Foto, Sekretariat KPU Dompu, Lahmudin saat pimpin Apel Pagi di halaman kantor KPU Dompu.

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Gelar Apel Pagi yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Dompu Lahmuddin.

Diikuti oleh para Kasubbag dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Dompu, Kamis, 25/9/2025, pagi

Kegiatan Kick Off Evaluasi Zona Integritas ini diselenggarakan oleh KPU Provinsi NTB, pada hari kamis, (23/09/25), kemarin.

Dalam amanatnya, Lahmuddin menegaskan kembali pentingnya komitmen seluruh jajaran untuk mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Karena pembangunan Zona Integritas bukan hanya sekadar pemenuhan dokumen atau formalitas, melainkan perubahan nyata dalam sikap, perilaku, dan budaya kerja.

“Kita harus hadir sebagai penyelenggara pemilu yang transparan, akuntabel, dan selalu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Sekretaris 

Untuk itu, Sekretaris mengajak pada seluruh pegawai agar tetap menjaga kekompakan, disiplin, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Evaluasi yang dilakukan KPU Provinsi NTB diharapkan menjadi pemacu semangat bagi KPU Kabupaten Dompu untuk terus berbenah dan memperkuat integritas organisasi.” harapnya.

Karena mengingat Integritas adalah pondasi utama bagi KPU. “Mari kita jadikan evaluasi ini sebagai peluang untuk memperbaiki diri, bekerja lebih profesional, dan semakin dekat dengan masyarakat,” ajak Putra Asli Sumbawa

Penulis IW

Foto, Wagub NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E.,M.IP, pada Kunker Di SMAN 1 Dompu 

Dompu NTB, ChanelNtbNews – Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E.,M.IP melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Sekolah SMA Negeri 1 Dompu Rabu (24/09/2025) tatap muka dengan semua Kepala Sekolah SMA, SMK, dan SLB Se-Kabupaten Dompu,

Dalam Kunker tersebut Wagub didampingi oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Kepala UPTD Dikpora Cabang Dompu dan Inspektur Inspektorat NTB serta dari unsur Pemda Dompu

Dalam sambutannya Wagub menyampaikan, kedatangan kami bersama rombongan memastikan kualitas tenaga pengajar di Kabupaten Dompu terus membaik,

“Karna tidak bisa kita pungkiri, guru merupakan sebagai ujung tombak peningkatan Sumber Daya Manusia.” Kata Umi Dinda biasa disapa.

Lanjut, Umi Dinda mengingatkan kepada semua guru dan tenaga pengajar, menghilangkan istilah sekolah favorit.

“Saya menegaskan kepada Bapak/ Ibu guru untuk meningkatkan kualitasnya SDM nya, agar siswa lulusan SMP mempunyai banyak pilihan dalam memilih sekolah yang mereka inginkan” tegasnya.

Wagub mengingatkan kepada Kepsek dan seluruh jajarannya yang ada di sekolah, untuk merapikan kepemilikan surat aset baik itu tanah, bangunan.” karna syarat utama pencairan dana DAK yaitu bukti kepemilikan syah secara hukum.” Pesannya.

Diakhir Wabup berharap kepada seluruh elemen di sekolah, dalam berinterkasi langsung dengan murid, agar bersifat humanis, murah senyum dan ramah

“Suasana sekolah yang kolaboratif dapat menyehatkan mental siswa”sarannya.

Sementara itu Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Dompu H. Khairul Insyan, SE. MM mengatakan Kolaborasi Provinsi bersama kabupaten/kota sangat penting untuk membangun dunia pendidikan yang lebih baik dan merata.

Sebab, kolaborasi yang baik dapat menyelaraskan program dan kebijakan pendidikan, mengoptimalkan penggunaan anggaran (DAK Fisik), meningkatkan koordinasi, mendorong inovasi kurikulum dan pembelajaran yang adaptif

Serta membantu pemerataan akses dan kualitas pendidikan untuk seluruh masyarakat.

Foto, Keluarga Almarhum, Rihul Rahman,ST dan Almarhum Ade Indramawan. 

