Foto, Ketua Insab Kabupaten Dompu, Ajunnarfid, SE, yang biasa disapa Arjun.

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Lembaga Institute Insan Ulil Albab (Insab) Kabupaten Dompu mengungkapkan Program Vaksinasi PMK tahun 2024-2025 diduga Rekayasa.

Sebab Data yang tervaksinasi PMK yang dikeluarkan oleh Dinas terkait, itu berbeda jauh dengan keterangan sejumlah petani ternak menolak ternaknya untuk di Vaksinasi PMK,

Karena vaksin yang digunakan merupakan vaksin murah yang tidak mampu mencegah Penyebaran virus PMK.

Dalam keterangannya, Ketua Insab Kabupaten Dompu, Ajunnarfid, SE, mengungkapkan hasil Investigasi kami di lapangan bahwa petani ternak mulai dari Kecematan Pajo sampai Kecematan Hu’u kebanyakan menolak ternaknya untuk divaksinasi oleh petugas.

Karena Vaksin yang digunakan tersebut diduga vaksin murah yang tidak memiliki efek positif bagi ternak bahkan efeknya negatif akan menggangu kehamilan atau tidak bisa hamil.

“Vaksin yang digunakan petugas itu, vaksin biasa bekomplek warna putih, kalau peternak biasanya gunakan Vaksin Limosin yang agak mahal, itu menurut peternak,” ungkap Arjun.

Dan lebih mirisnya lagi, untuk satu botol Vaksin yang seharusnya digunakan satu kali suntik, justru digunakan 2-3 kali suntik. selain tidak ada efek positif bagi ternak,

Lanjut, Arjun mengungkapkan bahwa petugas vaksin diduga memungut biaya Rp. 100.000 perekor, sementara program Vaksinasi PMK itu gratis.

Disisi lain juga, pada saat melakukan kegiatan Vaksinasi PMK itu hampir tidak pernah ada pemberitahuan sebelumnya, baik itu informasi melalui Desa masing2 maupun langsung dengan para peternak itu sendiri

“Kegiatan itu, secara tiba-tiba, pas petugas datang, sapi-sapi itu berada di gunung atau kita pemilik ternak tidak ada ditempat sehingga tidak jadi divaksin,” jelasnya.

Diakhir, Arjun menegaskan bahwa dalam waktu dekat ini, kami akan memasukan surat ke DPRD, meminta DPRD untuk menggelar RDP terkait dugaan kami tersebut.

“Biar kita buka-bukaan di RDP, terkait dugaan yang kami sampaikan lewat media ini,” tegas mantan Ketua HMI ini.

Foto, Kabid Keswan dan Kesmavet, Disnakeswan Dompu, Drh. Mujahidin.

Sementara Kepala Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu melalui Kabid Keswan dan Kesmavet, Drh. Mujahidin membantah terkait dugaan rekayasa program Vaksinasi PMK, karena program tersebut sudah sesuai petunjuk teknis dari pusat.

Karena ini merupakan Program Pemerintah pusat, melalui pemerintah provinsi dan daerah melakukan upaya penanggulangan dan pencegahan PMK dengan Vaksinasi dan Pengobatan ternak yang sakit/terinfeksi PMK.

Dimana Vaksinasi tersebut diperuntukkan kepada ternak yang sehat dengan menyuntikkan Vaksin PMK sesuai dosis dan didistribusikan ke seluruh wilayah terdampak.

Terkait Vaksin Murah dan tidak berdampak positif bagi ternak, Kabid menyankal bahwa itu tidak benar, sebab jenis vaksin yang digunakan itu diantaranya adalah Aftogen, Aftosa, Aftopor, Futvac FMD, Aphthovet, serta Aphthovaks E dan Tiap botol/kemasan vaksin berisi 25 sampai 50 dosis (untuk 25-50 ekor ternak).

“Jadi tidak ada 1 botol digunakan 2-3 kali suntik ternak, apalagi obat ini langsung dari pusat, kami hanya petugas Vaksin,” terangnya.

