Foto, Syamsuddin SE, (Somme), Warga Ling Salama Kel Bada Kec Dompu Kab Dompu Bersama Kuasa Hukumnya, Ilham Yahyu SPd, SH,.MH

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Menanggapi Surat KPU Dompu, Syamsuddin, SE (49) Tahun, Warga Ling Salama, Kel Bada Kec Dompu Kab Dompu mengajukan Keberatan Banding atas Surat KPU Dompu, Nomor : 163.PL.01.8-SD/5205/2/2024.

Bahwa Dalam surat KPU Dompu, Nomor : 163.PL.01.8-SD/5205/2/2024. Bagian B, menyebutkan :

1. Bahwa berdasarkan hasil penelitian, Pengecekan dan Klasifikasi yang kami lakukan bahwa pemilih A.n Sari Mulyadi dengan NIK : 5206133112940006 terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS 015, Kel Brang Bara Kec Sumbawa. Dimana pada ada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang bersangkutan memberikan/menggunakan Hak pilihnya pada TPS 010 Kel Bada Kec Dompu dengan membawa formulir model A-surat Pindah memilih (DPTb), oleh ketua KPPS TPS 10 Kel Bada Kec Dompu memberikan 5 lembar jenis suara kepada Sdr. Sari Mulyadi.

2. Berdasarkan surat edaran Badan Pengawas Pemilihan umum (Bappilu) serta

3. Ketentuan pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU nomor 25 tahun 2023 berbunyi : Pemungutan Suara di TPS wajib diulang Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat di poin D : Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket dan tidak terdaftar di DPTb atau memberikan suara di TPS

4. Bahwa Apabila terdapat pemilihk KTP-el atau Suket dan tidak terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan dan tidak terdaftar dalam DPTb

Namun memberikan hak suaranya diluar TPS yang bersangkutan, maka berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) PKPU 25/2023, bahwa pemilih tersebut tidak berhak memberikan suaranya diluar TPS yang bersangkutan,

Akan tetapi Keadaan tersebut tidak masuk dalam ruang lingkup keadaan untuk di lakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 80 ayat (1) huruf d PKPU 25/2023

5. Bahwa apabila ketua Kpps dst…..

6. emperhatikan Poin, 1,2,3,4 dan 5 Komisi Pemilihan umum Kab Dompu memutuskan bahwa TPS 10 Kel Bada Dompu tidak masuk dalam ruang lingkup keadaan untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

Dalam Bantahan Banding Warga Ling Salama Kel Bada Kec Dompu Sekaligus Caleg DPRD, Dari Partai Hanura Dapil 1 Dompu, Syamsuddin,SE alias Somme Bintang mengungkapkan bahwa pernyataan KPU sebagaimana disebutkan dalam surat nomor : 163.PL.01.8-SD/5205/2/2024 bagian B angka 4 melampaui kewenangan,

Karena dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) PKPU 25/2023 tidak terdapat penjelasan pasal yang mengatakan”apabila pemilik Ktp-el atau Suket dan tidak terdaftar dalam DPTb, namun memberikan hak suaranya diluar TPS yang bersangkutan

“Ketua dan komisioner KPU tidak cermat membaca aturan bahkan terkesan melawan Hukum, dan bodoh menelaah aturan,”sindir keras Syamsuddin Somme.

Maka Berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) PKPU 25/2023, pemilih tersebut tidak berhak memberikan hak suaranya diluar TPS yang bersangkutan, namun keadaan tersebut tidak masuk dalam ruang lingkup keadaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS, sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2)hutuf d PKPU 25/2023.

Syamsuddin Some menyebutkan bahwa pernyataan Ketua KPU Dompu sebagaimana disebutkan dalam surat nomor : 163.PL.01.8-SD/5205/2/2024 bagian B angka 6 melawan ketentuan pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU, nomor 25 tahun 2023,

Karena Dalam pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU, nomor 25 tahun 2023, berbunyi Pemungutan Suara di TPS wajib diulang Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan : “Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket dan tidak terdaftar di DPT dan DPTd memberikan suara di TPS,”ungkapnya.

