan, minimal ada penambahan waktu 3 harilah, karena dalam surat ijin itu tanggal 4 Desember kegiatan selesai dan Alhamdulillah pk Camat dan pk lurah sudah memberikan waktu tambahan,” terang penuh semangat.

.

Foto, Pemuda Kandai Satu, Fauzid atau lebih Tenarnya Gepeng Pengendali Utama Medsos 

Untuk Warga Dompu dan sekitarnya, Ayo Rame-rame Datang Di Taman Hiburan Pesona Ria Ekspo “Hokkyman Jaya Sahabat Rupiah” yang disuguhkan dengan Gebyar Dangdut dan Hadiah menarik bagi para pengunjung yang beruntung dan tempatnya di lapangan Kandai Satu Dompu.

Sementara sampai berita ini ditayangkan, pihak kepolisian belum dapat dikonfirmasi.

Penulis IW 

Foto, Kepala Kantor Cabang Dinas Dikbud Dompu Provinsi NTB, Muhammad Gunawan, SPd dan para peserta Lomba Vokal Solo 

Dompu NTB, ChanelNtbNews – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Dharma Wanita (DW) yang ke-26 Tahun 2025,

Dharma Wanita KCD Dikbud Kabupaten Dompu Provinsi NTB mengadakan lomba bercerita sirah Nabi dan pesertanya anggota Dharma Wanita dimasing-masing sekolah

Sedangkan lomba Vokal Solo pesertanya dari Ketua Unitnya di masing-masing sekolah dan rangkaian kegiatan tersebut di Pusat di Aula Kantor Dikbud Dompu Provinsi NTB Kelurahan Kandai Dua Kecematan Woja.

Kepala Kantor Cabang Dinas Dikbud Dompu Provinsi NTB, Muhammad Gunawan, SPd, menyampaikan dalam memeriahkan Hut Darma Wanita yang ke-26

“Jadi dimomen ini, Darma Wanita KCD Dikbud Dompu mengadakan lomba bercerita sirah Nabi dan Vokal Solo,” jelas Plt. Kepala KCD Dikbud Dompu, saat diwawancarai awak media di ruang kerjanya, Rabu, 03/12/25

Lanjut KCD Dikbud Dompu menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan ajang silaturrahmi dan mengasah masing-masing peserta

“Dan intinya bagaimana literasinya dengan kondisi sekarang ini,” terangnya.

Diakhir, Gunawan berharap kedepannya, kegiatan bisa dilaksanakan lagi, terutama program-program yang menyentuh langsung dengan keluarga dan masyarakat

Karena program pemerintah ini adalah tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat,” Bangun pagi-pagi, beribadah, olahraga dan belajar,” ujar KCD Dikbud Dompu.

Penulis IW 

Foto, Keluarga Almarhum, Fauzid 

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Keluarga Almarhum Ade Irmawan kembali mempertanyakan proses hukum terkait dugaan kasus penganiayaan yang menyebabkan suaminya meninggal dunia. yang ditangani oleh Pihak Penyidik Pidum Polres Kota Bima terkesan mandek

Dimana kasus tersebut sejak lama dilaporkan oleh pihak keluarga Almarhum Ade Indramawan yaitu pada tanggal 21 Agustus tahun 2025, namun sampai saat ini belum kepastian hukum untuk Almarhum,

Sebab sampai saat ini terduga pelaku yang berinisial G, Pengawas RSUD Bima masih berkeliaran bebas menghirup udara segar, karena pihak penyidik Pidum Polresta Bima belum juga menahan dan menetapkan sebagai tersangka

Padahal alat bukti CCTV telah memperlihatkan bahwa ada penggerakan tangan terduga pelaku yang mengarah pada almarhum Ade Indramawan, namun alat bukti CCTV terkesan diabaikan oleh pihak Penyidik Pidum Polresta Bima

Keluarga Almarhum Fauzid merasa heran terhadap proses hukum yang ditangani oleh pihak penyidik Pidum Polresta Bima yang hampir setengah tahun, namun kasus tersebut terkesan sengaja didiamkan.

