Dimomen Pelantikan Pengurus LKKS Periode 2025-2030, Bupati Dompu Harapkan LKKS Mampu Hadirkan Model Layanan Sosial Inovatif Dan Tepat Sasaran 

Foto, Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE, di momen pelantikan Pengurus LKKS 

 

 

 

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Jika Anda ingin bahagia selama satu jam, maka silahkan tidur siang, bahagia dalam satu hari, maka pergilah piknik, bahagia selama seminggu, maka pergilah berlibur dan jika ingin bahagia hidup selamanya maka bantulah banyak orang.

 

Sepenggal pantun diatas diucapkan Bupati Dompu Bambang Firdaus SE. saat melantik Pengurus Lembaga Koordinasi kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Dompu Periode 2025-2030 di Aula Pendopo, Senin (09/08/25).

 

Dalam Sambutannya, Bupati menuturkan, bahwa salah satu cara kita sukses di era sekarang adalah memiliki kemampuan melayani masyarakat dengan baik.

 

Di negara-negara maju, saat ini terjadi arus balik. Kebahagiaan bukan saja ditentukan karena uang yang banyak. tetapi mulai lahir kesadaran bahwa orang yang bahagia adalah mereka yang mampu melayani orang dengan baik,” jelasnya.

 

Lanjut, Bupati Dompu mengatakan bahwa LKKS dibentuk dengan tujuan untuk mengayomi masyarakat dengan baik.” sehingga pengurus bertugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan”Pintanya.

 

Untuk itu, LKKS diharapkan mampu menghadirkan model layanan sosial yang inovatif dan tepat sasaran, sehingga dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menangani kesenjangan sosial yang ada di tengah masyarakat.

 

LKKS menjadi mitra bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, turut serta membantu dalam percepatan terwujudnya visi Dompu Maju, Sejahtera, Religius, Berkeadilan dan Berbudaya yang menjadi visi seluruh elemen masyarakat yang di Kabupaten Dompu”ujarnya

 

Sebelumnya, Ketua Harian LKKS Provinsi NTB dalam sambutannya mengatakan, LKKS ke depan diharapkan sebagai lembaga yang koordinator, mengacu kepada kerangka kerja. Nanti akan ada penguatan kapasitas bagi para pengurus LKKS Kabupaten/kota sehingga memahami tugas pokok, fungsi dan pola kerja agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

 

Ke depan, LKKS tidak boleh menjadi beban dan harus tampil menjadi lembaga yang membangun konsolidasi, koordinasi komunikasi dan kolaborasi agar berjalan bersama sesuai dengan implementasi sesuai visi dan misi Bupati”. Pungkasnya.

 

Pelantikan 30 pengurus LKKS Kabupaten Dompu yang dinahkodai Ny.Onti Farianti Bambang Firdaus berlangsung dengan hikmad, tertib dan lancar dan acara ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta Asisten Pemerintahan dan Kesra.

 

Hadir juga para ketua dari Gabungan Organisasi Wanita, Ketua Baznas, Camat serta Kabag Lingkup Setda Dompu.

 

Penulis IW 




DPPKB Gelar Rakor Dan Rembuk Stunting TPPS Tahun 2025, Dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas Bebas Stunting Menuju Dompu Maju.

Foto, Sekda Dompu, Gatot Gunawan PP Dan Plt. Kepala DPPKB Kabupaten Dompu Zulkarnain, S.Sos.M.PH, di acara rakor dan rembuk stunting Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tahun 2025 di gedung PKK,

 

 

 

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Pemerintah Kabupaten Dompu terus berupaya menurunkan angka stunting tiap tahunnya, agar komitmen itu diwujudkan,

 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menggelar rakor dan rembuk stunting Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tahun 2025 di gedung PKK, Rabu (10/09/25).

 

Mewakili Wakil Bupati Dompu, Sekda Gatot Gunawan PP. SKM.MM.Kes.dalam sambutannya mengatakan stunting masih menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia, termasuk Kabupaten Dompu.

 

Penyebab stunting bukan hanya soal keterlambatan pertumbuhan fisik bagi anak akan tetapi termasuk perkembangan otak, kecerdasan dan produktifitas dan ini kelihatan jelas pada 1000 hari pertama.

 

Sekda menuturkan, Tiga pilar utama pencegahan stunting di tingkat keluarga dan masyarakat adalah Nutrisi, Stimulasi, dan Pola Asuh,.

 

Selain itu, strategi nasional percepatan pencegahan stunting di Indonesia memiliki lima pilar yang lebih luas, termasuk komitmen kepemimpinan, kampanye nasional, konvergensi program, gizi dan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi.

