foto Bupati Dompu H. Kader Jaelani dan Kabid Bina Marga DInas PUPR Dompu Robbi Cater, ST.

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Pemerintah Daerah kabupaten Dompu Melalui Dinas PUPR Kab Dompu Bidang Bina Marga melakukan sosialisasi tentang persiapan pekerjaan Penanganan Long Segment Ruas Jalan Kandai I – Karijawa (AKJ) dan kandai dua.

Dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Yaitu sebesar Rp. 8 Miliar dan dipastikan akan dilaksanakan Tahun 2024 ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Bina Marga DInas PUPR Kab Dompu Robbi Cater ST, pada awak media saat menyampaikan sosialisasi, diruang kerjanya Bidang Bina Marga DInas PUPR Dompu, Jum’at 11/01/24

Dalam Sosialisasinya, Kabid Bina Marga DInas PUPR Kab Dompu, Robbi Cater, ST menyampaikan pada masyarakat bahwa Pemerintah Daerah Kab Dompu akan melaksanakan pekerjaan Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Kandai I – Karijawa.

“Mulai dari jembatan baru‘AKJ’, sampai pada SP. Ruas Jalan Kandai II – Kandai I. Dengan panjang 3 M,”Jelas Robbi Cater.

Robbi Cater juga menjelaskan bahwa penanganan Ruas Jalan tersebut, disamping Hotmix, juga akan dilakukan perlebaran Jalan dari kiri kanan ruas jalan.

“Rincian perluasan yakni dengan lebar jalan 8.5. meter dengan Asisting 5 Meter, maka dibutuhkan untuk pelebaran kanan kiri jalan masing-masing 1.75 meter idealnya”terang Kabid.

Maka, diharapkan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang ada di sepanjang ruas jalan tersebut, agar mempersiapkan areal untuk perlebaran Jalan minimal lebar 1 meter, tanpa dibebankan biaya kepada pemerintah daerah maupun Kontraktor pelaksana.

“Areal pelebaran jalan itu, diswadayakan oleh masyarakat yang ada di sepanjang ruas jalan tersebut atau gratis tanpa biaya.” jelas Aba Robbi biasa disapa diakhir sosialisasi melalui media online

Ditempat yang sama, Tenaga Tehnik Lapangan Mardin, ST menyampaikan bahwa upaya pemerintah daerah untuk menghotmix ruas jalan S.105 antar kandai 1 – Karijawa telah membuahkan hasil

“Alhamdulillah, Pekerjaan Penanganan Ruas Jalan tersebut bisa dipastikan akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini,” terang Mardin penuh semangat.

Lanjut, Mardin menjelaskan bahwa Program Penanganan Ruas Jalan tersebut, merupakan salah satu Program yang menjadi Perioritas Pemerintah Daerah.

“Insyaallah, akan dilaksanakan selambat-lambatnya di bulan April tahun 2024 ini, tinggal menunggu pemenang tender,” jelas Mardin.

Maka, kami atas nama Dinas PUPR, menghimbau kepada masyarakat sepanjang ruas jalan tersebut, agar memiliki kesadaran dalam rangka membantu pemerintah mengsuksekan pekerjaan Penanganan Ruas Jalan nantinya.

Sebab Sarana Infrastruktur Jalan merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam melancarkan aktivitas perekonomian masyarakat itu sendiri.

“Disamping ikut serta dalam mewujudkan Program Pemerintah Daerah Jara Pasaka Dompu Mashur,” kata mamiq biasa disapa diakhir penyampaiannya.

Penulis ; IW

Foto Ny.satria di Kebun Pisang dan Cabe yang tidak terlalu luas Di dusun Krisna sari Desa Tolokalo Kecamatan Kempo Kab.Dompu

 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Petani Holtikultura bernama Ny.satria Warga dusun Krisna sari Desa Tolokalo Kec Kempo Kab. Dompu mencoba merubah Pola Pikir dan Cara Pandang dari kebiasaan menanam jagung, kemudian beralih menanam Pisang dan Cabe yang tidak membutuhkan biaya yang besar, tetapi hasil pendapatannya lebih besar dari hasil panen jagung.

 

Selain itu, menanam Pisang dan Cabe tidak membutuhkan lahan yang luas dan tidak memerlukan pupuk urea, cuman hanya menggunakan pupuk kandang saja.