Maka Berdasarkan Fakta Lapangan :

1, Pemilih A.n Sari Mulyadi, NIK : 5206133112940006 terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS 015, Kel Brang Bara Kec Sumbawa,

Karena pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang bersangkutan memberikan/ menggunakan Hak pilihnya pada TPS 010 Kel Bada Kec Dompu, dengan memberikan 5 lembar Suara kepada saudari Sari Mulyadi

2. Formulir model A-surat Pindah memilih (DPTb) yang di pergunakan oleh Sari Mulyadi, terdaftar sebagai pemilih DPTb Presiden/wakil Presiden DPR RI dan DPD RI

3. Berdasarkan fakta angka 2 diatas Sdr Sari Mulyadi tidak terdaftar sebagai pemilih untuk memilih calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten dan atau tidak terdaftar dalam DPTb atau tidak memiliki hak suara untuk memilih Calon DPRD kabupaten dan Calon DPRD Provinsi

4. Berdasarkan fakta angka 3 diatas, Sdr Sari Mulyadi terpenuhi unsur sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU nomor 25 tahun 2023, yakni tidak terdaftar di DPT TPS 10 Kel Bada untuk DPTd untuk pemilihan calon Anggota DPRD kabupaten dan DPRD Provinsi.

Sehingga Berdasarkan Pertimbangan diatas, Pemohon Syamsuddin Some meminta dengan tegas kepada Ketua KPU Dompu untuk mencabut surat KPU Nomor : 163.PL.01.8-SD/5205/2/2024.

Serta meminta Ketua Bawaslu Dompu untuk segera mengeluarkan surat teguran kepada Ketua KPU Dompu untuk tidak memberikan analisa dan dan pendapat hukum melampui kewenangan

“Anehnya KPU dan DKPP atap nya sama, tetapi keputusan berbeda terkait persoalan yang sama,”beber Somme.

Contoh kasus yang sama terjadi di jakarta Pusat, Pada Pemungutan suara ulang dilakukan di TPS 043, Jalan Purwakarta, Menteng, Jakarta Pusat lantaran petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) salah memberikan surat suara kepada daftar pemilih tambahan (DPTb).

Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Jakarta Pusat Sahat Dohar Manullang mengatakan saat pemilu 14 Februari 2024, ada 17 DPTb yang mendapatkan surat suara DPR, DPRD, dan DPD.

“17 (DPTb) ini seharusnya hanya dapat surat suara presiden. Tetapi kemudian KPPS memberikan surat suara lain, itu yang menjadi penyebabnya (pemungutan suara ulang),” ungkap Sahat di lokasi, Sabtu (24/2/2024). dikutip dari media Kompas.Com

Sementara sampai berita ini, ditayangkan Pihak KPU dan Bawaslu Dompu belum dapat dimintai keterangannya.

Penulis Tim CNNEWS

Foto Kabid Penangkapan DKP, Bungadiyah Burairat,S.Pi bersama Peserta Program Business Matching Klaster Usaha dan Edukasi Daerah 3T

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menggelar Program Business Matching Klaster Usaha dan Edukasi Daerah 3T

Dalam upaya mendorong Program Inklusi Keuangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kesenjangan pendapatan yang selama ini belum merata di berbagai daerah serta meningkatkan akses masyarakat kepada sektor jasa keuangan

Melalui edukasi keuangan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan guna mencegah nelayan dan ibu-ibu terjerat atau meminjam kepada rentenir.

Salah satu sasaran pencerahan atas pentingnya akses keuangan untuk para para nelayan beserta ibu-ibu yang selama ini belum memperoleh kesempatan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui jasa keuangan formal,

Turut Hadir Pada Kegiatan tersebut, Sekda Kab Dompu, Gatot Gunawan PP, SKM,.M.Kes, Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kab Dompu, Dinas Koperasi dan Perindustrian Kab Dompu dan Dinas-dinas yang memiliki Kelompok usaha, Bank BRI, Bank NTB Syariah serta Jasa Asuransi.