Bima, NTB, ChanelNtbNews – Masih kelanjutan dari kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian Almarhum Ade Indramawan yang merupakan Staf di RSUD Bima yang belum juga mendapat keadilan

Dalam penanganan kasus tersebut, pihak RSUD Bima tempat Almarhum bertugas, justru terkesan mengabaikan atau tidak proaktif dalam membantu pihak penyidik Pidum Polresta Bima yang menangani kasus kasus ini.

Sebab, pihak RSUD Bima terkesan mengabaikan surat yang dilayangkan oleh pihak penyidik Pidum Polresta Bima yang meminta hasil Diagnonosa Almarhum, untuk kepentingan penyidikan maupun penyelidikan.

Karena sampai saat pihak penyidik Pidum Polresta Bima belum mendapatkan jawaban dari pihak RSUD Bima, Hal itu yang diungkapkan yang disampaikan keluarga Almarhum Ade Indramawan pada awak media, via WhatsApp, Rabu, 24/09/25.

Pihak Keluarga Almarhum, Rihul Rahman menyayangkan pihak RSUD Bima yang terkesan mempersulit proses hukum kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian Almarhum Ade Indramawan

“Padahal Almarhum Ade Indramawan ini merupakan bagian dari RSUD Bima, kenapa kesannya di persulit,” ungkapnya dengan nada curiga

Karena menurutnya pihak penyidik Pidum Polresta sudah satu minggu melayangkan surat kepada pihak RSUD Bima untuk dimintai hasil diagnosa almarhum.

Sebab, sudah satu Minggu berjalan surat yang dilayangkan pihak penyidik Pidum Polresta Bima belum juga direspon oleh pihak RSUD Bima,

“Ini yang dikhawatirkan kami pihak keluarga, belum ditangkapnya terduga pelaku, jangan terduga melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mempengaruhi saksi-saksi.” katanya penuh Prihatin

Sebab sampai saat ini, pihak Penyidik Pidum Polresta Bima belum juga menangkap terduga pelaku yang berkeliaran bebas diluar sana, apalagi terduga merupakan Pengawas RSUD Bima

“Jadi tidak tutup kemungkinan terduga pelaku mengintervensi atau mengintimidasi pihak RSUD Bima, sehingga pihak RSUD Bima mengabaikan permintaan penyidik Pidum Polresta Bima,” tegasnya dengan nada lantang.

Padahal alat bukti CCTV, jelas memperlihatkan terduga pelaku diduga kuat melakukan penganiayaan yang menyebabkan almarhum Ade Indramawan meninggal,

oleh karena itu,  Rihul Rahman menduga kuat bahwa terduga pelaku sengaja dibiarkan bebas, agar bisa merencanakan hal-hal yang bisa membatalkan proses hukum Almarhum Ade Indramawan

“Ini sudah nampak indikasi intervensi atau Intimidasi oleh terduga pelaku terhadap pihak RSUD Bima, sehingga pihak RSUD Bima kesannya tidak mengindahkan surat dari penyidik,” bebernya.

Untuk itu, Rihul Rahman mengingatkan kepada pihak penyidik Pidum Polresta Bima, jangan sampai terduga pelaku melakukan sesuatu yang merugikan Almarhum, dalam hal proses hukum ini

“Jadi kami pihak keluarga menduga kuat terduga pelaku sengaja dibiarkan bebas diluar, agar terduga pelaku dengan leluasa merencanakan hal-hal yang dapat membatalkan proses hukum,” ungkapnya serius.

Oleh karena itu, Mantan Ketua DPD KNPI kabupaten Dompu ini mendesak kepada pihak penyidik Pidum Polresta Bima untuk segera menangkap terduga pelaku pengawas RSUD Bima,

“Segera tangkap dan tetapkan terduga pelaku sebagai tersangka,” tegasnya 

Untuk itu, Keluarga Almarhum mendesak Kepada pihak penyidik pidum Polresta Bima untuk segera menuntaskan kasus yang menimpa Almarhum Ade Indramawan

‘Kami dari pihak keluarga akan selalu mengawal proses hukum ini sampai tuntas dan melaporkan kepada Kapolda NTB,” tegas mantan aktivis Dompu ini. 

