Ketua KAKI, Desak Gubernur NTB Dan DLHK Prov NTB, Copot Kepala BKPH Topaso, Terindikasi “Memainkan Strategi Jahat” Dalam Bisnis Ilegal Kayu Sonokeling

Foto, Afatah Amrullah Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (Kaki) Kab Dompu,

 

 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Komite Anti Korupsi Indonesia (Kaki) Kabupaten Dompu Mengecam Keras Dugaan Kejahatan Ilegal login Khususnya Kayu Sonokeling yang bersumber dari Kawasan Hutan diwilayah Hukum BKPH Topaso yang berdampak pada hancurnya Hutan.

 

Sebab Kejahatan Ilegal login Kayu Sonokeling di kab Dompu cukup serius yang harus segera dituntaskan, akibat adanya dugaan Pembiaraan dari Pihak BKPH Topaso terhadap Peredaran Kayu Sonokeling Ilegal, sehingga menyebabkan terjadinya bencana alam

 

“Saya Masyarakat Dompu yang Perduli terhadap lingkungan mengutuk keras tindakan Ilegal login yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat yang berada disekitar Kawasan Hutan,”ungkap Afatah Amrullah Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (Kaki) Kab Dompu, Via WhatsApp, Sabtu, 10/02/24.

 

Ketua KAKI Dompu, AFatah, mengungkapkan bahwa oknum Pelaku kayu sonokeling ilegal yang diduga kuat telah berafialisi dengan oknum Pengusaha lokal dan kemudian di seting oleh oknum Kepala BKPH Topaso,

 

Dimana oknum Kepala BKPH Topaso diduga kuat telah memanfaatkan Kekuasaan yang dimilikinya, karena disinyalir memperoleh keuntungan dari bisnis ilegal tersebut.

 

“Bisa jadi Oknum masyarakat yang diduga melakukan Penebangan Liar kayu sonokeling di wilayah lepadi, Wera dan Hu’u bahkan di wilayah Kab Bima tepatnya di Desa Woro yang terindakasi kuat itu merupakan strategi jahat yang dimainkan oleh Oknum Kepala BKPH Topaso,”ungkap Afatah dengan Tegas.

 

Sehingga Kejahatan Kayu Sonokeling Ilegal yang diduga bersumber dari Kawasan Hutan itu, begitu merajalela di kabupaten Dompu, karena hampir setiap minggu oknum Pengusaha Lokal mengedarkan kayu sonokeling ke luar daerah.

 

Oleh sebab itu, secara tegas kami mendesak PJ. Gubernur NTB dan DLHK Provinsi NTB untuk segera mencopot Kepala BKPH Topaso, karena tidak serius dalam hal Pengelolaan maupun pengawasan Hutan di wilayah tanggung jawabnya.

 

Lanjut Afatah menjelaskan karena Esensi dari pada Pengelolaan Hutan, tentunya tidak harus menebang Habis tanaman hutan didalamnya, melainkan bagaimana cara mengelola jenis kayu hutan sebaik-baiknya.

 

“Kalaupun ada celah untuk dimanfaatkan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH), itu ditanami berbagai jenis komoditi yang bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi bagi KTH,”harapnya.

 

Arfa juga memaparkan terkait Persoalan Hutan yang terkesan tidak pernah serius ditangani, seperti di wilayah teka ndahu yang menjadi wilayah kerja BKPH Topaso, dimana dulunya areal tersebut merupakan tutupan dan terdapat banyak pohon sonokeling yang ditanam.

 

Namun akibat salah pengelolaan yang dilakukan oleh pihak BKPH Topaso, sehingga pohon sonokeling yang ditanam itu, telah di babat habis dan tidak ada satupun pohon Sonokeling yang tersisa di areal tersebut.

 

“Ini merupakan suatu cerminan bahwa pihak BKPH Topaso tidak serius melakukan Pengelolaan dan Pengawasan Hutan,”ucap Pengiat LSM ini.

 

Di akhir Afatah menegaskan bahwa dalam Persoalan Ilegal login Khususnya Kayu Sonokeling itu, bertentangan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

 

“Saya mengajak semua masyarakat Dompu untuk bersama-sama menjaga kelestarian Hutan Demi Anak Cucu kita nanti.”ujar Arfa biasa disapa.

 

Sementara sampai berita ini ditayangkan, Kepala BKPH Topaso yang dihubungi melalui Via WhatsApp, belum juga merespon.

 

Penulis : Tim CNNEWS




Foto Kades Tekasire, Kec Manggelewa Kab Dompu, M. Jaitun 

 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – M. Jaitun selaku Kepala Desa Tekasire Manggelewa Kab Dompu mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional kepada seluruh Insan di seluruh Indonesia khususnya di Kab Dompu.