Acara Business Matching Klaster Usaha dibuka oleh Sekda Kab Dompu, Gatot Gunawan PP, SKM,.M.Kes, berlangsung di Desa Pancasila Kec Pekat Kab Dompu, Jum’at, 23/02/24

Hal itu disampaikan oleh Kepal Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Dompu, Amiruddin, S.Hut, melaui Kabid Penangkapan, Bungadiyah Burairat,S.Pi mengatakan bahwa kegiatan Business Matching Klaster Usaha merupakan Program otoritas jasa keuangan (OJK),

“Secara sederhana OJK itu melakukan edukasi keuangan di Daerah 3T kolaborasi dengan Program Business Matching Klaster Usaha yang mempertemukan masyarakat yang memiliki usaha-usaha di bisnis ekonomi industri keuangan.”Kata Kabid Bunga Burairat yang biasa disapa mbak Bunga.

Dimana Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), berperan untuk mengfasiltasi Para Nelayan yang jumlahnya sebanyak 32 orang yang berasal dari Desa Pancasila, Nangamiro, Kandindi barat dan Desa Calabay.

“Diantara 32 orang itu, terdiri dari para Nelayan dan Ibu-ibu yang melakukan pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan yang sudah dipatok oleh OJK,”jelas Kabid

Kabid menjelaskan pada intinya kegiatan tersebut, mempromosikan Produk-produk lokal oleh Industri-industri keuangan yang ada di kabupaten Dompu,

“Misalnya tadi ada pemaparan dari Bank BRI, Bank NTB, dan jasa Asuransi, dengan menawarkan Pinjaman usaha melalui produk masing-masing,”tutur Bunga.

Lanjut Kabid, yang Lebih meriah lagi, kegiatan tersebut menyediakan beberapa Door Prize untuk semua Peserta undangan sejumlah 200 orang.

Diakhir Bunga Burairat juga menyebutkan bahwa pelaksanaan Kegiatan tersebut didukung penuh oleh masyarakat Kec Pekat Khususnya Desa Pancasila dan Pemerintah Daerah Kab Dompu.

Diharapkan kepada Dinas-dinas yang mempunyai Kelompok-kelompok usaha, agar bisa bekerja sama dengan Bisnis keuangan yang ada, sehingga memperlancar usaha-usaha masyarakat.

“Alhamdulillah sekali kegiatan tadi, walaupun dihiasi Pemandangan kabut-kabut tebal yang langka sekali buat kita didompu, dan diguyur hujan tidak mengendorkan antusias para peserta mengikuti acara sampai selesai,”ujar Perempuan berdarah Bugis ini.

Penulis : IW

Foto, aksi blokir jalan di jalan lintas Lakey Desa Sawe Kec Hu’u Kab Dompu 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Sejumlah Warga Desa Sawe Kembali Melakukan Aksi Blokir Jalan, guna Menuntut Penyelenggara Pemilu agar segera dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 3 Desa Daha Kec Hu’u Kabupaten Dompu, karena diduga terdapat Pelanggaran Kecurangan.

Hal itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan warga Desa Sawe terhadap kinerja Bawaslu, yang telah menarik kembali Rekomendasi PSU yang sudah di serahkan ke KPU Dompu, dengan alasan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan PSU. Sehingga belum ada kepastian PSU

Karena sebelumnya Pengawas TPS dan Panwas Kecamatan telah menyampaikan terkait dugaan pelanggaran kepada pihak Bawaslu Kabupaten Dompu, kemudian Bawaslu telah mengeluarkan Rekomendasi PSU yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Dompu.