Selain itu, Rihul Rahman juga mendesak Bupati Bima untuk segera memberikan sanksi tegas terduga pelaku,” kami minta terduga pelaku pengawas RSUD Bima segera Di pecat, karena bersikap Arogan terhadap Almarhum,” tegasnya 

Kemudian mencopot Direktur RSUD Bima, karena tidak proaktif dalam membantu pihak penyidik terkait permintaan Diagnosa Almarhum Ade Indramawan untuk kepentingan penyidikan dan penyelidikan

Sementara Direktur dan Sekretaris RSUD Bima yang dihubungi media via WhatsApp, tidak merespon.

Penulis Tim CNN 

Foto, Ketua Bidang Pembangunan Daerah dan Pedesaan HMI Badko Bali Nusra Ajunnarfid, SE

Dompu, NTB – ChanelNtbNews – HMI Badko melayangkan kritik keras terhadap langkah Kejati NTB yang di anggap berbelit-belit dalam mengungkap Skandal Dana Pokir Siluman yang terjadi di DPRD Provinsi NTB.

Kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa merong-rong kedaulatan bangsa, wajib hukumnya semua masyarakat melawan kejahatan korupsi demi menjaga keberlangsungan demokrasi yang baik dan bersih.

Karena ada belasan oknum DPRD NTB yang sudah mengembalikan uang hasil rampasan, seharusnya dalam hal tersebut kejati NTB mesti melakukan pengamanan sementara terhadap oknum-oknum anggota dewan tersebut demi mempermudah penyelidikan yang sedang di lakukan oleh Kejati NTB terhadap skandal pokir siluman yang sekarang sedang heboh di perbincangkan oleh masyarakat NTB umumnya.

Dalam press releasenya, Ketua Bidang Pembangunan Daerah dan Pedesaan HMI Badko Bali Nusra Ajunnarfid, SE. menilai, bahwa proses penyelidikan yang sedang di lakukan oleh Kejati NTB seolah berbelit-belit,

“Masuk Angin, Sehingga Mandek Proses Hukumnya,” ungkap Arjunarfid dengan nada lantang.

Lanjut, Arjunarfid mengkritik Kejati NTB, mesti tegak lurus dan profesional dalam mengungkap skandal pokir tersebut Tampa adanya intervensi dari pihak lain yang bisa menggugurkan bukti-bukti yang ada.

Padahal, kejahatan korupsi dana pokir itu jelas nyata adanya, merusak kehidupan sosial serta mencederai nilai demokrasi bangsa.

Oleh karena itu, Arjunarfid Mendesak Kejati NTB di Mataram untuk konsisten menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan dana pokir oleh DPRD Provinsi NTB

“Termasuk salah satu anggota DPRD dapil 6 Marga Harun,” beber mantan Ketua HMI Cabang Dompu 

Penulis IW

Foto, Kepsek SDN 07 Dompu Bersama Bendahara dan Papan Informasi proyek 

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Menanggapi terkait Proyek Pembangunan SDN 07 Dompu senilai Rp. 1.342.357.734, bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 diduga kuat dipihak ketigakan atau memberikan borongan pekerjaan kepada pihak lain diluar sekolah yang menyalahi petunjuk teknis.

Karena adanya dugaan pemufakatan jahat antara Kepsek dan oknum Bendahara yang terobsesi dengan keuntungan besar terhadap proyek pembangunan sekolah yang menggunakan anggaran negara tersebut

Dimana oknum bendahara ini diduga kuat berperan sebagai perpanjangan tangan kepsek untuk memasukkan pihak lain diluar sekolah yang akan memborong pekerjaan dengan harga miring agar mendapatkan keuntungan besar secara pribadi.

Perlu diklarifikasi, bahwa bendahara ini pada pemberitaan sebelumnya disebutkan sebagai operator sekolah, Sabtu, (20/09/25), kemarin.

Hal tersebut, serentak dibantah oleh Kepsek dan Bendahara sekolah, saat dikonfirmasi awak media di SDN 07 Dompu, Senin, 22/09/25, kemarin

Kepala Sekolah SDN 07 Dompu, melalui Bendahara Alan Wahyuddin menyangkal bahwa tidak ada pekerjaan proyek pembangunan SDN 07 Dompu yang dipihak ketigakan atau memberikan borongan kepada pihak diluar sekolah

Tetapi memang ada pihak luar, namun itu digaji untuk mengerjakan proyek pembangunan sekolah ini,

“Intinya kita tidak pakai orang kedua, ketiga, itu tidak ada,” kata kepsek dan bendahara serentak yang terkesan menyangkal

Lanjut Kepsek dan Bendahara menjelaskan memang pembangunan ini sistem borongan seperti itu, tetapi atas persetujuan panitia2, bahkan yang mencari orang luar untuk borongan

“Itu adalah panitia itu sendiri, pekerja ini semua dari pihak disini semua dan memang pekerjaan diborong,” bebernya.