Lanjut, Kabid, menjelaskan bahwa Ternak yang sakit/terinfeksi PMK itu diberikan tindakan pengobatan dengan menyuntikkan obat-obatan berupa Antibiotik (Limoxin, Proxyvet, Vetoxy, Kaloxy, SK Tetra, Longamox), Anti Inflamasi (Glucortin, Dexapros), Analgesik (Analdon, Sulpidon, Medipiron) serta Vitamin (Biosan, Bionsu, B-Kompleks, Life Vit) sebagai suportif sistem imun (kekebalan).

Selain itu, dilakukan tindakan karantina atau pemisahan antara ternak sehat dan ternak sakit, serta KIE dan sosialisasi kepada peternak tentang bahaya PMK.

Kemudian terkait dugaan pungli pada kegiatan Vaksinasi, Kabid membenarkan, tetapi itu bukan kategori pungli, tetapi kebijakan untuk mensiasati keterbatasan anggaran.

“Program pengendalian dan pencegahan PMK ini, betul dilakukan secara GRATIS sejak tahun 2022 hingga tahun 2024.” tandasnya.

Namun, kata Kabid di tahun 2025 ini, dikarenakan terjadinya efisiensi anggaran, pemerintah pusat mengeluarkan surat keputusan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 985/KPTS/HK.160/F/01/2025, terkait pelaksanaan vaksinasi hibrid,

“Sebagian ditanggung APBN/APBD dan Sebagian ditanggung masyarakat, maka, dalam hal ini, petugas pelaksana vaksinasi diperbolehkan meminta biaya jasa pelayanan kesehatan hewan kepada peternak.” jelasnya.

Kemudian terkait Efek samping dari vaksin PMK diklasifikasikan menjadi respons umum dan respons alergi berdasarkan petunjuk pabrik pembuatnya.

Respons umum tersebut meliputi pembengkakan lokal di tempat suntikan, demam, dan gangguan lambung, yang akan hilang setelah satu atau dua hari dan Reaksi alergi dapat diamati pada hewan yang divaksinasi yang disebabkan oleh ras dan kondisi kesehatan masing-masing individu,

“Vaksin ini tidak diberikan pada hewan ternak yang sedang bunting. mungkin secara kebetulan pas divaksin ternak itu bunting, sehingga menghambat proses kehamilan ternak, karena kita tidak tahu ternak itu bunting,” ungkapnya.

Diakhir terkait Pelaksanaan kegiatan vaksinasi yang tidak ada pemberitahuan sebelumnya, Kabid menerangkan tetap dilakukan pemberitahuan awal dengan berkoordinasi terlebih dahulu bersama Pemerintah Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan para peternak sendiri.

Dan Vaksinasi PMK ini sangat berdampak positif terhadap penurunan kasus PMK yang menyerang ternak di tiap wilayah kecamatan sehingga tidak tepat kalau ada dugaan seperti itu.

“Terbukti saat ini Kabupaten Dompu tercatat dengan Nol Kasus PMK melalui vaksinasi dan pengobatan yang dilakukan oleh para petugas.” Bebernya.

Penulis IW

Foto, Bersama Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dengan Bupati dan Wakil Bupati Dompu 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Usai resmi dilantik Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, pada hari Kamis, (20/02/25), beberapa waktu yang lalu.

Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal dan Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE. MIP (IKBAL-DINDA), langsung mengikuti retret di Magelang.

Kemudian langsung tancap gas, bergerak cepat menyelesaikan semua agenda pemerintahan termasuk proses peralihan pucuk pimpinan.

Dengan menggelar Acara serah terima jabatan (Sertijab) dari PJ. Gubernur NTB Mayjen (Purn) Hasanuddin kepada Dr. H. lalu Muhammad Iqbal di aula utama DPRD, Rabu (05/03/35).

Dan dirangkaikan dengan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi NTB, dengan agenda Penyampaian Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

Dimomentum Sertijab, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, dalam sambutannya menyampaikan bahwa NTB adalah tanah yang diberkahi, yang alam dan budayanya sangat kaya.