“Parahnya lagi Bawaslu yang ingin kami mintai klarifikasi terkait penarikan kembali Rekomendasi, terkesan menghindar tidak mau menerima kami, karena kami butuh kejelasan, ini yang memicu aksi blokir jalan lagi,”ungkap Jainudin, H. Ahalik salah seorang warga Desa Sawe, pada media melalui WhatsApp, Jum’at, 23/02/24. Sore tadi.

Jainudin menegaskan bahwa saya selaku ketua tim sukses calek no 2 Musmuliyadin dari partai PKS Dapil 2 meliputi Kec Pajo dan Kec Hu’u sekaligus mewakili seluruh masyarakat kec hu.u pada umumnya mendesak kepada penyelenggara Pemilu, agar segera memproses PSU di TPS 03 Desa Daha, Kec Hu’u Kab Dompu.

“Karena Itu sudah di proses dan terbukti bahwa pelanggaran pada TPS tersebut benar-benar telah melanggar UU pemilu,”ungkap Jainudin.

Maka dalam hal ini, kami ingin tahu keputusan bawanslu dan KPU kabupaten Dompu terkait PSU, karena waktu yang di tentukan oleh UU pemilu yaitu 10 hari setelah pemilihan serentak di lakukan.

“Jadi sisa waktunya tinggal 1 hari, saya mewakili desa sawe dan masyarakat kec. hu.u pada umumnya ingin mengetahui keputusan Bawaslu dan KPU malam ini,”tegas Jainudin.

Penulis Tim CNNEWS

Foto Aktivis Senior Sekaligus Korwil Bappilu Pulau Sumbawa Partai Hanura, Ilham Yahyu, SPd,.SH dan Syamsuddin Some.

ChanelNtbNews Dompu NTB – Aktivis Senior Kabupaten Dompu sekaligus Kordinator Bappilu Pulau Sumbawa Partai Hanura, Ilham Yahyu S,PD SH, MH, mendesak Badan pengawas pemilu, (Bawaslu) Kab Dompu, agar segera memberikan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang ( PSU), di TPS 10 kelurahan bada, Kec Dompu, karena Diduga kuat terdapat Kecurangan dalam Proses Pemilu baru-baru ini.

Sebagaimana yang telah diberlakukannya surat rekomendasi yang di berikan pada TPS 14 Dusun latonda Desa Pekat, Kec.Pekat Kab.Dompu NTB untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang PSU. Hal itu juga harus berlaku pada TPS 10, Kel Bada Kec Dompu Kab Dompu.

Ilham Yahyu dengan tegas meminta kepada Bawaslu agar segera mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 10 Kelurahan Bada, karena dugaan persoalan di TPS Pekat dan TPS Kel Bada itu hampir sama,

“Jadi aturan harus di berlakukan sama, PSU di pekat dan kelurahan Bada wajib diperlakukan sama,”ungkap Ilham dengan tegas, pada media di Kantor sekretariat Advokat, Kel Dorotangga, Kamis siang, 22/02/24.

Maka, kami Ingatkan kepada Bawaslu untuk tidak bermain-main dalam persoalan ini, karena kami akan selalu mendesak, sampai di keluarkan Rekomendasi PSU

“Apabila tuntutan kami tidak di indahkan, maka kami akan melangkah lebih jauh membawa Persoalan ini, sampai mendapatkan keadilan,”tegas Advokat yang tidak kenal Kompromi ini.

Foto, Ketua KPU Kabupaten Dompu, Arif Rahmansyah

Sementara Pihak Bawaslu yang ditemui awak media melalui security mengatakan bahwa Unsur pimpinan Bawaslu tidak berada di tempat atau keluar Daerah

Ditempat Terpisah Ketua komisioner KPU yang baru Arif Rahmansyah mengungkapkan dirinya masih dalam keadaan galau baru, karena baru saja di Lantik 2 hari yang lalu.