 

Hari Pers Nasional diperingati setiap tanggal 9 Februari ini, Adapun, ucapan tersebut disampaikan oleh M. Jaitun, Via WhatsApp, Jum’at, 09/02/24.

 

“Kepada seluruh insan pers yang saya hormati dan saya banggakan. Pada hari Pers Nasional tahun 2024 ini, saya M. Jaitun atas nama Pemdes Tekasire, mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional kepada seluruh insan pers di Indonesia,”Paparnya.

 

M. Jaitun menuturkan bahwa peran penting Insan Pers adalah memberikan sumber informasi yang terpercaya, menjaga integritas pemberitaan dan berkomitmen untuk menjaga keutuhan NKRI.

 

Tak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa pers yang berada di garda terdepan, karena dinilai memiliki tanggung jawab yang penting dan besar untuk meningkatkan peradaban, membangun pemikiran, dan menjadi sumber informasi yang mencerahkan dan mengedukasi.

 

Kemudian, ia juga berpendapat bahwa bagaimana Insan pers tetap menjaga integritas, aktualitas, namun tetap berasaskan pada kebenaran, dengan pemberitaan yang berimbang, cerdas, dan mengedukasi menjadi bagian pembangunan martabat bangsa.

 

“Selamat Hari Pers kepada seluruh insan Pers Nasional Indonesia. Jayalah Pers Dompu, tetap semangat menjaga keutuhan dan kerukunan,”Kata Kades.

 

Penulis : Tim CNNEWS 




Pemerintah Desa Tekasire Gelar Musyawarah Penetapan RPJMDes Periode Tahun 2024-2029 Dan Penyusunan RKPDes.

Foto Kades Tekasire, M Jaitun dan Peserta RPJMDes di aula kantor Desa Tekasire 

 

 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Pemerintah Desa Tekasire Kec Manggelewa Kab Dompu menggelar musyawarah desa tentang penetapan RPJMDes Periode tahun 2024-2029, berlangsung di aula kantor Desa Tekasire Kec Manggelewa Kab Dompu, Jum’at, 08/02/24.

 

Kemudian dilanjutkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Sebagai langkah Awal Pemerintahan Desa Pasca dilantiknya kepala Desa Tekasire Periode 2024 s/d 2029,dan Diawali dengan pembentukan TIM Penyusun RPJMDes Periode 2024 – 2029 Desa Tekasire

 

Turut Hadir dalam Kegiatan tersebut : Kepala Desa Tekasire, Perangkat Desa, BPD, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, BMA, Kader Posyandu Desa, Pendamping Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas.

 

Dalam sambutan kepala desa Tekasire M. Jaitun mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal dalam penyusunan RPJMDesa, maka dari itu saya memohon dukungan dan kerjasama dari seluruh TIM yang dibentuk untuk Menghipun seluruh Kebutuhan Pembangunan yang ada di desa.

 

“Saya berharap kepada seluruh masyarakat Tekasire untuk selalu menjaga satu kesatuan antar sesama, agar tidak menimbulkan gejolak atau perbedaan pasca Pemilihan Kepala Desa demi mewujudkan Desa Tekasire yang lebih baik lagi kedepannya.”harap Kades.

 

Dalam Musyawarah tersebut telah disepakati bahwa jumlah Tim Penyusun RPJMDes Tekasire Sebanyak 11 Orang yang Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 8. Tentang: “Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Pasal 8 (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. kepala Desa selaku pembina; b. sekretaris Desa selaku ketua; c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya. ”

 

Diatur juga dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

 

Pada Musyawarah Perencanaan RPJM Desa yang meliputi semua subtansi Rancangan RPJM Desa dan rencana kegiatan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan oleh kepala Desa Baru Tekasire, Selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan Rancangan RPJMDesa Tahun 2024-2029 yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Dalam Musrenbang Pembahasan Rancangan RPJM Desa Tahun 2024-2029.

 

 

Penulis : Nasrul Alam (Naga)




Kadis KP : Program Sertifikat Kerjasama Lintas Sektor DKP Dengan BPN, Membantu Nelayan Dapatkan Akses Permodalan Dan Hak Atas Kepemilikan.

Foto Kadis Kelautan dan Perikanan (KP), Amiruddin, S.Hut.

 

 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Nelayan, Pemerintah Daerah Kab Dompu, tengah berupaya membantu para nelayan yang sangat kesulitan mendapatkan Akses Permodalan berupa Jaminan sertifikat, karena sebagian besar nelayan belum memiliki sertifikat.