“Tanah yang tumbuh dengan semangat kebersamaan dan kearifan lokal. negeri yang di dalamnya ada petani tangguh, nelayan yang gigih, wirausaha yang inovatif, dan generasi muda yang penuh harapan.” kata Gubernur mengawali sambutannya.

Namun, kata Lalu Ikbal, tantangan di depan kita tidaklah ringan. karena kita masih menghadapi ketimpangan pembangunan, keterbatasan akses ekonomi, dan kebutuhan akan infrastruktur yang lebih baik.

Dengan mimpi besar, “Bangkit bersama menuju NTB makmur mendunia kita harus mulai menata diri, dan yang pertama kami tata adalah birokrasi di Pemerintah Provinsi NTB” ungkapnya.

Selanjutnya pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi NTB, Gubernur Paparkan Visi-Misinya, mengatakan seperti janji kampanye kami, dalam 5 tahun kedepan kita akan bersama-sama berjuang merealisasikan visi NTB makmur mendunia,

Melalui 7 misi, 10 program unggulan dan 3 isu prioritas, sebagai berikut:

1.Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

2. Penguatan Ketahanan Pangan dan

3. Menjadikan NTB sebagai Destinasi Wisata Berkelas Dunia”. masalahnya darimana kita akan mulai? jelasnya.

“Insya Allah, kita akan memulai dari pembenahan dan penguatan mesin birokrasi. karena itu, ijinkan saya bicara mengenai birokrasi, birokrasi itu seperti tanaman perdu.” tekad Ikbal

Oleh karena itu, Jika dirawat dengan baik, manfaatnya banyak. bukan hanya memperindah rumah, tetapi juga menghalau hama dan binatang. Namun, jika tidak dirawat, akan mudah diserang benalu.

“Pada gilirannya benalu akan mematikan bukan hanya tumbuhan perdu tapi juga tumbuhan di sekitarnya” tandas Ikbal di akhir sambutannya.

Sementara ditempat yang sama, Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE, mengatakan bahwa semua kepala Daerah yang ada di NTB sesungguhnya mempunyai tanggung jawab yang sama yakni mensikrokan program Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah.

“Walaupun kami Kepala Daerah mempunyai jiwa dan gaya yang berbeda dalam memimpin, satu kata kuncinya setiap program yang kami jalankan muaranya yakni mensejahterahkan rakyat” ungkapnya.

Selanjutnya, Bambang berharap pada kepemimpinan Iqbal-Dinda, agar bisa melihat potensi dan keunggulan masing-masing daerah yang ada di NTB, sehingga bisa mengelaborasi setiap program yang ada menjadi kesatuan yang utuh.

“Saya yakin dibawah Kepemimpinan Iqbal-Dinda dengan jargonyya NTB Makmur Mendunia NTB bisa sejajar bahkan lebih maju dari Propinsi yang lain yang ada di Indonesia” ungkap Bambang penuh optimis.

Penulis IW

Foto, Wakil Bupati Dompu, Syirajudin, SH (DJ), Didampingi Setda Dompu, Gatot PP dan Plt. Inspektur.

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Perdana Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, SH, mengikuti rapat secara daring melalui Zoom Meeting terkait Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2025.

Turut Hadir dalam rapat tersebut, antara lain, Sekda Dompu, Gatot Gunawan PP, Plt. Inspektur, serta staf terkait dan berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati Dompu, Rabu 05/3/25.

Rapat tersebut bertujuan untuk membahas program MCP 2025 yang merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang terintegrasi di Daerah.

Selain itu, Rapat ini juga menjadi indikator penting dalam pemantauan dan evaluasi capaian MCP di berbagai Daerah, serta sebagai langkah untuk meningkatkan upaya pencegahan korupsi di seluruh tingkatan pemerintahan Daerah.

Maka, dengan adanya rapat ini, diharapkan dapat tercapai sinergi yang lebih baik antara pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan program pemberantasan korupsi yang lebih efektif.