Menurutnya, bahwa sampai detik ini prosesi pemilu belum bisa dijelaskan secara detail, namun ketika ada pihak-pihak yang meniginginkan Rekomendasi PSU itu harus melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Yang berhak memberikan rekomendasi itu Bawaslu, apabila ada temuan-temuan kecurangan di PPS dan panwaslu akan melakukan memperbaiki, sehingga proses pemilu bisa berjalan dengan jujur dan adil berdasarkan psl 372 PKPU dan Bawaslu tahun 2024.

Lanjut, Terkait Permohonan pungutan suara ulang( PSU) di pekat telah di lalui,

“KPU sudah menerima surat Perbaikan perbaikan dari Bawaslu untuk Kami tindak lanjuti,”terangnya.

Tetapi itu bukan rekomendasi PSU, melainkan Surat Perbaikan-perbaikan yang akan kami tindaklanjuti, kesalahan dalam proses pemilu itu, kami akan kembalikan lagi ke Bawaslu,

Apabila hasilnya memenuhi syarat untuk dilakukan PSU, maka selanjutnya wewenang Bawaslu yang akan mengeluarkan rekomendasi PSU tersebut,

“Jadi sekali lagi, surat yang kami terima bukan Rekomendasi PSU, melainkan Surat Perbaikan-perbaikan pada proses pemilu yang sudah berlangsung itu,”jelasnya.

Arif berharap kepada seluruh masyarakat Dompu, agar sama-sama menjaga stabilitas daerah, sehingga pemilu ini bisa berjalan lancar dan aman

“Saya juga tidak dapat mengintervensi masyarakat, semoga masyarakat bisa menerima hasil keputusan pemilu ini,” harapnya,

Penulis Tim CNNEWS

Foto, Contoh Hunian Premium Harga Minimum (Subsidi) Perumahan Pesona Dompu di Jalan Lintas Mbawi Kel kandai satu Kec Dompu Kab Dompu 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Telah Hadir Di Kabupaten Dompu, Perumahan Pesona Dompu dengan Hunian Premium Harga Minimum (Subsidi).

Untuk diketahui, bahwa Pada Pemasaran Tahap Pertama di bulan Pebruari 2024 ini, Perumahan Pesona Dompu menawarkan cluster rumah type 36/150 (Subsidi) yaitu bangunan seluas 36 meter persegi dengan tanah seluas 1,5 are dan terdapat sebanyak 55 unit rumah.

Dimana setiap unit rumahnya terdiri 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, carport, taman yang luas dan dibangun dengan bahan – bahan bangunan berkualitas KW-1.

Serta didukung dengan infrastruktur berupa jalan masuk utama selebar 12 M dan jalan utama lingkungan selebar 6 M yang dilapisi dengan Paving-Block kualitas K400, yang akan mempemudah akses jalan keluar masuk di Perumahan Pesona Dompu.

Bukan itu saja, Penyediaan listrik oleh PLN dan air bersih dari sumur bor sedalam 120 M yang sangat bersih dan layak untuk diminum.

Foto Peta Lokasi Perumahan Pesona Dompu 

Selain, Lokasinya yang sangat strategis dengan Pusat Perkotaan Dompu, tepatnya di Jalan Lintas Mbawi, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu – NTB

Dengan jarak tempuh sekitar 600 M dari RSUD Dompu, kemudian jarak dari  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompu hanya 850 M sementara jarak dari Pasar Umum Dompu hanya 950 M dan jarak dari SMAN 1 Dompu, serta dekat dari Kantor Bupati Dompu yang hanya berjarak sekitar 100 M saja.

Disamping itu juga, Perumahan Pesona Dompu telah bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bima Soetta 2, yang akan memfasilitasi kredit pembelian unit rumah tenor 10 tahun, 15 tahun sampai dengan 20 tahun dengan uang muka dan cicilan ringan hanya sebesar Rp. 1 jutaan per bulan.

Menariknya lagi Booking Fee cukup dengan Rp.1,5 juta, pembeli bisa mendapatkan Nomor Urut Pemesanan (NUP) untuk unit rumah pilihannya dan Setiap pembeli berhak mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan subsidi uang muka sebesar Rp.4 juta.