 

Maka, melalui Program Lintas Sektor (Lintor) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kab Dompu bekerjasama dengan Badan Pertahanan Nasional (BPN, Khusus untuk menangani Sertifikat Nelayan, sehingga nantinya nelayan mendapatkan akses Permodalan Usaha.

 

Disamping mendukung Target Pemerintah Daerah dalam upaya menuntaskan Kemiskinan di tahun 2024, sehingga dapat mengsuksekan Program Pemerintah Daerah Jara Pasaka, Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kab Dompu, Amiruddin, S.Hut dikediamannya, Jum’at, 09/02/24.

 

Amiruddin, S.Hut, mengatakan bahwa di Tahun Ini, kita bekerjasama dengan Badan Pertahanan Nasional (BPN), melakukan sertifikat tanah-tanah milik nelayan di kab Dompu yang belum memiliki sertifikat.

 

“Program ini sudah berjalan ditahun-tahun sebelumnya,”kata Amiruddin.

 

Amiruddin menjelaskan Program kerjasama lintas sektor DKP dengan BPN, di tahun ini, sebanyak 150 persil Tanah Nelayan yang difasilitasi sertifikatnya, dengan Titik fokus pelaksanaannya, Desa Hu’u Kec Hu’u Kab Dompu,

 

“Khusus menangani sertifikat untuk Aset Tanah para Nelayan,”ungkapnya.

 

Sedangkan Tahun sebelumnya, para nelayan yang sudah mendapatkan sertifika, yakni sekitar 200 lebih sertifikat terdiri dari Desa Jambu dan Desa Mbawi,”Dua Desa itu sudah tuntas,”beber Amiruddin.

 

Amiruddin juga mengungkapkan, jadi selama ini yang menjadi kendala para nelayan akibat kurangnya mendapatkan Akses Permodalan karena tidak memiliki jaminan sertifikat/agunan,

 

Oleh karena itu, melalui Program Sertifikat ini, diharapkan para nelayan ini, bisa mendapatkan modal usaha lewat jaminan sertifikat tanahnya, sehingga nantinya bisa membeli peralatan melautnya.

 

Disamping mendapatkan modal usaha, para nelayan juga terbatukan atas hak kepemilikan, karena yang terutama diperioritaskan Program ini adalah tanah pekarangan tempat tinggal Nelayan.”Biar jelas statusnya memiliki sertifikat, itu yang kita upayakan,”ujar Dae Amir

 

Diakhir Dae Amir menuturkan dengan keterbatasan Anggaran Daerah, tidak menghentikan langkah dan semangat kami, selaku perpanjangan tangan Pemerintah Daerah, untuk melakukan berbagai upaya terobosan, baik dari Pihak Swasta Maupun dari Pemerintah Provinsi dan Pusat, Agar nanti mendapatkan Program untuk Nelayan.

 

“Tujuannya hanya satu yaitu mensejahterakan masyarakat khususnya Nelayan.”ujar Dae Amir yang dikenal sedikit bicara, banyak kerja.

 

Penulis : IW




Perumahan Pesona Dompu Dengan Fasilitas Lengkap Suguhkan Kenyamanan Dan Kesejukan Alami 

Foto Perumahan Pesona Dompu  

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Rumah Murah (Subsidi) DP 1%, Persembahan dari PT. Pesona Dompu.

 

Hadir Untuk Anda Semua…!!!

 

Dengan konsep modern dan fasilitas lengkap, sehingga Rumah Murah Subsidi ini menjadi pilihan ideal untuk keluarga kecil bahagia yang menginginkan hidup praktis.

 

Perumahan Pesona Dompu juga menyuguhkan Pemandangan indah dan Kesejukan alami Pergunuan.

 

Serta menawarkan kenyamanan yang menjadikan salah satu daya tarik bagi para peminatnya yang sangat antusias khususnya masyarakat Dompu.

Foto Beberapa Hunian Pesona Dompu 

 

Pesona Dompu’ Spesial untuk anda dan Keluarga Kecil yang mendambakan hunian nyaman, tenang dan harga murah.

 

Didukung dengan Lokasi yang sangat strategis 5 Menit dari Perkotaan Dompu

@ 3 menit dari RSUD Dompu

@ 5 menit Sampai Pasar Umum Dompu

@ 5 menit Menuju Pusat Perkantoran

@ 5 Ke Tempat Sekolahan.