Karena Program MCP merupakan salah satu bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi yang terintegrasi,

Dimana tujuan utamanya adalah untuk memperkuat pencegahan korupsi di tingkat Daerah melalui mekanisme yang lebih terukur dan terpantau dengan baik.

Dalam rapat tersebut, berbagai pemangku kepentingan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program ini.

Indikator IPKD yang diluncurkan diharapkan dapat menjadi alat ukur yang efektif dalam melihat kemajuan daerah dalam mencegah praktik korupsi, serta menjadi dasar evaluasi bagi perbaikan kebijakan dan langkah-langkah preventif di masa mendatang.

Rapat ini menandai langkah penting dalam mengimplementasikan kebijakan pemberantasan korupsi yang lebih sistematis dan berbasis data di seluruh wilayah Indonesia

Penulis IW

Foto, Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE, Saat Menerima kehadiran Perwakilan Food and Agriculture Organization (FAO) Indonesia, di Ruang Kerja Bupati Dompu.

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE secara resmi menerima kehadiran Perwakilan Food and Agriculture Organization (FAO) Indonesia, di Ruang Kerja Bupati Dompu. Selasa (4/3/25)

Tujuan hadirnya FAO di Bumi Nggahi Rawi Pahu (Kabupaten Dompu) membawa Program Produksi Peternakan Berkelanjutan Untuk Mendukung Sistim Pangan, Lingkungan dan Mata Pencaharian Perdesaan.

Penjelasan itu, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor: 28017/TU.040/F.1/02/2025 Tanggal 28 Pebruari 2025 Perihal: Kunjungan Assesment.

Dengan surat tersebut Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI menyebut Kabupaten Dompu sebagai salah satu lokasi Program Produksi Peternakan Berkelanjutan Untuk Mendukung Sistem Pangan, Lingkungan dan Mata Pencaharian Perdesaan.

Hadir dalam pertemuan tersebut, selain Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE, Sekda Gatot Gunawan PP, SKM., M.MKes, Asisten Administrasi Umum Setda, Ir. Ruslan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Muhammad Abduh, SE., M.Si bersama jajaran Serta dari FAO Indonesia yang diwakili I Wayan Tambun.

Dalam arahannya di acara yang diagendakan Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE, menyampaikan bahwa kami sangat menyambut baik dan mendukung serta menerima baik program yang dihadirkan Kementan yang berkolaborasi dengan FAO ini.

“Sebagai bentuk dukungan dari program yang dihadirkan tersebut Pemda Dompu akan berupaya memfasilitasi hal-hal yang diperlukan”, katanya.

Menurut Bupati Bambang Firdaus program yang ditawarkan FAO tersebut berdampak yang baik bagi masyarakat Bumi Nggahi Rawi Pahu karena salah satunya berkaitan dengan masalah pencaharian di daerah perdesaan.

“Karena berdampak baik bagi masyarakat dan daerah Pemda Dompu mendukung keberadaan program yang ditawarkan FAO yang bermitra dengan Dirjen Peternakan dan Keswan Kementan tersebut”, jelas Bupati

Penulis IW

Foto, Bupati Dompu, Bambang Firdaus SE didampingi Setda Dompu, Gatot Gunawan PP, S. Kes.,M.Kes dan Kepala PPKAD Dompu, Muhammad Syahroni SP,.MM

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Usai serah terima jabatan, Bupati Dompu Bambang Firdaus SE, lansung tancap Gass Poll menjalankan tugasnya sebagai Bupati Dompu dalam 5 tahun kedepan.

Dihari pertama Kerja, Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE (BBF), Didampingi Setda Dompu, Gatot Gunawan PP, dan Kepala PPKAD Dompu, Muhammad Syahroni SP,.MM, beserta pejabat lainnya melakukan Sidak di seluruh Bagian Setda Dompu, termasuk Kantor Badan Pengelolaan Aset Daerah (PPKAD), Dinas Kominfo serta Dinas Pariwisata Kabupaten Dompu

Dengan tujuan untuk memastikan agar pegawai menerapkan kode etik dan disiplin serta kepatuhan pegawai dalam kedinasan dan pergaulan sehari-hari dan membentuk lingkungan kerja yang kondusif dan perilaku professional.