 

Lebih lanjut, Sekda mengungkapkan target Nasional untuk penurunan stunting tahun 2024 sebesar 14%,” Alhamdulillah Kabupaten Dompu dari Dinas Kesehatan, berdasarkan aplikasi e-PPGBM selama satu tahun penuh yakni di tahun yang sama, angka stunting ini mampu diturunkan hingga 10,27 persen.” ungkapnya penuh semangat 

 

Hal ini tentunya bisa tercapai berkat kerja keras lintas OPD sehingga penurunan stunting ini bisa tercapai, kolaboratif antar lintas sektoral itu kunci suksesnya”.

 

Sementara di kesempatan yang sama Plt. Kepala DPPKB Kabupaten Dompu Zulkarnain, S.Sos.M.PH dalam laporannya mengatakan tema yang diangkat pada rembuk stunting tahun 2025 ini “Mewujudkan Keluarga Berkualitas Bebas Stunting Menuju Dompu Maju”.

 

Hal ini bermakna semua keluarga harus berperan aktif dalam mengatasi permasalahan stunting ini, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tanpa kesadaran keluarga semuanya akan sia sia

 

Penanganan stunting bukan saja dilakukan satu perangkat daerah akan tetapi harus dikerjakan lintas OPD, masyarakat, LSM, mahasiswa dan berbagai stake holder lainnya”ungkapnya .

 

Pembukaan acara rakor berlangsung lancar dan diakhir acara dilakukan penandatanganan komitmen bersama antar seluruh pemangku kepentingan dalam rangka konvergensi percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Dompu dan pemberian makanan tambahan pada keluarga beresiko stunting.

 

Penulis IW 




Diapresiasi Pemprov NTB, Atas Penghargaan Paritrana Award Tahun 2025, Bupati Dompu Berkomitmen Tinggi Pada Jamsostek 

Foto Bupati Dompu Bambang Firdaus SE, saat menerima penghargaan Paritrana Award Tahun 2025 di ballroom hotel Lombok Raya, Mataram

 

 

 

Dompu NTB, ChanelNtbNews – Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu diapresiasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat karena berkomitmen yang tinggi dalam pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) terutama bagi pekerja rentan

 

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Damayanti Putri, SE., M.IP dalam Acara Peritrana Award di Ballroom Hotel Lombok Raya Mataram, Rabu (10/09/25).

 

Apresiasi yang diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan dan secara langsung diterima Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE.

 

Usai menerima piagam penghargaan tersebut, Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE menyampaikan ucapan terima kasih, atas

Penghargaan yang diberikan dan akan menjadi motivasi bagi Pemda Kabupaten Dompu untuk terus hadir memberikan pelayanan yang baik dan memadai kepada masyarakat.

 

Dan Apresiasi yang disampaikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi Pengakuan yang tulus dan ikhlas atas buah karya Pemda Kabupaten Dompu yang senantiasa hadir dalam melayani masyarakatnya.

 

“Atas penghargaan yang dianugerahkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan BPJS Ketenagakerjaan serta semua pihak yang telah ikut andil”, ucapnya.

 

Di akhir penyampaian Bupati yang akrab disapa Papi Bambang ini menyatakan komitmenya dalam melayani jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) Kabupaten Dompu,” dan akan terus Berkomitmen untuk mengembangkan inovasi meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat untuk terwujudnya Dompu Maju, Sejahtera, Religius, Berkeadilan dan Berbudaya sebagaimana yang menjadi Visi Daerah”, terangnya.

 

Acara Paritrana Award Tahun 2025 yang digelar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berlangsung aman, tertib dan lancar.

 

Penulis IW




Selaras Dengan Visi-Misi Pemda ‘Dompu Maju’ Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan, PDAM Perbaiki Sejumlah Fasilitas Penunjang 

Foto, Plt. Direktur PDAM Dompu, H. Didi Wahyudi, SE, saat memantau Fasilitas mobil tangki bak penampung dan gudang logistik PDAM yang sudah diperbaiki.

 

 

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu unit usaha milik Daerah, yang bergerak dalam pengolahan dan distribusi air bersih bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Dompu

 

Selaras dengan Visi-misi Pemerintah Daerah “Dompu Maju”, PDAM Dompu terus melakukan pembenahan, baik sistem manajemen maupun pelayanan sebagai bentuk upaya dalam peningkatan pendapatan

 

Dengan memperbaiki sejumlah fasilitas2 yang ada, antara lain, mobil tangki, gudang logistik, bak penampung dalam memperlancar kebutuhan air bersih untuk melayani masyarakat Dompu

 

Dalam penyampaiannya, Plt. Direktur PDAM Dompu, H. Didi Wahyudi, SE mengatakan bahwa mobil tangki yang ada di PDAM ini, ada 3 unit.