“Bayangkan Proses hukum ini sudah berjalan 6 bulan, tetapi tidak ada perkembangan kasus yang signifikan,” ungkapnya.

Fauzid menduga kuat bahwa penyidik Pidum Polresta Bima telah bermain mata dengan terduga pelaku sehingga kasus ini mau dihilangkan atau ditutup

“Miris, rekaman cctv itu ada, sebagai dasar untuk menangkap dan menetapkan Terduga pelaku sebagai tersangka, ini ada yang tidak beres dengan penyidik yang menangani kasus tersebut,” bebernya.

Oleh karena itu, Fauzid mendesak pihak penyidik Pidum Polresta Bima untuk segera tuntaskan kasus tersebut.

“Kami ingatkan pihak penyidik agar jangan main-main dengan kasus yang menghilangkan nyawa seseorang, karena kasus yang wajib tuntaskan,” tegasnya.

Fauzid mengungkapkan bahwa dari pihak keluarga Almarhum Ade Indramawan, akan segera melaporkan pihak penyidik ke Polda NTB.

“Insyaallah dalam waktu dekat kami, akan melaporkan langsung ke Polda NTB, agar pihak penyidik di beri sanksi yang tegas,” kwtanya dengan nada ancam.

Sementara sampai berita ini ditayangkan, pihak penyidik Pidum Polresta Bima belum dapat dimintai keterangannya

Penulis IW

Foto : Bupati Dompu Bambang Firdaus Didampingi Ketua TP. PKK Onti Farianti Saat Mengenakan Pakaian Khas Suku Donggo pada acara Pelantikan Pengurus Lembaga Adat Masyarakat Donggo (LAMDO), di Gedung Samakai, 

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Lembaga Adat Masyarakat Donggo (LAMDO) Kabupaten Dompu melaksanakan Pelantikan Pengurus Masa Bhakti 2025 – 2030, Selasa (02/12/25) di Gedung Paruga Samakai.

Pelantikan Pengurus Lamdo Resmi dilakukan oleh Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE

Acara tersebut dihadiri berbagai pihak terdiri dari Ketua DPRD, Anggota Forkompimda, Plh. Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Pimpinan OPD, Ketua MUI dan elemen penting lainnya.

Turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK, Onti Farianti Bambang Firdaus. Dalam kesempatan ini bersama suami tercinta yang juga Bupati Dompu, yang mengenakan pakaian serba hitam khas budaya (adat) Donggo.

Ketua Tim Penggerak PKK yang akrab disapa Mami Onti ini terlihat anggun mengenakkan pakaian serba hitam, Makna simbolis dibalik pakaian serba hitam khas adat (Budaya) Donggo

Berdasarkan keterangan dari Tokoh Muda Donggo yang juga seorang jurnalis, Hambali, S.Pd yang dikonfirmasi seusai acara Pelantikan Pengurus Lamdo, dikalangan masyarakat Donggo pakaian serba hitam tersebut memberikan makna filosofis yang berakar dari kebiasaan hidup secara turun temurun dari masyarakat Donggo yang bermukim di Kabupaten Bima dari dulu hingga kini.

Menurutnya pakaian “Hitam-hitam” bagi masyarakat Donggo jaman dulu hingga sekarang berdasarkan pemahaman mereka melambangkan kecantikan, keteguhan pendirian dalam bertanggung jawab dan sudah menjadi kebiasaan dan adat istiadat.

Berdasarkan analisa para peneliti bahwa dalam berpakaian hitam-hitam, masyarakat Donggo meyakini dapat menangkal berbagai penyakit seperti gatal-gatal, panas dingin dan lain-lain.

“Pakai Hitam-Hitam” bagi masyarakat Donggo merupakan ciri khas ke-Donggoan sejak dulu kala hingga kini masih berlaku bahkan digunakan untuk berpakaian pada upacara tertentu sehingga pakaian serba hitam dalam adat Donggo menjadi kebanggaan”, katanya.

Penulis IW 

Foto, Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE, saat melantik H. Hairul Insyan sebagai Pejabat (PJ) Sekda di Aula Pendopo Dompu 

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Pasca Purna Tugasnya, Sekda Gatot Gunawan, Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu langsung mengantisipasi kekosongan Jabatan Sekda yang harus segera diisi demi menjaga kelancaran tata pemerintahan.