 

“Tidak serta-merta harus menanam jagung, yang menghabiskan anggaran puluhan juta/musim, lebih parah lagi lahan tersebut luas areal mencapai 25 ha, ditambah beban biaya untuk pembersihan, penanaman, pemupukan, panen, dan pengeringan, alangkah baiknya menanam Pisang dan Cabe,” Papar Petani holtikultura Ny.satria Warga dusun Krisna sari Desa Tolokalo Kecamatan Kempo Kab.Dompu

 

Maka dari itu, dengan merubah pola pikir dan cara pandang, sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi, dengan penanaman pisang dan cabe, yang dapat menghasilkan 3,5 juta/bulan x1 tahun = 60 juta, dengan luas lahan yang relatif kecil 1,6 ha,”Apalagi jikalau 25 ha, itu sudah berapa hasil nya….?”terang Ny.Satria saat dikonfirmasi awak media, selasa, 16/01/23.

 

Ny.satria juga menuturkan bahwa saya merubah pola pikir belum sampe 2 tahun, dengan mencoba menanam pisang yang tidak memerlukan biaya untuk membeli pupuk,”Harus sibuk cari kiri kanan pupuk subsidi, hanya saja tanam pisang memerlukan pupuk kandang,”jelasnya.

 

Lanjut dijelaskan, karena buah pisang dapat menjadi perhatian warga dan para Perbankan.”saya telah di bantu oleh Bank, tetapi tidak masuk kelompok, hanya akan merusak citra pribadinya yang akan mampu berinteraksi dengan perbankan, karena sudah menjadi nasabah setia bank.”tuturnya.

 

Selain hasil pisang, harga cabe juga sangat memuaskan dengan harga Rp. 45/Kg,”kalau 1 ton bisa menghasilkan 450 juta, sedangkan tani jagung +_ keluar masuk, malah yang ada mengutang,”ungkap Petani mandiri ini.

 

Penulis : IW

Foto Aksi Unjuk Rasa Forum Masyarakat Perduli Desa (FPMD) didepan Kantor BKPH Topaso.

 

ChanelNtbNews, Dompu NTB – Forum Masyarakat Perduli Desa (FMPD), Kembali melakukan aksi unjuk rasa jilid II, guna mempertanyakan tindak lanjut Pihak BKPH Topaso atas tuntutan massa aksi pada aksi unjuk rasa jilid I, terkait Penegakkan Supremasi Hukum yang adil Di wilayah Hukum BKPH Topaso.

 

Dengan mendesak KPH Topaso untuk segera menangkap Oknum-oknum masyarakat yang menduduki kawasan Hutan tanpa ijin di So Mangge Na’e, So kalate Rosso dan So wadu ramba yang berada di wilayah Desa Katua kec Dompu kab Dompu, namun sampai saat ini pihak BKPH Topaso belum juga mengindahkan apa yang menjadi tuntutan tersebut.

 

Aksi unjuk rasa jilid II tersebut diikuti oleh puluhan warga Desa Katua yang berlangsung di depan kantor BKPH Topaso Kab Dompu, Senin, 15/01/23.

 

Dalam Orasinya, Korlap FMPD M. Fajrin, SH mengatakan bahwa Gerakan jilid 2 hari ini dilaksanakan untuk mempertanyakan progres laporan hukum yang telah di sampaikan pada KPH Topaso, terhadap dugaan kejahatan oknum-oknum warga desa mangge na,e yang memasuki kawasan hutan tanpa izin.

 

“Diawal tahun 2024 ini, lagi-lagi memicu motivasi kami untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, menyampaikan keresahan masyarakat bahwa di timur Desa, di timur Daerah Dompu telah terjadi dugaan pelanggaran Hukum, di tiga lokasi so kalate rosso, so mada kantinggo, dan so wadu ramba diduga dikuasai dan dijadikan perkebunan oleh oknum warga mangge na’e tanpa memiliki ijin dari Kementerian LHK Negara RI,”ungkap Fajrin dengan suara lantang diawal orasinya.

 

Oleh sebab itu, Hal ini jelas melanggar Instrumen hukum yang diberikan oleh Negara, sebab diawal tahun 2021, 2022, dan tahun 2023, Kami masyarakat yang ada di timur Dompu menyuarakan hal itu.