 

Di bulan Agustus kemarin, kita sudah memperbaiki 1 unit mobil tangki yang masih layak pakai, sementara 2 unitnya akan kita perbaiki kedepan ini

 

“Dan 1 unit mobil tangki yang diperbaiki sudah mulai beroperasi dan Alhamdulillah sudah memberikan kontribusi tambahan,” kata Direktur PDAM, H. Didi Wahyudi, saat diwawancara oleh awak media di ruang kerjanya Kantor PDAM Dompu, Selasa, 09/09/25

 

Plt. Direktur PDAM Dompu, H. Didi Wahyudi menjelaskan bahwa selain peningkatan pendapatan di lapangan terhadap jumlah pelanggan, karena  kemarin itu banyak yang nunggak air dengan alasan tidak lancarnya air

 

Alhamdulillah sudah 2 bulan ini, kami sudah memperhatikan pelayanan air, cepat tanggap terhadap laporan2 masyarakat, ketika ada kendala di lapangan seperti kendala di was-upnya, kendala di pemutaran valet sebagai pembagi air dan sumbernya dari IPAP sana,” paparnya penuh semangat.

 

Kemudian dari paraset itu, Kata H. Didi, kami melakukan kontrol ataupun pengendalian dengan baik, sehingga pembagian2 air di wilayah2 tertentu ini bisa terbagi sesuai dengan kebutuhan,” itu sudah kita lakukan,” terangnya.

 

Maka, dengan adanya peningkatan pelayanan terhadap air kepada pelanggan yang berdampak pada naiknya peningkatan pendapatan

 

Naiknya peningkatan pendapatan ini, sekitar 96 sampai 100 juta dan sekarang kita sudah beranjak sampai ke 145 jutaan/perbulan atau sekitar 30% lebih, ini peningkatan pendapatan dari pelanggan,” jelasnya detail.

 

Terkait Gudang Logistik, Lanjut, Kata H. Didi, agar lebih efektif dalam menekan pengeluarannya, dengan memperbaiki gudangnya dan dibarengi manajemen pengelolaan yang baik.

 

Selama inikan bebas saja pengeluaran logistik maupun aksesoris kita untuk perbaikan instalasi pipa dan sebagainya itu, kita ambil dari gudang itu tanpa ada pengontrolan, sedangkan untuk logistik nya sendiri tinggal sedikit dan kita sedang upayakan untuk pengadaan lagi,” ujar Direktur PDAM.

 

Ditambahkan Direktur PDAM Dompu, bahwa semua fasilitas pendukung yang sudah di perbaiki ini, akan ada Penanggung jawabnya dan titik sentral nya di bagian umum,

 

Nanti bagian umum yang atur semua fasilitas itu, kecuali mobil tangki langsung ke kasir pembayarannya dan masing2 fasilitas akan di SK kan khusus sebagai penanggung jawab,,” katanya penuh optimis.

 

Selain memperbaiki fasilitas, kata H. Didi, kita mengfunsikan humas, karena memang selama ini kinerja PDAM Dompu tidak bisa di deteksi dengan baik oleh elemen maupun kelompok masyarakat lebih-lebih Pemerintah Daerah

 

Maka, melalui Humas inilah, pemerintah, masyarakat maupun pelanggan air mendapatkan informasi, terkait perkembangan, baik di luar maupun di dalam intern PDAM Dompu

 

Humas inilah tempat menyampaikan informasi dan ini menunjukkan sistem kerja yang akuntabel dan transparansi pihak PDAM, sesuai yang diamanatkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik,” ucap mantan anggota DPRD Dompu 3 Periode ini.

 

Penulis IW 

 




SLBN 2 Manggelewa Segera Dibangun!! Penggagas Muhtar, Upaya Pemerataan Pendidikan Bagi Anak-anak Berkebutuhan Khusus,

Foto, Penggagas sekaligus Ketua Yayasan Muhtar Abdullah bersama Kades Doromelo dan Babinkamtibmas

 

 

 

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Dalam rangka pemerataan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) di setiap wilayah yang ada di Kabupaten Dompu

 

Penggagas sekaligus Ketua Yayasan Trisilaskil Muhtar Abdullah tengah berupaya keras untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 2 di Manggelewa.

 

Dengan tujuan untuk menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi peserta didik berkebutuhan khusus, untuk memberikan mereka kesempatan belajar.

 

Dalam mengembangkan kecakapan hidup, keterampilan dan membentuk kepribadian yang mandiri, berakhlak mulia, serta memastikan mereka dapat berpartisipasi secara optimal dalam berkehidupan bermasyarakat.

 

Dalam penyampaiannya, Muhtar Abdullah mengatakan bahwa berangkat dari keberhasilan mendirikan yayasan Trisilaskil di Kecematan Woja.