 

Buruan!!! Jangan Sampai Ketinggalan Dapatkan Promo Menarik Penjualan Pertama 8 unit Rumah sudah Ready, setelah Akad jual beli langsung penyerahan kunci, & untuk penjualan 30 unit selanjutnya

 

Nominal DP Rumah itu bervariasi, Dengan Jangan Waktu Pilihan

@ 10 Tahun

@ 15 Tahun

@ 20 Tahun

Foto Proses Pembangunan Perumahan Beserta Fasilitas 

 

Sementara Pembangunan dan Fasilitas umum terus dibangun untuk memenuhi permintaan User atau peminat yang terus melaju.

 

Untuk Informasi lebih lengkap dan mendapatkan Brosur Terbaru Perumahan Pesona Dompu,

 

Hubungi Langsung Biro Pemasaran PT. Pesona Dompu, Irawati (D’ Ira) Via WhatsApp, 0853-3395-0694,

 

Penulis : Nasrul Alam/Naga 




Program “Jara Pasaka” Penanganan Nelayan Miskin Ekstrim, Merupakan Target Pemerintah Daerah Kab Dompu Dalam Tuntaskan Kemiskinan.

Foto, Kadis Kelautan dan Perikanan (DKP), Amiruddin, S.Hut.

 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB –  Kontribusi nelayan di Indonesia tidak hanya dari sisi pemenuhan kebutuhan gizi dan pangan masyarakat, melainkan implikasi terhadap pendapatan negara melalui retribusi hasil tangkapan ikan dan usaha perikanan yang berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Mengingat peran nelayan yang signifikan bagi negara, sehingga pemerintah wajib menjamin hak dan kesejahteraan masyarakat nelayan.

 

Maka, Dalam rangka mesejahterakan Masyarakat Nelayan, Pemerintah Daerah Kab Dompu melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tengah mempersiapkan pelaksanaan Program Penanganan Nelayan Miskin Ekstrim Dalam Upaya meningkatkan Pendapatan Nelayan,

 

Dengan sendirian Nelayan akan keluar dari Angka Kemiskinan sesuai dengan target Pemerintah Daerah Kab Dompu dalam menuntaskan Kemiskinan di tahun 2024 ini,

 

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Dompu, Amiruddin, S. Hut, pada awak media di ruang kerjanya, Rabu 07/02/24.

 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  Kab Dompu, Amiruddin, S. Hut memaparkan terkait Program Penanganan Nelayan dengan Kategori miskin Ekstrim yang merupakan salah satu bagian dari Program Jara Pasaka,

 

“Program Penanganan Nelayan Miskin Ekstrim ini baru pertama kali di jalankan tahun 2024 ini,”kata Kadis DKP Amiruddin.

 

Kadis menjelaskan Tujuan daripada Program Nelayan Miskin Ekstrim ini, diharapkan nantinya ada peningkatan pendapatan Nelayan dalam Pencahariannya.

 

Selanjutnya Program ini, telah dilakukan Verifikasi lebih lanjut terkait dengan Data Nelayan Miskin Ekstrim yang di keluarkan oleh Dinas Sosial yang berjumlah sekitar 300 lebih Nelayan,

 

“Setelah kita croscek kembali dilapangan yang tersisa sekitar 280 lebih dan semuanya kita tangani tahun ini,”jelas Amiruddin.

 

Kemudian untuk jenis bantuannya itu bervariasi berdasarkan hasil Identifikasi dilapangan, berupa alat tangkap ikan dan sarana dan prasarana pendukung penangkap ikan lainnya untuk nelayan kategori miskin,

 

“Misalnya mesin alat tangkap ikan itu rusak dan tidak bisa di pake, itu kita bantu, jika alat tangkap ikannya masih baik atau masih bisa di pake, bantuan itu di alihkan ke rumah tangga atau istrinya untuk pembuatan sarana penjualan ikan dari hasil tangkapannya berupa tunrbox,”papar

 

Karena mengingat anggarannya terbatas, jadi nilai bantuan Nelayan Miskin Ekstrim relatif kecil dan berbentuk barang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Nelayan dalam mendukung Pencahariannya.

 

“Kalau di jumlahkan dengan nilai uang maksimal 5 juta, dan ini menggunakan anggaran Daerah, karena anggaran dari pusat, seperti Dak sudah tidak ada,”ungkap Kadis.

 

Diakhir Kadis berharap Mudah-mudahan dengan keterbatasan anggaran yang kita miliki, semoga saja bantuan ini, bisa mendongkrak pendapatan nelayan dalam Pencahariannya.

 

“Sehingga nelayan ini bisa keluar dari Zona Miskin Ekstrim sekaligus mengsuksekan Program Pemerintah Daerah”Jara Pasaka”,Harap Dae Amir biasa disapa.

 

Penulis ; IW