Sidak tersebut berlangsung di Jam istirahat ASN, Senin, (03/03/25) kemarin Siang.

Foto, Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE, saat melakukan Sidak 

Usai Sidak, Kepada Media Kepala PPKAD Dompu, Muhammad Syahroni SP,.MM, menyampaikan selaku pimpinan BPKAD saya menyampikann terima kasih kepada Bupati yang telah berkenan melakukan sidak ke BPKAD.

“Dengan Adanya sidak pak bupati menjadi salah satu sumber motivasi bagi ASN BPKAD dalam memacu kinerja dalam bekerja.” kata Muhammad Syahroni.

Muhammad Syahroni juga Menyebutkan bahwa secara keseluruhan saat bupati melakukan sidak, ASN BPKAD hadir sekitar 80 persen.

“Dan tampaknya pak bupati merasa cukup puas kendati sidak di lakukan setelah jam istirahat. Tp aktivitas kerja tetap jalan sebagai mana mestinya,” ucap Dae Roni sapaan akrabnya

Penulis IW

Foto, Kondisi Pembangunan RKB SMAN 1 Pekat sudah rampung 100 porsen 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Proyek Pembangunan RKB SMAN 1 Pekat, telah sukses dirampungkan oleh pihak Kontraktor Pelaksana sesuai dengan Bestek ataupun Gambar.

Proyek senilai Rp. 427.738.540 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Tahun 2024,

Kepada Media, Kontraktor Pelaksana mengatakan bahwa pekerjaan proyek pembangunan RKB SMAN 1 Pekat, telah rampung sesuai dengan bestek ataupun gambar,

“Alhamdulillah, Pembangunan RKB itu, sudah rampung, insyaallah mutu dan kualitas terjamin,”katanya pada awak media, Via WhatsApp, Jum’at 28/03/25

Lanjut Kontraktor Pelaksana menjelaskan bahwa pembangunan RKB itu sudah dapat di gunakan untuk proses belajar mengajar siswa-siswa SMAN 1 Pekat.

“Alhamdulillah, Itu sudah bisa pakai belajar mengajar,” ungkapnya semangat.

Kontraktor Pelaksana juga menegaskan bahwa kami melaksanakan pekerjaan Pembangunan RKB SMAN 1 Pekat ini sangat mengedepan mutu dan kualitas

Disamping proses pekerjaan pembangunan ini diawasi langsung oleh guru-guru SMAN 1 Pekat maupun pihak Konsultan perencanaan proyek setiap hari.

“Mungkin ada segelintir orang yang berasumsi pembangunan ini, tidak memenuhi standar petunjuk teknis atau asal-asalan, itu tidak benarlah dan nantinya pekerjaan ini akan kita pertanggung jawabkan,” tegasnya.

Karena memang pekerjaan ini, akan kami diserah terimakan kepada pihak sekolah SMAN 1 Pekat atau Dikbud Provinsi NTB, sebagai sarana untuk kegiatan proses belajar mengajar

“Alhamdulillah Pembangunan RKB itu diberi Apresiasi oleh pihak sekolah, tidak ada yang dipersoalkan,” ujarnya.

Disamping itu, Pembangunan RKB SMAN 1 Pekat sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim BPKP Provinsi NTB, sebelum puasa pada bulan Pebruari 2025, lalu

“Hasil pemeriksaan BPK, Alhamdulillah tidak ada temuan atau masalah, artinya, pekerjaan sudah sesuai perencanaan,” bebernya penuh semangat.

Oleh karena itu, kontraktor Pelaksana berharap kepada seluruh Guru dan siswa SMAN 1 Pekat, untuk sama-sama merawat dan menjaga pembangunan tersebut, agar bertahan lama.

“Jadi apa yang sudah di bangun oleh Pemerintah, itu harus terus dirawat, untuk kelancaran maupun kenyamanan belajar mengajar,” pesan tulus Kontraktor cekatan itu

Penulis Tim CNN