Maka, Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE resmi melantik H. Khairul Insyan, SE., MM sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, Rabu 3/12/25. di Aula Pendopo Dompu.

Pelantikan ini berlangsung hanya dua hari setelah H. Hairul Insyan diberikan mandat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda,

Upacara Pelantikan dihadiri oleh Ketua DPRD dan Wakil Ketua I DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Lingkup Setda Dompu, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Perwakilan Kejari, Kasdim 1614/Dompu, Ketua Pengadilan Negeri, Pejabat Eselon, serta ASN di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu,

Prosesi pelantikan dimulai dengan Pembacaan Surat Keputusan Bupati Dompu mengenai Penetapan Pj Sekretaris Daerah, kemudian dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara pelantikan.

Dan seluruh rangkaian acara berlangsung khidmat dengan tetap mengikuti ketentuan protokoler pemerintahan.

Dalam arahannya, Bupati Bambang Firdaus menekankan bahwa jabatan Sekretaris Daerah memiliki peran sentral dalam memastikan sinkronisasi program pembangunan, koordinasi lintas OPD, serta konsistensi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

Bupati juga menyoroti tantangan pemerintahan daerah yang semakin kompleks, terutama terkait percepatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan akuntabilitas. Beliau berharap

“Pelantikan ini dapat memperkuat kinerja organisasi dan menjaga ritme kerja pemerintahan di tengah dinamika pembangunan yang terus berkembang”, ungkapnya.

Ditambahkan Bupati Dompu, bahwa Penunjukan Pj Sekda ini tidak terlepas dari pentingnya memastikan roda birokrasi tetap berjalan tanpa hambatan.

Karena Jabatan Sekretaris Daerah memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak administrasi pemerintahan, sebagai koordinator antar OPD, sekaligus pengendali pelaksanaan kebijakan daerah. Dengan dinamika pembangunan yang semakin kompleks, keberadaan pejabat yang berperan pada posisi tersebut menjadi kebutuhan mendesak.

Bupati menegaskan bahwa penetapan Pj Sekda merupakan keputusan yang harus diambil dengan cepat, mengingat banyak agenda strategis yang sedang berlangsung,

Termasuk penyelarasan program pembangunan daerah dan Koordinasi pelaksanaan kebijakan lintas sektor. Pelantikan ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas birokrasi dan memastikan seluruh perangkat daerah tetap bekerja secara terarah dan terkoordinasi.

“Pengisian jabatan Pj Sekda sangat penting agar seluruh proses perencanaan dan implementasi pelayanan publik tetap berjalan efektif”, ujarnya.

Selain itu, Kata Bupati Dompu, pengisian jabatan Sekda menjadi langkah penting dalam menjamin efektivitas pelayanan publik.

“Peran Sekda sebagai penanggung jawab administrasi pemerintahan membutuhkan figur yang memahami dinamika internal organisasi, mampu menjembatani berbagai kepentingan, serta memiliki pengalaman dalam pengelolaan manajemen pemerintahan daerah. Pelantikan H. Khairul Insyan sebagai Pj Sekda dinilai selaras dengan kebutuhan tersebut”, tutupnya

Usai acara pelantikan sejumlah tamu undangan tampak memberikan ucapan selamat dan sesi foto bersama setelah prosesi pelantikan usai. Para pejabat yang hadir juga berharap pejabat baru ini dapat menjalankan amanah dengan penuh integritas, serta mampu mengonsolidasikan seluruh perangkat daerah untuk mempercepat capaian Program Prioritas Kabupaten Dompu.

Maka, Dengan dilantiknya Pj Sekda yang baru Pemerintah Kabupaten Dompu menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga kesinambungan tata kelola Pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berbagai agenda pembangunan yang telah direncanakan diharapkan dapat berjalan lebih optimal dengan kehadiran figur Sekretaris Daerah yang memiliki pengalaman dan rekam jejak birokrasi yang memadai.

Penulis IW