 

Kemudian hari inipun juga, kami menyuarakan Persoalan yang sama, namun sampai saat ini, Kuping dan Hati Saudara KPH Topaso tidak pernah mendengarkan itu,

 

“Kuping saudara sudah tertutup dan tuli, sehingga Saudara KPH Topaso dan saudara-saudara yang menghadang kita pada hari ini, di gaji oleh Negara, tetapi kalian bengis dan tidak tahu tupoksi, dan saudara Nurwana harus bertanggungjawab pada persoalan ini,”pinta Fajrin dengan nada sindir

 

Beberapa saat berlangsungnya aksi unjuk rasa, tiba-tiba terjadi ketegangan, saling dorong mendorong antara Massa aksi dengan puluhan Petugas Pengamanan Hutan (Pamhut), yang menjaga pintu gerbang kantor BKPH Topaso,

 

Lantaran dipicu, karena massa aksi tidak diizinkan untuk masuk ke dalam kantor BKPH Topaso untuk mengecek kebenaran keberadaan Kepala BKPH Topaso Nurwana, Dikarenakan massa aksi tidak percaya bahwa Informasi dari pihak BKPH Topaso bahwa Kepala BKPH Topaso Nurwana berada di luar daerah,

 

Namun beruntung pihak keamanan, Kanit Polsek Kota, Aiptu M. Yusuf,SH, mampu meredam ketegangan yang terjadi antara kedua pihak dengan kemudian menawarkan opsi untuk mediasi massa aksi untuk mencari kebenaran informasi keberadaan Kepala BKPH Topaso Nurwana.

 

Kemudian beberapa saat, Aiptu Yusuf, SH, menghubungi langsung kepala BKPH Topaso melaui VC WhatsApp yang di saksikan oleh massa aksi, barulah massa aksi percaya dan yakin bahwa keberadaan Kepala BKPH Topaso Nurwana memang benar sedang berada diluar Daerah dan kemudian massa aksi melanjutkan orasinya.

 

Foto Kanit Polsek Kota Aiptu M. Yusuf, SH berusaha menenangkan ketegangan dan memediasi massa aksi.

 

Fajrin Lanjut berorasi, Dimana Laporan Pengaduan kami tertanggal 03 Desamber tahun 2023 itu, sebagai dasar hukum untuk mengambil sebuah tindakan terhadap persoalan Penegakan Hukum yang ada di wilayah BKPH Topaso Kab Dompu

 

“Tetapi hari ini saudara tidak merespon, saudara seakan-akan ingin menciptakan kondisi konflik horizontal masyarakat yang ada di wilayah bagian timur Dompu saat ini,”tandasnya

 

Oleh sebab itu, kalaupun terjadi kondisi instabilitas di timur Dompu hari ini, jangan salahkan masyarakat yang ada di timur Dompu,”maka KPH lah yang bertanggung jawab dalam persoalan ini, karena kami tidak sembarang melakukan gerakan,”ancam Fajrin.

 

Karena sebelumnya kami sudah melewati jalur-jalur intelektual yang sudah di berikan atau dimandatkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Kemudian Fajrin menjelaskan bahwa awal dari persoalan ini, kami sudah mengedapankan etika yang baik dengan mengajak KPH Topaso untuk mengfasilitasi, agar bagaimana masyarakat Desa Katua dan Desa Manggenae menikmati hutan yang tidak berizin tersebut,

 

Sebab KPH Topaso sebagai mandataris atau perpanjangan tangan DLHK Provinsi NTB, agar dapat mengkoordinasikan semua peristiwa yang berpotensi konflik horizontal ditengah masyarakat,

 

“Melalui kesepakatan yang kita bangun 2 kali, bagaimana membuat hutan itu legal, akan tetapi sampai saat ini KPH Topaso tidak memberikan status terhadap persoalan ini.”jelasnya.

 

Dimana Status persoalan ini, KPH sengaja menciptakan status Quo, karena salah satu bagian terpenting untuk mengkonfirmasi terkait persoalan yang menimpa salah satu warga Desa kami, Maman H. M. Sidik, yang ditahan, ditangkap, diadili dan di proses hukum, karena berkebun di luar kawasan Kehutananan sosial,

 

“Itu salah satu dalil hukum yang kuat, sampai sekarang ini, masih menjalankan proses Persidangan di Pengadilan Dompu.”papar Fajrin.