Dalam hal ini, Manajer Pemasaran Perumahan Pesona Dompu, Ratna Dewi Irawati atau lebih dikenal mbak Ira menyampaikan bahwa Skema Pemasaran Tahap Pertama ini menawarkan hunian premium type 36/150 berupa bangunan seluas 36m2 dan tanah seluas 1,5 are

Dengan harga yang cukup murah, yang dapat menghemat Keuangan Anda semua, yaitu sebesar Rp.179.999.000,- (Subsidi), dan tawaran yang terbatas hanya 55 unit saja.

Mbak Ira menjanjikan bahwa Kedepannya, pada Pemasaran Tahap Kedua, Perumahan Pesona Dompu akan menawarkan hunian premium type 36/100 berupa bangunan seluas 36m2 dan tanah hanya seluas 1 are dengan harga naik sebesar Rp.185.000.000,- (Subsidi) sebanyak 300 unit.

Dengan menawarkan kavling tanah siap bangun (Komersil) luas 150m2 dan 200m2 sebanyak 200 unit.

Mbak Ira juga menjamin bahwa status keabsahan tanah perumahan telah ber-sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang clean & clear dan bisa dilakukan pemecahan sertifikat secara langsung menjadi atas nama pembeli rumah,

Sehingga prospek Perumahan Pesona Dompu sangat menjanjikan karena memberikan nilai tambah kepada masyarakat Dompu untuk mendapatkan rumah berkualitas tinggi.

Di samping itu juga dapat meningkatan nilai investasi, karena harga rumah pasti naik setiap tahunnya.

Ayo masyarakat Dompu!!! Segera buruan lakukan pemesanan sebelum harga naik!” ujarnya.

Dan Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.pesonadompu.com ; IG: @Perumahanpesonadompu.* Atau bisa langsung menghubungi Manajer Pemasaran Perumahan PT. Pesona Dompu mbak Ira…….

Penulis Tim CNNEWS

Foto Kadistanbun Dompu, Muhammad Syahroni, SP,.MSi, bersama sekretaris Distanbun Dompu, Muhammad Sahrul, SP

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kab Dompu menyampaikan bahwa Puncak Pemanenan Jagung di Kabupaten Dompu diprediksi pada akhir Maret 2024.

Hal itu, berdasarkan hasil monitoring dan pemantauan lapangan dan berdasarkan data realisasi tanam pada Statistik Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Dompu.

Kepala Dinas Pertanian dan Pertanian Kab Dompu, Muhammad Syahroni SP,.MSi menyebutkan bahwa realisasi pertanaman komoditas jagung di Kabupaten Dompu periode Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024 telah mencapai 47.092 Hektare yang tersebar di 8 kecamatan.

“Pada umumnya penanaman dilakukan antara bulan November dan Desember 2023.”jelas Syahroni melalui via WhatsApp, Rabu, 21/02/24.

Karena Mengacu pada realisasi tanam tersebut diperkirakan panen akan dimulai akhir Februari dan puncak panen jagung akan terjadi pada akhir bulan Maret 2024 dengan perkiraan luas panen seluas 29.698 Hektare,

“Semoga harga tidak terlalu fluktuatif pada saat masa panen raya nanti, sehingga para petani bisa menikmati harga yang menguntungkan di tengah harga sarana produksi yang relatif meningkat di tahun ini,” harapnya.

Diakhir Syahroni juga mengemukakan jika merujuk pada rekapitulasi data harga jagung pipilan kering pada periode sepanjang bulan Januari 2024, rata-rata Rp. 7.300/Kg di tingkat petani.

“Harga ini adalah harga tertinggi yang pernah ada sejak booming pertanaman jagung di Kabupaten Dompu 13 tahun yang lalu,”tutur Dae Roni biasa disapa.

Penulis Tim CNNEWS