Maka, apa yang disampaikan Kepala sekolah dan Bendahara ini, terkesan berbelit-belit atau menyangkal, bahwa pihak yang mencari orang luar untuk borongan adalah panitia, namun semua itu terkesan pembenaran diri.

Karena berdasarkan hasil penelusuran media bahwa orang yang berperan mencari pihak luar untuk borongan pekerjaan diduga kuat adalah oknum bendahara dengan kompensasi mendapat jatah borongan rehab satu ruang kelas dan lebih-lebih memberikan borongan kepada iparnya sendiri yang bertolak belakang dengan tugas utamanya sebagai bendahara.

Hal itu mengacu pada mengacu larangan ASN, Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang terlibat dalam proyek pemerintah, baik proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Larangan ini didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan dan kode etik, dengan tujuan untuk mencegah konflik kepentingan, menjaga integritas, dan memastikan pelayanan publik yang profesional.

Adapun Beberapa dasar hukum yang melarang keterlibatan ASN dalam proyek antara lain :

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS): Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dengan menggunakan kewenangan pihak lain. Terlibat dalam proyek pemerintah dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara: Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam undang-undang ini mewajibkan ASN untuk menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: Pasal 17 huruf a melarang pelaksana pelayanan publik merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB): Aturan ini mengatur larangan rangkap jabatan yang dapat mengganggu objektivitas dan netralitas ASN.

Adapun Sanksi bagi ASN yang melanggar ; bahwa ASN yang terbukti terlibat dalam proyek dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti :

@. Sanksi ringan hingga berat.

@. Pemberhentian atau pemecatan.

@. Proses hukum pidana jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Serta berpotensi pada kerugian keuangan negara yang mengarah pada dugaan tindak Pidana Korupsi yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sementara sampai berita ini ditayangkan, Ketua Panitia belum dapat dimintai keterangannya.

Penulis Tim CNN

Foto, Kabid PK-LK, Dikbud NTB, DR. Eva Sofiasari S.Pd,.M.Pd Kepala Sekolah SLB Yayasan Trisilaskil, Aryani. SPd. Ketua Dewan Pembina Yayasan Trisilaskil, Muhtar Abdullah. 

Dompu, NTB, ChanelNtbNews – Proyek Revitalisasi Pembangunan SLB Trisilaskil Desa Matua Kecematan Woja, senilai Rp. 1.700.000.000,00, yang bersumber dari APBN tahun 2025 dengan kondisi fisik berkualitas dan dipastikan rampung tepat waktu.

Dimana pembangunan sekolah SLB Yayasan Trisilaskil ini Dipantau langsung oleh Kabid PK-LK, Dikbud NTB, DR. Eva Sofiasari S.Pd,.M.Pd, di Desa Matua Kecematan Woja, Selasa, 23/09/25,

Kepada media, Kabid PK-LK, Dikbud NTB, DR. Eva Sofiasari S.Pd,.M.Pd, menyampaikan bahwa hasil pantauan kami pada pembangunan SLB Yayasan Trisilaskil ini kualitas fisiknya bagus  sudah memenuhi standar bestek ataupun gambar dan sesuai petunjuk teknis.

“Seperti Pembangunan SLB Yayasan Trisilaskil inilah yang kami harapkan yang kondisi fisiknya tidak diragukan kualitasnya,” jelas Kabid.

Selain itu, kami juga berharap kepada pihak SLB Yayasan Trisilaskil maupun sekolah lainnya yang mendapatkan bantuan pembangunan agar dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

“Lebih cepat lebih bagus agar dapat dirasakan asas manfaatnya, tapi jangan abaikan kualitas fisiknya, agar sekolah ini bertahan lama,” imbau ibu Kabid penuh motivasi.

Penulis IW