 

Sedangkan 89 orang yang diduga menguasai kawasan hutan tanpa ijin yang ada di wilayah Desa Katua tidak diadili seperti warga Kami Maman H.M sidik,

 

“Artinya hukum yang dijalankan atau ditegakkan tidak adil, berat sebelah, akan tetapi Hukum harus ditegakkan secara adil, tanpa pandang bulu statusnya sama dimata hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.”cetusnya.

 

Untuk itu, Dengan tegas kami meminta kepada DLHK Provinsi NTB untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala BKPH Topaso Nurwana,”Dicopot dari jabatannya, karena dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai Pemimpin yang bertanggung jawab terhadap Persoalan-persoalan hukum yang ada Wilayah Hukum di BKPH Topaso,”tegas Pengecara muda ini diakhir orasinya.

 

Sementara massa aksi lainnya Fadlun dalam orasinya meminta kepada BKPH Topaso untuk segera menertibkan oknum masyarakat Mangge Na’e di wilayah administrasi Desa Katua yaitu di So’ kalate, so wadu ramba dan so mada kantingo yang diduga melanggar ketentuan UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

 

Selain itu, fadlun juga menuntut secara terbuka kepada pihak DLHK Provinsi NTB cq. KPH Topaso untuk melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku di negara ini.

 

“Melakukan Penindakan Hukum, menangkap, menahan dan mengadili oknum-oknum Warga Desa Manggenae yang melakukan kegiatan perkebunan diduga tanpa ijin kementerian LHK di ketiga so tersebut,”ungkap fadlun dengan tegas.

 

Fadlun meminta dengan tegas kepada Pihak BKPH Topaso untuk segera menghentikan aktivitas kegiatan perkebunan di kawasan Hutan di tiga So tersebut.

 

Lalu Kemudian mempertanyakan Progres perkembangan laporan/pengaduan hukum yang disampaikan oleh massa aksi pada tanggal 17 Desember tahun 2023.

 

Karena dinilai ada kelambanan dalam proses penegakan hukum di sektor kehutanan di bawah koordinasi KPH Topaso,” mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap pelaku kejahatan yang beraktivitas di kawasan Hutan di so tersebut,”cetusnya penuh pesimis.

 

Sementara kepala BPKH Topaso Nurwana Putra, belum dapat dimintai keterangannya, karena berada di luar Daerah.

 

Setelah selesai berorasi didepan kantor BKPH Topaso, kemudian massa aksi bergegas menuju kantor DPRD kabupaten Dompu,

 

Namun setibanya dikantor DPRD, massa aksi disambut oleh satu orang anggota Dewan saja Yaitu Yatim dari Fraksi Demokrat sekaligus Calon Anggota DPRD Kab Dompu, Dapil 3 Kec. Woja.

 

Karena kecewa dengan tidak hadirnya ketua DPRD, kemudian massa aksi akhirnya melakukan aksi Blokir Jalan Negara tepat di Desa Katua, namun hal itu hanya terjadi beberapa saat saja, karena pihak keamanan cepat mengatasi dan memberikan pemahaman kepada massa aksi, akhirnya jalan kembali dibuka, jalan kembali normal.

 

Penulis Tim CNNEWS.

Foto Dandim 1614/Dompu, Letkol. Kav. Riyan Oktiya Virajati ST,M.M bersama Sejumlah Wartawan.

 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Dandim 1614/Dompu Letkol. Kav.Riyan Oktiya Virajati ST,M.M, melakukan jumpa pers, dengan sejumlah wartawan atau Pimpinan media yang berlangsung di halaman kantor Makodim, Sabtu, 13/01/24.

 

Guna Membahas terkait dengan pendistribusian pupuk bersubsidi, karena pihaknya telah dipercayakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk, mulai dari tingkat distributor, pengecer sampai pada tingkat petani, agar tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan petani.

