Foto, H. Muhammad Ikhsan, Sos, saat diwawancara oleh Wartawan ChanelNtbNews.com di Depan Kantor DPRD Dompu.
Dompu, NTB, ChanelNtbNews.com – Terkait Keberatan terhadap Hasil Seleksi PPPK Tahap Dua tahun 2025 oleh Persatuan Honorer P3K Kabupaten Dompu, karena diduga kuat menyimpang dari aturan berlaku.
Dan mendesak DPRD Dompu agar segera membentuk Tim Pansus Guna membongkar kejanggalan pada proses seleksi PPPK Tahap Dua tahun 2025, akibat adanya dugaan konspirasi jahat oknum-oknum terkait.
Sehingga merugikan para Honorer yang murni mengabdi pada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu seperti pada pemberitaan sebelumnya melalui media ChanelNtbNews.com, Kamis, 24/07/25, kemarin.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Dompu dan juga Pimpinan Rapat, Muhammad Ikhsan, S.Sos, mengatakan bahwa pada rapat kemarin kita sudah merekomendasikan untuk melakukan koordinasi, konsultasi dengan pemerintah atasan.
Selanjutnya kami sudah melaporkan ke pimpinan untuk pembentukan pansus dan mengenai waktunya kami belum bisa memastikan karena ini kebijakan lembaga
“Intinya, kami sudah menyampaikan kepada pimpinan bahwa itu rekomendasi hasil rapat/notulen,” kata Muhammad Ikhsan, saat diwawancara oleh awak media di depan Kantor DPRD Dompu, Senin, 28/07/25
Lanjut, Ikhsan menjelaskan bahwa pada prinsipnya DPRD Ini adalah lembaga politis yang coba memfasilitasi kemudian menyampaikan pada pemerintah yang menentukan kebijakan.
“Kami disini hanya membantu dalam hal menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat,” tuturnya anggota DPRD 2 periode.
Kemudian terkait persoalan ini yang akan dilaporkan ke institusi hukum oleh persatuan Honorer P3K, menurut Ikhsan, itu merupakan hak warga negara dan langkah itu bisa juga dilakukan, kalau memang ada unsur pidananya,” silahkan saja itukan haknya dari masing-masing orang.” ungkapnya dengan nada
Untuk itu, Anggota DPRD dari fraksi Nasdem ini menyakinkan bahwa kami tetap berkomitmen dan tetap berada bersama mereka
“Kami juga berharap apa yang menjadi harapan daripada teman-teman honorer yang dianulir atau yang tidak lulus kemarin ada kebijakan dari Pemerintah Pusat dan dibantu oleh Pemerintah Daerah,” agar diakomodir atau diluluskan,” ujar Om Chan sapaan akrabnya.
Ditempat terpisah, Koordinator Persatuan Honorer P3K Dompu, Syahril atau yang akrab disapa Bimbim, tetap kosisnten apa yang menjadi tuntutannya.
Oleh karena itu, Besar harapan kami dari Persatuan Honorer PPPK II Kab. Dompu, agar DPRD Dompu segera membentuk pansus,
“Karena ini adalah akumulasi dari permasalahan klasik selama bertahun2 namun berlalu begitu saja. sehingga indikasi kejanggalan dan kesalahan administrasi hampir menjadi langganan tetap setiap kali perekrutan ASN.” ungkapnya
Di sisi lain, Kata Bimbim, pansus nantinya juga diharapkan agar bekerja maksimal, karena dugaan kejanggalan seleksi PPPK Tahap dua ini mencoreng VISI “Good Governance” yang di usung olh pemerintahan BBF_DJ.
Sementara sampai berita ini ditayangkan, Kepala BKD Dompu, belum juga dapat dimintai keterangannya