 

“Karena memang yayasan ini lokasinya berada di Kecamatan Woja, maka wajib.ada di setiap wilayah,” kata Muhtar penuh kebanggaan, pada media Via WhatsApp, Senin, 08/09/25.

 

Lanjut, Muhtar mengungkapkan bahwa untuk memperluas jaringan pendidikan itu, maka, wajib didirikan sekolah tersebut di berbagai Kecematan termasuk di Manggelewa bahkan sampai di Kilo dan Kore,

 

“Karena memang sekolah itu belum ada disana dan harus ada dan untuk lokasi SLB Negeri 2 Manggelewa, di samping SMKN 1 Manggelewa,” terangnya.

 

Muhtar juga menjelaskan adapun langkah2 yang ditempuh untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 2 Manggelewa, yakni, pembebasan tanah, sertifikat tanah,

 

Selanjutnya menyampaikan rencana pembangunan kepada pemerintah Daerah, Kades dan Babinkamtibmas, serta Tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar lokasi tempat pembangunan sekolah.

 

Selain itu, Kata Muhtar, kami sudah menertibkan Ijin Operasional Sekolah kemudian mengusulkan pembangunan kepada Revalitasi Pusat,

 

Alhamdulillah hari ini progres pembersihan lahan SLBN 2 Dompu yang sudah dirapatkan bersama kades dan Kantibmas DESA Doromelo tempat SLBN 2 Dompu.” tuturnya.

 

Untuk itu, Ketua Yayasan Trisilaskil, berharap semoga usulan pembangunan ini sesegera mungkin direalisasikan oleh Pemerintah Pusat agar di Kecematan Manggelewa ada SLB Negeri.

 

Mudah-mudahan, tahun 2026 ini bisa terwujud pembangunan SLB Negeri 2 Manggelewa.” harap Ketua Yayasan yang dikenal terampil dan cekatan ini.

 

Penulis IW 

 




Dispenda Dompu Bakal Di Demo ARM Terkait Kembali Mencuatnya Dugaan Kejahatan Pajak

Gambar : Ilustrasi Masyarakat Taat Pajak 

 

 

 

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Aliansi Rakyat Menggugat (ARM), Bakal Gelar Demontrasi Damai Dispenda Dompu, terkait dugaan Kejahatan pajak yang sempat viral, beberapa waktu yang lalu,

 

Kini kasus tersebut kembali mencuat dan menjadi sorotan publik karena diduga merugikan negara serta para wajib pajak di Bumi Nggahi Rawi Pahu.

 

Aksi unjuk rasa ini, rencananya akan berlangsung pada hari Senin tanggal 09 Bulan September 2025.

 

Diperkirakan masaa aksi sekitar 50 orang dengan titik kumpul di Cabang Renda Kelurahan Simpasai Kecematan Woja Kabupaten Dompu.

 

Dengan Surat Aksi, Nomor : I/ARM/V/2025, ditujukan Kepada Polres Kab. Dompu. Cq. Intelkam, tertanggal, 06/09/25.

 

Foto, Surio Sulistio, Korlap ARM Kabupaten Dompu 

 

Kepada media Korlap ARM, Surio Sulastio menyampaikan bahwa dugaan Kejahatan pajak yang dilakukan oknum2 Dispenda ini sangat merajalela sehingga merugikan para wajib pajak.

 

olrh Sebab itu, kejahatan itu wajib dihentikan sesegara mungkin karena telah meresahkan masyarakat kabupaten Dompu saat ini.

 

Kami dari Aliansi Rakyat Menggugat akan melakukan aksi demonstrasi meminta pertanggung jawaban pihak Bappenda, terkait dugaan kejahatan pajak,” tegas Korlap Surio Sulistio saat memberikan pernyataan sikap pada awak media di kediamannya Kel. Simpasai, Kec. Woja, Minggu, 07/09/25.

 

Untuk itu, Surio mendesak Inspektur Inspektorat Kab. Dompu untuk sesegera mungkin melakukan Audit Khusus BAPPENDA Kab. Dompu.

 

Terkait dugaan kejahatan pajak dalam Anggaran pembayaran pajak bumi dan bangunan masyarakat yang menyetor atau membayar pajak kepada pihak Dinas BAPPENDA Kab. Dompu,” tetapi anehnya tidak disetorkan oleh Oknum Petugas Dinas BAPENDA Kab. Dompu Kepada negara? untuk Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada Tahun 2013. 2014. 2015. 2016. 2018. 2020. 2021. 2022 dan 2025, yang merugikan negara meliaran rupiah.” bebernya.

 

Oleh karena itu, Korlap Surio mendesak Bupati Dompu untuk segera mencopot Kepala Dinas BAPENDA Kab.Dompu, karena Diduga kuat telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dan jabatan

 

Mengarah pada tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme, yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.” kata Surio dengan tegas.

 

Penulis IW