 

Dandim 1614/Dompu Letkol Kav. Riyan Oktiya Virajati ST.M.M, mengatakan bahwa terkait dengan pendistribusian pupuk bersubsidi, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Daerah yang telah mempercayai dalam rwaktu dekat akan melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi

 

“Dari gudang, ke pengecer yang diperuntukan kepada petani di masing masing pengecer, di tingkat kecamatan dan sampai kedesa.”jelas Dandim1416/Dompu.

 

Dandim 1614/Dompu Juga menjelaskan tentang penyaluran pupuk subsidi kepada petani berdasarkan permentan No. 49 thn 2020, dasar surat, Pj.Gun.NTB, no : 520 .843_ tgl 27-Des-2023,

 

Kemudian di tindaklanjuti oleh Bupati Dompu Melalui Distambun No : 800/436/Distambun/2023, pendistribusian pupuk telah mencapai sekitar 50 % berakhir, mulai Kecamatan Dompu, Woja Hu,u pajo, kilo Manggelewa, Kempo dan Pekat,

 

“Kegiatan pendistribusian pupuk tetap di lakukan pengawasan setiap hari mulai dari gudang bara hingga sampai kepengecer dan pengecer dapat membagikan kepada petani sesuai dengan rdkk.”papar Dandim

 

Diakhir Dandim 1614/Dompu Letkol Kav.Riyan Oktiya Virajati S.T.M.M, mengharapkan pada masyarakat agar tidak melakukan penjarahan pupuk untuk hak orang lain, karena semua petani akan tetap mendapatkan jatah pupuk sesuai rdkk,

 

“Anggota Dandim dalam melaksanakan tugasnya akan mengambil sikap apabila masyarakat tidak dapat menghargai petugas kami,” tegas Dandim.

 

Sementara Disatu sisi Menyikapi kekurangan pendistribusian pupuk pada masyarakat yang melalukan tanam jagung di lahan kawasan Hutan seperti HKM, Taman Nasional,

 

“Misalnya, Dandim melalui danramilnya mengajak petani Sebagian lahan khususnya Taman Nasional dapat menanam pohon klengkeeng, rambutan, apokat, bahkan kemiri 3 tahun sudah berbuah.”terang Dandim.

 

 

Foto Kades Tekasire, M. Jaitun

 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Kades Tekasire angkat bicara Terkait Aksi Pemblokiran Jalan dan Pemberhentian Paksa truk pengangkut Pupuk yang dilakukan oleh sejumlah warga Desa Tekasire.

 

Dinilai ada unsur Politik, karena ada Pihak-pihak tertentu yang diduga sengaja memprovokasi masyarakat untuk melakukan hal-hal yang dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan Desa Tekasire.

 

Kades Tekasire Kec Manggelewa Kab Dompu, M Jaitun, mengungkapkan bahwa Aksi pemblokiran jalan bukan semata-mata, karena melakukan penjarahan pupuk, akan tetapi aksi Ini, ada kaitan dengan Pilkades kemarin,

 

“Sebab pupuk yang ingin dilakukan penjarahan oleh sejumlah warga, baru datang hari ini,”beber kades melalui via WhatsApp Minggu, (14/01/24).

 

Kades juga menjelaskan bahwa aksi tersebut, diduga senjaga diciptakan oleh oknum-oknum tertentu yang mencoba memanfaatkan situasi dan keadaan untuk menciptakan suasana kegaduhan di Desa Tekasire.

 

“Ini ada kaitannya dengan politik kemarin, ada oknum mantan kades, oknum mantan calon kades dan oknum calon anggota DPRD yang coba provokator masyarakat, yang tidak terima dengan hasil Pilkades kemarin,”ungkap kades.

 

Untuk itu, saya atas nama Pemerintah Desa menghimbau kepada seluruh warga Desa Tekasire, agar jangan lagi mudah di provokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang berdampak pada ketidaknyamanan masyarakat itu sendiri.

 

“Kedepannya Jangan adalagi masyarakat yang mudah di provokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab”harap kades.

 

Penulis Tim CNNEWS.

