Alokasi DBHCHT 9,934 Miliar Untuk Pelayanan Kesehatan Diduga Tidak Tepat Sasaran, Korlap ARM, Terindikasi Kadis Menyalahgunakan Wewenang Untuk Perkaya Diri

Gambar Ilustrasi Penyalahgunaan DBHCHT dan Aliansi Mahasiswa Menguggat (AMM) Dompu 

 

 

 

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat (DBHCHT) merupakan bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.

 

Penggunaan DBHCHT diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.07/2017, tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBH CHT. Penggunaan tersebut untuk 5 program sesuai UU nomor 39 tahun 2007.

 

Dalam PMK 222/PMK.07/2017 secara detail diatur penggunaan DBH CHT minimal 50% untuk bidang kesehatan yang mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dukungan JKN dalam DBH CHT diarahkan pada sisi supply side yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di daerah sebagai unit layanan kesehatan terdepan dalam Program JKN.

 

Kabupaten Dompu menerima Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) tahun 2025 Sebesar Rp. 23,45 Miliar, menjadikan Kabupaten Dompu terbesar kedua di Pulau Sumbawa 

 

Dana tersebut difokuskan pada kesejahteraan masyarakat (50, 79%), atau 11, 927 Miliar, meliputi, bantuan langsung tunai (BLT), bagi buruh/petani tembakau, pelatihan, sarana dan prasarana pertanian, dan perlindungan jaminan sosial melalui BPJamsostek, OPD pengelola, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Nakertrans, Dinas Perindustria, dan Koperasi dan UMKM

 

Kemudian untuk Penegakan Hukum (7,93%), atau 1,863 Miliar dilaksanakan oleh Polpp dan Bagian Ekonomi Setda Dompu yang berfokus pada pemberantasan rokok ilegal

 

Dan Pengelolaan atau Kegiatan Pendukung (1,28%), atau 300 juta, dikelola oleh Bagian Ekonomi dan SDA Setda Dompu

 

Serta pada Bidang Kesehatan (40%), atau ,9,934 Miliar penggunaannya untuk pelayanan kesehatan masyarakat 

 

Namun penyaluran DBHCHT khususnya pada Bidang Kesehatan yang difokuskan untuk Pelayanan Kesehatan Di Dinas Kesehatan yang diduga kuat tidak tepat sasaran.

 

Hal itu diungkapkan oleh Korlap Aliansi Mahasiswa Menguggat (AMM), Muhammad Adhim Rasid, pada media ChanelNtbNews. com, Via Washapp, Kamis, (12/02/26), kemarin.

 

Kepada Media, Muhammad Adhim Arsid mengungkapkan bahwa dana tersebut diduga kuat dialihkan ke pos-pos yang tidak relevan, maupun proyek-proyek fiktif, yang berpotensi merugikan keuangan negara dan mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi.

 

“Dimana peruntukan Dana tersebut untuk memperkuat fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas), menyediakan obat-obatan esensial, atau menjalankan program pencegahan penyakit tidak menular (seperti kanker paru atau penyakit jantung yang erat kaitannya dengan rokok),” beber Adhim sapaan akrabnya.

 

Lebih lanjut dibeberkan Adhim Perihal Dana DBHCHT, terdapat banyak laporan dan temuan yang menunjukkan adanya alokasi dana yang tidak sesuai dengan peruntukan.

 

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk bidang kesehatan bukan sekadar anggaran rutin. melainkan kompensasi yang dipungut dari kerusakan paru-paru, jantung, dan nyawa masyarakat yang direnggut oleh tembakau,

 

“Jadi jangan main-main dengan dana tersebut.” tegas Adhim mengingatkan pengelola Anggaran tersebut 

 

Sebab, Anggaran DBHCHT ini sudah di mandatkan dalam undang-undang yang mewajibkan dana ini digunakan untuk memulihkan kesehatan rakyat adalah janji suci yang seharusnya tak terlanggar.

 

“Namun, realitanya? Ini adalah skandal kebijakan yang penuh dengan kemunafikan dan pencurian terang-terangan. Ini yang paling menyakitkan,” pungkasnya penuh curiga 

 

Sementara, Kata Adhim, rakyat menderita terbatuk-batuk yang harus menunggu antrean di Puskesmas karena kekurangan alat dan obat

 

Sehingga keluarga harus menjual aset dan sebagainya untuk membayar biaya pengobatan kanker atau penyakit jantung akibat rokok,

 

Dimana para pengelola dana justru bersenang-senang dengan uang yang diperuntukkan dimasing-masing Puskesmas yang menjadi harapan pasien.

 

“Mereka mengambil uang yang berasal dari penderitaan rakyat, lalu menggunakannya untuk memperkaya diri sendiri. Ini bukan sekadar kesalahan administrasi, ini adalah pengkhianatan terhadap amanah negara.’ ungkap Korlap ARM

 

Oleh karena itu, Kami menduga kuat bahwa Dinas Kesehatan Kab. Dompu penggunaan anggaran tersebut tidak sesuai atau tidak jelas penggunaannya yang bertentangan dengan ketentuan dan aturan yang yang ada

 

“Kadis Kesehatan Dompu Terindikasi mensrea dengan menyalagunakan wewenang atau menyalahgunakan anggaran tersebut untuk memperkaya diri sendiri,” tegas Adhim.

 

Sementara sampai berita ini ditayangkan, Kepala Dinas Kesehatan Dompu, belum dapat dimintai keterangannya.

 

Penulis IW