Foto Kuasa Hukum Po Dunia Mas, Abdullah, SH,.MH 

 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – menanggapi terkait penumpang bernama Profesor Doktor Sutarto, MP.d yang diduga ditelantarkan atau di tinggalkan oleh Bus Dunia Mas di dalam kapal yang telah bersandar di pelabuhan kayangan Lombok Timur, seperti pada pemberitaan sebelumnya melalui media ChanelNtbNews, (Sabtu,13/01/24)

 

Ditanggapi serius oleh Pihak manajemen Po. Dunia Mas, melalui kuasa hukumnya, Abdullah, SH,.MH membantah bahwa persoalan Po Bus Dunia Mas yang menelantarkan penumpang di dalam kapal itu tidak benar, karena PO. Dunia Mas sudah menjalankan sesuai dengan SOP.

 

Dalam bantahannya, Kuasa Hukum Abdullah, SH,.MH Alias Dul mewakili manajemen Po Dunia Mas dalam rangka menjelaskan kronologis kejadian terkait doktor Sutarto ditinggalkan Bus Dunia Mas di dalam kapal, dengan rute dari Dompu menuju Mataram.

 

“Maka saya dari pihak manajemen Po Dunia Mas wajib menyampaikan pada pak doktor Sutarto, bahwa itu bukan ditinggalkan atau ditelantarkan,”ungkap Dul pada awak media di taman kota Dompu, Sabtu 13/01/24.

 

Dijelaskan Abdullah, Bahwa yang pertama tidak ada unsur kesengajaan dari driver, helper ataupun kornetnya untuk meninggalkan Profesor Sutarto didalam kapal, pada saat kapal bersandar di pelabuhan kayangan Lombok Timur.

 

Kedua, kalau berbicara tentang SOP, 30 menit sebelum nyampe pelabuhan itu, biasanya kapal itu sudah mengumumkan kepada semua penumpang bahwasanya kapal sebentar lagi akan bersandar di pelabuhan kayangan.

 

Hal itu sebagai pengingat atau penanda bagi penumpang kapal itu untuk segera bersiap-siap dan sekalipun setelah sampai di pelabuhan, ABK kapal akan mengumumkan lagi bahwa kapal telah bersandar di pelabuhan kayangan,”Para penumpang diminta untuk bersiap-siap dan jangan lupa barang bawaannya, nah itu SOP kapal yang sudah dilaksanakan,”jelas Dul mengutip SOP kapal.

 

Sedangkan Bus Dunia Mas itu sendiri tetap berada di dalam kapal, tidak kemana-mana, stand by untuk menunggu penumpang, bahkan setelah keluar dari kapal, bus pun masih menunggu para penumpang,

 

“Persoalan meninggalkan Profesor Sutarto itu, meninggalkan bagaimana, apa mungkin kita menunggu beliau satu sampai dua jam, kan nggak mungkin, karena disatu sisi supir juga didesak oleh penumpang yang lain di atas Bus yang punya kepentingan, kepingin nyampe dengan cepat,”tandasnya.

 

Lanjut dijelaskan Dul, sementara pada saat itu juga kornet sudah berusaha mencari keliling yang bersangkutan di dalam kapal”cuman yang menjadi persoalannya ini, mencari orang yang tidak dikenal inikan repot, karena kornet tidak tahu mana penumpang yang tertinggal itu, kan asal cari,”pungkasnya.

 

Dul juga mengatakan bahwa dari pihak manajemen Po Dunia Mas sudah menjalankan SOP sebagaimana mestinya,” kalau ditanya trendrecor PO Dunia Mas selama ini, pernah nggak meninggalkan penumpang? tidak pernah, tidak pernah ada dalam cerita dan PO Dunia Mas nomor satu di NTB ini,”terangnya.

 

Jadi tidak ada maksud dari bus dunia mas untuk meninggalkan atau menelantarkan penumpang”cuman karena kita tidak tahu, penumpang itu masih ada disitu atau sudah berangkat dengan mobil jemputan lainnya,”terangnya.

 

Oleh karena itu, kami menghimbau kepada penumpang Po. Dunia Mas, ketika menaiki kapal, agar jangan tidur seakan-akan seperti dirumah,”harus tau bahwasanya saya berada di atas kapal, ketika nyampe di pelabuhan harus siap-siap menaiki bus kembali, jangan sampai penumpang yang lain dirugikan oleh kelalaian kita yang ketiduran,”harapnya.

 

“Namun Persoalan penumpang yang mau menempuh jalur hukum, itu haknya penumpang, silakan saja,”ujar Pengecara muda dan cerdas ini.

 

Penulis Tim CNNEWS